Sepadankah Gaji Anggota DPRD dan Kinerjanya?

Anif Punto Utomo

Kerja apa yang paling enak di Temanggung? Kalau masalah kerja yang enak, itu relatif. Setiap orang punya minat dan keahlian yang berbeda-beda. Setiap orang juga punya persepsi masing-masing mengenai sebuah pekerjaan.

Pertanyaan yang lebih gampang barangkali adalah: gaji sebagai apa yang paling tinggi di Temanggung? Barangkali lebih riil dan lebih mudah melihatnya.

Sebelum kita bicara Temanggung, kita coba lihat dulu skala nasional, di Jakarta. Di ibukota ini, gaji tertinggi adalah direktur perusahaan. Gaji seorang Dirut Pertamina misalnya mencapai Rp 150 juta per bulan. Gaji BUMN lain seperti Telkom, Bank Mandiri, Bank BRI, dll sekitar Rp 110 juta per bulan. Bonus tahunan bisa sampai Rp 2 miliar, tergantung keuntungan.

Belum lagi gaji direktur di perusahaan swasta yang besar. Di perusahaan semacam Astra misalnya, kabarnya mencapai Rp 200 juta per bulan. Kemudian diperusahaan minyak Medco juga tidak jauh dari angka tersebut. Lagi-lagi angka tersebut belum sama bonus, yang bisa miliaran rupiah juga per tahun.

Gaji para direktur itu memang jauh lebih tinggi daripada gaji pejabat. Gaji seorang Presiden pun ‘hanya’ sekitar Rp 65 juta, wakil presiden Rp 45 juta, dan menteri Rp 20 juta. Gaji presiden itu kalah dengan gaji Ketua DPR yang mencapai Rp 75 juta. Begitu pula gaji wapres kalah dengan gaji wakil ketua DPR.

Kalau gaji kalangan eksekutif di Jakarta lebih tinggi dari pejabat, bagaimana di Temanggung? Tidak ada data pasti. Tapi melihat perusahaan-perusahaan di Temanggung yang skalanya masih kecil (entah kalau ada perusahaan luar yang kemudian berinves di Temanggung seperti perusahaan air minum di Mudal), bisa dikatakan tidak ada yang memberikan gaji besar.

Maka, gaji terbesar di Temanggung boleh dikata adalah gaji pejabat, termasuk gaji kalangan DPRD. Kita lihat, gaji ketua DPRD saat ini adalah Rp 24,25 juta per bulan, kemudian untuk wakil ketua DPRD mencapai Rp 21,3 juta per bulan. Sementara gaji anggota DPR sekitar Rp 13,8 juta per bulan.

Jelas tidak ada yang sanggup menandingi gaji itu di Temanggung, baik pegawai negeri maupun perusahaan swasta. Pegawai negeri yang tertinggi, itu pun kalau ada, misalnya adalah golongan IVe (Rp 1,672 juta) dan Eselon 1A (Rp 5,5 juta) yang jika ditotal gajinya adalah Rp 7,17 juta. Besaran gaji tertinggi di PNS itu hanya separo anggota DPR, tak sampai sepertiga ketua DPR.

Lebih mengenaskan lagi kalau dibandingkan dengan upah minimum regional (UMR). Pada 2007 ini, UMR di Temanggung Rp 455.000 per bulan. Betapa jauhnya gaji rakyat ini dibandingkan dengan gaji wakilnya di DPRD. Kerja buruh selama dua setengah tahun baru setara dengan gaji wakil rakyat. Bahkan untuk menyetarakan ketuanya buruh harus bekerja empat tahun lebih.

Layakkah gaji DPRD sebesar itu? Layak tidaknya gaji selalu dilihat dari kinerjanya. Perusahaan swasta yang membayar ratusan juta per bulan dan bonus miliaran rupiah itu merasa layak, karena dari tangan mereka keuntungan perusahaan yang diperoleh sangat tinggi, berkali-kali lipat dibandingkan gaji mereka.

Karena itu melihat kelayakan dari gaji anggota DPR adalah bagaimana mereka bisa mewakili rakyatnya dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah agar pro-rakyat. Pro rakyat tidak harus kebijakan yang populer, tetapi kebijakan yang tidak populer pun bisa asal ujung-ujungnya untuk kepentingan rakyat.

Di Singapura, sebuah negeri yang sebetulnya tidak demokratis itu, wakil rakyatnya (member of parliament) selalu melakukan pertemuan rutin dengan rakyatnya rutin seminggu sekali. Pertemuan itu mereka sebut dengan istilah Meet the People Session (sesi bertemu dengan rakyat).

Sesi temu masyarakat ini menjadi ajang interaksi wakil rakyat dengan rakyatnya, tak peduli rakyatnya itu simpatisannya atau dari partai lawan. Mereka mendengar secara langsung apa keinginan rakyatnya, apa keluhan masyarakat. Bukan cuma mendengar, tapi juga menyelesaikan masalah. Jadi nantinya akan ada hasil konkret yang dirasakan masyarakat.

Alangkah eloknya kalau anggota DPRD Temanggung bisa melakukan hal seperti itu. Tentu akan banyak permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat, dan tidak sedikit pula yang tidak langsung bisa diselesaikan. Tetapi setidaknya interaksi itu akan mendekatkan rakyat dengan wakilnya yang duduk di parlemen, bukan hanya wakil yang berjarak dan seolah-olah hanya diawang-awang.

Momen pertemuan semacam itu, akan memberikan keyakinan pada rakyat bahwa mereka tidak salah pilih. Dari sisi anggota DPRD, pertyemuan langsung secara rutin seperti itu juga akan mengasah kepekaan terhadap maslah yang dihadapi masyarakat.

Luangkanlah waktu untuk rakyat yang diwakili. Jika rakyat sudah merasa bahwa dirinya benar-benar terwakili, dan sekaligus kehadirannya diparlemen bisa memberi arti bagi masyarakat banyak, akan mudah menjawab pertanyaan sebagaimana judul di atas: Sepadankah gaji DPRD dengan kinerjanya? Maka jawabnya kelak hanya satu kata: Ya.