Catatan Kritis tentang Negeri Kita

Negeri untuk Para Elit

2012-01-24T03:16:00.000-08:00

Rabu, 28 Desember 2011. Tiga hari menjelang pergantian tahun, tiba-tiba muncul iklan di hampir semua koran nasional di Jakarta yang cukup menyita perhatian. Ukuran iklan macam-macam, ada yang sepertiga halaman memanjang

Iklan itu berjudul ‘Ha ha ha..Indonesia itu Mengecewakan’. Di situ ada gambar wajah sketsa orang dewasa berkacamata, mulut yang kanan digambarkan bibir menekuk ke bawah pertanda cemberut dan mulut sebelahnya, bibir ditarik ke atas lagi menyiratkan sebuah senyuman. Di halaman lain, dikemukakan data-data statistik yang menunjukkan keberhasilan ekonomi Indonesia.

Dalam sebuah grafik ditunjukkan bahwa dengan pertumbuhan 6,5 persen pada 2011 menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Singapura, Malaysia, Vietnam yang biasanya
unda-undi dengan Indonesia, lewat semua. Apalagi Filipina dan Thailand, kedua negara ini pertumbuhan ekonominya hanya separih dari Indonesia.

Grafik satunya menunjukkan bahwa tren inflasi Indonesia dibandingkan dengan negara BRIC (Brazil, Rusia, India, Cina). BRIC adalah negara yang memiliki pertumbuhan tinggi dan relative stabil. Di grafik dipaparkan per September 2011, India mencatat inflasi yang paling tinggi 10,06 persen, disusul Brazil, Rusia, dan Cina (7,31 persen, 7,2 persen, dan 6,1
persen). Semantara Indonesia 4,61 persen.

Satu lagi grafik yang ditunjukkana adalah debt to GDP (gross domestic product-Produk domestic Bruto) atau perbandingan
utang terhadap GDP. Ditunjukkan Jepang berada di posisi tertinggi dengan 199,7 persen, Eurozone (98,1 persen), Amerika Serikat (62,1 persen), ASEAN (56,2 persen), dan India 50,6 persen. Indonesia cukup rendah 25,7 persen. Hanya Cina yang dibawah Indonesia dengan 16,3 persen.

Lantas apa efek dari semua pencapaian itu? Masih dalam iklan tersebut, secara langsung maupun tak langsung, pencapaian itu menjadikan Indonesia layak dihadiahi ‘Investment Grade’. Itu artinya, setelah hampir dua windu Indonesia tidak direkomendasikan dalam investasi global, kini sudah kembali seperti dulu, sehingga diharapkan makin banyak investasi yang masuk. Biaya dana pun relatif akan turun.

Apakah data-data yang disajikan itu benar? Dijamin 100 persen benar. Meskipun itu iklan, tapi tak ada manipulasi data. Tidak ada yang bisa membantah bahwa perekonomian Indonepasia yang pernah diterpa badai krisis pada 1998 telah pulih. Bahkan ketika pereknomian global sedang lesu karena terseret krisis di Amerika dan disusul Eropa, ekonomi Indonesia tetap mampu bertahan dari goncangan.

Keberhasilan itu yang ingin ditonjolkan di iklan yakni bahwa ekonomi Indonesia hebat dan tidak kalah dibandingkan dengan negara lain, bahkan dalam kasus tertentu lebih hebat dibanding negara maju. Dalam rasio utang terhadap GDP misalnya, kita lebih sehat dibanding Jepang atau Amerika. Dalam pengendalian inflasi, kita lebih hebat dibanding India, Rusia, bahkan Cina.

Lantas kenapa yang dijadikan judul ‘Indonesia itu Mengecewakan’? Barangkali itu sindiran. Sindiran kepada mereka yang selama ini kritis terhadap pemerintah. Lihat saja kalimatnya: ‘’Mestinya bukan hanya tumbuh 6,5 persen’’. Itu kata golongan yang optimis. ‘’Kok Indonesia bisa tumbuh sampai 6,5 persen ya’’. Itu golongan yang kecewa mengapa ekonomi
Indonesia bisa begini bagusnya. Hehehe…Indonesia memang mengecewakan. Bagi mereka yang hobinya kecewa.

Struktur kalimat dari iklan itu kacau, tapi pesannya jelas bahwa pencapaian kinerja ekonomi makro Indonesia patut diacungi jempol, meskipun selalu saja ada yang tidak suka dengan pencapaian itu. Siapa yang tidak suka, tentu tidak mereka definisikan, tetapi arahnya jelas kepada mereka yang kritis terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.

Berbagai data memang mendukung pencapaian tersebut. Kita bisa lihat pertumbuhan kelas menengah yang begitu menakjubkan dalam satu dekade terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, sebagaimana dikatakan pejabat pemerintah, setiap tahun rata-rata telah memunculkan sembilan juta kelas menengah baru. Dengan begitu selama lima tahun terakhir muncul 45 juta kelas menengah baru.

Data dari Bank Dunia menunjukkan hal serupa yakni 56,5 persen dari 237 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori kelas menengah yang membelanjakan 2 dolar AS sampai 20 dolar AS (Rp 18.000-Rp 180.000) per hari. Lebih spesifik lagi, kelas menengah yang membelanjakan 6 dolar-20 dolar per hari sekitar 14 juta orang.

Data yang tak beda jauh ditunjukkan hasil survei secara online yang dilakukan Nielsen yang menunjukkan bahwa 29 juta kelas menengah premium di Indonesia. Jumlah tersebut nyaris setara dengan jumlah penduduk Malaysia. Sehingga sangat mungkin kelompok kelas menengah ini lebih makmur ketimbang rata-rata penduduk Malaysia.

Bukan hanya kelas menengah saja yang jumlahnya naik, tetapi kekayaan orang Indonesia juga naik. Berdasarkan survei dari Credit Susisse Research Institute, kekayaan total orang Indonesia selama periode Januari 2010 sampai Juni 2011 naik dari 420 miliar dolar menjadi 1,8 triliun dolar. Dengan kekayaan tersebut, Indonesia masuk dalam daftar kontributor utama pertumbuhan kekayaan dunia.

Data yang dikeluarkan divisi riset Standard Chartered Bank menunujukkan hal serupa. Mereka menyebut jumlah orang mapan dengan penghasilan Rp 240 – Rp 500 juta per tahun mencapai 4 juta orang. Jumlah itu mengalahkan negara tetangga yang masyarakatnya sering menyiksa tenaga kerja kita di sana, yakni Malaysia (1,6 juta) dan Singapura (700ribu). Bahkan mengalahkan Korea, Taiwan, dan Hongkong.

Melejitnya jumlah kelompok menengah dan orang kaya ini sejalan dengan naiknya pendapatan per kapita. Pada saat krisis ekonomi, sekitar 1998-1999, GDP per kapita sekitar 500 dolar, pada 2011 silam sudah mencapai 3.500 dolar. Jadi dalam waktu sekitar 12 tahun terjadi peningkatan PDB per kapita mencapai tujuh kali lipat. Pantas lah jika terjadi lonjakan kelas
menengah yang luar biasa.

Apakah kemudian berlipatnya PDB per kapita itu dinikmati oleh rakyat Indonesia secara merata? Nah ini pertanyaan klasik yang jawabannya tidak pernah tuntas. Karena ternyata data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kemiskinan masih membelit negeri ini. Dari tahun ke tahun, julah penduduk miskin memang berkurang, tetapi penurunannya sangat-sangat lambat, sangat tidak signifikan.

Kita lihat dari 2009 ke 2010 misalnya, persentase penduduk miskin hanya turun dari 14,2 persen ke 13,3 persen, atau 32 juta menjadi 31,02 juta. Begitu juga selama satu semester pada 2011, tercatat pada Maret jumlah penduduk miskin 30,02 juta jiwa, sedangkan September 2011 masih 29,89 juta. Itu artinya dalam waktu enam bulan hanya terjadi pengurangan penduduk miskin 130 ribu jiwa. Bandingkan dengan naiknya kelas menengah yang sembilan juta per tahun atau 4,5 juta per enam bulan.

‘’Penurunan jumlah penduduk miskin sangat lamban karena mereka sudah masuk pada kondisi kemiskinan kronis,’’ kata Direktur Statistik Ketahanan Sosisl BPS. Celakanya lagi, jumlah penduduk yang masuk kategori hampir miskin cukup besar, yakni 686 ribu jiwa. Dengan begitu, jika terjadi sedikit saja gejolak ekonomi yang membuat harga melambung, jumlah penduduk miskin bisa jadi justru naik. Target pengurangan penduduk miskin satu persen tiap tahun hanya
diatas kertas belaka.

Lambatnya penurunan jumlah penduduk miskin itu boleh jadi karena alokasi dana untuk pemberantasan korupsi masih minim yakni Rp 50 triliun (ini pun masih banyak yang tidak tepat sasaran dan masih juga dikorupsi). Dana sebesar itu hanya sekitar 0,5 persen dari GDP, sementara untuk negara-negara di Asia Timur mengalokasikan dana buat orang miskin 1 persen dari GDP, bahkan Vietnam 1,2 persen. Begitu juga negara di Amerika Latin yang mengalokasikan 1,3 persen.

Alokasi dana tersebut memang berbanding terbalik dengan anggaran untuk para elit politik dan pemerintahan. Sebagaimana data yang dirilis Filtra, anggaran untuk acara seremonial Dewan perwakilan Daerah (DPD) saja mencapai Rp51 miliar. Atau bisa dilihat anggaran untuk renovasi toilet anggota DPR yang dicadangkan Rp 2 miliar. Bahkan untuk mengganti kaca mobil Presiden menghabiskan Rp 704 juta.

Kenyataan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin yang begitu lambat membuktikan bahwa pro-poor yang menjadi salah satu dasar filosofi pembangunan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya basa-basi. Keberpihakan terhadap kaum miskin hanya diucapan, tidak pada tindakan dan kebijakan. Keadilan dalam menikmati kue ekonomi maih menjadi mimpi di siang bolong.i

Pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan tertinggi di Asia Tenggara, tidak dinikmati secara merata. Pertumbuhan ekonomi itu hanya menguntungkan kalangan menegah atas. Strategi kebijakan ekonomi tidak memberikan kesejahteraan secara merata.Pertumbuhan ekonomi yang diciptakan rezim SBY ini adalah pertumbuhan yang tidak berkualitas. Pertumbuhan yang tidak bermakna.

Kemiskinan yang masih menjerat di antara kemilaunya data tentang naiknya kelas menengah dan tumbuhnya orang kaya baru, menunjukkan bahwa negeri ini hanya untuk para elit.

Dimuat di rubrik 'Teraju' Republika, 8 Januari 2012

Kebersamaan (3)

2012-01-12T04:12:00.000-08:00

Begitu memasuki dusun Prampelan, desa Kemloko, Tembarak, suara rebana sayup-sayup mulai terdengar. Awalnya terdengar sayup, makin mendekat, suara rebana berirama padang psar itu semakin kencang. Rebana yang ditabuh anak-anak IPNU itu seolah membelah lereng timur gunung Sumbing yang terlihat begitu perkasa.

Hari itu, Minggu, 4 desember 2011, merupakan hari istimewa bagi masyarakat Kemloko, karena per hari itu, mereka akan memiliki perpustakaan yang disumbang oleh FIKT. Dan yang membikin hari itu makin istimewa adalah kedatangan pak Bupati yang sudah lama dinanti-nanti oleh masyarakat. Pak Bupati dijadwalkan akan meresmikan perpustakaan.

Bukan hanya rebana yang memeriahkan prosesi acara peresmian, tetapi juga drumband dari anak-anak MI (Madrasah Ibtidaiyah) di Kemloko. Barangkali sebelumnya tak terbayangkan bahwa sebuah desa di lokasi teratas di lereng timur Sumbing itu memiliki grup drumband. Pada 1990-an ke bawah, drumband hanya dimiliki sekolah elit di Temanggung.

Ratusan masyarakat terlihat sudah siap menanti kedatangan rombongan FIKT dan pak Bupati. Ada yang berdiri di jalan di depan balai desa yang nantinya digunakan sebagai lokasi pembukaan acara, ada yang berdiri di depan rumah masing-masing. Orangtua anak-anak mudah, remaja, dan anak-anak berbaur menjadi satu.

Rombongan FIKT dari Suronatan berangkat lima mobil. Beberapa teman lain langsung dari rumah masing-masing menuju Kemoloko. Begitu sampai di Kemoloko ternyata sudah banyak kadang FIKT yang sudah sampai. Memang, sebelumnya saya umumkan bahwa peresmian akan dilakukan pukul 08.15, dan rupanya banyak teman-teman FIKT yang sudah datang duluan sebelum ‘teng’.

Sekitar pukul 08.45 pak Bupati datang. Begitu keluar dari mobil, langsung menuju balai desa. Ketika mendekati pintu m,asuk, pak Bupati menyempatkan diri bersalaman dengan anak-anak MI yang nantinya ikut memeriahkan acara dengan lagu-lagu. Satu per satu disalami, dari ujung halaman sampai ujung pintu. Begitu masuk, salaman dilanjutkan dengan tokoh masyarakat dan ulama Kemloko, juga anak-anak muda IPNU.

Begitu selesai salam-salam, semuanya duduk di tempat masing-masing, dan acara pun dimulai. Pembawa acara memberikan pengantar tentang betapa pentingnya buku bagi kemajuan peradaban manusia. Lewat buku kita bisa menjelajah ke seluruh pelosok dunia melalui imajinasi kita.

Setelah itu kemudian dimulai sambutan dari pak Kades. Dalam kesempatan itu pak Kades menyatakan terimakasihnya kepada Bupati yang berkenan datang ke Kemloko. Dikatakan, setidaknya sudah dua kali pak Bupati berencana datang ke Kemloko, tetapi mendadak ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya batal. Di kesempatan langka itu pak Kades juga minta agar jalan menjuju Kemloko dihaluskan.

Setelah pak Kades giliran saya. Tidak banyak yang saya sampaikan kecuali bahwa perustakaan yang didirikan di Kemloko ini adalah amanah dari para donatur yang tergabung dalam FIKT. Karena itu, buku yang diberikan dibaca agar memberi manfaat buat masyarakat. Tetapi juga jangan lupa, tetap dirawat. ‘’Hanya dua pesan kami…pertama, baca..baca..baca.. dan kedua, rawat, rawat, rawat…’’

Selesai itu, kemudian sambutan pak Bupati. Tapi sebelumnya diisi dulu dengan pertunjukan pantomim dari murid Cendikia Mandiri. Pantomim itu bercerita tentang lahirnya kembali seorang anak manusia menjadi orang yang benar, setelah sebelumnya tenggelam dalam dunia yang penuh dengan kekelaman.

Usai pantomim, giliran pak Bupati memberikan sambutan. Cukup lama sambutan dari pak Bupati dan isinya bervariasi. Mulai dari kedatangan pertama di Kemloko setelah menjadi bupati, masalah pertanian terutama optimalisasi penanaman jagung, dan disinggung pula tentang pembangunan jalan.

Soal jalan, pak Bupati mengaitkan antara pembayran Pajab Bumi Bangunan (PBB) dengan jalan yang sudah saatnya diperbaiki. ‘’Lha niki masyarakat Kemloko pun nglunasi PBB nopo dereng? Ngisin-ngisini nek during mbayar, wong tuku sepeda motor gampang kok PBB during mbayar…,’’ selorohnya.

Satu hal lagi yang disampaikan pak Bupati adalah posisinya sebagai bupati. ‘’Saya ini pelayan…pelayan bagi masyarakat..karena jadi bupati, ya berarti saya kepala pelayan. Siapa yang dilayani…ya panjenengan-penjenengan ini.. jadi kalau salah, nek pelayan dikongkon salah, ya dimarahi saja saya.’’

Tapi, sambung pak Bupati, masyarakat sebagi ndoro juga harus konsekuen. ‘’Ibaratnya saya menyuruh pembantu beli rokok, maka saya harus memberi uang pada pembantu itu. Begitu juga kalau masyarakat menyuruh saya membangun jalan, ya masyarakat sebagai ndoro harus membayar dulu PBB-nya baru nyuruh pelayan membangun jalan. Gerr..sindiran halus itu disambut tawa hadirin yang ada di balai desa itu.

Seingat saya, Walikota Yogyakarta periode sebelum sekarang, Herry Zudianto juga pernah memproklamirkan diri bahwa dirinya kepala pelayan masyarakat. Walikota itu sukses dalam mengubah mental birokrat yang tadinya cenderung minta diloayani, menjadi melayani. Beberapa penghargaan mengalir untuk walikota dua periode tersebut. Umumnya, pemimpin daerah yang berhasil memang menempatkan diri sebagai pelayanan masyarakat.

Selesai sambutan Bupati, saya secara simbolis menyerahkan buku kepada pak Kades. Saya minta ke panitia agar buku yang diserahkan nanti, buku yang saya tulis. ‘’Ini buku tulisan saya, untuk mengingatkan bahwa orang-orang Temanggung itu banyak yang sudah menulis buku. Makanya saya sudah mendiskusikan dengan mas Bambang Edhi agar bisa dialokasikan tempat di perpustakaan sekaligus lemari khusus untuk buku karangan orang Temanggung.’’

Selesai pembukaan, hadirin langsung menuju ke lokasi perpustakaan.

‘’Ooo…masih harus jalan ya..’’kata pak Bupati ke saya sambil melihat jam tangan.

‘’Iya pak..tapi sebentar kok, kemarin saya ukur Cuma tiga menit jalan..’’

Begitu keluar pintu, drumband dari anak-anak MI langsung ditabuh. Perjalanan dari balai desa ke gedung tempat perpustakaan diresmikan diiringi dengan drumband. Tiga menit lebih sedikit, sampai ke gedung IPNU. Di situlah perpustakaan berada. Nantinya yang akan menjaga perpustakaan adalah pemuda IPNU, sekali-kali kerjasama dengan pengelola Cemani.

Gedung itu berlanta dua. Lantai satu dipergunakan untuk sekolah taman kanak-kanak. Lantai dua untuk pertemuan. Nah perpustakaan di tempatkan di lantai dua dengan menyekat ruangan. Jadi nantinya di lantai dua ada ruang pertemuan dan perpustakaan. Sekat itu nantinya dibuat dari kayu yang bisa dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan ruangan.

‘’Bismillahirrahmanirrohim…’’ Kres…pita telah tergunting, berarti secara resmi perpustakaan tersebut sudah dibuka oleh pak Bupati. Sejenak kita semua melihat-lihat buku yang dipajang diperpustakaan itu. Sebagian besar buku anak-anak dan remaja, kemudian ada buku tentang pertanian dan pengolahan hasil pertanian, ada juga buku agama, dan tak ketinggalan buku tentang motivasi.

Selesai peresmian pak Bupati langsung pamit karena harus ke Grabag untuk menghadiri pengajian. Itu pun sebetulnya waktu sudah lompat dari yang semula dijadwalkan, saat itu sudah sekitar pukul 10.15. Jika saja jadwal masih longgar, panitia sudah menyiapkan nasi jagung dan perangkatnya seperti sayur dan gereh untuk dinikmati untuk pak Bupati. Time is over. Tapi tak apa. Kehadiran Bupati saja sudah sangat melegakan Kemloko dan FIKT.

Acara ditutup dengan makan nasi jagung. Sebelum makan disediakan juga makanan ringan, ada pisang rebus, kacang rebus, dan entho cotot. Selain dari FIKT, di ruangan bawah yang disiapkan untuk ramah-tamah itu, ada juga pak Camat Tembarak, pak Lurah, dan tak ketinggalan mas Diran dkk dari DHC-45 Temanggung.

Dalam kesempatan itu, saya selaku ketua panitia dan juga ketua FIKT merasa bersyukur karena seluruh rangkaian acara sejak Sabtu sampai Minggu berjelan lancar. Tak lupa saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kadang FIKT, yang telah berjibaku mensukseskan acara ini. Kerja keras dan kerja ihlas dengan berbagai pengorbanan, tidak akan sia-sia.

Pak Camat juga menyatakan terimakasihnya karena salah satu desa yang berada di wilayahnya diberi hadiah istimewa berupa perpustakaan. Diharapkan perpustakaan itu akan meningkatkan minat baca di Kemloko. Begitu pula pak Lurah yang menyatakan terimakasihnya kepada FIKT dan sekaligus mendoakan agar amal yang diberikan kepada Kemloko itu dibalas oleh Allah SWT.

Pertemuan ramah tamah sambil makan bersama itu pun berakhir. Setelah itu kami bermpamitan kepada semua masyarakat Kemloko, dan sekali lagi berpesan agar perpustakaan tersebut dirawat dengan baik agar memberi manfaat buat masyarakat Kemloko.

Ketika saya berjalan menuju mobil, tiba-tiba pak Kades menghampiri. ‘’Pak terimakasih sudah bisa mengundang pak Bupati datang ke sini…sakali lagi terimakasih.’’ Itu saja yang diucapkan pak Kades. Sedikit tapi banyak yang tersirat dari ucapan itu.

Keseluruhan acara Kadang Peduli 2011 ditutup dengan makan (halah..makan lagi) brongkos dan entog di rumah mas Dani di Menggoro Tembarak. Bagi yang masih kuat disediakan pula duren sebagian dari hasil panen sendiri sebagian dari Gemawang.

Saya merasakan dua hari berbagi dengan masyarakat Temanggung ini sarat dengan nilai-nilai kebersamaan.

Sampai bertemu di Kadang Peduli 2012

(habis)

Silaturahmi (2)

2012-01-12T04:08:00.000-08:00

Malam itu Temanggung hujan rintik-rintik. Setengah harian tadi, sejak siang, Temanggung diguyur hujan. Sempat deras beberapa lama, kemudian berangsur jadi gerimis, sampai malam hari. Malam itu memang direncanakan pertemuan silaturahmi warga FIKT dengan pak Hasyim, di pendopo.

Saya berangkat sepayung berdua dengan bu Nana. Sampai di pendopo kebetulan pas ada pameran purbakala. Di sana ternyata sudah ada dua bersaudara, satu Yang Yut dengan adiknya, pak Sumaji, satunya lagi mas Bambang Wisnu dengan kakaknya, mas Armono. Beberapa saat kemudian mbak Susi muncul. Masih banyak yang belum datang.

Mas Isbud yang pagi hari memberi motivasi di SMP 5 tidak bisa datang karena ada urusan di Semarang. Begitu juga beberapa motivator lain tidak bisa hadir seperti mas Otto Sigit, mas Hery Sugianto, mas Duto di SMA Muntung, mas Singgih Magno, mas Mursyid, mbak Denty, dokter Rina, dll.

‘’Iki ajudan bar ngabari nek pak Hasyim meminta kita masuk,’’ kata mas Armono sembari melihat jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 18.45..

Saya memang bikin janji sama pak Hasyim pukul 18.30, agak disorekan dari rencana semula pukul 19.00, karena pak Hasyim harus berangkat ke sebuah acara di Kranggan pukul 19.30. ‘’Saya itu nanti malam ada acara di Kranggan, mungkin waktunya agak terbatas,’’ kata pak Hasyim saat duduk berdampinagan dengan saya di depan panggung di acaranya bu Nana pagi harinya.

Langsung saja beberapa kadang yang sudah hadir di pendopo masuk ke rumah dinas bupati lewat pintu belakang. Begitu mengetuk pintu, pak Hasyim dan bu Hasyim sudah siap menyambut dengan hangat. Kita masuk di rungan tengah yang luas, meskipun cukup sederhana untuk ukuran rumah dinas bupati. Sembari berbincang-bincang, satu per satu kadang yang lain datang dan langsung masuk ke ruangan.

Beberapa hal diobrolkan malam itu, tak terkecuali soal mbako, karena tahun ini adalah tahun tembakau bagi masyarakat Temanggung, tahun panen raya para petani. Sampai-sampai dealer sepada motor kehabisan stok karena permintaan yang tinggi. Bahkan ada sebuah desa yang melakukan ‘bedol desa’ dengan mendaftar haji. Sayang keberangkatan mereka tahun 2018 nanti, jadi bedol desanya pun harus ditunda.

Hal lain yang diobrolkan adalah fenomena gunung Sindoro. Kata pak Hasyim, apa yang terjadi di Sindoro yang kemudian diberitakan oleh berbagai media sebetulnya peristiwa biasa. Di puncak Sindoro itu ada sembilan lobang yang memancarkan uap dan gas, tapi itu skala kecil. Nah kebetulan saat itu, pas wartawan ke lokasi, hujan lebat, sehingga uap yang dihasilkan cukup tebal. ‘’Itulah yang kemudian ditulis. Jadi tidak apa-apa.’’

Tapi rupanya Sindoro berperilaku lain. Genap tiga hari seteklah pak Hasyim, Sindoro mulai meriang, muncul lobang ke sepuluh yang mengeluarkan asap cukup banyak. Status Sindoro pun dinaikkan menjadi ‘Waspada’. Saat ini badan vulkanologi sudah membuat radius keamanan agar masyaralat tidak gegabah masuk ke radius berbahaya. Pemerintah daerah bahkan sudah menyiapkan jalur evakuasi jika sewaktu-waktu batuk Sindoro lebih keras.

Di ruangan sebelah, tampak bu Hasyim mondar-mandir, mungkin menyiapkan sesuatu, dan…benar. ‘’Monggo..monggo sami dahar, sampun disiapaken’’ kata bu Hasyim mengajak kita-kita makan malam. Biasalah dari kita ada basa-basi, ‘’kok repot’’..’’nembe kemawon’’ dll. ‘’Ini tradisi di desa, kalau mertamu harus disuguh makan….monggo.. monggo,’’ ajak pak Hasyim mempersilakan kita pindah ke ruang makan.

Hmmm…makanan khas Temanggung. Yang saya ingat ada empis-empis, bobor sawi, dan uceng. Makanan yang jarang kita temui di Jakarta.

Usai makan malam yang nikmat, kita kembali ke ruang tengah. Waktu sudah kelewat banyak, saat itu sudah lebih dari pukul 20.00, semestinya setangah jam yang lalu pak Hasyim ke Kranggan. ‘’Ngggak papa…ibu sudah telepon kalau saya datangnya agak terlambat,’’ kata pak Hasyim.

Untuk mempersingkat waktu, saya menutup pertemuan silaturahmi tersebut. Sebelum menutup saya memastikan kembali, pak Hasyim hadir meresmikan perpustakaan yang didirikan FIKT di Kemloko. ‘’Aparat desa, tokoh masyarakat, dan ulama, besok sudah siap, karena undangan buat mereka pukul 06.30,’’ kata saya sembari tersenyum.

Senyum ini memang memiliki arti tertentu, karena sepekan sebelumnya, saya melakukan ‘tawar menawar’ dengan pak Hasyim terkait dengan peresmian perpustakaan di Kemloko.

Ceritahya bermula dari keinginan FIKT agar puncak acara yang berupa peresmian perpustakaan di Kemloko diresmikan oleh pak Bupati. Ketika melakukan survei tiga pekan sebelumnya, saya, mas widodo dan mas khumedi berkunjung ke rumah pak Bupati untuk mengutarakan program Kadang Peduli 2011 sekaligus mengutarakan keinginan agar pak Hasyim bisa meresmikan perpustakaan jam 10.00.

Ternyata pada hari Minggu, 4 Dersember pak Hasyim ada pengajian di daerah Magelang. ‘’Ini pengajian rutin di Magelang, tapi wilayahnya juga belum tahu,’’ kata pak Hasyim.

‘’Jadi bagaiaman pak Hasyim, kira-kira memungkinkan atau tidak ya?’’

‘’Bagaiman kalau diajukan jam sembilan pagi, dari Kemolko nanti saya langsung ke pengajian. Tapi itu juga tergantung wilayahnya, relatif dekat atau tidak dengan Kemloko,’’ kata pak Hasyim. Deal. Sementara begitu putusannya, peresmian pukul 09.00.

Kepastian bahwa pak Hasyim, bisa meresmikan perpustakaan berarti sudah sekitar 80 persen. Kabar baik itu saya informasikan ke teman-teman di Cendekia Mandiri yang berhubngan dengan aparat Kemloko. Seketika aparat desa Kemloko pun berbunga-bunga karena akan didatangi bupati. Maklum sudah dua kali pak Bupati akan datang ke Kemoloko tapi batal karena ada acara lain yang lebih mendesak.

Pak Carik yang sebelumnya pernah bertemu pun minta ke teman Cemani agar saya membuat surat ke pak Kades bahwa pak Bupati akan hadir. Saya awalnya merasa tidak perlu surat menyurat. ‘’Saya telepon aja pak kadesnya,’’ kata saya ke Usna, komandan sekolah Cendikia Mandiri.

Saya telepon lah pak Kades. ‘’Assalamualaikum..Pak Kades, say6a Anif Punto dari FIKT Jakarta..sepertinya pak Bupati akan hadir meresmikan perpustakaan di Kemloko, tulung dibantu nggih,’’ kata saya singkat dan padat, karena memang sekedar pemberitahuan.

Hari Minggu, sepekan sebelum hari H, saya ada acara ke Bandung. Begitu naik mobil yang sudah siap di car port, ada sms dari Usna yang intinya menanyakan pak Bupati jadi datang apa nggak. Wah…saya sudah seminggu lebih tidak kontak-kontakan dengan pak Hasyim, sepertinya sih tidak ada perubahan. Tapi untuk meyakinkan lagi, saya sms pak Hasyim.

‘’Pak Hasyim, nusun sewu, apakah tgl 4 desember nanti masih tetap bisa meresmikan perpustakaan di Kemloko,’’ bagitu kira-kira sms saya.

‘’Wah..hari minggu itu saya pengajian di Grabag.’’

‘’Mungkin bisa kita ajukan jam delapan pagi pak?’’

‘’Mas Anif, kemloko itu ndeso lho..bisanya pertemuan selalu mulur. Apalagi jam 8. Kalau panitia mungkin bisa, tapi masyarakat sana?’’

Wah..ini yang tidak saya perhitungkan. Tapi sudah kepalang basah. Sebelum saya menjawab sms itu, saya telepon Usna.

‘’Us..masyarakat Kemloko iso dijamin bisa datang pagi nggak?

‘’InsyaAllah bisa pak…nanti kita ngoprak-oprak mereka. Pak Carik juga akan Bantu.’’

Batin saya, bisa nggak dioprak-oprak sepagi itu. Untuk lebih meyakinkan lagi bahwa masyarakat Kemloko dijamin hadir jam delapan saya telepon pak Kades.

‘’Pak Kades, niki pak Bupati siap meresmikan ke Kemloko, tapi pagi jam delapan. Kira-kira dijamin mboten nggih masyarakat bisa datang?’’

‘’Saya jamin pak,’; jawab pak Kades. Ok kalo begitu saya menjawab sms pak Hasyim dengan jaminan tinggi.

‘’Pak Hasyim..barusan saya telepon pak Kades, mereka siap jam berapapun, karena kehadiran pak Hasyim sudah ditunggu-tunggu.’’

Agak lama sms itu tidak berbalas. Sekitar 20 menit kemudian datang sms dari pak Hasyim ‘’Maaf saya ragu…karena ternyata saya ada pengajian di Parakan pagi hari sampai jam 07.30.’’

Waduh mepet sekali. Perjalanan dari Parakan ke Pendopo sekitar 20 menit, dari Pendopo ke Kamloko sekitar 30 menit. Belum lagi mempersiapkan ini itu, sebelum berangkat ke Kemloko.

‘’Wah..mepet sanget njjih… mungkin paling tidak pak Hasyim bisa ke Kemloko meskipun cuma sebentar,’’ jawab saya.

Agak lama lagi belum ada jawaban. Begitu mobil melintas KM-80, kriingg…. Oo..pak Hasyim telepon. Inti dari pembicaraan telepon itu adalah pak Hasyim tetap akan ke Kemloko, sampai di sana diperkirakan pukul 08.15, dan nanti pukul 09.00 harus segera turun dan langsung ke Grabag.

Saya segera sampaikan kabar gembira ini ke teman-teman Cemani, bahwa pak Hasyim pasti ke Kemloko. Melegakan. Kalaupun kemudian pak Carik masih minta dibuatkan surat, oke saja, yang penting semua bisa lega bahwa pak Bupati yang ditunggu-tunggu rakyat Kemloko bisa hadir.

Tawar menawar dan jaminan bahwa masyarakat kemloko akan hadir pukul 08.00 itulah arti senyum yang dimaksud di atas.

Sekitar pukul 20.30 kami pun pamitan. Siap-siap menuju Kemloko esok paginya…

(bersambung)

Berbagi Lewat kadang Peduli (1)

2012-01-12T04:04:00.000-08:00

‘’Ayo potet-potret ndisik…,’’ teriakan halus mbak maya itu seolah menyihir siapapun yang berada di ruang depan di rumah Suronatan itu untuk keluar bersama. Dalam waktu sekejab, secara naluriah, masing-masing sudah pasang aksi agar kelihatan bergaya saat difoto.

Ya…sebelum berangkat sesuai dengan job-desk dan lokasi yang sudah ditetapkan, semua kadang yang hadir pagi itu berfoto bersama. Momen pertemuan seperti itu memang tidak selalu hadir, jadi tepat rasanya jika diambil foto bersama untuk kenang-kenangan.

Pagi itu, Sabtu 3 Desember 2011, merupakan pagi koordinasi dan konsolidasi untuk pelaksanaan Kadang Peduli 2011 di hari pertama. Tak kurang dari 32 kadang hadir, sebagian besar dari Jadebotabek, dan sebagian lain dari Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, dan Temanggung.

Ada yang sampai di Temanggung sejak Jumat pagi, ada yang Jumat siang, sore, bahkan malam, ada pula yang Sabtu pagi langsung ke Suronatan. ‘’Saya nunut mandi ya mas,’’ kata mas Eli sambil menyeret koper kecil yang berisi pakaian. Rupanya dia bersama mas Joni baru datang langsung dari Jakarta dan belum sempat mandi.

Sejak pukul 07.00 poro kadang sudah mulai berdatangan. Kemudian sambil menunggu lengkap, di meja-meja kecil di ruangan depan seluas 9x10 meter itu tersedia ketan kinco dan ‘gandung’. Makanan tradisional itu tambah lengkap manakala mas Dani Susiharto datang membawa setampah makanan ‘rakyat’, ada jagung, sawut, dll.

Sekitar pukul 08.00, ketika sudah banyak yang datang, sarapan digelar. Siapa yang sudah hadir dipersilakan sarapan duluan. Sebagaimana tahun lalu,, makanan wajib yang disajikan adalah empis-empis dan gudeg. Empis-empis tempe hasil masakan sendiri, sementara gudeg dari mbok benik yang buka warung tiap pagi tanpa pernah libur di alun-alun.

‘’Ting..ting..ting..ting…,’’ bunyi gelas yang sengaja saya pukul pelan dengan sendok untuk menarik perhatian.

‘’Kurang seru..,’’ kata mas Topo ketika melihat bahwa poro kadang amsih sibuk dengan urusannya masing-masing.

‘’Ting! Ting! Ting!…’’ saya ulangi dengan lebih keras.

‘’Rekan-rekan semua, waktu sudah makin dekat, mari kita lakukan koordinasi dengan mendengarkan laporan persiapan dari masing-masing koordinator. Silakan mas Punto untuk memimpin koordinasi ini,’’ begitu mas Topo membuka pertemuan ini.

Saya segrra membuka pertemuan informal tersebut dengan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kehadiran poro kadang untuk berbagi dengan masyarakat Temanggung. Kemudian satu persatu koordinator lapangan melaporkan persiapan sekaligus membrifing tentang apa yang harus dilakukan oleh para pemberi materi dan motivator.

‘’Pelatihan entreprener siap dilaksanakan,’’ kata mas Dani. Pelatihan ini dilakukan di kecamatan Gemawang. Pemberi materi boleh dibilang lengkap, ada mas Dani yang sekaligus sebagai komandan, ada mas Gus Sur, mbak Maya, mas Nurwanto, dan mas Yudono. Mbak maya dan mas Yud yang merupakan ‘tamu kehormatan’ di pelatihan ini akan berbagai masalah perbatikan dan pendanaan.

‘’Pelatihan menulis guru juga siap, sesuai jadwal,’’ kata mas Irfan, koordinator pelatihan. Ini kali kedua mas Irfan menggawangi pelatihan guru, sehingga sudah tidak nunak-nunuk lagi dalam mengkoordinasi persiapan, termasuk melakukan kontak langsung dengan penghubung di Temanggung, mas Hendro Martono. Pemberi materi di pelatihan ini adalah mas Bambang Indriyanto, petinggi di Diknas, mas Arie Saptadi, sang novelis, dan Susi Ivvaty, wartawan Kompas.

Bu Nana yang akan memberikan pelatihan pengolahan hasil pangan juga sudah siap. ‘’Nanti pak bupati yang akan membuka pelatihan ini. Kalau ada dari FIKT nanti juga ikut mbuka, dan yang penting disampaikan bahwa pelatihan ini merupakan kegiatan FIKT, ‘’ begitu kata bu Nana.

Yang seru adalah mas Khumedi. Dalam sejarah kegiatan motivasi, baru kali ini dilakukan serentak di tujuh sekolahan. Dinamika pelasakanaan sudah terjadi beberapa hari sebelum hari-H yakni soal jadi tidaknya sekolah yang akan diberi motivasi terus menggelinding. Ini memang terkait dengan ulangan umum yang sedang dilaksanakan di SMA, sehingga satu SMA membatalkan, dan satu SMA mengundurkan waktu pelaksanaan, yang semestinya pukul 09.00 menjadi pukul 11.

‘’Tapi insyaAllah semua sudah ok. The show must go on,’’ kata mas Khum sambil membagi-bagi pedoman umum dalam memberikan motivasi siswa. Dalam pedoman itu pemberian motivasi dilakukan secara interaktif, dua arah, dan sersa alias serius tapi santai, sehingga siswa tidak merasa tegang.

Mas Widodo yang mengomandani pendirian perpustakaan juga sudah siap tempur. ‘’Dari sini saya menuju Karangwuni untuk mematangkan persiapan peresmian nanti jam satu. Sorenya saya akan ke Kemloko untuk mempersiapkan peresmian besok, lha ono pak bupati je..’’ kata mas Widodo. Tahun lalu mas Widodo disibukkan pembukaan tiga perpustakaan, tahun ini kesibukannya sedikit berkurang karena hanya dua perpustakaan. Bedanya, tahun kemarin tidak ada yang diresmikan bupati, sedangkan tahun ini ada.

Terakhir adalah penjelasan dari mas Said soal pelatihan perpustakaan digital. Ini memang program tambahan yang tidak direncanakan. Berawal dari sms mas Said soal pentingnya perpustakaan digital untuk Temanggung, saya kemudian menghubungkan dengan mas Bambang Edhi, kadinas Arsip dan Perpustakaan. Terjadilah komunikasi antara mas Said dan mas Bambang yang berakhir dengan pelaksanaan pelatihan perpustakaan digital

Semestinya ada enam kegiatan (diluar perpustakaan digital) yang dilaksanakan hari Sabtu ini, yakni pelatihan entrepreneur, pelatihan menulis guru, pelatihan pengolahan hasil pertanian, motivasi siswa, pembukaan perpustakaan, dan pelatihan fotografi untuk siswa. Sayang pelatihan fotografi tidak bisa dilakukan serentak, karena masalah ulangan umum tadi. Pelatihan fotografi diundur menjadi hari Minggu.

***

Pukul 09.05 saya sampai di gedung Ketahanan Pangan, sebuah gedung yang terletak antara Kerkop dan pom bensin lama (sekarang kantor Telkom). Di situ saya menemani bu Nana yang akan memberikan pelatihan pengolahan hasil pertanian. ‘’Alhamduylillah iki minat masyarakat Temanggung kon gede banget…biasane peserta pelatihan seperti ini pesertane 40-50 iki kok sampai satus,’’ kata bu Nana.

Ketika tiba di lokasi, semua peserta sudah siap. Tapi karena yang membuka nanti adalah pak Bupati, maka kamipun menunggu kedatangan pak Bupati yang pagi itu acaranya sangat padat. Sekitar pukul 10.00 pak Bupati datang, langsung masuk ke ruangan, dan pembukaan acara pun dimulai.

‘’Program FIKT itu ada tiga sektor, yaitu paguyuban atau kumpul-kupul, soaial, dan partnership dengan Pemda. Kegiatan pelatihan ini merupakan gabungan antara sosial dan partnership,’’ begitu yang saya sampaikan dalam pembukaan. Ini sesuai pesan bu Nana, bahwa pelatihan ini merupoakan kerja dari FIKT, meskipun dalam backdrop tidak ada logo FIKT yang tertempel.

Pak Bupati dalam pembukaan banyak mengungkap tentang keberhasilan Temanggung sebagai daerah yang surplus jagung dan beras. Selain itu juga menyinggung betapa pentingnya memberikan nilai tambah kepada produk pertanian. ‘’Telo nek didol mentahan regane murah, tapiu nek wis di iris-iris terus digireng, regone iso berlipat-lipat,’’ kata pak Bupati menerangkan betapa tingginya harga sebuah barang jika sudah diberi nilai tambah.

Begitu pembukaan selesai, saya langsung menuju ke tempat pelatihan penulisan guru di SMK 2. Tiba di sana mas Bambang Indri sedang memberikan materi tentang menulis karya ilmiah. Pesertanya adalah guru-guru SD terutama yang berada di pelosok. Karena mereka inilah yang jarang tersentuh oleh berbagai pelatihan. Mereka pun tampak antusias. DI situ sempat ngobrol sama mas Irfan dan mas Arie Saptaji yang sesi siang nanti akan memberikan materi menulis sastra.

Tak lama di situ, saya meluncur ke gedung perpustakaan daerah. Niatnya pengen lihat pelatihan untuk perpustakaan digital, tapi sampai lokasi acara sudah selesai. ‘’Baru saja selesai mas, peserta melebihi undangan, snack katanya sampai kurang,’’ kata mas Said. Alhamdulillah.. Karena acara sudah selesai, saya balik lagi ke pelatihan menulis guru, sambil tak lupa membawa besekan untuk makan siang.

Begitu sampai di SMK-2, langsung koordinasi sama mas Bambang Indri untuk meluncur ke Kabupaten. DI sana akan dilakukan pemutaran film ‘Mestakung’ yang intinya untuk memberikan pelajaran karakter buat siswa. Ini juga program yang kebetulan berbarengan dengan Kadang Peduli. Di acara itu, Dedi ‘Miing’ Gumelar’ akan hadir. Beberapa hari sebelumnya saya sudah sms-an sama mas Miing ini yang intinya jiia waktunya memungkinkan akan saya ajak keliling melihat kegiatan yang FIKT lakukan.

Saya dan mas Bambang Indri sampai duluan di kabupaten. Setelah beberapa saat ngobrol dengan pejabat Diknas di Temanggung, mas Miing datang dengan rombongan yang terdiri atas pemain dan sutradara dari film Mestakung.

‘’Mas anif kok bisa di sini?’’

‘’Saya kan asli Temangghung mas… Ini mas Bambang Indri senior saya…’’

‘’Oo gitu.. lha kalau mas Anif ini senior saya di Republika,’’ kata mas Miing ke mas Bambang Indri.

‘’Mas miing kan juga seniornya mas Bambang Indri… Jadi kita saling seniorlah,’’ jawab saya disambut derai tawa bersama…hahahahaha.

Setelah ngobrol ngalor-ngidul, kami sholat luhur bersama di mushola. Begitu selesai sholat pak wakil bupati sudah menunggu. Sedikit basa-basi, akhirnya mereka menuju ke rungan untuk menonton film. Saya sendiri harus pamitan karena harus meresmikan perpustakaan ‘Kadang Ulum” di Karangwuni, Pringsurat.

Saat itu sudah pukul 12.40, sementara jadwal peresmian pukul 13.00. Mau tidak mau agar tidak terlambat, mobil harus dipacu agak kencang, meskipun hujan turun dengan derasnya. Beruntung teman sepermainan saya waktu di kampung dulu, Agus Polo, mau mengantar kesana-kemari, sehingga saya bisa konsentrasi ke kegiatan, tidak terganggu masalah sopir-menyopir.

Tepat pukul 13.00 saya sampai Karangwuni. Lho?? Kok masih kosong? Rupanya mas Widodo, mas Joni, dkk menunggu di rumah sebelah masjid, sementara saya langsung menuju perpustakaan. Pantas kok sepi. Tapi masyarakat Karangwuni juga belum tampak sama sekali, kecuali satu dua anak muda yang nantinya akan mengurus perpustakaan tersebut.

Ketika masuk ke perpustakaan yang belum diresmikan itu, ada beberapa anak yang sudah melihat-lihat buku. Sebagian besar buku masig plastikan, sehingga mereka hanya menatap sampul-sampul buku. Saya ambil tiga set ensiklopedia, saya buka plstiknya, dan saya berikan ke anak-anak itu untuk membaca. Senang melihat betapa antusiasnya anak-anak itu membuka-buka buku dan mengamati gambar-gambar yang ada dibuku.

Acara baru dimulai pukul 14.10. Kepala desa dan juga mantan kepala desa hadir, tak terkecuali ulama dan tokoh masyarakat lain. Di situ juga ada mas Budi yang menjadi kontak person untuk pendirian perpustakaan ini. Hadir juga mas Bambang Edhi, kadinas Arsip dan Perpustakaan. Pak camat yang kita undang tidak bisa hadir karena masih berduka, putra kesayangannya meninggal karena kecelakaan lima hari yang lalu.

‘’Terimakasih kepada FIKT yang memberikan perhatian kepada desa kami untuk didirikan perpustakaan,’’ kata kepala desa Karangwuni yang tidak pernah lepas dari asap rokok. Mantan kepala desa juga mengatakan hal serupa, dengan sedikit menceritakan bahwa ketika dia menjadi kepala desa, perpustakaan di Kawangwuni pernah menyabet sebagai juara-2 propinsi.

Persemian dilakukan dengan membuka selubung atau tepatnya korden yang tadinya menutup papan nama. Selama peresmian tersebut, hujan nyaris tidak pernah reda. Dalam kondisi hujan itu pula acara selesai, dan masing-masing pulang ke rumah untuk beristirahat, karena malamnya akan dilakukan silaturahmi dengan pak Bupati di pendopo.

(bersambung…)

Hasil Survei Kadang Peduli 2011 (2-Habis)

2011-12-16T02:27:00.000-08:00

Wonotirto

Pria berbadan kecil dengan kulit kehitaman itu terlihat gelisah. Jaket berwarna gelap yang tadinya merekat di tubuh rampingnya itu dilepas dan disampirkan di stang motor. Sepertinya dia sudah cukup lama menunggu seseorang . Sesekali pria itu duduk di sadel motornya, sesekali berdiri, sesekali pula terlihat jongkok untuk mengurangi kekesalannya.

Lantas diambilnya HP di saku celananya. Diketiklah rangkaian kalimat kepada seseorang yang ditunggu tapi belum datang juga meskipun sudah lewat satu jam. ''lha kiye temanggung parakan macet, nganti sak jam...hahaha.'' itulah sms dari pak Mukidi yang dikirimkan ke saya, minggu pagi (13 Nopember 2011).

Sehari sebelumnya memang saya sama mas Widodo dan mas Khumaedi janjian untuk ketemu pak Mu di pertigaan kali Galeh jam delapanan. Dari situ nanti kita sama-sama naik ke desa Wonotirto untuk survei lokasi pendirian perpustakaan. Tapi rupanya pagi di Temanggung terlalu indah untuk dilewatkan di luar, selimutan kandel rasanya lebih enak. Lagi pula ada alasan yang lebih rasional yaitu loket bus untuk perjalanan sore baru buka jam sembilan. Mas Wdodo yang Senin pagi harus sampai Jakarta, terpaksa menunggu loket buka untuk membeli karcis buat minggu sore.

Jadilah akhirnya jam sembilanan kita bertiga cabut menuju Parakan. Sampai di pertigaan rumah sakit Galeh, lampu dim saya nyalakan ke arah pak Mu, pertanda kita siap langsung ke atas. Tanpa harus ada pembicaraan, pak Mu langsung pake jaket dan nyetarter motor lanangnya. Wuuss..langsung pak Mu tancap gas menuju ke atas, kami kemudian tinggal mengikuti.

Jalan menuju Wonotirto sejalan dengan arah ke desa Cepit, sebuah desa yang tidak asing lagi bagi para pendaki gunung. Desa Cepit merupakan salah satu desa terakhir di lereng timur-utara gunung Sumbing. Di sinilah basecamp pendakian. Biasanya pendaki tiba di Cepit sehabis isya, kemudian ngobrol-ngrobrol sama sesama pendaki lain. Jam sepuluh malam tidur, dan bangun jam satu dinihari, langsung mendaki. Jika perjalanan lancar, pukul lima pagi hari sudah sampai puncak, dan para pendaki bisa menikmati sun set yang indah di sebelah timur.

Setelah perjalanan naik sekitar empat kilometer, tepatnya di desa Pagergunung, jalan menjadi bercabang, yang lurus menuju desa Cepit yang belok kanan menuju Wonotirto. Kami ambil jalan ke kanan. Tidak sepeti jalan menuju Cepit, rupanya yang menuju Wonotirto belum diaspal, jadi masih berupa jalan trasahan. Jalanannya pun sempit dan berliku. ''Kalau berpapasan dengan kendaraan, yang di atas ngalah, berhenti,'' kata pak Mu.

Perjalanan ini mengingatkan perjalanan ke desa Cemoro di Wonoboyo tahun lalu. Cemoro, sebuah desa yang berbatasan langsung dengan kabupaten Wonosobo. Masyarakat di sana lebih sering ke Wonosobo dibanding ke Temanggung, karena ke Wonosobo butuh waktu kurang dari satu jam sedangkan ke Temanggung dua jaman. Jalanan ke Wonosobo relatif lebih bagus dibanding ke Temanggung. Kata pak Bupati, tahun depan, jalan yang menuju ke Cemoro sudah beraspal, bahkan sampai ke perbatasan Wonosobo.

Sampai di Wonotirto, kami langsung ke rumah pak kepala dusun yang juga ketua kelompok tani. Saat itu rumah yang biasa digunakan untuk berkumpulnya kelompok tani sedang diganti reng dan genting. pengerjaan dilakukan secara gotong royong. ''Kita melakukan gotong royong setiap hari minggu pon,'' kata pak ketua kelompok tani. Hari itu ada dua rumah yang 'direnovasi' atapnya, dan dua-duanya dikerjakan oleh masyarakat.

Ngobrol sebentar di ruang tamu, mulai dari cuaca sampai suksesnya tembakau tahun ini, yang kata pak Mu, harga tembakau minimal seratus ribu per kilo. Pantas saja banyak rumah yang direnovasi, bahkan ada yang dibangun kembali. Di pagi yang dingin itu kami juga disuguhi kopi luwak, kopi yang di Eropa sana bisa sekitar dua ratus ribu per cangkir.

Kopi luwak itu hasil dari budidaya mereka, dengan mengkandangkan luwak dan kemudian si luwak itu diberi kopi untuk dimakan. Tidak semua kopi dimakan, hanya kopi terpilihlah yang dimakan luwak. Kopi yang dimakan itu akan terkelupas bijinya, dan keluar bersamaan dengan kotoran luwak. Meski keluar dari kotoran luwak, berdasakan kajian MUI, kopi luwak tetap halal. Sempat juga kami melihat luwak peliharannya.

Survei lokasi dilakukan di sebelah rumah pak ketua tadi yang juga menjadi tempat berkumpulnya kelompok tani. Tapi rupanya rumah itu milik pribadi keluarga pak ketua. Kita punya prinsip, gedung atau ruang untuk perpustakaan harus milik umum, bisa balaidesa, sekolahan (yang tidak berpagar), atau gedung milik organisasi yang juga untuk umum. Kami tidak merekomendasikan tempat itu.

Kemudian dicarilah lokasi lain. Ada balai dusun yang lokasinya strategis, diperempatan jalan. Di sebelahnya ada lapangan yang bisa digunakan untuk voli atau semacamnya, jadi cukup sering menjadi arena berkumpul warga, baik anak-anak maupun remaja. Sayang kondisinya parah. Mereka tidak sanggup untuk merenovasi gedung dusun itu dalam waktu hanya tiga minggu. Gugur lagi.

Pilihan terakhir yang sebagai alternatif adalah TPA yang memang baru dibangun. Rupanya lokasi TPA ini berada di ujung atas dusun, jalan yang menanjak cukup membuat kami menggeh-menggeh. ‘’Boyok tuwo wis ra iso diajak kompromi.’’ Jarak dari balai dusun mungkin cuma empat ratus meter, tapi karena menanjaknya cukup tajam, sesekali harus berhenti mengambil nafas.

Sampai di lokasi kami langsung melihat-lihat ruangan yang bisa digunakan. Dari sisi ruangan, boleh. Tapi dari sisi keterjangkauan, tidak memungkinkan. Tempatnya terlalu diatas, dipinggir desa. Lagi pula juga tidak persis di pinggir jalan, meski hanya keletan satu rumah, tapi akan cukup menganggu orang atau anak-anak untuk keluar masuk ke runagan itu. Tidak recomended.

Akhirnya kami rapat singkat bertiga untuk memutuskan apakah tetap dibuka perpus di Wonotirto atau tidak. Keputusannya: Tidak. Bagaimanapun kita harus strik pada kriteria yang sudah kita tetapkan. Dan inilah gunanya survei yang bukan survei-surveian. Tapi dengan catatan, jika balai dusun itu sudah jadi tahun depan, maka Wonotirto akan jadi prioritas.

Keputusan ‘tidak’ sudah diambil. Tapi masalahnya, kita sudah gembar-gembor akan mendirikan tiga perpustakaan. Saya kemudian ingat, sebelumnya mas Joni mengusulkan ada desa di Kedu yang siap untuk didirikan perpustakaan. Tapi saat itu Kedu kalah dengan Pringsurat dengan pertimbangan, FIKT belum pernah membuka perpustakaan di wilayah timur yang notabene secara ekonomi juga bukan wilayah makmur.

Saya langsung kontak mas Joni. Gagal, hp-nya mati terus. Saya kirim sms agar segera hubungi saya. Beberapa saat kemudian, telepon bisa terhubung. ''Wah...ketoke yo ra iso mas nek dadakan ngene,'' itu kata pamungkas dari mas Joni. Rasanya memang mustahil untuk mempersiapkan perpus hanya dalam waktu tiga minggu, karena yang disiapkan bukan hanya fisik berupa tempat dan rak, tapi juga kesiapan mengelolalnya.

Begitulah, akhirnya satu calon lokasi gagal dan tidak ada penggantinya. Pendirian perpustakaan jadinya hanya dua.

Kami bertiga kemudian berbicara baik-baik mengenai keputusan itu dengan pak Mu dan pak ketua kelompok tani. Mereka pun paham dengan alasan yang kita kemukakan. Akhirnya kami pun pamit pulang. Tapi sebagaimana adat di pedesaan Temanggung, setiap tamu harus makan, maka kamipun makannn...

Ketika menuju arah pulang, kami sempat bertemu dengan mantan lurah Cepit yang tak lain keponakan mas Widodo. Dalam benak kita yang namanya manten itu ya sudah cukup tua, pakai kopiah, pakai baju ya batik, mobil carry atau kijang. Lha ini lain, penampilannya koboi, pakai baju kotak yang dimasukkan dicelana jean, sepatu semi booth. Mobilnya? Willys! Top pokokmen.

Tak lebih dari sepuluh menit kita ngobrol, karena jam satu siang harus ketemu pak bupati di Pendopo. Saat itu sudah jam setengah satu, sementara saya harus datang ke kondangan dulu. dari Parakan kami langsung ke Pendopo sekalian melihat pameran fotografi yang digelar Koforte. Sehari sebelumnya saya sudah menikmati foto-foto yang dipamerkan, gantian mas Widodo dan mas Khum yang hari itu melihat-lihat foto. Saya pamit sebentar kondangan yang kebetulan lokasinya di gedung di belakang Pendopo.

Bergegas saya masuk ke gedung karena waktunya memang sudah kesiangan. Begitu jalan menuju pelaminan untuk salaman dengan pengantin, ehh..pethukan sama pak Hasyim yang sudah mau pulang. ''Mangkeh sios to? '' kata pak Hasyim ketika kami salaman. ''Njjih pak, nanti saya langsung ke sana,'' jawab saya. Kalau sama sesepuh memang saya banyak bicara campuran kromo dan bahasa Indonesia, termasuk sama pak Hasyim. Untuk kata-kata yang saya bisa kromo, ya kromo, kalo kromonya nggak tahu, ya bahasa Indonesia saja.

Beberapa lama kemudian, saya, mas widodo, mas khum sudah berbincang dengan pak Hasyim di beranda belakang rumah dinas bupati. Saya menyampaikan program yang akan FIKT lakukan pada 3-4 Desember nanti. saya laporkan juga kalau saya sudah bertemu dengan beberapa kepala dinas untuk mengkoordinasi acara yang kami lakukan.

Kami juga minta agar pak Hasyim bisa membuka perpustakaan di Kemloko yang sekaligus akan kita jadikan acara puncak Kadang Peduli 2011. ''Minggu tanggal 4 itu saya harus ke Magelang, mengisi pengajian,'' kata pak Hasyim.Memang sudah saya duga, sebagaimana tahun lalu, setiap awal bulan pak Hasyim selalu mengisi pengajian. Maklum selain sebagai bupati, pak Hasyim ini juga sudah terkenal sebagai penceraham agama.

Akhirnya terjadi titik temu. Karena pengajiannya agak siang, maka pembukaan perpustakaan diajukan, agar dari situ pak Hasyim bisa langsung ke lokasi pengajian di Magelang. No problem. Jadi peresmian diperpustakaan yang sudah kita jadwalkan jam sepuluh pagi, nanti dimajukan menjadi jam sembilan. Begitu selesai membuka, pak Hasyim akan segera meninggalkan tempat. Sementara kita nantinya tetap di situ sampai acara benar-benar selesai.

Dari pendopo, sebelum pulang ke rumah masing-masing, kami ke rumah mas Khumaedi. Apa yang kita lakukan di sana? Makan! Saya menyamai rekor mas Widodo sehari sebelumnya, yaitu makan sebanyak tiga kali dalam selang waktu kurang dari empat jam. Makan di Wonotirto, di kondangan, dan di mas Khumaedi. Wareg dan gratis kabeh... Ketika mau pulang, masih disangoni jenang tape yang dibikin oleh keluarha mas Khumaedi. Bagi yang akan merasakan jenang tapi itu, silakan ikut rapat persiapan Kadang peduli ri rumah saya, hari minmggu besok.

Begitulah perjelanan survei persiapan KP 2011. Semoga acara pada Desember nanti berjalan lancar sesuai harapan... terimakasih..maturnuwun..@

Survei Kadang Peduli 2011 (1)

2011-12-09T02:37:00.000-08:00

''mas, pantura macet parah, aku lagi tekan tegal.''

Begitu isi sms dari mas widodo, saat itu sabtu (12/11/11) sekitar jam delapan pagi. Kalau jam delapan masih di Tegal berarti sampai Temanggung paling cepat jam satu siang. Hampir pasti mas widodo tidak bisa gabung dalam pertemuan dengan beberapa kepala dinas yang sudah dijadwal jam sepuluh pagi. Mas khumedi yang juga mau ke Temanggung juga baru nyampai siang menjelang sore.

Hari sabtu itu, acara yang sudah terjadwal memang cukup padat. Setelah pagi bertemu dengan beberapa kepala dinas Temanggung, siangnya ketemu sama mas Khamim mbahas tentang pelatihan fotografi. Setelah itu sudah ditunggu teman-teman Cemani di Kemloko yang dijadwalkan pukul dua siang. Sore atau malam, ke Karangwuni, Pringsurat untuk mensurvei lokasi perpustakaan yang mereka siapkan.

Kebetulan pagi itu, teman lama, satu angkatan di atas saya, Petrus, datang ke rumah sekitar jam sembilanan. Setelah ngobrol ngalor ngidul, termasuk kegiatan Kadang Peduli 2011 (tahun lalu Petrus ikut mengisi motivasi siswa di SMK Bansari), langsung saja mantan roker itu saya ajak ke pertemuan dengan kepala dinas di gedung perpustakaan daerah di kowangan.

''Lha nyong kaosan ngene ki...''

''Ha wis ra popo..roker kok, yo dimaklumi...hehehe,'' jawab saya.

Syahdan, sebelum jam sepuluh kami berdua sudah sampai ke gedung perpus. Mas Bambang Edhi, kepala dinas perpustakaan sudah ada di tempat. Bertiga kami ngobrol sana sini sambil menunggu kedatangan tiga kepala dinas yang lain yakni kepala dinas pendidikan (pak Edhi), kepala dinas perindustrian dan ukm (bu Roni), kepala dinas ketahanan pangan (bu Syiam). Untuk mengundang para penggede di Temanggung itu saya minta tolong mas Romadhon yang ada di Sekda.

Sekitar jam sepuluh lebih sedikit peserta lengkap, hanya pak Edhi yang tidak bisa hadir dan diwakilkan ke pak Mujiono. Untuk menyingkat waktu, pertemuan langsung di buka oleh tuan rumah, mas Bambang Edhi.

Hasil Pertemuan:

1. Untuk pelatihan menulis guru nanti sertifikat akan ditandatangani kepala dinas pendidikan dan mas Bambang Indri (Diknas Pusat). Mas Bambang Indri juga akan memberikan materi menulis kepada guru. Pemberi materi lain adalah Susi Ivvaty (wartawan Kompas) untuk penulisan populer dan Arie Saptaji (novelis) untuk penulisan sastra. Peserta biasanya sekitar 70-100 guru.

2. Untuk pelatihan entrepreneur akan dilakukan di Gemawang, dengan peserta sekitar 25-30 orang. Kenapa Gemawang, karena di situ sudah ada beberapa produk yang dihasilkan masyarakat tetapi belum bisa optimal dalam manajemen dan penjualan. Mereka butuh sentuhan entrepreneurship. karena itu pelatihan diberikan di sini. Mas Dani Susiharto yang akan memberikan pelatihan..

3. Untuk pelatihan pengolahan hasil pertanian, akan dilaksanakan di gedung ketahanan pangan. Sebagaimana biasa yang sudah sering dilakukan di Temanggung, yang memberi pelatihan adalah bu Nana Richana. Peserta sekitar 50-an.

Selesai pertemuan sekitar jam dua belasan, perut mulai keroncongan. saatnya maksi. Langsung saja sama mas Petrus tancap gas menuju batoar: ngupat tahu!

Sehabis ngupat langsung meluncur ke pendopo, janjian sama mas Khamim, ketua Koforte Temanggung. Saat itu juga sedang digelar Pameran Foto Koforte di pendopo. Pas tiba di pendopo, ada beberapa orang sedang menikmati foto-foto yang disajikan. Sesaat kemudian rombongan anak-anak sekolah datang. ''Kalo jam sekolah selesai banyak anak-anak yang kesini, jadi rame,'' kata mas Khamim.

Pameran mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Apalagi saat pembukaan bertepatan dengan bubarnya upacara ulang tahun Temanggung pada 10 Nopember silam. Begitu upacara selesai, pak Bupati langsung membuka secara resmi pameran foto Koforte. Pejabat-pejabat Temanggung pun ikut larut dalam keramaian pengunjung pameran yang berlangusng sampai 13 November.

Pertemuan dengan mas Khamim membahas persiapan pelatihan fotografi buat anak SMA dan sederajat. Saat ini sudah cukup banyak anak-anak SMA yang menunjukkan minatnya dalam bidang fotografi. Bahkan di SMA-1 sudah ada komunitas fotografi. Tak salah kalo pakar-pakar foto dari Koforte, baik di Temanggung atau di rantau, berbagi ilmu kepada mereka. Jika memungkinkan, peserta pelatihan diajak hunting bersama di Kemloko saat peresmian Perpustakaan.

''mas bis-ku mogok di ungaran. aku ganti bis.'' Sms dari mas widodo tiba-tiba muncul lagi. Walah..nasib-e mas widodo kok asyik men. Itu sekitar jam duaan siang. ''yo wis mas, ntar tak jemput di secang.''

Sekitar jam tiga sore berangkatlah ke Secang menjemput mas widodo. Mas Khumedi yang mendarat di Jogja beberapa jam lalu, sudah sampai Magelang. Sekalian saya sms untuk ketemuan di Secang. Sekitar jam empat sore, kami bertiga ketemu di secang, ngopi-ngopi sebentar terus langsung cabut menuju Kemloko lewat jalan pintas yang melintas desa Plumbon. ''Biyen gus sur nek pacaran nang kali kene kiye..,'' kata mas Widodo saat melintas di sungai irigasi yang bersebelahan dengan kali Progo.

Begitu masuk wilayah Tembarak, yang terpikirkan pertama kali adalah: brongkos! Maka sebelum naik ke Kemoloko, kami mbrongkos dulu biar kunjungan ke Tembarak terasa lebih lengkap. Tiga porsi brongkos, ada yang kepala, ada yang lidah, ditambah masing-masing jeruk anget, cukup Rp 52 ribu. Murah, wareg, enak, marem...plus darah tinggi kumat.

Selesai pesta kepala kambing, langsung naik ke atas, menuju Kemloko yang jaraknya empat atau lima kilometer. Jalanan beraspal, tapi sebagian besar sudah rusak. Di beberapa tempat, aspal terkelupas, tinggal menyisakan jalan trasah. Kaca mobil sengaja dibuka biar seger. Sesekali tercium bau harum 'lemi' yang teronggok di pinggir jalan.

Begitu sampai di Kemoloko, sholat sebentar, dan langsung bertemu dengan kepala dusun dan pengurus Ipnu, ikatan pemuda NU di balai dusun. Pemuda NU inilah yanhg nantinya akan merawat perpusatakaan bersama teman-teman di Cendikia Mandiri (Cemani) yang sudah berkiprah di bidang pendidikan di Kemoloko selama sekitar lima tahun. Cemani tahun ini sudah mengantarkan sekitar 16 muridnya lulus ujian paket B untuk SMP. Anak-anak ini tadinya hanya lulus SD dan tidak melanjutkan sekolah.

Dari pertemuan dengan pengurus dusun, Ipnu, dan Cemani, disepakati lokasi perpustakaan berada di gedung pertemuan Ipnu. Ruang gedung itu nantinya akan disekat dengan sekat yang mudah dibuka dan ditutup. Jika runagan dipakai untuk pertemuan, sekat bisa dibuka, dan jika sudah selesai, sekat ditutup lagi untuk perpustakaan. Ukuran ruang yang disekat sekitar 7x4 meter.

Pertemuan berlangung sekitar satu jam. Singkat, padat, dan memang dipercepat. Bukan apa-apa, karena dari situ harus ke Karangwuni di Pringsurat. Tapi sebelum pulang, kami 'diwajibkan' untuk makan dulu dengan hidangan khas mereka: nasi jagung. Hukum bertamu di Temanggung, terutama di desa-desa, sang tamu harus makan.

Maka, saat itu sekitar jam enam sore, makanlah kami rame-rame dengan teman-teman Cemani. Praktis dalam dua jam terakhir kami makan dua kali. Mas widodo lebih dahsyat lagi, jam tiga makan di Secang, jam setengah lima makan brongkos di Tembarak, dan jam setengah tujuh makan nasi jagung.

SMP. Sehabis Makan Pulang. Jadi begitu selesai makan nasi jagung, kami langsung cabut dari Kemloko. Sembari menuju Pringsurat, kita nyamperi mas Philip, kepala sekolah di sebuah SMP yang aktif di kepramukaan. mas Philip ini tahun 70-an akhir sangat terkenal di Temanggung sebagai penyanyi. Jadi kalau diurut-urut, penyanyi yang terkenal tahun 70-an itu adalah mas Danny, terus generasi berikutnya mas Philip, dan kemudian mas Isbud. Beliau-beliau ini yang merajai kejuaraan pop singer di Temanggung..

Mas Philip bergabung menuju Karangwuni. selain bernostalgia, di mobil, kami berempat berembug mengenai motivasi untuk murid SMP dan SMA. Mas Philip memang kita minta untuk menjadi penghubung FIKT untuk Kadang Peduli 2011 dalam program motivasi. Dialah yang nati akan memilih sekolah mana yang akan kita beri motivasi. Dari kita syaratnya hanya satu: sekolah pinggiran yang murid-muridnya cenderung minderan.

Sampai di Karangwuni, langsung menuju rumah mas Budi. Ngobrol ngalor ngidul dengan mas budi dkk ternyata salah satu anak muda yang ada di situ sedulurnya mas Wdodo. Entah kenapa setiap saya bersama mas Widodo kemudian ketemu dengan beberapa orang Temanggung, begitu berkenalan kok salah satu atau salah dua mesti saudaranya mas Widodo. ''Dulur neh kiye mas...,'' begitu biasanya mas Widodo setiap ketemu orang.

Di situ ternyata juga ada teman lama mas Khumedi ketika di STM. ''lha de'e kok manglingi, ndak khumedi..,'' kata teman lama itu. Kebetulan juga, teman lama mas Khum itu juga teman lama mas Widodo. ''Ha nek karo dodo iki mbiyen sak kamar nang kos-kosan gek kuliah nang UNS solo,'' katanya. Mas philip juga sedikit nyambung dengan mereka-mereka. Hanya saya yang plonga-plongo ra ono sing kenal, cukup melu ngguya-ngguyu aja.

Kami kemudian diskusi sebentar dengan suguhan teh anget dan martabak soal perpustakaan. Dari situ kemudian kami ngecek lokasi yang akan dijadikan perpustakaan. Saat itu sudah sekitar pukul sembilan malam. Begitu tiba di lokasi yang jaraknya hanya tiga puluh meter dari rumah, tiba-tiba hujan deras. Tapi dari hujan deras itu kita jadi tahu bahwa ruang yang tadinya disiapkan untuk perpustakaan di lantai dua tidak memadai. Air hujan bisa masuk, sehingga bisa merusak buku.

Akhirnya kami putuskan ruang perpustakaan tetap di lokasi itu, tapi di lantai bawah. Ukuran sekitar 3x4 meter. Tidak terlalu lebar, tapi cukup untuk meletakkan rak buku, komputer dan ruang untuk membaca. Biasanya memang rak buku hanya berada di pinggir, sehingga bagian tengah bisa untuk membaca.Bisa dikasih meja, atau bisa juga lesehan kalau ruangan sudah di karpet.

Deal. Pertemuan selesai pukul sepuluh malam. Langsung pulang. Langsung tidur. Besok paginya harus ke Wonotirto untuk survey lokasi... (bersambung)

Kemiskinan VS Foya-foya

2010-08-15T03:33:00.000-07:00

‘’Begitu kita perlihatkan serangkaian foto tersebut mereka terharu, beberapa terlihat meneteskan airmata,’’ begitu kata Dirjen Pajak Mochamad Tjiptarjo menceritakan tentang presentasi dia di depan para pembayar pajak yang susah ditagih.

Apa yang ditampilkan Tjiptarjo dalam presentasi itu? Kehidupan orang miskin yang menghidupi dirinya dari timbunan sampah yang menggunung. Mereka mengais-ngais sampah, mencari botol plastik, kertas, atau apapun yang masih bisa dijual. Wajah-wajah orang tua dan anak-anak dalam frame it memang mengenaskan. ‘’Setelah melihat itu mereka tersentuh, dan mau membayar kewajiban pajaknya,’’ kata Tjiptarjo.

Kemiskinan memang banyak dimanfaatkan oleh berbagai lembaga untuk mengegolkan tujuannya. Dirjen Pajak, karena punya gol menagih para penunggak pajak yang bandel, dia ‘memanfaatkan’ kehidupan orang miskin untuk mengetuk hatinya. Ada juga lembaga yang menjual kemiskinan untuk memperoleh dana dari luar negeri. Dan yang keterlaluan, ada yang tega menjual kondisi rakyat miskin sebagai obyek pariwisata bagi orang asing.

Tapi jika berbicara tentang kemiskinan memang tidak ada habisnya, sebagaimana tidak pernah tuntasnya problema penghapusan kemiskinan dari negeri ini. Di tengah pujian dari berbagai negara terhadap keberhasilan Indonesia lolos dari krisis global tahun 2009 lalu dimana kita masih mencatat pertumbuhan 4,5 persen, kemiskinan tidak juga banyak beranjak.

Begitu juga dengan pajak. Ketika setiap tahun pemerintah berhasil menaikkan perolehan pajak sampai ratusan triliun, tapi pemberantasan kemiskinan masih berjalan lambat. Perlambatan paling nyata adalah turunnya penduduk miskin dari Maret 2009 ke Maret 2010, dimana hanya terjadi pengurangan 1,5 juta jiwa menjadi 13,33 persen atau masih terdapat 32,53 juta rakyat miskin.

Yang mengenaskan lagi, sebagian besar rakyat miskin yang terangkat menjadi tidak miskin itu bukan karena pendapatan mereka naik, tapi karena adanya beras subsidi yang diberikan pemerintah. Jadi karena harga beras subsidi itu rendah, masyarakat bisa membeli beras lebih banyak. Jika saja tidak ada subsidi, berarti jumlah amsyarakat yang terentaskan dari kemiskinan tidak sebesar 1,5 juta, tapi jauh lebih sedikit.

Melihat data dari Badan Pusat Statistik, sejak 2006 memang sudah terjadi penurunan persentase penduduk miskin. Tapi lagi-lagi terlihat bahwa penurunan tersebut sangat lamban. Setidaknya jika dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, penurunan jumlah penduduk miskin itu boleh dibilang tidak berarti.

Kita coba lihat pada 2006, saat itu PDB perkapita 1.644 dolar per tahun, menginjak 2010 ini diperkirakan sudah mencapai 2.600 dolar per tahun. Jadi secara rata-rata saat ini pendapatan per kapita rakyat Indonesia Rp 25,2 juta per tahun atau sekitar Rp 2,1 juta per bulan. Jika rata-rata sebesar itu, tapi masih ada 32,53 juta rakyat miskin yang harus hidup dengan Rp 212 ribu per bulan, berarti terjadi kesenjangan yang sangat tinggi.

Jika diperlawankan antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan jumlah orang miskin menunjukkan bahwa kue pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi tidak terbagi rata. Kue lezat itu sebagian besar dinikmati oleh mereka yang sudah ‘terlanjur’ kaya. Sehingga benar kata Rhoma Irama dalam salah satu syair lagunya yang intinya mengatakan bahwa ‘yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin’. Padahal itu dibikin sudah tiga decade lalu.

Ironisnya kue pertumbuhan yang lezat itu banyak pula dinikmati oleh para pejabat kita, entah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mereka begitu pandai mengutak-utik anggaran belanja negara, sehingga yang dianggarkan untuk peningkatam kesejahteraan --dan bahkan juga untuk berfoya-foya-- disegerakan dan dinaikkan terus. Sedangkan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan orang miskin dinomorduakan.

Benar kata Tijptarjo soal alokasi anggaran ini. ‘’Kita sudah berusaha mati-matian memperoleh pendapatan pajak yang targetnya naik terus, nah selanjutnya yang perlu diawasi adalah pengalokasiannya,’’ kata Tiptarjo. Menurut dia, semua pihak termasuk media, turut mengawal dan mengawasi bagaimana penentuan penggunaan anggaran. Cermati, berapa alokasi anggaran sesungguhnya untuk mengatasi kemiskinan.

Sekilas, terkadang kita prihatin dengan kualitas ‘etika dan moral’ para pejabat negara. Bayangkan ketika masih ada puluhan juta rakyat miskin menjerit tertahan karena kehidupan yang berat, para wakil rakyat justru tega membelanjakan uang negara Rp 1,8 triliun untuk sekadar membangun gedung. Di tengah jeritan rakyat miskin itu pula pemerintah membagi-bagi mobil seharga Rp 1,2 miliar untuk menteri dan yang sederajat beserta pimpinan lembaga negara lain, termasuk –lagi-lagi—wakil rakyat.

Mereka juga berlomba-loma menghabiskan uang untuk bepergian ke luar negeri. Di lembaga kepresidenan misalnya, pada anggaran 2010 ini akan menghabiskan Rp 162 miliar untuk biaya perjalanan luar negeri. Tak mau kalah, anggota DPRjuga menganggaran Rp 122 miliar pula untuk studi banding ke luar negeri yang selama ini lebih bayak mudharatnya dari pada manfaatnya.

Sementara itu, buruh dan petani sekarang sedang betarung untuk menyiasati kehidupan yang semakin sulit karena pendaopatan mereka tergerus kenaikan harga yang mengila. Saat ini saja menurut peneliti perburuhan upah buruh secara rata-rata hanya memenuhi 62,4 persen kebutuhan riil mereka, sehingga jika harga naik tak terkendali, mereka akan makin terpuruk.

Begitu juga petani. Berdasarkan data BPS, untuk petani subsektor tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan mengalami penurunan indeks nilai tukar petani (NTP). NTP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Ibaratnya jika dulu setiap panen bisa makan kenyang, sekarang tidak lagi. Nelayan tak kalah beda nasibnya. Tingginya bahan bakar minyak membuat pendapatan mereka terkuras untuk biaya operasional membeli bahan bakar.

Kondisi kontradiktif semacam itu yang terkadang membuat miris rakyat. Bagaimana rakyat miskin bisa segera terangkat derajatnya jika para pemimpin sibuk mengurus diri sendiri. Mereka baru ingat kemiskinan ketika pemilihan umum menjelang, ketika mereka harus merebut simpati dari rakyat. Jika sudah lewat masa itu, rakyat terlupakan akhirnya terjadi gap yang jauh antara rakyat dengan para wakil mereka.

Sebetulnya tulisan yang mengingatkan bahwa masih ada puluhan juta rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan sering muncul di berbagai media. Tulisan yang mengingatkan bahwa perilaku kemewahan para pejabat sudah pula sering diguratkan dalam berbagai kesempatan. Tapi entah kenapa sampai sekarang nyaris tidak ada perubahan yang signifikan, apalagi perubahan yang mendasar untuk memperbaikinya.

Orkestra yang dimainkan dari dulu, jaman Orde Baru sampai sekarang, tetap saja, sumbang, meskipun pemainnya berganti. Suara sumbang itu karena tidak ada harmoninasi antara para penguasa dengan rakyat, antara orang kaya dengan orang miskin. Tak ada kesamaan rasa, apalagi keadilan.@

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

(dalam juta)

Tahun Jumlah Persentase

2004 36,20 16,66

2005 35,10 15,97

2006 39,30 17,75

2007 37,17 16,58

2008 34,96 15,24

2009 32,53 14,15

2010 31,02 13,33

Sumber BPS

Tolak Rumah Aspirasi

2010-08-15T03:30:00.000-07:00

Wakil rakyat kembali membuat kontroversi. Setelah sukses menggolkan pembangunan gedung parlemen senilai Rp 1,8 triliun, kini dengan berkedok demi rakyat, mereka minta agar setiap anggota DPR diberi Rp 200 juta untuk membangun rumah bernama ‘Rumah Aspirasi’. Dengan jumlah anggiota DPR sebanyak 560, total dana yang harus keluarkan dari kas negara senilai Rp 122 miliar.

Rumah aspirasi yang dimaksud wakil rakyat itu adalah sebuah tempat yang diperuntukkan bagi wakil rakyat untuk menampung aspirasi di daerah pemilihan masing-masing anggota. Dana ratusan juta tersebut digunakan untuk menyewa rumah, menggaji staf, dan biaya operasional selama satu tahun.

Memang, proposal itu masih menjadi pro-kontra di DPR. Ada yang setuju, ada yang merasa keberatan. Tapi biasanya, dengan melihat karakter umum dari para wakil rakyat selama beberapa tahun ini, semua dana yang bakal menguntungkan mereka akan disetujui. Tidak peduli pendapat masyarakat, yang penting pundi-pundi mereka makin penuh.

Begitu butuhkah wakil rakyat dengan rumah aspirasi itu? Sebetulnya nilai yang diajukan tersebut sudah teranggarkan sebelumnya, yakni dari tunjangan komunikasi intensif yang besarnya 14,14 juta per bulan. Selain itu mereka juga memperoleh dana penyerapan aspirasi Rp 8 juta setiap reses, dimana dalam satu tahun enam kali reses. Dari dua sumber tersebut, per tahun anggota DPR sudah bisa memperoleh Rp 217,68 juta per tahun!

Semestinya mereka bisa mengoptimalkan dana komunikasi dan dana penyerapan aspirasi untuk membiayai rumah aspirasi sendiri. Salah satu anggota DPR sebetulnya sudah mencontohkan betapa dia bisa menyisihkan pendapatan sebagai anggota DPR untuk membangun rumah aspirasi sendiri.

Selain itu, para anggota DPR ini adalah orang-orang partai. Secara logika, setiap partai selalu memiliki kantor cabang di daerah pemilihan mereka. Lantas kenapa mereka tidak memanfaatkan kantor partai di daerah sebagai tempat untuk menampung aspirasi dari para pemilihnya, ini sekaligus juga mengoptimalkan kantor partai di daerah yang bisanya hanya ramai jika ada pemilu ataupun pilkada.

Kita sulit memahami jalan pikiran wakil rakyat yang pro dengan rumah aspirasi ini. Tapi yang jelas jika itu dilakukan hati rakyat akan tersakiti. Rakyat akan menyesal telah memilih wakil yang bukannya memperjuangkan nasib rakyat tetapi justru memperjuangkan kesejahteraan diri sendiri. Hidup rakyat sudah semakin susah, malah wakil rakyat di parlemen berfoya-foya dengan uang rakyat.

Semestinya para wakil rakyat tersebut sadar bahwa dana yang mereka minta itu adalah dana negara yang diambil dari pajak. Dan para pembayar pajak itu termasuk rakyat miskin yang jumlahnya puluhan juta orang. Apa ini bukan berarti bahwa para wakil rakyat ini justru memeras rakyat yang telah memilihnya.

Tidak ada kata lain yang tepat kecuali bahwa usulan rumah aspirasi itu harus ditolak. Tidak etis wakil rakyat mengambur-hamburkan uang rakyat untuk kepentingan yang tidak mendesak bagi rakyat. Lebih baik dana itu digunakan untuk program-program yang pemberantasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Dimuat di tajuk Republika edisi 4 Agustus 2010

Lindungi Pemain Lokal

2010-02-11T07:20:00.000-08:00

Dua berita ekonomi-bisnis di harian ini mengingatkan kita akan bahayanya investor asing yang tidak diatur. Pertama adalah berita tentang pertumbuhan ritel moderen yang banyak dikuasai asing dan kedua bank asing yang diberi keleluasaan besar untuk masuk di usaha mikro.

Kondisi tersebut seolah melengkapi ‘penderitaan’ yang mulai dialami oleh industri kecil dan manufaktur lokal setelah dimulainya perdagangan bebas Cina-ASEAN. Kini telah terbukti, arus barang dari Cina yang masuk ke Tanjung Priok meningkat dua kali lipat dibanding biasanya.

Pertumbuhan ritel moderen sudah pasti akan mematikan usaha kecil yang banyak tersebar di pelosok kota. Apalagi ritel besar dibolehkan beroperasi di mana saja, di dalam kota, di luar kota, bebas. Padahal di negara liberal seperti Amerika sdan Eropa pun mereka hanya boleh beroperasi di luar kawasan penduduk.

Begitu juga perbankan. Sekarang ini semua bank swasta besar sudah dikuasai asing, ada yang dari Australia, Singapura, Malaysia, dan beberapa negera lain. Mereka ini dengan mudah bisa membuka cabang di manapun mereka suka. Kemudahan membuka cabang ini makin melincinkan jalan bagi mereka untuk menguasai pasar mikro.

Di sisi lain, perbankan Indonesia yang memiliki cabang di luar negeri, seperti di Singapura atau di Malaysia, dipersulit untuk membuka cabang abhkan cabang pembantu di lokasi lain. Nasabah merekapun juga dibatasi. Memang mempersulit pembukaan cabang dan pembatasam nasabah itu merupakan kebijakan tak terulis, tapi efektif berlaku.

Sementara untuk perdagangan bebas Cina-ASEAN, dengan datangnya barang impor dari Cina yang kuantitasnya berkali-kali lipat itu akan membuat produsen lokal kewalahan. Barang Cina yang harganya lebih murah akan disukai konsumen, terutama masyarakat kelas menengah bawah yang merindukan harga murah.

Tapi entah kenapa pemerintah abai dengan situasi ini. Pemerintah seolah tak peduli. Kenapa? Karena ini bukan kasus baru. Masuknya ritel, terutama asing, ke lokasi strategis yang berdekatan dengan pasar tradisional misalnya, sudah lama berlangsung, tapi pemerintah tak peduli. Bahkan sebetulnya ada aturan yang melarang, tapi tutup mata.

Persoalan bank, tampaknya Bank Indonesia (BI) juga tak punya nyali untuk mengatur bank asing. Mereka dibiarkan mematikan pemain-pemain ataua bank-bank lokal. Bahkan mematikan BPR-BPR yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung pendanaan mikro. BI merasa lebih tenang jika investor asing tertawa sementara BPR menangis.

Pemerintah harus terus menerus diingatkan, bahkan digedor mengenai masalah ini. Negeri yang baru bangun dari keterpurukan ini harus mampu melindungi diri agar tidak dimakan oleh investor asing. Bukan berarti anti asing, tapi kehadiran mereka harus dibatasi agar pemain lokal juga bisa tetap survive.

Kita terlalu mendewakan perdagangan bebas. Kita selalu ditakut-takuti bahwa jika terlalu protektif, investor asing akan kabur, dan pemerintah terseret dalam ketakutan itu. Prinsip-prinsip neoliberalisme yang mengagungkan perdagangan bebas, melekat pada pola pikir para pengambil kebijakan di negeri ini.

Pemerintah harus tegas, pro asing atau pro rakyat. Jika pro asing, teruskan saja kebijakan yang sekarang, sampai akhirnya kehidupan rakyat makin sengsara. Tapi jika pro rakyat, jangan membuat kebijakan yang justru meminggirkan peran rakyat dalam memajukan ekonomi. Lindungi pemain lokal.

Dimuat di tajuk Republika edisi 6 Februari 2010

Gaji Pejabat

2010-02-05T01:58:00.000-08:00

Baru saja terjadi kemarin. Seorang bapak bunuh diri karena stres tidak mampu memberi makan keluarganya. Dua anaknya yang dia ‘ajak’ bunuh diri dengan diberi makanan beracun, bisa diselamatkan. Kasus serupa nyaris terjadi hampir setiap bulan yang intinya bunuh diri karena tak kuat menahan derita kehidupan.

Bunuh diri jelas tidak diperbolehkan agama. Tapi jika kita melihat penyebab bunuh diri seperti bapak dua anak itu, rasanya miris. Betapa kemiskinan telah menjerat kehidupan masyarakat, sehingga untuk sekedar hidup pun mereka tidak mampu bertahan.

Presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat negara yang lain barangkali tidak tahu detil tentang nasib bapak yang bunuh diri itu. Tapi setidaknya para petinggi negera itu tahu betul bahwa di Indonesia ini masih ada 34 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pertanyaannya adalah ketika masih begitu banyak masyarakat yang hidup miskin, kenapa justru subsidi yang berkaitan dengan kehidupan mereka dipangkas. Ironisnya lagi, hasil dari pemangkasan subsidi untuk rakyat miskin itu dialokasikan untuk kenaikan gaji pegawai negeri dan pejabat negara.

Sebagaimana dimuat di harian ini, anggaran gaji untuk pegawai negeri, polisi, dan TNI, serta pejabat negara naik dari Rp 132 triliun pada 2009 menjadi Rp 158 triliun pada 2010. Khusus gaji pejabat negara persentase kenaikan lima persen. Dan jangan lupa bahwa untuk pejabat negara, mereka baru saja menerima fasilitas mobil mewah seharga Rp 1,3 miliar.

Sebaliknya subsidi untuk rakyat diam-diam dipangkas. Subsidi pangan yang sebagian untuk raskin misalnya turun dari Rp 12,98 triliun ke Rp 11,3 triliun. Subsidi pupuk yang sangat dibutuhkan petani turun dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 14,7 triliun. Subsisi obat generik yang diperuntukkan rakyat miskin semula Rp 350 miliar, dihilangkan sama sekali.

Jika dilihat dari penerimaan gaji sekarang, seperti menteri memang tidak besar-besar amat. Tapi perlu diketahui fasilitas yang mereka terima sangat luar biasa. Entah dicarikan dari pos anggaran apa, tapi jika melihat gaya hidup menteri rasanya tidak mungkin dari gaji total mereka yang Rp 18,6 juta. Honor sebagai anggota atau ketua tim tertentu sebagaimana dikatakan salah seorang menteri ternyata jauh lebih besar. Justru di sini dituntut transparansi dari pejabat negara.

Lagi pula, pekerjaan sebagai pejabat negara, seperti presiden dan menteri, adalah pekerjaan untuk negara yang menuntut pengorbanan. Sekali waktu ada yang membandingkan dengan gaji direktur badan usaha milik negara yang mencapai ratusan juta per bulan. Ini tentu beda, gaji pejabat diambil dari uang rakyat sementara badan usaha milik negara lewat persaingan pasar. Tapi yang jelas unsur pengabdian menjadi faktor utama ketika menjadi pejabat negara.

Alasan untuk mengurangi korupsi juga tidak relavan. Penyebab korupsi itu ada dua, yakni kekurangan atau kerakusan. Gaji yang ada sekarang berikut fasilitas tidak bisa dikatakan mereka kekurangan. Jadi kalau masih saja korupsi berarti karena kerakusan. Kalau dasarnya kerakusan, digaji berapapun akan tetap korupsi.

Kenaikan gaji bagi pejabat sebetulnya tidak masalah. Tapi perlu diingat dulu bahwa kondii rakyat masih sangat mengenaskan. Timing yang tepat perlu juga dipertimbangkan. Kalaupun gaji dinaikkan, jangan mengambil jatah dari subsidi pada rakyat miskin.

Apakah para pejabat itu bisa hidup nyaman dan makan enak, sementara rakyat yang dipimpinnya ada yang menderita busung lapar? Di sinilah kepekaan pejabat diuji. Jika melihat kegigihan mereka menaikan gaji, tampaknya mereka tidak lolos ujian kepekaan.

Dimuat di tajuk Republika 30 Januari 2010

Minyak vs Harga Diri

2009-06-16T21:08:00.000-07:00

Ambalat kembali memanas. Kapal perang Malaysia belasan kali melakukan provokasi dengan masuk wilayah Indonesia di perairan Ambalat. Radio kemunikasi mereka matikan, sehingga tentara kita terpaksa mengusir secara fisik, dengan kapal.

Ini bukan pertama Malaysia melakukan intimidasi terhadap Indonesia dalam kasus Ambalat. Sekitar empat tahun silam, Malaysia juga melakukan hal serupa. Masuk perairan Indonesia, dan keluar setelah diusir.

Permasalahannya adalah Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim wilayah Ambalat. Indonesia merasa berhak atas Ambalat karena berdasarkan konsep Wawasan Nusantara yang sudah disahkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), blok Ambalat masuk wilayah Indonesia.

Konsep tersebut masuk dalam satu bab tersendiri dalam UNCLOS (UN Convention on the Law of The Sea) pada 1982. Dengan begitu kekuatan hukum atas batas tersebut sudah tak terbantahkan lantaran sudah diakui badan dunia.

Bagaimana Malaysia? Mereka membuat batas sendiri yang memasukkan sebagian wilayah Ambalat menjadi wilayah Malaysia. Memang, pengajuan itu dilakukan pada 1979, tiga tahun sebelum Wawasan Nusantara disahkan, tapi begitu disahkan PBB, logikanya tak ada lagi perdebatan.

Malaysia makin percaya diri dengan batas itu ketika berhasil merebut pulau Sipadan dan Ligitan dari tangan kita 17 Desember 2002. Kedua pulau legendaris itu menjadi modal untuk memporakporandakan batas yang telah diklaim Indonesia. Karena dengan kemenangan itu seolah batas wilayah yang dibikin sendiri Malaysia itu menjadi sah.

Perundingan antara Indonesia-Malaysia sudah 23 kali dilakukan, tidak juga membuahkan hasil. Indonesia tetap pada klaim yang sudah disahkan PBB, sementara Malaysia tetap bersikukuh bahwa batas yang mereka bikin sendiri tanpa pengesahan dari badan internasional, itu adalah yang benar.

Kenapa Malaysia ngotot memasukkan Ambalat ke wilayahnya? Minyak!

Sejarah menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di berbagai belahan bumi ini disebabkan karena perebutan minyak. Konflik di Timur Tengah menjadi contoh klasik bagaimana minyak menjadi 'tokoh sentral' yang melibatkan negara lain, terutama Amerika. Penyerangan Amerika ke Irak baik saat Perang Teluk 1991 maupun 2005 kemarin adalah demi minyak.

Jadi karena minyak yang diperkirakan berlimpah itulah yang membikin Malaysia tergiur untuk menguasai Ambalat. Kalau cuma lautan, mereka tidak perlu mengklaim wilayah itu sebagai miliknya. Emas hitam itu telah menggoda Malaysia untuk mengeruk kekayaan di Ambalat.

Ambalat secara teritori dibagi menjadi dua blok yaitu Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Dikedua blok itu tersimpan potensi gas dan minyak yang sangat besar. Menurut pakar geologi dari lembaga konsultan Exploration Think Tank Indonesia (ETTI) Andang Bachtiar, satu titik tambang di Ambalat menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. "Itu baru satu titik, padahal ada sembilan titik yang ada di Ambalat," ujarnya.

Sejauh ini oleh pemerintah Indonesia, pengelolaan blok tersebut diberikan kepada kontraktor asing. Blok Ambalat dikelola oleh Eni Ambalat Ltd., kontraktor dari Italia mulai 1999. Sedangkan, Blok East Ambalat dikelola Unocal yang penandatangan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) dilakukan 12 Desember 2004, dengan komitmen eksplorasi 1,5 juta dolar dan bonus penandatanganan sebesar 100 ribu dolar.

Pada Agustus 2005, Unocal diakuisisi oleh Chevron dengan nilai 67 miliar dolar. Sejak itu pemegang konsesi Ambalat Timur adalah Chevron.

Meskipun blok tersebut sudah dikapling kontraktor yang telah teken kontrak dengan pemerintah Indonesia, Malaysia tak peduli. Mereka juga memberikan konsesi kepada Shell dan Petronas Carigali untuk menyedot minyak dari Ambalat.

Shell sebetulnya pernah sebelumnya pernah mengoperasikan Ambalat lewat konsesi yang diberikan pemerintah Indonesia. Tapi lapangan itu terus dikembalikan karena gagal, setelah melakukan pengeboran sumur Bouganville-1. Kini mereka datang lagi untuk blok yang sama (overlap), bedanya sekarang Shell 'mewakili' Malaysia.

Malaysia menamakan blok ambalat itu dengan ND6 dan ND7. Blok ND6 tumpang tindih dengan Blok East Ambalat, sedangkan ND7 tumpang tindih dengan Blok Ambalat. Shell ditunjuk mengelola ladang minyak di ND6 dan Petronas Carigali untuk Blok ND7. Kapan? 16 Februari 2005.

Sejak Malaysia memberikan konsesi kepada Shell dan Petronas itulah kemudian Ambalat memanas. Karena beberapa pekan setelah itu, awal Maret 2005 Malaysia mulai melakukan provokasi. Kapal perang mereka mondar-mandir diperairan Ambalat, bahkan kadang masuk ke wilayah Indonesia. Begitu pula pesawat angkatan udara mereka.

Kini, empat tahun setelah itu, Malaysia kembali melakukan pola yang sama, memprovokasi. Barangkali mereka hanya ingin menaikkan posisi tawar. Provokasi mereka itu tak lain untuk mengusik warga dunia dengan memberi pesan bahwa masih ada persoalan perbatasan di Ambalat.

Target Malaysia yang paling terlihat adalah menikmati gurihnya minyak di Ambalat, sehingga kalaupun hasil akhirnya adalah pengelolaan bersama itu sudah keuntungan yang luar biasa. Dari tidak memiliki apa-apa menjadi memperoleh sesuatu. Hanya saja Malaysia untung, kita yang buntung.

Maka benar kata Menteri ESDM Purnomo ''tidak ada pengelolaan bersama, Ambalat milik kita.'' Saatnya untuk tegas kepada negeri jiran yang sering membuat kita gerah itu. Bagi Indonesia, soal Ambalat bukan saja masalah minyak, tetapi lebih pada harga diri sebuah bangsa.

Dimuat di rubrik Pareto di Republika edisi 17 Juni 2009

Emas Hitam di Ujung Timur Laut Kalimantan

2009-06-16T21:07:00.000-07:00

Lihatlah peta Kalimantan Timur. Tengok ujung utara-timur yang berbatasan dengan Malaysia. Di situ ada ada pulau dengan kota yang bernama Tarakan. Di seputaran Tarakan itu tersimpan miliaran barel minyak dan gas di perut buminya.

Kapan minyak mulai ditemukan di daerah itu? Menurut beberapa sumber, pada 1896 perusahaan minyak milik kolonial Belanda, BPM (Bataavishe Petroleum Maatchapij) menemukan potensi sumber minyak di Pulau Tarakan. Tak lama kemudian, pada 1922, perusahaan yang sama menemukan lapangan terbesar pertama bernama Bunyu.

Di cekungan Tarakan saja sudah ditemukan sejumlah minyak dan gas yang setara dengan satu miliar barel minyak. Tak pelak, banyak perusahaan minyak baik lokal maupun asing yang berlomba-lomba mengeksplorasi wilayah yang kaya dengan emas hitam ini.

Di Blok Bunyu misalnya, saat itu sekitar 1967, Indonesia memberikan kontrak kerja ke Total Indonesie. Setelah itu dilakukan kotrak lagi dengan British Petroleum (BP untuk wilayah Blok North East Kalimantan Offshore pada 1970. Disusul Hudson Bunyu yang juga memperoleh lapangan minyak di Blok Bunyu pada 1985.

Eksplorasi minyak dan gas pada tahap selanjutnya bukan hanya di cekungan Tarakan saja tetapi sudah mulai menjorok ke laut yang lebih dalam (deep water area). Di situ ditemukan minyak di wilayah Bukat dan Ambalat (blok wilayah Indonesia yang sedang diincar Malaysia).

Eni Ltd misalnya sudah mengoperasikan lapangan di Blok Bukat sejak 1988. Di blok ini ENI sudah menemukan minyak di lapangan Aster dan lapangan Tulip. Jumlah total minyak dan gas yang sudah diketemukan di dua lapangan itu diatas 250 MMBOE ( milion barrel oil equivalen) atau setara dengan 250 juta barel minyak.

Eni Ltd juga memegang Blok Bulungan. Mereka sudah mulai melakukan akuisisi seismic di tersebut pada Juli 2008. Akuisisi seismic dilakukan untuk mendapatkan gambaran bawah permukaan bumi, sekaligus untuk mengetahui apakah ada kandungan minyak dan gas atau tidak di bawah laut.

Sementara untuk Bengara II saat ini sedang dilakukan pemetaan seismik. Continental Geopetro Bengara II sudah siap melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk mengekplorasi minyak dan gas yang kandungannya cukup besar di blok ini.

Di kawasan ini ada 14 blok migas. Entah berapa persisnya cadangan minyak dan gas di kawasan itu. Tapi yang jelas ada miliaran barel minyak dan belasan atau mungkin triliunan kaki kubik gas yang ada di perut buminya. Wilayah Ambalat yang sedang coba direbut Malaysia sebetulnya hanya sebagian dari kekayaan minyak kita yang itupun hanya di ujung Timur Laut Kalimantan.

Dimuat di rubrik Pareto di Republika edisi 17 Juni 2009

Jangan ada Siti-Siti Lagi

2009-06-16T21:05:00.000-07:00

Berita memilukan itu datang lagi dari Malaysia. Seorang pembantu rumah tangga (PRT) dari Indonesia, Siti Hajar, dihajar dan disiksa selama tiga tahun. Bukan hanya itu, gaji selama menjadi pembantu itu juga tidak diberikan. Selama itu pula dia hanya makan nasi tanpa lauk.

Itulah derita Siti, tenaga kerja indonesia (TKI) asal Garut yang mencoba mencari nafkah di negeri orang. Selama tiga tahun dijalaninya, bukannya kesejahteraan yang diperoleh, tetapi justru penyiksaan yang diperoleh, penyiksaan yang sudah diluar batas kemanusiaan.

Kasus Siti ini mungkin yang ke sekian ribu dari daftar penyiksaan pembantu rumah tangga di Malaysia. Tidak menutup kemungkinan sekarang ini, ketika sebagian orang bersiap pesta demokrasi, ada warga kita yang masih disiksa, dan disekap di negeri jiran itu.

Tipikal perlakuan PRT di Malaysia ada tiga macam, yakni penyiksaan, tidak dibayar gajinya, dan yang paling parah diperkosa. Penyiksaan dan tidak dibayar gaji merupakan kasus yang sering terjadi. Ini juga kadang terjadi di Singapura dan cukup banyak terjadi di kawasan Arab.

Perlakuan berbeda di Hongkong dan Taiwan. Di kedua negara itu hampir tidak pernah terdengar berita PRT tak dibayar, disiksa, apalagi diperkosa. Justru masyarakat di kedua negara itu sangat menghargai keberadaan PRT, selain gaji yang tinggi mereka pun diberi hak hari libur, tiap hari Ahad.

Dihargainya PRT di Hongkong tidak lepas dari ketegasan Pemerintah mereka yang memperlakukan PRT sebagaimana pekerja lainnya. Pemerintah merekapun sangat tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan majikan, tidak pandang bulu. Itu yang membuat masyarakat mereka tidak berani macam-macam.

Semestinya negara-negara di kawasan Arab, dan terutama Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga bisa melakukan hal serupa. Pemerintah mereka harus peduli dengan nasib manusia, entah dia bekerja sebagai PRT atau yang lain. Sejauh ini belum terlihat kesungguhan dari mereka dalam memanusiakan PRT ini.

Di sisi lain, Pemerintah perlu lebih serius mengatasi masalah seperti ini. Langkah yang dilakukan dalam mengatasi kasus Siti sekarang ini sudah cukup baik dibanding sebelumnya. Tapi harapannya ini bukan langkah politis menjelang pilpres, karena Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono pun menyempatkan diri menelpon Siti.

Sistem pengawasan atau monitoring tentang para PRT juga perlu dibangun secara lebih efektif dan menyeluruh, agar jika terjadi penyiksaan seperti Siti, tidak harus menunggu tiga tahun untuk bisa ketahuan. Perlindungan terhadap WNI di luar negeri harus lebih ditegakkan, siapapun mereka, apapun profesinya.

Selain itu perlu dipikirkan penyetopan pengiriman PRT untuk Malaysia atau negara-negara dimana PRT kita sering mendapat perlakuan tidak manusiawi dari majikan mereka. Kalau pun mengirim, pilih negara-negara yang memiliki catatan baik dalam memperlakukan para pembantu.

Kita tidak ingin lagi terjadi penyiksaan dan pelecehan WNI kita yang bekerja di luar negeri. Kita tidak ingin ada Siti-siti yang lain yang menderita di negeri asing demi menghidupi keluarganya di tanah air.

Dimuat di tajuk Republika edisi 13 Juni 2009

Negara Palestina

2009-06-16T21:03:00.000-07:00

Tekanan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama terhadap Israel agar mengakui adanya negara Palestina sedikit membuahkan hasil. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara mengejutkan menyampaikan bahwa dia menyetujui pendirian negera Palestina dengan syarat Palestina tidak memiliki angkatan bersenjata.

Angin apa yang membawa Netanyahu mengatakan hal itu, apalagi Netanyahu berasal dari Partai Likud, partai garis keras di Israel yang sangat menentang Palestina. Itu yang terus menjadikan pertanyaan. Barangkali Netanyahu hanya ingin agar Amerika Serikat tetap menjadi sekutu utama sebagaimana yang telah berjalan puluhan tahun.

Israel tanpa Amerika memang menjadi tidak ada apa-apanya. Dalam kancah politik global di Timur Tengah. Amerika lah yang selama ini melindungi Israel misalnya selalu memveto di saat pengambilan keputusan di PBB yang memojokkan Israel. Puluah veto sudah dikeluarkan Amerika untuk melindungi Israel. Amerika juga menjadi tameng bagi Israel jika diserang lewat pernyataan keras dari berbagai negara. Intinya, Amerika selalu menjadi dewa pelindung bagi Israel.

Dalam pidatonya di Kairo, Mesir pada 4 Juni silam, Obama memang menyatakan ingin memperbaiki hubungan AS dengan dunia muslim. Untuk itu terkait dengan Israel Obama minta agar pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dihentikan segara dihentikan. Dia juga menegaskan komitmen penyelesaian dua negara, yakni Palestina dan Israel.

Tapi Israel tetap Israel. Yahudi tetap Yahudi. Dunia Islam harus waspada terhadap pernyataan Netanyahu tersebut. Apalagi dalam kenyataan, pada berbagai kesempatan, Israel selalu mengingkari janjinya. Janji tidak melakukan penembakan, mereka justru melakukan tembakan bertubi-tubi. Janji gencatan senjata, pesawat tempurnya justru mengebom di berbagai wilayah Palestina.

Persyaratan Netanyahu bahwa Palestina tidak boleh memiliki angkatan bersenjata, juga tidak masuk akal, bagaimana mungkin sebuah negara tidak memiliki angkatan bersenjata, diserang sedikit saja, hancur negara itu. Lagi pula ketika Netanyahu tetap bersikukuh bahwa Jerusalem, kota suci itu, masuk dalam wilayah Israel, itu berarti mempersempit peluang negosiasi, karena permintaan itu sangat sulit untuk diterima bagi orang Palestina dan Islam.

Sudah puluhan tahun konflik dan perang antara Palestina dan Israel terjadi. Perang itu sendiri merupakan perang yang penuh ketidakadilan, karena Israel dipasok senjata canggih dari Amerika sementara Palestina harus berjibaku untuk mendapatkan senjata walaupun hanya senapan dan roket. Konflik tersebut telah mengakibatkan puluhan juta orang Palestina menderita di pengungsian di berbagai negara dan ribuan pejuang Palestina tewas.

Kita ingin rakyat Palestina hidup aman, dan bebas dari penderitaan. Dari kacamata berpikir positif, keinginan Obama dan pernyataan Netanyahu bisa menjadi pintu masuk untuk perundingan berdirinya negara Palestina. Hanya saja tetap harus tegas bahwa negara Palestina yang kelak berdiri harus benar-benar merdeka dan berdaulat, bebas dari intervensi negara manapun dalam menentukan nasibnya sendiri.

Dimuat di tajuk Republika edisi 16 Juni 2009

Siap Menang Siap Kalah

2009-04-13T21:26:00.000-07:00

Hasil resmi pemilihan legislatif baru akan keluar satu bulan lagi. Tetapi dari hasil quick count (perhitungan cepat) sudah bisa ditebak siapa partai pemenang dan siapa partai yang memperoleh nol koma persen. Sudah pula ketahuan mana yang akan lolos treshold dan tidak.

Memang quick count sendiri masih menuai kontroversi. Bagi partai yang meraih menang dan apalagi yang perolehan suaranya naik, akan menerima hasil perhitungan cepat tersebut. Sedangkan yang perolehannya rendah tidak bisa menerimanya. Tapi yang jelas pada pengalaman Pemilu sebelumnya, hasil perhitungan cepat ini relatif akurat dan mendekati perhitungan sebenarnya.

Berdasarkan hasil quick count itu pula Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla mengucapkan selamat kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SUsilo Bambang Yudhoyono. Dari hasil perhitungan cepat dari berbagai lembaga survai, Partai Demokrat memperoleh sekitar 20,8 persen dan Golkar berada di kisaran 14,5 persen.

Dalam setiap pemilihan umum akan selalu ada meraih suara banyak dan ada yang kecil. Bahkan yang semula diramalkan akan menang, bisa jadi kalah. Rakyat lah yang menentukan partai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Apakah berarti partai pemenang adalah partai yang terbaik belum tentu, begitu pula sebaliknya.

Sayang memang pemilu yang berjalan relatif damai ini harus tercoreng karena daftar pemilih yang kacau. Banyak masyarakat yang tidak memperoleh undangan, sehingga mereka tidak bisa menggunakan haknya sebagai warga negara untuk memilih wakil rakyatnya. Ini menjadi catatan tersendiri sehingga beberapa kalangan menilai kualitas pemilu ini lebih buruk dibanding sebelumnya.

Tentu ada partai yang tidak puas dengan hasil tersebut. Bahwa kacaunya daftar pemilih tersebut berakibat buruk pada semua partai mungkin saja, tapi biasanya partai yang kalah yang akan ribut duluan. Kekacauan daftar pemilih ini akan dijadikan peluru untuk menembak pemerintah yang menurut mereka tidak jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu.

Bagi pemerintah sendiri rasanya kecil kemungkinan melakukan kecurangan. Kalaupun ada sedikit kecurangan, itu bukan merupakan grand strategy dari pemerintah yang berkuasa, tapi lebih pada orang-orang bodoh yang mencari muka terhadap pemerintahan. Terlalu besar resikonya jika pemerintah dengan sengaja melakukan kecurangan, karena akan mencoreng muka sendiri.

Bagaimanapun Pemilu legislatif ini sudah selesai, hanya di beberapa tempat ada pemilihan susulan karena masalah distribusi suara dan lain-lain. Semua pihak, semua partai, perlu berbesar hati menerima apapun hasil pemilu ini. Hak rakyat untuk menentukan siapa pemenangnya, hak rakyat pula untuk menuntut agar partai politik yang kalah tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemilu tak ubahnya perlombaan, selalu ada yang menang dan kalah. Mudah bagi pemenang untuk menerima hasil pemilu, sebaliknya tidak mudah bagi yang kalah untuk menerima kekalahan. Bagi yang merasa tidak puas, janganlah mengekpresikan kekecewaan dengan anarkis, tempuhlah jalur hukum.

Semua partai bukan saja selalu siap menang, tetapi juga harus siap kalah. Kalau perlu saling memberikan selamat, agar rakyat bsia menilai bahwa para pemimpin adalah pemimpin yang berjiwa negarawan.

Dimuat di tajuk Republika edisi 11 April 2009

Bunga Kredit harus Turun

2009-04-13T21:23:00.000-07:00

Untuk kesekian kalinya Bank Indonesia (BI) menurunkan bunga acuan, BI Rate, dari 7,75 persen menjadi 7,5 persen. Penurunan ini secara resmi diumumkan Gubernur BI setelah sebelumnya dilakukan rapat marathon dengan seluruh anggota Dewan Gubernur BI.

Penurunan BI Rate merupakan respon dari rendahnya inflasi yang dalam perhitungan year on year (YoY) sebesar 7,92 persen. Sementara inflasi tahun kalender sampai Maret silam 0,36 persen. Selain itu juga karena menguatnya rupiah di kisaran Rp 11.500 per dolar, dari bulan sebelumnya yang menembus Rp 12.000 per dolar. Tak terkecuali pula sentimen positif dari pertemuan G-20.

Ini merupakan penurunan yang keempat kali dalam 2009. Pada Januari lalu, BI menurunkan bunga acuan dari 9,25 persen menjadi 8,75 persen. Bulan berikutnya, Februari, bunga diturunkan lagi menjadi 8,25 persen. Maret, kembali bunga acuan turun menjadi 7,75 persen. Total penurunan BI Rate pada empat bulan terakhir 1,75 persen.

Penurunan bunga acuan ini memberikan aura positif terhadap perekonomian nasional. Ketika perekonomian sedang memasuki masa buram karena terimbas krisis global, suku bunga harus diturunkan untuk menggerakkan perekonomian sekaligus mencegah terjadinya kredit macet.

Dengan bunga yang rendah, maka beban dunia usaha akan lebih ringan, sehingga mereka lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya. Pengembalian yang lebih lancar juga akan membuat bank bisa makin agresif menyalurkan kreditnya. Perekonomian diharapkan menjadi lebih hidup, sehingga krisis bisa diminimalisir.

Tapi justru di sini persoalannya. Penurunan bunga acuan yang telah dilakukan BI ini tidak serta merta diikuti oleh perbankan. Bank masih mengenakan bunga kredit yang tinggi, begitu pula bunga simpanan. Masih terjadi perebutan dana simpanan, sehingga bank masih berlomba menarik dana tersebut dengan iming-iming bunga tinggi.

Ketika bunga simpanan tetap tinggi, otomatis bunga kredit juga tinggi. Bahkan sekalipun bunga simpanan turun, bunga kredit kadang enggan cepat-cepat turun. Pengalaman selama ini, penurunan bunga acuan baru diikuti penurunan bunga kredit paling cepat tiga-empat bulan ke depan. Memang, dalam perdebatan stimulus, selalu terungkap bahwa stimulus moneter responnya lebih lambat dibanding stumulus fiskal.

Pengusaha tentu saja meradang dengan kondisi ini. Kenapa bank tidak segera menurunkan bunga? Apalagi selama ini spread (selisih) antara bunga simpanan dan kredit relatif besar, bisa enam sampai delapan persen. Bahkan untuk kredit usaha kecil, bisa lebih dari 10 persen. Pantas jika keuntungan perbankan menjadi tinggi.

Pemerintah memang tidak seperti masa lalu yang bisa menetapkan pagu bunga pinjaman. Sekarang pasar bebas yang berlaku, pemerintah tak punya gigi lagi untuk menentukan atau mengintruksikan kepada perbankan agar bunga segera diturunkan. Paling banter yang bisa dilakukan hanya mengimbau.

Tapi sebetulnya pemerintah punya alat, punya instrumen, yakni bank milik negara. Dengan kepemilikan mayoritas di Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN, pemerintah bisa menguntruksikan bank tersebut agar segera menurunkan bunga. Karena bank tersebut merupakan bank-bank besar, otomatis bank lain akan mengikutinya.

Intruksi tersebut sudah pernah digaungkan, tetapi kenyataannya sampai saat ini belum terjadi penurunan bunga yang berarti. Perlu ketegasan yang lebih dari pemerintah agar bank milik negara tersebut segera menjadi pioner dalam penurunan bunga perbankan nasional.

Penurunan BI Rate harus segera diikuti bunga kredit. Jika tidak, hampir tidak ada artinya penurunan bunga acuan tersebut. Karena itu perlu pengertian mendalam dari kalangan perbankan bahwa bunga kredit pun juga harus segera turun.

Dimuat di tajuk Republika edisi 4 April 2009

Cadangan Devisa Lampu Kuning

2009-04-01T21:43:00.000-07:00

Cadangan devisa Indonesia berada di zona lampu kuning. Benarkan begitu? Boleh jadi seperti itulah kenyataannya.

Saat ini cadangan devisa kita sekitar 53,9 miliar dolar, memang cukup aman karena setara dengan empat bulan impor. Tapi problemnya adalah pada tahun ini utang swasta yang jatuh tempo mencapai 22,6 miliar dolar, atau nyaris separuh dari total cadangan devisa.

Sebagian dari utang swasta tersebut memang utang kepada perusahaan induk dan afiliasinya, sehingga jika perusahaan induk masih memiliki dana untuk meminjamkan lagi, selesai persoalan. Tapi masalahnya, perusahaan induk pun sedang mengalami krisis, sehingga kemungkinan bagi mereka untuk tidak memberikan lagi pinjaman sangat besar,

Apa yang terjadi jika kemudian swasta berbondong-bondong memborong dolar dan kemudian 'mengekspor' dolar itu untuk membayar utang, sudah pasti cadangan devisa akan terkuras. Cadangan devisa yang susah payah diperoleh itu akan lari begitu saja ketika swasta membutuhkan dana.

Dan bukan itu saja. Pemerintah juga memiliki utang luar negeri yang juga jatuh tempo pada tahun ini Rp 73,18 triliun atau sekitar 6,1 miliar dolar. Sehinga total utang luar negeri (swasta dan pemerintah) yang harus dibayar tahun ini mencapai 28,7 miliar dolar, lebih dari separoh cadangan devisa kita.

Parahnya lagi, ketika ekonomi dunia suram seperti sekarang ini, ekspor Indonesia keluar negeri anjlok. Pada Januari, nilai ekspor kita turun 17,7 persen atau setara 1,54 miliar dolar. Bahkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memperkirakan nilai ekspor pada 2009 ini akan turun 40 persen dibanding sebelumnya.

Memang, dalam neraca perdagangan kita tahun ini masih bisa surplus karena selain ekspor turun, nilai impor juga merosot. Tapi surplus akan menurun tajam. Pada 2008 saja, surplus perdagangan merosot jauh dibandingkan pada 2007. Jika surplus turun, maka cadangan devisa yang masuk ke kantong Bank Indonesia juga menurun.

Dalam tiga-empat bulan terakhir ini, cadangan devisa mengalami penurunan yang signifikan. Posisi cadangan devisa tertinggi sekitar 56 miliar dolar. Tapi jumlah tersebut terus menyusut karena sebagian dipakai BI untuk intervensi ke pasar akibat melemahnya rupiah.

Posisi cadangan devisa kemudian menyentuh di posisi 51,6 miliar dolar. Kemudian posisi tersebut kembali naik. Sayangnya kenaikan itu semu, karena naiknya cadangan devisa ke posisi 54-an miliar dolar itu lantaran Pemerintah baru saja mengeluarkan Global Bond (obligasi global). Begitu obligasi laku, dolar mengalir ke Indonesia, cadangan devisa pun terdongkrak.

Bahwa melalui mekanisme Forum ASEAN+3 itu Indonesia memiliki dana siap pakai sejumlah 13,68 miliar dolar itu betul. Tapi dana itu sendiri baru bisa cair jika cadangan devisa Indonesia turun sampai 10 miliar dolar. Dalam kondisi penurunan drastis seperti itu, tentu akan menggoncang nilai tukar rupiah.

Tingginya jumlah jatuh tempo utang asing yang harus dibayar memang bukan saja menguras cadangan devisa, tetapi juga akan berpengaruh terhadap kurs rupiah. Logikanya ketika mereka memborong dolar, maka harga dolar akan naik, sehingga otomatis rupiah turun. Saat ini saja, depresiasi rupiah sudah sekitar 25 persen, bagaimana nanti jika perminataan dolar melonjak.

Lampu kuning cadangan devisa ini harus diwaspadai. BI harus terus memantau kebutuhan dolar agar tidak terjadi kepanikan di pasar uang. Jika mungkin usahakan agar perusahaan induk yang memberi utang itu bisa memperpanjang masa pinajman. Tapi yang jelas, ke depan jangan sampai kondisi seperti ini terulang. Kalau perlu batasi utang luar negeri, baik pemerintah maupun swasta.@

Dimuat di tajuk Republika edisi 20 Maret 2009

ADB dan Utang Kita

2009-03-31T23:18:00.000-07:00

Hukum yang berlaku dalam perbankan adalah bahwa setiap saat bank harus siap menambah modal agar bisa ekspansi. Ini terjadi karena ada batasan rasio antara modal dengan aset. Dengan begitu jika asetnya ingin dimekarkan, maka modal harus ditambah. Kondisi ini pula yang terjadi di Bank Pembangunan Asia (ADB).

ADB merencanakan akan menambah modal sampai 200 persen. Implikasinya, Indonesia yang memiliki sekitar lima persen saham, harus ikut menambah modal yang kalau dirupiahkan sekitar Rp 2 triliun. Penambahan tersebut dilakukan bertahap selama lima tahun. Sehingga pemerintah harus merogoh kocek Rp 400 miliar per tahun, mulai 2010 nanti.

Apa keuntungan Indonesia? Menurut Anggito Abimanyu, dengan penambahan modal tersebut, maka Pemerintah memiliki pinjaman siaga dari ADB senilai 1 miliar dolar atau sekitar Rp 12 triliun. Pinjaman itu pun tanpa syarat, dan sangat berarti jika suatu saat anggaran negara bobol.

Indonesia, meskipun masuk dalam kategori negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, tetapi merupakan pemegang saham nomor enam di ADB. Dan selama ini ADB merupakan salah satu sumber dana pinjaman untuk menambal anggaran yang selalu defisit. Beberapa proyek besar seperti bendungan dibiayai ADB.

Seberapa perlu sebetulnya kita menambah modal? Tergantung kepada seberapa besar ketergantungan kita terhadap pinjaman ADB. Selama ini porsi pinjaman terhadap ADB sudah berkurang, artinya ketergantungan terhadap ADB juga berkurang. Pembiayaan defisit sudah mulai dilakukan denghan menerbitkan obligasi dan sukuk.

Apalagi menurut beberapa kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beberapa proyek yang dibiayai bukan malah mensejahterakan rakyat sebagaimana visi ADB, tetapi justru menjadi bencana. Salah satunya pembangunan irigasi yang justru merusak tatanan tradisional pengairan sistim subak di Bali.

Tapi lepas dari itu, beban utang yang harus ditanggung pemerintah, termasuk yang dari ADB ini sangat besar. Utang luar negeri kita sekarang ini mencapai 65,45 miliar dolar atau Rp 785 triliun. Jadi setiap orang di negeri ini, saat ini terbebani utang Rp 3,3 juta. Jumlah tersebut akan membengkak manakala yen Jepang menguat terhadap dolar, karena utang dalam denominasi yen cukup besar.

Belum lagi bunga dari utang tersebut yang terus bunga-berbunga. Apalagi belakangan ini, pemerintah mengeluarkan obligasi, baik lokal maupun global, yang berbunga tinggi dan berjangka relatif pendek. Akibatnya alokasi dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembayaran utang akan terus menempati ranking atas dalam alokasi anggaran.

Selama ini Indonesia menjadi negara yang dipuji sebagai good boy, karena selalu tepat waktu dalam membayar hutang. Tapi predikat tersebut harus mengorbankan jutaan orang yang masih hidup miskin. Kita telah terperangkap kepada utang. Keinginan yang pernah ditarget pemerintah bahwa kita akan mengurangi ketergantungan utang luar negeri, justru malah menambah.

Jadi yang penting sekarang ini adalah bukan menambah modal di ADB sehingga nantinya kita memiliki peluang untuk memperoleh pinjaman besar. Jika itu yang terselip dalam niat menambah modal, berarti kita hanya berpikir akan menambah utang yang kelak akan terus menjadi beban.

Kini yang lebih krusial adalah bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan kepada utang. Jika utang bisa dikurangi, maka anggaran untuk membayar utang itu bisa lebih dimanfaatkan untuk mensejahterakan puluhan juta masyarakat yang masih hidup dikubangan kemiskinan.

Dimuat di tajuk Republika edisi 14 Maret 2009

Seriuslah Mencegah Flu Burung

2009-03-17T20:25:00.000-07:00

Penyebaran flu burung makin meluas. Sampai saat ini tercatat 20 propinsi yang merupakan daerah sporadis penyebaran flu burung. Berarti hampir dua per tiga propinsi yang terserang penyebaran tersebut. Celakanya lagi, propinsi yang terkena ini merupakan propinsi yang padat penduduk seperti di Jawa, Sumatera, dan sebagian Sulawesi.

Bersamaan dengan penyebaran yang makin meluar, korban meninggal pun terus berjatuhan. Dalam sepekan terakhir ini saja, setidaknya tiga pasien pasien flu burung telah meninggal, satu di Depok dan dua di Bekasi, keduanya berusia di bawah 10 tahun. Beberapa pasien suspect juga sedang dirawat di rumah sakit dengan kondisi kritis, ada dewasa ada anak-anak.

Virus flu burung atau avian influenza ini sepertinya muncul tenggelam. Sempat beberapa bulan terlihat adem-ayem tapi kini kembali membabi-buta, merenggut korban. Rupanya seperti siklus tahunan, dimana wabah ini menyerang kita umumnya pada bulan Januari-Maret, yakni ketika musim hujan berada pada puncaknya.

Melihat korban yang terus berjatuhan serta penyebaran yang makin meluas, pemerintah perlu lebih serius dalam mengatasi flu yang mematikan ini. Intruksi berupa pelarangann pemeliharaan unggas ternak di permukiman, mewajibkan sertifikasi unggas hias tak lagi bergema. Beberapa waktu sempat dilakukan razia, tapi sekarang sudah menyurut. Unggas sudah kembali berkeliaran dengan bebas.

Selain itu, kewajiban merelokasi peternakan dan pemotongan unggas yang berdekatan dengan permukiman juga tidak terlaksana dengan semestinya. Termasuk pengaturan lalu lintas unggas hias dari satu daerah ke daerah lain, saat ini sama sekali tidak terkontrol. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan penyebaran virus mematikan ini menjadi begitu cepat.

Saat ini menurut Komnas Pandemi Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Influenza, Bank Dunia memberikan bantuan Rp 52 miliar untuk mengatasi flu burung. Tapi sayangnya dana yang dialokasikan untuk pemusnahan unggas dengan kompensasi Rp 15 ribu per ekor itu jalan ditempat. Kendalanya, harga unggas, apalagi yang pemeliharaan lebih mehal, sehingga pemilik enggan memusnahkan.

Dalam mengatasi flu burung ini sepertinya kita perlu belajar dari Cina dan Vietnam. Kedua negara tersebut terlebih dulu diserang flu burung pada 2003, api sejak beberapa tahun terakhir ini negara itu sudah bisa dikatakan aman terhadap serangan flu burung. Setidaknya penyebaran virus tersebut relatif bisa dikendalikan. Jumlah korban yang meninggalpun menjadi tidak sebanyak di Indonesia.

Kita perlu lebih serius menangani masalah ini. Pengadaan vaksin untuk pencegahan sangat perlu, tapi yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan dari aturan pencegahan penyebaran yang telah dibuat. Rumah sakit rujukan yang sekarang ini sudah 100 rumah sakit perlu ditambah terutama di kota-kota kecil, mengingat penyebarannya yang makin meluas.

Pemerintah juga harus berani dan tegas menindak siapapun yang melakukan pelanggaran. Jika memang membahayakan, jangan biarkan warga memelihara unggas di sekitar rumahnya, jangan biarkan peternakan dan pemotongan berada di pemukiman. Jangan pula pilih kasih untuk pemusnahan unggas. Tugas pemerintah untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi akibat flu burung.

Dimuat di tajuk Republika edisi 7 Maret 2009

Deklarasi Antikorupsi Parpol

2009-03-10T01:12:00.000-07:00

Korupsi masih merajalela di negeri ini. Meski sudah relatif banyak koruptor yang ditangkap dan dibui, tetapi masih saja ada yang berani nekad. Dan salah satu lembaga yang anggotanya masih nekad melakukan korupsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik yang di pusat maupun di daerah.

Dalam satu-dua tahun terakhir pemberantasan korupsi, wakil rakyat banyak mendominasi pemberitaan. Sebagian sudah divonis, sebagian lain masih menunggu sidang, mungkin juga sebagian yang lain lagi sedang dalam pengintaian. Modus korupsinya macam-macam, ada yang menggerogoti anggaran belanja, ada yang main mata dengan birokrat, ada pula yang menggertak untuk kemudian memeras.

Para wakil rakyat yang koruptor ini sangat mengecewakan. Mereka dipilih secara langsung oleh rakyat untuk membenahi negara ini, tetapi yang terjadi justru mereka menghianati. Mereka mempermainkan kewenangannya untuk kepentingan sendiri maupun kelompoknya. Mereka memperkaya diri dengan korupsi sementara rakyat dibiarkan kelaparan.

Para wakil rakyat yang notabene utusan partai politik itu tak menjalankan kewajibannya. Begitu ada sidang mereka membolos, terkadang hanya tanda tangan untuk kemudian pergi entah kemana. Begitu banyak undang-undang yang pada akhirnya terbengkelai karena wakil rakyat ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka jadikan lembaga DPR sebagai modal untuk melakukan korupsi.

Menjadi menarik ketika Rabu kemarin pimpinan 38 partai politik berbondong-bondong ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai politik itu mendeklarasikan apa yang mereka namakan Deklarasi Antikorupsi. KPK memang mengajak pimpinan parpol untuk mendeklarasikan ini karena korupsi adalah musuh bersama dan perlu diberantas. Dan partai bisa menjadi salah satu ujung tombak.

Deklarasi ini memang penting. Selain untuk mengingatkan agar partai menyeleksi betul calon legislatif yang steril dari kemungkinan korupsi, juga untuk mendeklarasikan komitmen partai untuk tidak melakukan korupsi saat pemilu April nanti. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, cukup banyak ditemukan pelanggaran yang terkait dengan penggunaan uang negara.

Dalam kasus lain, setiap ada pemilu selalu ada money politic (politik uang). Masalah ini pula yang menjadi agenda dalam deklarasi antikorupsi ini. KPK yang sekarang menjadi icon pemberantasan korupsi, rupanya ingin turut berperan dalam menciptakan pemilu yang bersih. Karena siapa yang melanggar, sejauh KPK punya kewenangan menyidik, mereka akan turun langsung.

Benar seperti kata Ketua KPK, parpol memiliki peran penting dan strategis dalam memberantas korupsi. Masalahnya parpol sekarang justru banyak terlibat dalam berbagai aksi korupsi, entah lewat kader-kadernya maupun secara kelembagaan. Bukan rahasia lagi bahwa suara yang dimiliki parpol tertentu bisa dijual-belikan ke parpol lain, terutama untuk pemilihan kepala daerah maupun presiden.

Harapannya, deklarasi yang dihadiri hampir seluruh petinggi parpol ini benar-benar diresapi, dihayati, dan dijalankan. Jangan sampai deklarasi hanya sebatas kata, tetapi nantinya politik uang tetap jalan dan wakil rakyat yang terpilih tetap korupsi. Dibutuhkan komitmen untuk benar-benar menjaga deklarasi yang suci ini. Jika sudah ada deklarasi tetap melanggar, beri sanksi yang paling keras buat mereka.@

Dimuat di tajuk Republika edisi 26 Februari 2006

Kendalikan Pertumbuhan Penduduk

2009-02-27T01:06:00.000-08:00

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia. Tidak mudah mengelola negara dengan penduduk besar, apalagi ketika kemiskinan dan pengangguran masih terus menjadi pekerjaan rumah yang sulit untuk diselesaikan.

Problem tersebut menjadi kian berat manakala jumlah penduduk tumbuh tidak terkendali. Dan naga-naganya, ini yang bakal terjadi. Pada 2008 silam, jumlah penduduk Indonesia 227 juta jiwa, sementara pada 2000 baru sekitar 205 juta jiwa. Berarti, dalam jangka waktu delapan tahun terjadi pertambahan penduduk 22 juta, atau 10,7 persen.

Jika saja pertumbuhan penduduk seperti itu tetap dibiarkan, menurut perkiraan pemerintah pada 10-15 tahun mendatang akan terjadi ledakan penduduk yang luar biasa. Pada 2015 akan melonjak menjadi 255 juta, dan pada 2020 akan mencapai 270 juta jiwa. Sebuah angka yang sangat besar yang kelak akan menjadi beban berat bagi pemerintah.

Kondisi itu perlu diantisipasi. Pemerintah harus segera bertindak melakukan aksi nyata untuk mengendalikan jumlah penduduk.

Sejak reformasi, program pengendalian penduduk yang bernama Keluarga Berencana (KB) yang dikampanyekan jaman Orde Baru terbengkelai. Sepertinya karena itu program Orde Baru, maka dianggap buruk dan dijauhi, tidak prorakyat. Semestinya bisa dipiliah, mana program yang baik, mana tidak. Program KB merupakan program baik yang harus dilanjutkan.

Pemerintah harus lebih intensif untuk menggulirkan kembali program KB. Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertanggung jawab terhadap program ini tampaknya sudah mencoba mengevaluasi diri, karena itu mereka melakukan rebranding agar persepsi masyarakat berubah. Mereka perlu dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat yang peduli.

Betul bahwa nantinya, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menjadi bumerang bagi kita. Ketika kemiskinan masih membelit kita, maka pertambahan penduduk yang berlebihan akan makin menambah jumlah masyarakat miskin. Apalagi sebagian besar keluarga yang memiliki anak banyak adalah kelompok bawah.

Ledakan penduduk juga terkait penyediaan pangan. Bayangkan jika setiap tahun penduduk tambah 2,6 juta jiwa, berarti dibutuhkan tambahan beras 361 ribu ton kg per tahun (asumsi 139 kg beras per kapita per tahun). Saat ini kebutuhan beras 32 juta ton per tahun, ketika nanti 2020 jumlah penduduk 270 juta, maka dibutuhkan beras 37,5 juta ton. Perlu usaha luar biasa untuk memenuhinya, apalagi lahan pertanian makin terbatas. Swasembada beras pun terancam.
Belum lagi masalah penyediaan perumahan. Dengan jutaan pendudukan yang lahir maka kelak diperlukan juga jutaan rumah yang harus tersedia. Ketika ada rumah, maka harus ada listrik, maka kebutuhan energi pun menjadi besar. Kebutuhan transportasi tak terkecuali akan membangkak. Jika segala kebutuhan itu tak terpenuhi, akan makin banyak orang miskin, akan makin banyak pengangguran, dan akhirnya akan makin banyak pula kriminalitas.

Untuk itu, jumlah penduduk harus dikendalikan. Kita memang tidak perlu sekeras Cina yang mencanangkan satu keluarga satu anak, tapi cukup dibatasi sebagaimana kesuksesan program KB yang dulu, satu keluarga dua anak. Perlu segera kembali digalakkan kampanye keluarga kecil berkualitas.

Salah satu kampanye yang terbaik adalah memberi contoh. Maka dari itu semestinya para tokoh di negeri ini atau paling tidak calon-calon tokoh di negeri ini perlu memberi contoh. Pemerintah perlu melakukan pendekatan persuasif terhadap sebagian kalangan yang notabene menjadi tokoh di negeri ini yang justru menginginkan banyak anak.

Dalam masalah kependudukan ini yang harus kita kejar adalah kualitas, bukan kuantitas.

Dimuat di tajuk Republika edisi 14 Februari 2009

Saling Klaim, Saling Menjatuhkan

2009-02-20T01:42:00.000-08:00

Situasi politik terus memanas menjelang pemilihan umum April nanti. Masing-masing partai melakukan berbagai aksi untuk menarik hati rakyat. Mereka berpikir keras bagaimana bisa merebut hati masyarakat. Jika partai itu sudah memiliki kandidat presiden, maka kandidat itu pun ikut dijual, dinaikkan citranya lewat berbagi strategi kampanyenya.

Dalam iklim demokrasi dimana satu orang dihitung satu suara, maka merebut simpati masyarakat menjadi kunci penting memenangkan pemilu. Segala cara dilakukan untuk merayu masyarakat agar kelak partainya dipilih rakyat. Dan saat ini, isu seksi yang banyak dipakai adalah masalah ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, pemerataan, dan ekonomi rakyat.

Beriklan di media massa menjadi strategi utama untuk berkampanye. Maka kita saksikan beragam iklan pencitraan yang dilakukan oleh partai berikut capres yang diusung. Iklan Partai Amanat Nasional (PAN) lewat tagline 'Hidup Adalah Perbuatan' yang menampilkan Sutrisno Bachir (SB) misalnya, sempat menyedot perhatian masyarakat karena iklan yang begitu gencar.

Lebih dari seratus miliar rupiah dibelanjakan untuk pembentukan citra ketua umum PAN itu. Setiap hari dari pagi sampai malam, iklan itu muncul di hampir semua televisi. Saking seringnya masyarakat sampai merasa jenuh. Tapi kini iklan itu tidak muncul lagi bersamaan dengan menguapnya triliunan rupiah kekayaan SB karena rugi besar di bursa saham.

Lain lagi dengan iklan Partai Gerindra yang mengajukan Prabowo Subianto menjadi capres. Iklan Prabowo yang secara tegas mengajak masyarakat untuk bergabung di partainya itu dikatakan cukup membumi. Isu ekonomi rakyat yang memberdayakan petani dan pedagang pasar menjadi tema sentral. Prabowo mengoptimalkan posisinya sebagai ketua umum organisasi pasar tradisional dan himpunan petani.

Tentu bukan tanpa perencanaan sewaktu Prabowo maju menjadi ketua umum di organisai tersebut. Kejelian membidik organisasi yang merakyat itu telah dirancang sejak awal. Tak peduli Prabowo petani atau bukan, pedagang pasar atau bukan. Apakah Prabowo yang sejak kecil hidup di kalangan atas itu mampu berempati pada perekonomian rakyat, itu juga soal lain.

Berbeda dengan Sutrino Bachir, iklan Prabowo sampai saat ini masih rutin menyapa pemirsa, bahkan makin variatif. Uang Prabowo masih tidak berseri, karena selama ini perusahaannya bermain di sektor riil seperti perkebunan dan pabrik kimia, sehingga krisis global ini tidak terlampau memukul bisnisnya.

Jika dilihat dari sisi persaingan, iklan SB dan Prabowo tidak menarik, tak ada konflik yang tercipta. Mereka hanya berkompetisi, tanpa melibatkan emosi rakyat. Mereka hanya saling menonjolkan diri untuk kepentingan masing-masing.

Persaingan yang menarik justru dari kalangan partai penyokong pemerintah, yakni Partai Demokrat (PD) dan Partai Golkar. Mereka aktif beriklan di televisi dan media cetak dengan menonjolkan peran masing-masing dan saling klaim keberhasilan pemerintah.

Kita lihat iklan PD. Tema yang diusung dalam iklannya adalah keberhasilan pemerintah yang direpresentasikan sebagai keberhasilan Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY). SBY yang merupakan pendiri Partai Demokrat itu dicitrakan sebagai presiden yang pro-rakyat yang mampu menaikkan pendapatan perkapita, menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dll.

Golkar yang sebetulnya ikut bagian dalam 'keberhasilan' kecolongan. Karena itu mereka kemudian menyodok dengan iklan perdamaian dengan merujuk kasus di Ambon, Poso, dan Aceh. Jusuf Kalla (JK), ketua umum partai itu memang berperan besar dalam upaya perdamaian di wilayah itu. Lewat peran itu pula JK memperoleh gelar honoris causa dari Universitas Soka, Jepang.

Tak lama berselang, ketika pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), PD kembali meluncurkan iklan yang mengabarkan bahwa hanya SBY-lah satu-satunya presiden dalam sejarah bangsa Indonesia yang menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) tiga kali berturut-turut. Bahwa penurunan tersdebut sebuah keniscayaan lantaran harga minyak dunia turun tajam, itu tidak perlu diungkap. Bahwa di Malaysia penurunan BBM sampai enam kali, rakyat juga tak perlu tahu.

Iklan tersebut muncul beberapa hari setelah dengan 'jantan'-nya SBY mengumumkan bahwa pemerintah kembali menurunkan harga BBM. Pertanyaannya, kenapa ketika pemerintah harus menaikkan harga BBM, SBY mendelegasikan ke menteri untuk mengumumkan? Sebuah tricky politic yang jitu.

Klaim PD itu membuat Golkar kembali gerah. Mereka kecolongan lagi. Maka segeralah partai ini membuat iklan baru berupa keberhasilan pemerintah dalam swasembada beras. Jadi sebelum diklaim oleh PD, Golkar buru-buru mengklaim duluan.

Rebutan klaim antara PD dan Golkar ini menjadi kian menarik karena dalam pemerintahan ini, para menteri yang sebagian dari partai ini juga ikut kerja keras. Dalam soal swasembada beras misalnya, tentu tak lepas dari peran menteri pertanian yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera. 'Klaim keberhasilan itu hak presiden dan wakil presiden' begitu barangkali hukum tak tertulisnya.

Tetapi yang lebih provokatif adalah iklan saling jegal. Ini yang terjadi antara PD dan PDI-P. Maklum, sementara ini hanya ada dua kandidat kuat presiden, yakni SBY dari PD dan Megawati dari PDI-P. Dengan begitu persaingan dua partai ini sekaligus juga mencerminkan persaingan dua kandidat kuat presiden RI. Tak heran kalau kedua partai tersebut saling jegal dan saling menjatuhkan dalam iklan.

Ketika PD meluncurkan iklan keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, PDI-P mencounter dengan iklan bahwa harga semako mahal. Iklan di televisi menayangkan beberapa lapisan masyarakat yang tidak mampu membeli sembako karena uangnya tidak cukup. Dulu cukup, kok sekarang tidak cukup. Ditayangkan juga wajah pengangguran yang tidak juga memperoleh pekerjaan.

Ketika PD menampilkan iklan bahwa masyarakat miskin telah berkurang dan pengangguran menyusut, PDI-P mengatakan bahwa penurunan itu jauh dari angka yang dijanjikan SBY-JK saatkampanye. Ketika PD memproklamirkan penurunan harga BBM, PDI-P dengan sinis dalam iklannya mengatakan bahwa penurunan harga itu tidak sebanding dengan anjloknya harga minyak internasional.

Saling menjatuhkan antara PD dan PDIP itu bukan hanya ditataran iklan, tetapi juga dalam dialog yang tayang di televisi. Setiap ada dialog yang melibatkan mereka, selalu terjadi debat kusir dan cenderung saling melecehkan, saling berebut bicara tak ada yang mau mengalah, dan saling mencari-cari kelemahan. Merasa benar sendiri. Tak ada kedewasaan di sana, apalagi intelektualitas.

Bahkan ditataran terataspun, yakni Megawati dan SBY, tak ketinggalan untuk saling menjatuhkan. Suatu ketika Megawati mengatakan bahwa pemerintah sekarang ini mempermainkan rakyat sebagaimana anak-anak main yoyo. Menyambut sindiran itu, SBY menjawab lewat pantun: ''Mencari-cari kesalahan bukanlah sifat yang bijak. Tiada yang sempurna dalam kehidupan ini.''

Kita saksikan para pemimpin politik yang narsis itu saling menjatuhkan, saling menelikung. Mereka berusaha merebut simpati masyarakat tanpa mengindahkan batasan etika. Sebuah tontotan yang tidak mendidik masyarakat. Ketika sebagian masyarakat kita masih berkutat dalam kepahitan hidup, para pemimpin justru bertengkar. Celakanya lagi segala tingkah laku mereka mengatasnamakan rakyat.

Dalam situasi dimana kita baru saja bangun dari keterpurukan akibat krisis satu dekade silam, dibutuhkan pemimpin yang mencari simpati tidak dengan menghujat orang lain. Tapi mereka yang punya visi jauh ke depan yang mampu membawa bangsa ini seperti yang dicita-citakan para pendiri negara, yakni negeri yang adil dan makmur.

Negeri ini akan kokoh jika dibangun dengan pondasi kepercayaan dan kebersamaan. Karena itu, di saat kampanye lakukanlah kampanye yang elegan, disaat sudah terpilih terimalah hasilnya dengan sikap dewasa. Tak perlu saling mengklaim, saling menghujat, tidak pula saling menjatuhkan.@

Dimuat di Opini Republika edisi 4 Februari 2009

Stimulus Miskin Fulus

2009-02-17T19:25:00.000-08:00

Apa yang dilakukan pemerintahan seluruh negara di berbagai belahan dunia dalam menghadapi krisis global ini? Serempak mereka mengatakan: Stimulus.

Beberapa negara, selain memberikan stimulus juga sekaligus melakukan bail-out (menyuntik modal perusahaan yang sekarat). Amerika dan hampir seluruh negara di Eropa seperti Jerman, Perancis, Inggris, Irlandia, Belanda. Begitu pula negara kuat seperti Rusia. Tak ketinggalan tiga kekuatan ekonomi Asia, Jepang, Korea, dan Cina, harus merogoh kocek untuk melakukan bailout.

Indonesia, sebagai salah satu negara emerging market, terimbas pula oleh krisis global. 'Untung'-nya karena kontribusi ekspor dalam perekonomian belum mendominasi, maka krisis yang mengimbas tersebut tidak terlampau parah. Pertumbuhan ekonomi meski turun tapi masih berkisar empat-lima persen. Karena itu pula Indonesia tidak melakukan bailout, hanya perlu stimulus.

Berapa alokasi stimulus? Ini yang menjadi banyak pertanyaan, bahkan memunculkan kecurigaan. Bagaimana tidak menjadi pertanyaan kalau Pemerintah tidak konsisten dengan besaran dana stimulus yang akan diberikan. Dalam beberapa kali kesempatan, Pemerintah mengeluarkan angka kemudian pada hari lain, ada angka lagi yang berbeda. Bahkan Presiden dan Menteri Keuangan saling merevisi.

Pada pertengahan Desember tahun lalu misalnya, Menkeu Sri Mulyani memberikan angka stimulus Rp 22,5 triliun. Pada akhir bulan yang sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merevisinya menjadi Rp 32,5 triliun. Beberapa hari kemudian, awal Januari Menkeu memberikan angka baru, yakni Rp 50,5 triliun. Pernah juga diturunkan lagi oleh Menkeu menjadi Rp 27 triliun. Dan angka terakhir yang dipublikasikan akhir Januari ini adalah Rp 71,3 triliun.

Perubahan jumlah stimulus itu yang berulang kali itu membuktikan bahwa pemerintah kurang memiliki perencanaan yang matang dalam mengelola krisis global ini. Terjadi kegagapan kebijakan, sehingga sepertinya pemerintah tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Anehnya, perubahan dalam jangka waktu sangat pendek itu nilainya cenderung, tak heran kalau ada anggota DPR yang mencurigai ini sebagai langkah politik populis. Maklum, pemilu makin dekat.

Lepas dari kecurigaan tersebut, stimulus sangat dibutuhkan untuk menggerakan perekonomian nasioanal. Stimulus yang dialokasikan sebesar Rp 71,3 triliun ini relatif besar karena sekitar 1,4 persen dibanding produk domestik bruto (PDB). Jepang mengalokasikan 1,0 persen, Singapura 1,1 persen, Korea 0,9 persen, Malaysia yang menyodok dengan persentase tinggi, yakni 4,4 persen.

Tapi yang jadi persoalan adalah dalam bentuk apa stimulus diberikan. Kalau kita simak datanya, maka lebih dari 85 persen berupa insentif fiskal dan subsidi. Alokasinya, penghematan pembayaran pajak Rp 43 triliun, subsidi pajak kepada dunia usaha Rp 13,3 triliun, subsidi solar dan diskon beban puncak listrik industri Rp 4,2 triliun. Sementara yang diberikan secara langsung adalah Rp 10,2 triliun untuk infrastuktur dan Rp 0,6 triliun untuk perluasan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).

Memang, di setiap negara, pemberian stimulus diberikan secara simultan dalam bentuk pemotongan pajak (tax cut) dan kenaikan pengeluaran (increase spending). Sayang, stimulus di negeri ini yang sifatnya langsung ini hanya terbatas. Padahal dalam kondisi ekonomi sulit seperti ini, peran negara sangat diperlukan untuk menggairahkan ekonomi. Dan salah satu caranya adalah dengan memainkan dana anggaran belanja untuk dibelanjakan secara langsung ke publik, dengan begitu perekonomian nasional akan lebih bergerak. Stimulus yang diajukan terakhir ini pun masih miskin fulus alias miskin dana tunai, tapi lebih banyak berupa insentif.

Dengan begitu, sebagian besar paket stimulus tersebut adalah berupa pengurangan pendapatan pemerintah. Jadi misalnya perusahaan memperoleh laba Rp 10 miliar, mestinya membayar pajak Rp 3 miliar, tapi karena ada insentif, maka pajak yang dibayarkan hanya Rp 2,5 miliar. Pendapatan pemerintah berkurang Rp 500 juta, dan pengurangan itulah yang dinamakan stimulus.

Tentu tidak salah memberikan potongan pajak atau istilahnya penghematan pembayan pajak. Apalagi pemotongan itu salah satunya dikaitkan dengan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan dilakukan beberapa perusahaan, yakni jika tidak ada PHK, pajak akan didiskon. Jadi pemerintah mencoba berkorban menurunkan pendapatan agar PHK bisa diminimalisir.

Sebetulnya yang banyak diharapkan dari stimulus ini adalah stimulus yang diberikan langsung (direct spending). Stimulus yang dominan pada insentif fiskal dan subsidi kurang memiliki daya dorong yang kuat untuk segera menggairahkan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Semestinya belanja langsung seperti infrastuktur dalam alokasi stimulus layak ditingkatkan.

Sektor infrastuktur dalam situasi seperti sekarang ini bisa menjadi salah satu katup penyelamat bagi perekonomian nasinal. Proyek-proyek infrastruktur mampu memberikan multiflier effect yang besar, karena selain membuka lapangan kerja bagi ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang, juga untuk mendorong pergerakan perekonomian, baik pada saat ini maupun masa datang.

Arah pemberian stimulus ini sendiri adalah meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan daya tahan dunia usaha, dan meningkatkan belanja infrastruktur padat karya untuk menyerap tenaga kerja. Pertanyaannya adalah apakah keempat tujuan pemberian stimulus tersebut bisa dicapai? Ini pekerjaan besar yang memerlukan skenario jitu untuk menjalankan stimulus.

Dari sisi meningkatkan daya beli masyarakat, stimulus yang diberikan sekarang ini sepertinya tidak terlampau signifikan. Pemberian potongan pajak ataupun subsidi solar misalnya, lebih pada penyelamatan perusahaan dan tentu saja karyawannya.

Perlu skenario agar pemberian insentif itu diikuti penurunan harga produk. Dengan begitu secara relatif daya beli masyarakat naik, karena yang semula tidak mampu membeli barang tertentu, dengan diturunkan harganya, barang itu menjadi terbeli. Kalaupun ada subsidi minyak goreng dan obat generik misalnya, itu harus dilakukan secara langsung lewat operasi pasar secara menyeluruh.

Dalam hal meningkatkan daya saing dan daya tahan usaha barangkali bisa cukup optimal. Berkurangnya pajak dan juga bea masuk untuk bahan baku dan barang modal menjadikan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Harapannya, ketika biaya berkurang, maka perusahaan akan tetap survive.

Masalahnya yang terkena imbas paling besar adalah perusahaan yang berorientasi ekspor. Jika internal mereka diberi insentif tetapi permintaan pasar luar negeri rendah, masih cukup sulit untuk tetap bertahan. Untuk itu pemerintah harus menskenariokan pemberian insentif untuk lebih menggarap pasar lokal. Kalaupun tetap ekspor, perlu diversifikasi tujuan ekspor yang selama ini tujuan ekspor didominasi ke Amerika, Eropa, dan Jepang.

Bagaimana dengan penyerapan tenaga kerja? Jika proyek infrastruktur berjalan sesuai rencana, cukup banyak tenaga kerja yang terserap. Ada yang menghitung sampai ratusan ribu tenaga kerja, ada pula yang memperkirakan sampai satu juta. Diperlukan skenario lanjutan agar proyek infrastuktur ini terus diperbesar pada tahun berikutnya agar tenaga kerja yang terserap tidak lantas kembali jadi penganggur.

Sejauh ini proyek infrastuktur yang direncanakan adalah proyek langsung dan tidak langsung. Proyek langsung maksudnya langsung ditangani pemerintah seperti pembangunan jalur kereta api, jalan, irigasi, penanggulangan banjir, air minum, perumahan, dan listrik yang dialokasikan Rp 6 triliun. Kemudian infrastruktur tak langsung seperti irigasi tersesier, jalan desa, dan tambak pertanian dianggarkan Rp 4,2 triliun diberikan ke daerah, bahkan pedesaan, dan mereka yang kerjakan.

Bukan pekerjaan mudah untuk menjaga agar stimulus ini berjalan dengan baik. Terbuka kemungkinan untuk melakukan kongkalikong antara pengusaha dan pejabat ketika berembug tentang keringanan pajak. Karena itu pemerintah harus mampu menutup semua pintu yang memungkinkan terjadinya kemungkinan buruk itu dengan melakukan pengawasan berjenjang yang intensif.

Di sisi lain, karena situasi ekonomi dunia sudah begitu memburuk, maka stimulus ini harus segera dilaksanakan, terutama untuk proyek-proyek infrastuktur. Jangan sampai proyek itu baru bisa jalan di akhir tahun sebagaimana yang sering terjadi selama ini. Sekarang ini, ada jutaan rakyat yang sangat membutuhkan pekerjaan agar mereka bisa tetap bertahan hidup.

Umur pemerintahan sekarang ini tinggal beberapa bulan lagi, untuk itu Pemerintah harus membangun kesepahaman bersama yang bersifat permanen agar siapapun nanti presidennya, skenario stimulus itu tetap berjalan mulus. tentu, jika masih memungkinkan paket stimulus ini perlu disuntik lagi dengan stimulus yang sifatnya langsung, sehingga bisa lebih menggairahkan perekonomian nasional.@

Stimulus di berbagai Negara (dalam dolar AS)
1. Cina ...... 2.046 miliar
2. Amerika Serikat... 860 miliar
3. Jepang.... 484 miliar
4. Uni Eropa... 256 miliar
5. Singapura.. 13,5 miliar
6. Korea Selatan.. 10,1 miliar
7. India.. 10 miliar
8.Thailand.. 8,6 miliar
9.Indonesia.... 6,2 miliar
Sumber : Reuter

Tabel: Stimulus Fiskal
1. Penghematan Pembayaran Pajak
- Tarif PPh Badan+Orang Pribadi+PTK... Rp 43 trilyun (0,8% PDB)
2. Subsidi Pajak-BM/DTP Kepada dunia usaha/RTS
- PPN eksplorasi migas, minyak goreng.. Rp 3,5 triliun (0,07%PDB)
- Bea masuk bhn baku dan brng modal.... Rp 2,5 triliun (0,05%PDB)
- PPh karyawan...........................................Rp 6,5 triliun (0,12%PDB)
- PPh panas bumi ......................................Rp 0,8 triliun (0,02%PDB)
3. Subsidi+Belanja Negara Kepada Dunia Usaha/Lapangan Kerja
- Penurunan harga solar .............................Rp 2,8 triliun (0,05%PDB)
- Diskon beban puncak listrik industri .......Rp 1,4 triliun (0,03%PDB)
- Tambahan belanja infrastruktur................Rp10,2 triliun (0,2%PDB)
- Perluasan PNPM.....................................Rp 0,6 triliun (0,01%PDB)
Total............................................................ Rp71,3 triliun (1,4%PDB)
Sumber Depkeu

Dimuat di Republika edisi 10 Februari 2009

Gonta Ganti Dirut Pertamina

2009-02-16T21:09:00.000-08:00

Kembali direktur utama Pertamina mengalami pergantian. Setelah dua bulan terakhir disodok kiri-kanan, akhirnya Ari H. Sumarno harus terpental dari kursi empuk tersebut. Penggantinya orang dalam Pertamina, sekalipun baru bergabung selama tiga tahun, Karen Agustiawan.

Pergantian dirut Pertamina selalu menyedot perhatian. Maklum Pertamina ini merupakan badan usaha milik pemerintah yang strategis, bukan saja karena aset dan profitnya yang terbesar di antara badan usaha lain, tetapi juga komoditi yang dimainkan, minyak dan gas. Komoditas yang sangat seksi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan siapapun.

Tak pelak, kursi dirut di Pertamina pun menjadi kursi panas. Sejak reformasi bergulir, seseorang menjabat dirut hanya dua sampai tiga tahun, bahkan ada yang tak sampai dua tahun. Lazimnya, posisi seperti direksi dijabat selama lima tahun.

Kita coba simak siapa saja dan berapa lama seorang dirut Pertamina bertahan sejak reformasi. Pertama Martiono Harianto (1998-200), disusul Baihaki Hakim (2000-2003), Ariffi Nawawi (2003-2004), Widya Purnama (2004-2006), Ari H Sumarno (2006-2009), dan terakhir Karen Agustiswan mulai 2009 sampai entah kapan.

Pada jaman Orde Baru, Pertamina memang menjadi cash cow (sapi perah) para penguasa dan kroni-kroninya. Hampir tidak ada petinggi negara yang steril dari ceceran likuditas Pertamina. Kekayaan Pertamina benar-benar dieklsploitasi untuk kepentingan kroni, dan dalam kondisi seperti itu orang dalam Pertamina pun tak ketinggalan untuk ikut menjarahnya.

Ketika masuk jaman reformasi, pemerahan terhadap Pertamina , sudah berkurangapi bukan berarti berhenti. Korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang telah berjalan secara sistemik tidak bisa dihilangkan dalam sekejap. Bukan saja oleh internal Pertamina tetapi juga para penguasa yang juga sudah terbiasa melakukan itu.

Tak heran kalau kemudian posisi dirut menjadi kursi panas yang silih berganti. Setiap pergantian kekuasaan, maka saat itu juga dirut Pertamina diganti. Jika dirasa masih kurang menguntungkan, dalam satu periode kekuasaan pun terkadang juga perlu untuk segera diganti. Terbukti, dari empat Presiden yang berkuasa sejak reformasi, sudah enam kali dirut Pertamina diganti.

Apakah pergantian dirut Pertamina sarat dengan kepentingan politis? Dulu mungkin ya, tapi sekarang sulit untuk menjawabnya. Mungkin kepentingan politik praktis tidak, tapi kepentingan politis secara tidak langsung bisa jadi benar.

Kasus Ari Sumarno misalnya. Salah satu alasan kuat kenapa diganti adalah kegagalannya dalam mengatasi masalah distribusi BBM dan gas. Kegagalan ini menjadi catatan buruk bagi para penguasa, karena pemerintah yang kemudian dituduh tidak mampu menangani masalah distribusi. Ini tentu membuat citra buruk bagi pemerintah, yang sebentar lagi akan bertarung dalam pemilihan umum.

Kita semua ingin agar Pertamina menjadi world class company, perusahaan level dunia sebagaimana Exxon, BP atau bahkan Petronas. Dibutuhkan visi yang kuat untuk mewujudkan dan strategi jangka panjang yang tepat disiapkan untuk mencapainya. Ketika visi sudah ditetapkan pemerintah sebagai pemegang saham, maka dirut-lah yang merancang strategi untuk mencapai visi tersebut.

Persoalannya, ganti dirut umumnya ganti strategi. Maka dengan frekuensi pergantian dirut yang tinggi, otomatis strategi pun akan berubah-ubah sesuai dengan 'selera' pejabat baru. Bagaimana mungkin bisa mewujudkan visi jika strategi terus berubah. Baru tercapai sepertiga, dirut sudah diganti, mulai lagi dari nol. Baru separo, diganti lagi, mulai lagi dari awal.

Kita berharap dirut Pertamina yang baru ini tidak membuat kesalahan yang berarti. Kita berharap tidak ada kekuatan politik yang menanamkan dirut baru ini, sehingga nanti akan menagih janji. Kita berharap tak ada intervensi politik dalam menilai kinerja. Dengan begitu, dirut baru ini tidak terjegal di tengah jalan, sehingga bisa menjalan strategi jangka panjang yang disusun secara optimal.

Dimuat di tajuk Republika edisi 7 Februari 2009

Perkeras Hukuman Koruptor

2009-02-05T23:14:00.000-08:00

Jika jiwanya sudah dikotori dengan kerakusan, maka seseorang akan gelap mata.Itulah yang terjadi dua hari silam di sebuah hotel di Jakarta. Di tengah gencarnya pemberantasan korupsi, seorang pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi (Depnakertrans) ditangkap menerima uang suap.

Pejabat berinisial L itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KP), dan diduga dia telah menerima suap. Dalam tas koper yang dibawanya, ada 17 amplop berisi uang, dengan total Rp 100 juta. Di masing-masing amplop, tertera nama pemberi dan dari mana wilayahnya. Saat itu memang sedang ada rapat koordinasi laporan pejabat daerah tentang penggunaan dana dekonsentrasi 2008. Ada 12 pejabat pusat dan daerah yang kemudian juga ditangkap.

Kaget sekaligus prihatin mendengar berita tersebut. Entah mengapa mereka-mereka ini masih punya nyali besar untuk melakukan korupsi. Meski sudah begitu banyak koruptor yang tertangkap dan dibu, tetap tidak menggetarkan mereka untuk menilep uang rakyat. Apalagi sehari sebelumnya mantan anggota DPR-RI Sarjan Taher, divonis penjara 4,5 tahun. Pada hari yang sama dengan penangkapan, Bulyan Royan, juga sedang disidang karena kasus korupsi kapal patroli Departemen Perhubungan.

Korupsi sepertinya begitu sulit diberantas di negeri ini. Bahwa jumlahnya sudah berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya, mungkin benar. Tetapi benih-benih korupsi masih tetap terpelihara, sehingga ketika ada sedikit kesempatan, tak disia-siakan. Atau mungkin karena memang sudah menjadi habbit, menjadi kebiasaan, jadi yang menurut kaedah umum itu korupsi, bagi mereka itu hal yang lazim.

Bukti bahwa korupsi masih terus terjadi bisa dilihat dari indeks persepsi korupsi (IPK) yang dirilis Transparansi Internasional Indonesia beberapa waktu lalu. Dari penelitan yang mereka lakukan September-Desember 2008, Kepolisian menempati indeks tertinggi dengan 48 persen. Menyusul bea cukai (41 persen), imigrasi (34 persen), DLLAJR (33 persen) dan pemda (33 persen) .

Selain instansi, survei mereka juga dilakukan di pemerintahan daerah. Dari 50 kota yang disurvei Yogyakarta mendapatkan skor tertinggi yaitu 6,43. Artinya, bahwa pelaku bisnis di Yogyakarta menilai pemerintah daerah cukup bersih, dan cukup serius dalam usahanya memberantas korupsi. Di bawahnya adalah Palangkaraya (6,1), Banda Aceh (5,87), Jambi (5,57), dan Mataram (5,41). Kota dengan persepsi terkorup adalah Kupang (2,97), Tegal (3,32), dan Manokwari (3,39).

Hasil survei lembaga tersebut mempertegas bahwa korupsi tak lekang di negeri ini. Bahwa skala korupsi tidak lagi masif, itu betul. Tapi sesedikit apapun korupsi, tetap harus diberantas. Masalahnya, hukuman hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor kurang keras. Hukuman yang ringan tidak membuat koruptor jera, karena mereka cukup bertapa sebentar di penjara, keluar, nanti bisa kembali hidup enak.

Apalagi sanksi sosial dari masyarakat masih tipis. Masyarakat kita masih permisif terhadap para koruptor. Tak jarang setelah koruptor tersebut keluar dari penjara, beberapa waktu kemudian kembali bekerja di instansi yang sama. Ada pula koruptor yang begitu keluar kemudian direkrut menjadi pimpinan sebuah media massa.

Karena itu, koruptor harus diberi hukuman yang seberat-beratnya, sehingga membikin jeri pada mereka yang tergoda untuk melakukan korupsi. Masyarakat juga perlu disadarkan agar tidak menokohkan para koruptor yang telah menyedot duit rakyat itu. Beri hukuman yang tinggi dan beri sanksi sosial yang berat, baru korupsi akan berkurang dengan drastis.@

Dimuat di tajuk Republika edisi 31 Januari 2009

Menghidupkan BPPN

2009-02-05T23:11:00.000-08:00

Krisis ekonomi selalu datang tanpa permisi. Dadakan. Jika tidak diantisipasi, maka dampak dari krisis akan makin meluas, mengancam seluruh aspek dalam perekonomian nasional. Kondisi itu yang kita alami ketika krisis menerjang pada 1997-1998 silam.

Apakah krisis besar semacam itu bisa terulang? Mungkin saja. Karena krisis tidak selalu datang dari kesalahan kita, melainkan rembetan dari krisis yang terjadi di luar. Jika perekonomian kita tak tertata dengan baik, ketika krisis dari luar menerjang, maka perekonomian kita pun menjadi goyah. Saat ini pun kita sedang terseret krisis ekonomi global, hanya memang derajatnya tidak sedahsyat dulu.

Biasanya, ketika krisis menerjang, salah satu sektor yang sangat rentan adalah perbankan. Perbankan adalah urat nadi dari perekonomian, sehingga ketika perekonomian gonjang-ganjing, perbankan ikut goncang. Semakin tinggi tingkat krisis semakin rentan kondisi perbankan.

Berdasarkan asumsi itulah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), pemerintah mempertimbangkan perlunya membuka opsi pembentukan badan khusus yang menangani perbankan bermasalah. Lembaga ini akan seperti Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) saat krisis menerpa satu dasawarsa silam.

Dasar hukum pembentukan BPPN saat itu adalah Keputusan Presiden No 27/1998. Dalam pelaksanaannya, pembentukan badan penyelamat perbankan yang berdasarkan Keppres dinilai kurang kuat, dengan begitu perlu aturan yang lebih tinggi, yakni Undang-undang. Untuk itulah pemerintah mengusulkan opsi baru dalam RUU yang sedang dibahas.

Kita memangharus hati-hati dalam pembentukan badan semacam BPPN ini. Berdasarkan pengalaman, dari total aset yang ditangani sebesar Rp 668 triliun, hanya sekitar 30 persen atau Rp 189 triliun yang bisa dikembalikan. Boleh jadi tingkat pengembalian tersebut sedikit lebih baik dibanding negara lain, tetapi proses pelaksanaannya sangat tidak transparan. Ada triliunan rupiah yang tak jelas juntrungnya.

Selain itu, BPPN juga syarat dengan kepentingan politik. Karena mengelola aset dalam jumlah besar, maka BPPN ini dijadikan sapi perah bagi elit-elit politik dan pemerintahan. BPPN dimanfaatkan untuk mencari dana sebesar-besarnya. Dalam kondisi seperti itu menjadi maklum jika saat itu pergantian Kepala BPPN sering terjadi. Pergantian tidak berdasarkan kecakapan tetapi lebih kepada kepentingan.

Saat ini sebetulnya kita sudah memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga ini akan terjun jika ada bank mengalami kesulitan. Ini dilakukan ketika Bank Century mengalami kesulitan, LPS langsung mengambil alih. Pengambilalihan itu dilakukan untuk mengamankan dana nasabah dan menjaga kontinuitas pelayanan kepada nasabah.

Jika bank yang kolaps masih dalam jumlah yang terbatas dan ukuran bank masih kecil, tidak begitu masalah. Akan timbul masalah jika hal yang tidak diharapkan seperti dekade silam dimana ada belasan bank kolaps, termasuk bank-bank besar, maka LPS tidak memiliki cukup dana untuk mengatasinya. Di sinilah pemerintah mempertimbangkan memasukkan opsi BPPN tersebut.

Tidak begitu masalah, apakah perlu dibentuk lembaga baru atau memperbesar kapasitas dan modal LPS untuk mengantisipasi krisis. Tetapi yang jelas jangan sampai pengelolaan BPPN yang tidak transparan seperti masa lalu itu tak terjadi lagi. Ketidaktransparan itu pula dimanfaatkan oleh mereka yang punya relasi kuat dengan kekuasaan untuk mengeruk aset BPPN.

Dalam pembentukan lembaga atau pun penguatan LPS nanti, yang paling penting adalah pertanggungjawaban yang jelas dari pengelola. Pengelolaan harus memenuhi standar tinggi dalam transparansi dan akuntabilitas. Para pemegang kekuasaan dan elit politik juga dijaga agar tidak memanfaatkan keberadaan lembaga tersebut untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.@

Dimuat di tajuk Republika edisi 24 Januari 2009

Optimalkan Stimulus

2009-01-13T00:12:00.000-08:00

Situasi ekonomi global yang tidak menentu ini membuat sibuk semua negara. Hampir tak ada satu pun negara yang tak terseret krisis ini. Maka, hampir semua negara pula berlomba-lomba menyelamatkan perekonomian negara masing-masing. Bailout dan stimulus ekonomi menjadi wajib dilakukan.

Indonesia, yang ikut terkena imbas, melakukan langkah serupa. Bailout tidak dilakukan karena, selain tidak ada perusahaan yang benar-benar terpuruk, bailout juga rawan terhadap penyelewengan. Hanya stimulus-lah yang tidak ketinggalan. Data terakhir menunjukkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp 50 triliun untuk stimulus fiskal.

Hampir bersamaan dengan pengumuman itu, Bank Indonesia (BI) juga menurunkan bunga acuan dari 9,25 persen menjadi 8,75 persen. Ini merupakan stimulus moneter yang memang sudah lama ditunggu karena banyak negara sudah menurunkan bunga acuan untuk membangkitkan kembali perekonomian mereka yang terpuruk.

Dikeluarkannya stimulus fiskal dan moneter ini tentu merupakan kabar baik bagi para pebisnis. Selama ini, para pelaku usaha sudah menunggu stimulus apa yang akan diberikan oleh pemerintah dan berapa jumlah yang dialokasikan. Kini, tinggal bagaimana stimulus itu bisa berjalan dengan optimal agar dapat kembali menggairahkan perekonomian nasional.

Stimulus fiskal tersebut semestinya diberikan pada sektor-sektor yang rawan terhadap gejolak ekonomi global. Dalam hal ini, yang mesti diprioritaskan adalah usaha yang berorientasi ekspor yang sekaligus juga mempekerjakan pegawai dalam jumlah besar. Kita tahu, dengan ambruknya perekonomian Amerika dan Eropa, permintaan akan barang berkurang sehingga ekspor terganggu.

Sektor lain yang perlu mendapat perhatian adalah yang menyerap tenaga kerja besar. Jika berbicara masalah ini, yang paling dekat adalah infrastruktur. Sektor ini, sekali angkat, mampu menampung ribuan tenaga kerja. Begitu juga dengan sektor perekonomian rakyat karena perekonomian rakyat yang identik dengan sektor informal ini justru menampung tenaga kerja dalam jumlah besar.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi penting. Karena, dengan pertumbuhan yang bagus, pengangguran akan terkurangi. Fokusnya adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, yakni pertumbuhan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Bagaimana dengan peran stimulus moneter? Dengan diturunkannya bunga acuan, likuiditas juga akan longgar, perbankan tidak saling berebut dana dengan memberikan bunga tinggi, dan pada gilirannya bunga kredit pun akan turun. Saat ini, bunga kredit sudah teramat tinggi sehingga memberatkan peminjam. Bank pun menjadi terlampau hati-hati untuk menyalurkan dana, khawatir dana tak kembali.

Pemerintah perlu duduk bersama dengan pelaku usaha, membahas sektor apa yang menjadi prioritas untuk stimulus tersebut. Tetapi, sebelumnya, pemerintah harus memiliki garis yang tegas mengenai sektor yang perlu diberi stimulus. Dalam pembicaraan itu, hanya dibahas isu-isu strategis, bagaimana stimulus tersebut diberikan.

Kita ingin keterpurukan ekonomi global ini segera berlalu, setidaknya di negeri ini. Karena itu, stimulus ini harus segera dilaksanakan. Dan, yang penting, stimulasi yang memakan dana besar ini harus tepat sasaran sehingga tujuan untuk menggerakkan perekonomian demi mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan bisa tercapai.

Dimuat di tajuk Republika edisi 9 Januari 2009

Tahun Penuh Tantangan

2009-01-07T21:34:00.000-08:00

Tahun 2008 sudah kita tinggalkan. Kita menutup 2008 dengan kondisi yang cukup berat, terutama terkait dengan masalah ekonomi yang sedang dilanda kelesuan yang berakibat merosotnya kesejahteraan masyarakat.

Kini, kita sudah menapak ke tahun 2009, tahun yang berat dan penuh tantangan. Tahun yang menjadi pertaruhan bagi bangsa kita, apakah kita bisa melewati dengan baik atau tidak. Apakah kita bisa menjadi bangsa yang dewasa atau tidak. Apakah kita berbakat menjadi bangsa besar atau tidak.

Tantangan berat pertama adalah ekonomi. Kita tahu pada triwulan terakhir tahun lalu ekonomi Amerika limbung. Karena Amerika merupakan pusat pusaran ekonomi dunia, maka ketika negara besar tersebut roboh, keruntuhannya menyeret hampir seluruh negara di dunia. Sebagai negara yang merupakan bagian dari globalisasi ekonomi, ekonomi Indonesia ikut terhuyung.

Sampai saat ini sudah puluhan ribu tenaga kerja harus terkena pemutusan hubungan. Industri terutama yang berbasis ekspor seperti sepatu dan tekstil harus menelan kerugian. Perbankan menaikkan suku bunga sehingga memberatkan debitor. Permintaan akan barang menciut. Perusahaan-perusahaan menunda ekspansi. Bursa pun ikut-ikutan jatuh.

Banyak yang memperkirakan bahwa krisis global yang berimbas ke Indonesia ini akan memasuki puncaknya pada triwulan pertama tahun ini. Karena itulah, ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mengatasi masalah tersebut agar krisis ini bisa dilokalisasi dan diperkecil dampaknya. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.

Pemerintah sendiri akan kesulitan dalam mengatur keuangan. Ketika ekonomi terpangkas, otomatis kegiatan bisnis juga menyurut, konsekuensinya penerimaan pajak akan merosot. Diperkirakan penerimaan pajak tahun ini bisa terpangkas sampai Rp 70 triliun. Ini tentu memberatkan anggaran, sehingga terpaksa lagi utang luar negeri ditambah. Saat ini saja pembayaran utang luar negeri dalam rupiah menjadi besar karena rupiah yang melemah 25 persen terhadap dolar AS.

Tantangan kedua adalah di bidang politik. Tahun ini akan diselenggarakan pemilihan umum untuk legislatif dan beberapa bulan kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden. Ukuran kesuksesan dari terselenggaranya pemilu adalah jika pemilu berjalan dengan aman, jujur, adil, dan besarnya partisipasi masyarakat.

Di tengah muramnya ekonomi, di tengah puluhan ribu orang yang terkena PHK, di tengah kemiskinan yang masih membelit kita, di tengah jutaan pengangguran yang ada, bukan perkara mudah untuk menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Biasanya dalam kondisi seperti itu, masyarakat begitu gampang untuk disulut dengan kekerasan.

Selain itu, dengan berkaca pada pemilihan kepala daerah di mana partisipasi masyarakat dalam pemilihan terus merosot, bahkan ada yang hampir separuh tidak mencoblos, menjadi tantangan sendiri. Begitu pula tata cara pemilihan yang berubah, harus segera disosialisasikan kepada masyarakat. Kita tahu bahwa sebagian masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan, mereka butuh sosialisasi intensif.

Tapi betapapun sulitnya, tantangan itu harus kita hadapi sekaligus kita atasi dengan sebaik-baiknya. Bangsa ini berbakat menjadi bangsa besar. Maka, kita harus membangun kesadaran kolektif berupa kesamaan semangat untuk membangun negeri ini. Saling memahami posisi masing-masing dan bersama bergerak tanpa saling menyalahkan.

Dimuat di tajuk Republika edisi 2 Januari 2009

Profesionalisme Penegak Hukum

2009-01-05T01:35:00.000-08:00

Selama 2008, sebanyak 161 polisi dipecat dengan tidak hormat. Sementara ada 37 polisi lainnya yang melanggar etika diganjari dengan pemberhentian dengan hormat, dimutasi, dibina ulang, disuruh minta maaf, dan lain-lain. Ribuan polisi juga diberi sanksi karena melanggar disiplin.

Laporan akhir tahun Polri tersebut sedikti memberikan angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia. Meskipun sebenarnya masih lebih banyak lagi aparat yang melakukan pelanggaran dan layak pecat, tapi setidaknya langkah itu menyiratkan pembenahan internal aparat kepolisian.

Jika kita bicara soal penegakan hukum, maka tegak tidaknya hukum tergantung dari bagaimana kualitas penegak hukumnya sendiri. Ada tiga pilar hukum yang menjadi tonggak tegaknya hukum yakni kepolisian, kejaksanaan, dan kehakiman. Pada merekalah hukum ini bersandar.

Bagaimana kualitas atau profesinalisme ketiga penegak hukum tersebut? Inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita semua. Bukan rahasia lagi bahwa dalam perjalanan bangsa ini, profesionalisme para penagak hukum dipertanyakan. Mereka yang semestinya menjadi penegak hukum justru membengkokkan hukum itu sendiri.

Aparat kepolisian misalnya, berapa banyak mereka yang melakukan pelanggaran. Tak sedikit aparat polisi yang hidupnya berlimpah dengan harta, bahkan untuk mereka yang pangkatnya rendah sekalipun. Mereka melakukan korupsi, melakukan pemerasan, melakukan beking-bekingan, dll.

Berapa banyak jaksa yang bermain mata dengan orang-orang jahat. Kasus jaksa Urip Tri Gunawan membuktikan bahwa begitu banyak jaksa yang selama ini bukan menegakkan keadilan tetapi justru mempermainkan keadilan. Banyak kita jumpai jaksa di daerah yang hidupnya pun bergelimang dengan uang.

Tak beda pula dengan hakim. Sogok menyogok, suap menyuap merupakan menu sehari-hari sebagian besar hakim. Hakim menjadi pusat dari mafia peradilan yang mencoreng bangsa ini. Siapa yang mampu membayar tinggi, vonis pun akan dibuat ringan, bahkan kalau perlu bisa dibikin bebas.

Memang sejak dua-tiga tahun terakhir ini, berbagai permainan para penegak hukum ini dibongkar. Apalagi setelah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga baru ini mendobrak kebuntuan hukum yang selama ini terjadi. KPK ini pula yang kemudian menginspirasi tiga pilar hukum yang sebelumnya tak mampu berperan.

Kepolisian mencoba untuk terus berbenah. Selain melakukan pemecatan dan pemberian sanksi kepada oknum polisi, mereka juga mulai membabat habis aksi preman. Mereka juga membongkar jaringan narkoba dan perjudian yang sebelumnya justru dibekengi oleh orang-orang kepolisian.

Kejaksaan juga sudah mulai membersihkan diri. Beberapa jaksa yang bermasalah dipecat. Terakhir yang fenomenal adalah dipecatnya hakim Urip karena terbukti menerima suap. Sayangnya beberapa koleganya yang terkait masalah ini seperti Kemas Yahya Rahman dan M Salim hanya dihukum ringan berupa teguran tertulis.

Hakim yang selama ini menjadi pusat mafia peradilan tak bisa lagi untuk tidak melakukan reformasi. Apalagi setelah ada Komisi Yudisial yang memiliki peran besar untuk menilai kinerja seorang hakim. Beberapa hakim sudh dipecat karena mereka melakukan pemerasan dan menerima suap.

Kita berharap angin segar reformasi tiga pilar penegak hukum ini tidak terhenti. Profesionalisme penegak hukum harus terus ditingkatkan, termasuk dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada mereka yang melanggar hukum.

Dimuat di tajuk Republika edisi 31 Desember 2008

Umumkan Wakil Rakyat Pembolos

2008-12-29T05:28:00.000-08:00

Sudah bukan rahasia lagi jika kursi-kursi kosong terlihat di beberapa sidang di DPR. Tak sedikit sidang yang kemudian ditunda-tunda. Banyak hal penting yang mandek di tengah jalan ketika harus memperoleh persetujuan DPR. Kenapa? Karena banyak anggota DPR yang tidak pernah hadir dalam rapat-rapat penting, termasuk rapat paripurna untuk pengesahan rancangan undang-undang.

Kita menyesalkan perilaku anggota DPR yang suka membolos tersebut. Mereka dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakil di parlemen. Mereka dipilih untuk bekerja sebagai legislator. Mereka dipilih untuk turut membangun bangsa ini lewat pembuatan undang-undang dan juga sebagai kontrol terhadap pemerintah sebagai eksekutif.

Kenyataannya, banyak di antara wakil rakyat tersebut yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka sering kali tidak hadir dalam berbagai sidang penting. Bahkan, kehadiran mereka di gedung DPR pun barangkali dalam satu tahun bisa dihitung dengan jari. Bukti betapa tipisnya perhatian wakil rakyat terhadap rakyat yang diwakilinya.

Untuk itu, sangatlah bijak jika para pembolos di DPR tersebut diumumkan secara terbuka. Saat ini sudah ada wacana agar wakil rakyat yang tidak pernah hadir tersebut diumumkan pada akhir 2008 ini. Dengan begitu, rakyat tahu bagaimana kepedulian mereka yang selama ini mewakili suara dan keinginan mereka.

Berbagai partai yang ada di DPR setuju dengan pengumuman tersebut seperti PKB, PAN, PKS, dan Golkar. Tapi, ada juga partai yang keberatan, dan yang paling mencolok adalah PDIP, alasannya anggota DPR bukan pegawai DPR, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk terus datang secara rutin ke kantornya di Senayan.

Selama ini imbauan dan kritikan terhadap anggota DPR yang suka membolos tidak berpengaruh. Sesekali memang ada yang kesentil terus mereka aktif lagi ke gedung DPR. Tapi, itu pun hanya beberapa kali, sekarang sudah kembali ke kebiasaan lama: membolos. Jadi, imbauan secara persuasif tidak lagi mempan diberlakukan, mereka sudah imun.

Itulah yang kemudian mendasari agar nama mereka diumumkan. Ini lebih adil. Mereka yang rajin boleh sedikit berbangga pada keaktifannya mewakili suara rakyat. Sebaliknya, bagi yang sering membolos akan terkena sanksi moral dari masyarakat, sehingga mereka dituntut untuk introspeksi.

Secara timing, pengumuman tersebut juga penting karena kalau tidak diingatkan menjelang Pemilu 2009, mereka akan makin rajin membolos karena lebih menyukai pergi ke daerah untuk berkampanye. Jika itu terjadi secara serentak, maka sidang-sidang DPR dipastikan akan kosong. Padahal, masih banyak tugas yang harus diselesaikan.

Di sisi lain, rakyat bisa melihat bagaimana kinerja wakil rakyat yang telah dia pilih. Tentu sebagian besar masyarakat akan kecewa terhadap para wakilnya yang tidak menjalankan amanahnya. Dari situ nanti akan ada konsekuensinya, yakni ketika pemilihan umum anggota DPR digelar. Masyarakat akan lebih hati-hati memilih wakilnya.

Para anggota DPR pembolos tersebut selama ini sudah digaji besar oleh negara dari uang rakyat. Sudah semestinya mereka bekerja keras untuk rakyat. Bukan malah menikmati uang rakyat untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Maka, tidak ada kata lain yang bisa disampaikan bahwa segera umumkan anggota DPR yang suka membolos. Dan jangan pilih wakil rakyat yang hanya makan gaji buta.

Dimuat di tajuk Republika edisi 26 Desember 2008

Kaya - Miskin dalam Sekejap

2008-12-23T20:33:00.000-08:00

Bisakah Anda bayangkan, seseroang yang memiliki kekayaan Rp 54 triliun dalam satu tahun kemudian anjlok menjadi Rp 8,5 triliun? Berarti kekayaan orang tersebut tergerus lebih dari 80 persen, sekali lagi, hanya dalam rentang waktu 364 hari alias menyusut Rp 125 miliar per hari.

Begitulah kisah Aburizal Bakrie, sosok pengusaha yang kini menjadi anggota kabinet. Menurut Forbes, majalah yang kerap mengulas tentang kekayaan manusia di bumi ini, kekayaan yang dimiliki Bakrie seolah menguap begitu saja. Uang triliunan rupiah itu tiba-tiba hilang tanpa jejak. Siapa yang diuntungkan dengan kerugian besar itu, juga tidak ada. Hukum alam sementara tidak berlaku disini.

Bakrie tidak sendirian. Menurut daftar kekayaan orang-orang Indonesia yang dirilis Forbes edisi akhir tahun ini, aset 40 orang terkaya Indonesia turun dari total 40 miliar dolar pada 2007 menjadi 21 miliar dolar pada 2008 ini. Jadi, semua kekayaan orang-orang terkaya itu turun. Bakrie yang mengalami kemerosotan terbesar, sehingga posisinya pun terlempar dari nomor satu ke nomor sembilan.

Pada 2006 silam, posisi orang terkaya Indonesia diduduki oleh Sukanto Tanoto, dan Bakrie berada di posisi keenam. Urutan 10 besar orang terkaya (agar mudah mengkalkulasinya, tiap satu dolar dipatok Rp 10.000) adalah Sukanto (Rp 28 triliun), Putera Sampoerna (21 triliun), Eks Tjipta, (Rp 20 triliun), Rahman Halim (18 triliun), Budi Hartono (Rp 14 triliun), dan Bakrie (Rp 12 triliun), Eddy Katuari (10 triliun), Trihatma Haliman (9 triliun), Arifin Panigoro (Rp 8,2 triliun), Liem Sioe Liong (Rp 8 triliun).

Setahun berikutnya, pada 2007, Bakrie tiba-tiba mencuat menjadi urutan teratas. Dia pantas menduduki posisi tertinggi tersebut karena kekayaannya mencapai Rp 54 triliun. Sukanto takluk dan menduduki posisi kedua dengan Rp 47 triliun. Berikutnya Budi Hartono (Rp 31 triliun), Michael Hartono (Rp 30 triliun), Eka Tjipta (Rp 28 trilin), dan Putera Sampurna (Rp 22 triliun), Martua Sitorus (Rp 21 triliun), Rachman Halim (Rp 16 triliun), Peter Sondakh (Rp 14,5 triliun), dan Eddy Katuari (Rp 13,9 triliun).

Hampir semua konglomerat itu kekayaannya melonjak. Bakrie memang paling fenomenal kenaikannya, hampir lima kali lipat! Sukanto melejit hampir dua kali lipat, Budi Hartono lebih dari dua kali lipat, Eka Tjipta hampir satu setengah kali lipat, hanya Putera Sampoerna yang naiknya tipis. Martua Sitorus dan Peter Sondahk mulai masuk di 10 besar orang terkaya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan drastis tersebut karena tertiup oleh melonjaknya pasar modal. Pada 2007 silam, indeks bursa melonjak 52 persen persen. Kenaikan tersebut merupakan kelanjutan dari kenaikan indeks pada 2006 yang mencapai 55 persen, sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) dinobatkan menjadi bursa berkineja terbaik no 3 di antara seluruh bursa dunia.

Pantas kalau para konglomerat tersebut kenaikannya juga naik berkali-kali lipat pada 2007 silam. Hampir semua orang kaya tersebut memiliki saham yang diperdagangkan di bursa efek, dan itu memang yang memudahkan lembaga semacam Forbes membuat daftar orang terkaya. Dengan begitu, jika bursa melejit, mereka akan bergelimang dengan uang. Istilah kata, kekayaan meningkat dalam sekejap.

Sebaliknya, jika bursa anjlok maka yang terjadi adalah terpangkasnya kekayaan mereka. Mereka bisa menjadi kaya raya dalam sekejap, tetapi juga bisa menjadi 'miskin' dalam sekejap. Itulah yang terjadi pada orang-orang kaya itu pada 2008 ini. Kita tahu bahwa sampai pertengahan Desember ini, indeks bursa sudah terpangkas 54 persen, sehingga mau tak mau kekayaan mereka juga rata-rata terpangkas sebesar penurunan itu pula.

Dengan ambrolnya bursa, maka konfigurasi urutan kekayaan pada 2008 juga menjadi berubah. Urutan pertama kembali digenggam oleh Sukanto Tanoto (Rp 20 triliun), Budi Hartono (Rp 17,2 triliun), Michael Hartono (Rp 16,8 triliun), Putera Sampoerna (Rp 15 triliun), Martua Sitorus (Rp 13 triliun), Peter Sondahk (Rp 10,5 triliun), Eka Tjipta (Rp 9,5 triliun), Bakrie (Rp 8,5 triliun), dan Murdaya Poo (Rp 8,25 triliun).

Kemerosotan kekayaan orang super kaya tersebut nyata-nyata terjadi seiring dengan anjloknya bursa. . Secara rata-rata dari 10 besar orang terkaya, kekayaan mereka pada 2007 dibanding 2008 terpangkas sekitar 30-60 persen. Sukanto misalnya turun 57 persen, Peter Sondahk turun 30 persen, atau Putera Sampoerna yang merosot 32 persen. Sedangkan Eka Tjipta anjlok cukup besar dengan penurunan kekayaan sebesar 66 persen.

Tentu yang fenomenal adalah Bakrie. Penuruan kekayaan Bakrie pada 2008 ini jauh melebihi melonjaknya kekayaan dia pada 2007 silam. Seperti terlihat dari data di atas, pada 2006 kekayaan Bakrie berada di posisi Rp 12 triliun, setahun kemudian, pada 2007 kekayaannya meroket menjadi Rp 54 triliun, dan antiklimaksnya, pada 2008 ini kekayaan Bakrie terjerembab di posisi Rp 8,5 triliun.

Menggelembungnya kekayaan Bakrie pada 2007 silam tak lepas dari canggihnya rekayasa keuangan (financial engineering) yang bisa menyulap Bumi Modern --perusahaan perhotelan dengan satu aset utamanya hotel Bumi Tashkent di Uzbekistan-- menjadi perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia. Bumi Modern itu beralih nama menjadi Bumi Resource setelah melewati aksi korporasi dan rekayasa keuangan yang canggih dan rumit.

Bumi Resource ini kini memiliki PT Arutmin yang memiliki konsesi batubara di Kalimantan Selatan dan PT Kaltim Prima Coal. Lewat dua perusahaan pertambangan raksasa tersebut, Bumi Resource mampu mengeksploitasi 62 juta metrik ton batubara per tahun. Tahun lalu pendapatan perusahaan raksasa tersebut sudah mencapai 2,2 miliar dolar.

Tak pelak, harga saham Bumi terus melejit, bahkan pada Juni lalu mencapai Rp 8.850 per lembar. Itulah yang menjadikan Bakrie sebagai orang terkaya di Republik ini tahun silam, karena kepemilikan saham yang besar di Bumi Resource. Bahkan majalah Globes pada Mei silam memperkirakan kekayaan Bakrie mecapai Rp 92 triliun. Tentu masih ada saham di perusahaan Bakrie yang lain, tapi sumbangan dari Bumi Resource ini yang terbesar.

Begitu krisis, hal sebaliknya yang terjadi. Saham Bumi terpangkas hampir 90 persen, karena sempat anjlok pada posisi Rp 800-an per lembar. Begitu saham bumi terjun, saham Bakrie lainnya ikut meluncur, baik yang bergerak di properti, perkebunan, maupun telekomunikasi. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan pada tahun ini, kekayaan Bakrie terpangkas 80 persen, sehingga terlempar dari posisi sebagai orang terkaya di Indonesia.

Eka Tjipta dalam skala yang lebih kecil juga jatuh bangun seperti itu. Saham-saham yang dimiliki di perusahaan terbuka seperti Indah Kiat Pulp and Paper, Tjiwi Kimia, dan beberapa perusahaan lagi. Ketika harga melambung seperti tahun 2007, otomatis kekayaannya juga melambung. Sebaliknya ketika harga sahamnya mengempis, kekayaannya juga secara otomatis ikut tergembosi.

Hal yang sama juga pada Sukanto Tanoto. Konglomerat yang sedang terlibat masalah pajak dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu terkena dampak krisis global, permintaan pasar menyurut, pendapatan perusahaan turun, harga saham menjadi terpangkas. Apalagi persentase terpangkasnya harga saham acap kali jauh melebihi persentase penurunan pendapatan atau laba yang sebenarnya. Terlalu banyak ruang psikologis yang bermain dalam menentukan harga saham di bursa.

Naik turunnya kekayaan para orang-orang superkaya tersebut sangat wajar dan akan terus terjadi. Para konglomerat itu bisa menjadi sangat superkaya hanya dalam waktu yang singkat, tetapi juga bisa mendadak 'miskin' dalam waktu yang tidak kalah singkatnya.

Maka, ketika sedang berada di puncak, semestinya mereka bisa lebih peka terhadap masalah sosial. Bakrie misalnya, ketika sedang kaya-kayanya, seharusnya segera menyelesaikan masalah Lapindo. Seandainya dulu kewajiban ke masyarakat terselesaikan, ketika sedang 'miskin' seperti sekarang ini, masalah itu tak lagi membebani. Bahkan mungkin bisa melewati masa sulit ini dengan lebih baik. Kata orang, doa orang teraniaya itu mustajab. Bisa membuat orang menjadi kaya atau miskin dalam sekejab.

Menyikapi RUU BHP

2008-12-23T20:21:00.000-08:00

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) mendapat reaksi beragam. Mahasiswa menolak keras pengesahan tersebut. Beberapa praktisi dan pengamat pendidikan menyatakan keberatan. Sebagian lainnya mengkritisi dengan jeli.

Pada dasarnya, baik reaksi keras mahasiswa, keberatan dari berbagai kalangan, maupun kritik-kritik yang masuk pada ujung-ujungnya adalah apakah perguruan tinggi bisa menampung orang miskin untuk kuliah. Selama ini, ada kecenderungan kuliah menjadi sangat mahal, termasuk di perguruan tinggi negeri, sehingga dapat menyingkirkan kemungkinan anak orang miskin, meski pandai, tidak bisa kuliah.

Kalau kita coba cermati, RUU BHP ini memberikan peluang lebih besar kepada perguruan tinggi untuk berkembang, tetapi juga tidak terlalu mengeksploitasi mahasiswa lewat berbagai pungutan. Sebuah hal yang dalam beberapa tahun terakhir ini justru banyak diterapkan perguruan tinggi negeri sehingga memberatkan mahasiswa.

Secara substansial, ada beberapa hal positif dari RUU ini. Misalnya, untuk perguruan tinggi negeri, biaya investasi, uang pangkal, uang gedung, dan uang bangku masuk kuliah dihapuskan. Yang terjadi selama ini, beberapa perguruan tinggi menerapkan uang masuk yang bisa mencapai puluhan juta, bahkan ada yang lebih dari seratus juta rupiah untuk fakultas tertentu.

Kemudian, jalur khusus masuk perguruan tinggi juga dihapuskan. Selama ini, hampir seluruh perguruan tinggi negeri menerapkan jalur khusus untuk memompa pendapatan mereka. Adanya jalur khusus ini berarti mendegradasi kualitas dari mahasiswa itu sendiri. Karena, mereka yang sebetulnya tidak masuk kualifikasi bisa diterima lantaran lewat jalur khusus dengan uang muka sangat besar.

Terkait dengan orang miskin, setiap perguruan tinggi wajib mencari dan menjaring 20 persen mahasiswa dari orang miskin. Pemerintah dan BHP juga berkewajiban menyediakan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit pendidikan mahasiswa, dan pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. Jadi, kelak anak kuli, anak tukang becak, anak pedagang asongan, dan lain-lain tetap berpeluang untuk bisa kuliah. Suatu hal yang dalam satu dekade terakhir ini cukup langka terjadi.

Selain itu, dalam pembayaran uang kuliah, negara hanya mewajibkan mahasiswa menanggung sepertiga dari seluruh biaya operasional. Biaya operasional itu meliputi listrik, air, alat tulis, alat kantor, dan kebutuhan lain yang tidak begitu besar biayanya. Sedangkan, biaya yang besar, seperti pembangunan gedung dan gaji dosen, ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Semangat yang terkandung dalam isi setiap pasal ini sebetulnya cukup melegakan. Bahwa, ada kritikan dan kekhawatiran itu muncul karena pengalaman selama ini, entah itu undang-undang atau berbagai bentuk peraturan lain. Isinya bagus, tapi lemah diimplementasi. Kekhawatiran itu kemudian menjadi kecurigaan, jangan-jangan justru dunia pendidikan ini mau lebih dikomersialkan.

Apa yang harus kita lakukan dengan disahkannya RUU tersebut adalah mengawal agar jika sudah diundang-undangkan, apa yang terkandung dalam setiap pasal itu bukan hanya sebagai angin surga. Harus kita kawal agar semuanya bisa terlaksana dengan baik di lapangan. Jangan sampai undang-undang itu dipermainkan sehingga yang rugi adalah mahasiswa dan rakyat.

Kita kawal agar anak miskin yang cerdas tetap bisa kuliah, agar mahasiswa yang pas-pasan bisa memperoleh kredit mahasiswa, agar perguruan tinggi asing tidak menguasai pasar lokal, agar perguruan tinggi tidak semena-mena menetapkan uang kuliah, agar tidak ada lagi uang gedung ataupun uang pangkal. Jika dalam pelaksanaan banyak penyimpangan, sanksi tegas harus diterapkan.

Dimuat di tajuk Republika edisi 19 Desember 2008

Bunga Acuan Turun

2008-12-09T20:43:00.000-08:00

Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Bank Indonesia (BI) menurunkan bunga acuan, BI Rate, dari 9,5 persen menjadi 9,25 persen. Meskipun penurunannya sangat tipis, tetap memberikan angin segar buat perbankan dan dunia usaha.

Di antara sekian banyak negara yang terkena krisis, BI barangkali yang paling terakhir merespons dengan penurunan bunga. Amerika Serikat, misalnya, yang menjadi biang dari krisis global sudah menurunkan bunga sejak awal, hingga kini terus mendekati satu persen. Begitu juga negara-negara Eropa yang terus berlomba menurunkan bunga.

Memang, tidak mudah untuk menurunkan suku bunga bagi BI. Setidaknya, ada dua alasan. Pertama, laju inflasi yang masih relatif tinggi. Kedua, rupiah yang cenderung terus merosot dari sebelumnya, Rp 9.400 per dolar kini berada di sekitar Rp 12 ribu per dolar.

Tapi, kini kondisinya sudah mendukung BI agar melakukan penurunan bunga. Inflasi, misalnya, pada November silam hanya 0,12 persen sehingga inflasi tahunan 11,68 persen. Angka itu masih dalam koridor yang aman. Biasanya, pada Desember, inflasi naik. Tetapi, tahun ini tampaknya tidak begitu tinggi karena masyarakat sudah mulai berhemat, terutama untuk barang nonprimer.

Lain lagi kasus rupiah. Meskipun saat ini posisinya masih lemah, tampaknya bunga tinggi yang ditetapkan BI tak mampu mendorong penguatan. Masalahnya, pelemahan rupiah saat ini bukan karena perpindahan dana ke negara lain yang lebih menguntungkan, melainkan karena penarikan dolar oleh perusahaan di Amerika untuk menyelamatkan perusahaan induknya.

Harapannya, penurunan ini menjadi stimulus bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya tahun depan. Apalagi, diperkirakan puncak krisis ini akan terjadi justru pada semester pertama 2009 nanti. Dengan begitu, perlu sebuah langkah untuk mengantisipasi agar pada saat puncak krisis nanti tidak terlampau membahayakan perekonomian nasional.

Mengapa menjadi stimulus? Karena, dengan penurunan BI Rate ini, perbankan juga akan menurunkan suku bunganya. Kita tahu dalam beberapa bulan terakhir ini kondisi keuangan sangat ketat sehingga perbankan saling berebut dana. Akibatnya, terjadilah perlombaan kenaikan bunga. Jika sudah begitu, ujung-ujungnya yang terkena adalah debitor karena bunga kredit juga melonjak.

Kabar baik lagi, nyaris bersamaan dengan penurunan BI Rate ini, pemerintah menggelontorkan dana anggaran negara sebesar Rp 33 triliun. Otomatis, dana anggaran 2008 ini melonggarkan likuiditas di perbankan. Dengan begitu, perang bunga tak akan ada lagi. Perbankan juga harus memangkas kembali suku bunga kreditnya yang saat ini sudah memberatkan debitor.

Penurunan bunga juga akan mendorong sektor riil untuk menggeliat. Karena, dengan kondisi likuiditas yang kendor, perbankan lebih leluasa dalam penyaluran kreditnya. Pelaku usaha pun bisa sedikit lega karena selama ini mereka terjepit oleh lesunya pasar lantaran krisis global dan suku bunga yang tinggi. Kini, setelah bunga turun, tantangannya tinggal menaklukkan kelesuan global.

Perekonomian nasional memang sedang menghadapi tantangan berat. Saat ini saja, ratusan pekerja sudah harus kena PHK. Tidak ada cara lain untuk bisa tetap bertahan, kecuali memberikan rangsangan pada dunia usaha untuk tetap bertahan. Kalau bisa, juga mengembangkan usahanya. Penurunan BI Rate menjadi salah satu titik rangsangnya.

Dimuat di tajuk Republika edisi 5 Desember 2008

Ketoprak yang Bikin Kecanduan

2008-12-08T03:38:00.000-08:00

Bermain ketoprak harus terus ditularkan, agar kesenian daerah ini terus berkembang.
Alkisah pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh seorang raja bernama Sri Jayanegara. Kala itu aroma kudeta sudah tercium di seputaran kerajaan.

Dan, benar, Ra Kuti, seorang panglima perang, bersiap melakukan perebutan tahta. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kondisi Majapahit sangat memprihatinkan. Kehidupan rakyat makin sengsara, kejahatan makin merajalela, dan raja sendiri tidak tegas.

Di mata Ra Kuti, Jayanegara sudah tidak layak menjadi raja. Apalagi dalam setiap kebijakannya dibisiki oleh Mahapatih Halayuda yang licik dan rakus. Halayuda ini pula yang menurut Ra Kuti yang biang keladi kerusakan Majapahit.

Singkat cerita Ra Kuti menyerbu Istana. Ra Kuti menang, Halayuda terbunuh. Tapi, di Istana Ra Kuti tidak menemukan Jayanegara. Rupanya Gajahmada yang saat itu masih kepala pasukan kepatihan telah mengungsikan ke desa Bedander. Di desa itu, Gajahmada sempat mendapat wejangan tentang kehidupan dari Ki Buyut, seorang bijaksana.

Ketika keadaan sudah agak tenang, Gajahmada datang ke istana, dan di sana dia bertemu dengan Ra Kuti yang sudah menyiapkan diri menjadi raja. Gajahmada pun langsung berhadapan dengan Ra Kuti, dan seketika itu juga membunuhnya. Akhirnya Raja Jayanegara kembali ke istana dan melanjutkan pemerintahannya.

Itulah sepenggal kisah ketoprak berjudul Satya Dharma Gajahmada yang akan dimainkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (25/5) malam. Barangkali bukan hal yang luar biasa ketoprak dengan lakon itu, yang menjadikan luar biasa adalah pemeran utamanya. Mereka adalah tokoh dari kalangan politik, perbankan, bisnis, birokrat, dan wartawan senior.

Siapa saja mereka? Kita lihat, Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, berperan sebagai sang bijaksana Ki Buyut. Kemudian Raja Jayanegara dimainkan oleh Dirjen Migas, Luluk Sumiarso, Ra Kuti diperankan Dirut RRI, Parni Hadi, Direktur LSP Krisna Wijaya sebagai Mahapatih Halayuda, Dirut Republika, Erick Tohir, sebagai Senopati Jalasmara, serta Indreswari oleh Presdir GE Technology Indonesia, Hermien R Sarengat.

Dari wartawan di antaranya Pemred Media Indonesia, Jajat Sudrajat sebagai Gajahmada, Pemred Kontan, Ardian Gesuri (Ra Panca), Redaktur Eksekutif Tempo, Wahyu Muryadi (Ra Semi), Wapemred Infobank, Eko B Supriyanto (Pawagal), wartawan senior RCTI, Ida Parwati, dan Prasetyo (Bhiksuni dan Ra Pangsa), fotografer Kompas, Arbain (Jaran Legong), dan redaktur senior Republika Anif Punto Utomo (Ra Wedeng).

Ini memang ketoprak yang lain dari yang lain. Dengan label `Ketoprak Guyonan Campur Tokoh', maka pemain utamanya adalah tokoh masyarakat dan eksekutif papan atas. Dalam pementasan sebelumnya yang tampil adalah tokoh dari kalangan perbankan, perminyakan, birokrat, dan lainnya.

''Ketoprak episode Satya Dharma Gajahmada ini merupakan seri ke-9 dari 89 episode yang telah kami siapkan,'' kata Luluk Sumiarso, pemeran Jayanegara. Luluk bukan saja pemain, tetapi dia jugalah pencetus ide sekaligus pelaksana dari 'Ketoprak Guyonan Campur Tokoh' ini lewat lembaganya, Sanggar Puspo Budoyo.

Hampir seluruh tokoh yang manggung ini tidak memiliki pengalaman bermain ketoprak. Tapi, mereka begitu antusias dan serius dalam menyimak adegan demi adegan. Setiap latihan, kertas fotokopi yang berupa skrip naskah terus dipegang, dibaca, dihapalkan.

Sekali-kali kertas itu `dicampakkan', mereka coba mengandalkan improvisasi dan spontanitas, dan kadang justru di situlah adegan demi adegan menjadi lebih hidup. ''Semua boleh improvisasi, kita tidak membatasi,'' kata Aries Mukadi, sang sutradara. Hanya saja pesan Aries, jangan lari dari pakem ketoprakan.

''Saya jadi apa ini? Jadi orang bijaksana ya, wah hebat dong,'' kata Jimly saat disodori peran yang akan dimainkan. Jimly meski latihan cuma datang latihan satu kali, tapi berjanji akan latihan sendiri menghafalkan skrip. ''Ini tantangan baru buat saya.''

Rupanya bermain ketoprak memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Tak heran kalau kemudian beberapa tokoh merasa kecanduan. Mantan Direktur BNI, Remy Syahdeini, misalnya, sudah beberapa kali ikut. ''Saya sebetulnya pengen sekali ikut lagi di episode ini, sayang saya pas umrah,'' katanya.

Begitu pula Parni Hadi. Episode ini adalah kelima kali dia ikut. ''Saya menikmati setiap adegan di ketoprak ini,'' katanya. Karena itu ketika diminta main, dengan senang hati dia bergabung. ''Ketoprak juga budaya kita, lewat bermain seperti ini, kita semakin mencintai budaya sendiri,'' kata mantan pemimpin LKBN Antara ini.

Barangkali kecanduan bermain lagi sebagaimana Remy, Parni, dan lain-lainnya patut ditularkan. Semakin banyak yang kecanduan, ketoprak akan pentas terus. Dengan begitu budaya tradisional ini tidak akan mati.

Dimuat di Republika edisi 24 Mei 2007

Nguri-uri Sekaligus Mengangkat Kelas Ketoprak

2008-12-08T03:35:00.000-08:00

Ketoprak. Perjalanan kesenian tradisional ini sangat dinamis. Ketika dunia hiburan belum segempita sekarang, ketoprak menjadi hiburan utama masyarakat. Kini ketoprak telah terpinggirkan. Pernah `berjaya' kembali saat ada Ketoprak Humor, sayang, tiga tahun kemudian redup, tak ada kegiatan.

Kondisi tersebut membuat Luluk Sumiarso, penggiat kesenian tradisional sekaligus pendiri Sanggar Budaya Puspo Budoyo, gundah. ''Kalau dibiarkan begini, ketoprak lama-lama akan mati,'' pikir Luluk yang saat ini menjabat sebagai dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kebetulan, saat itu dua tahun lalu, sutradara Ketoprak Humor, Aries Mukadi, menemuinya. Dia menyampaikan kegelisahan sekitar 100-an seniman ketoprak (pemain, penabuh gamelan, penari, perias, dan lainnya), yang sudah beberapa lama tak pentas. Tidak ada pentas, berarti tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan berarti dapur tak mengepul.

Seketika itu muncul ide mementaskan ketoprak dalam formasi lain. Luluk kemudian menghubungi teman-teman sekampungnya, Gnaro Ngalam (bahasa prokem Malang yang jika dibalik menjadi orang malang), untuk mementaskan Ketoprak Banyolan. Dan, ternyata sukses.

Dari situ idenya kemudian berkembang, yakni mengundang tokoh untuk main. Maka pada 20 Mei 2004 dilakukanlah kolaborasi ketoprak antara para tokoh dengan pemain asli lewat nama `Ketoprak Guyonan Campur Tokoh'. Tokoh yang ikut di gelaran pertama antara lain Agum Gumelar dan Parni Hadi.

Tak disangka bahwa pertunjukan itu sukses. Penonton penuh sesak. ''Ya kolega-kolega para tokoh itu kan banyak, jadi ketika beliau main, mereka pada nonton,'' kata Luluk. Pada episode berikutnya tampil di antaranya Basofi Sudirman, Marzuki Usman, dan Widigdo Sukarman.

Luluk bersama Aries sudah menyiapkan 89 episode, ceritanya dimulai dari zaman Mataram Kuno sampai Indonesia Merdeka. Kelak, semua itu akan terangkum dalam serangkaian cerita Babad Nusantara.

Ketoprak tokoh ini secara tidak langsung telah mengangkat citra kesenian tradisional ini. Setidaknya penonton ketoprak bukan melulu kalangan bawah, tetapi juga kelas menengah atas. ''Kita di sini nguri-uri (melestarikan) budaya sekaligus mengangkat kelas ketoprak,'' kata Luluk.

Dimuat di Republika edisi 24 Mei 2007

SBI for All

2008-12-01T02:15:00.000-08:00

Jantung Sri, sebut saja begitu, makin hari makin keras berdegup manakala hasil seleksi masuk sekolah segera diumumkan. Maklum dia mendaftar sekolah yang diidam-idamkan oleh siswa dan orang tua di kota kecil itu, sebuah sekolah berstandar internasional (SBI).

Sebetulnya bukan hanya Sri yang degup jantungnya makin keras, melainkan juga orangtuanya yang pendapatannya pas-pasan dan kadang tidak menentu. Tentu setiap orangtua ingin anaknya sekolah di sekolah terbaik. Tapi tetap saja ada tapinya, biaya yang dikeluarkan juga mahal. Karena itulah degup jantung orangtua Sri lebih keras, karena bukan saja masalah diterima atau tidak, tapi juga ada uang atau tidak.

SBI di manapun menjadi favorit buat siswa maupun orangtua. Seolah-olah jika sudah masuk di SBI mendapat jaminan masa depan akan gemilang. Mungkin iya, tapi tidak selalu begitu, tidak semudah itu, tetap ada proses panjang yang mengantarkan seseorang menjadi sukses di masa mendatang. Hanya paling tidak kunci pint masuk awal sudah dipegang.

Pada prinsipnya, sekolah yang memiliki sertifikasi SBI adalah sekolah yang telah memenuhi International Standard Organization (ISO) 9001:2000, sebuah standar internasional untuk manajemen kualitas. Di situ berarti pula proses belajar mengajarnya harus aktif, kreatif, menyenangkan, mengembangkan daya kreasi, inovasi, dan memberikan inspirasi pada murid-muridnya.

Dikatakan internasional juga karena lulusan sekolah itu kualitasnya bisa disamakan dengan dunia internasional. Karena itulah lantas SBI menjadi pilihan favorit bagi orangtua dan siswa. Mereka berlomba-lomba agar bisa menjadi murid sekolah bermutu tersebut. Persaingan untuk masuk menjadi tinggi. Dan jika sudah begini, yang rawan adalah masalah sumbangan.

Sekolah internasional tentu membutuhkan biaya tinggi, banyak pelajaran yang membutuhkan alat praktek misalnya untuk memenuhi standar kualitas. Dengan dalih itulah kemudian sekolah meminta ’pengertian’ kepada orangtua siswa agar memberikan sumbangan ke sekolah dengan angka yang cukup besar. Sayangnya tidak semua orangtua memiliki kemampuan dana yang cukup.

Kasus seperti Sri di atas, semestinya tidak perlu terjadi. Deg-degan boleh tapi tidak perlu cemas soal pembayaran sekolah. Sekolah berstandar internasional bukan berarti sekolah elit, hanya untuk orang-orang yang mampu. Apalagi sekolah negeri yang sebagian sudah dibiayai pemerintah. Kalau memang biaya operasional tinggi, harus dilakukan subsidi silang.

Universitas seperti Universitas Indonesia (UI) di Jakarta menerapkan subsidi silang untuk mahasiswanya. Uang pendidikan per semesternya ditetapkan menjadi tiga kategori, yakni dibebaskan dari pembayaran, pembayaran murah, dan bayar penuh. Jadi kisarannya antara tidak membayar sampai sekitar Rp 6 juta per semester. Begitu juga uang pangkal untuk masuk, semua dengan subsidi silang.

Di UGM subsidi silang lebih diterapkan untuk uang pangkal. Bagi mereka yang masuk di jalur khusus, setelah lulus tes dikenai uang masuk antara Rp 10 juta sampai Rp 100 juta, tergantung dari hasil tes dan fakultas yang dipilih. Fakultas kedokteran biasanya paling mahal, bahkan di UI bisa sampai Rp 400 juta.

Tapi pada intinya adalah subsidi silang. Mereka yang memiliki kemampuan lebih diwajibkan untuk membayar mahal, sedangkan yang pas-pasan juga diwajibkan membayar meski murah, sedang yang kalangan bawah, bisa dibebeaskan sama sekali dari kewajiban membayar sekolah.

Begitu juga semestinya dengan sekolah internasional di manapun. Mekanisme subsidi silang perlu diterapkan secara konsisten dan transparan. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki anak pintar tapi juga mampu. Orang-orang seperti ini perlu ditarik uang masuk yang tinggi, beri pengertian pada mereka bahwa selisih uang masuk dengan biaya operasional itu diperuntukkan bagi anak-anak miskin yang cerdas.

Dari berbagai pengalaman, memang tidak mudah memperoleh ISO yang menjadi prasyarat sekolah menjadi SBI. Karena itu sekolah yang sudah berstandar internasional adalah sekolah pilihan, maka murid-muridnya pun adalah para murid pilihan. Tapi pilihan di sini bukan pilihan bagi yang mampu membayar apa tidak, tapi lebih pada pilihan kepintaran dan kecerdasan.
SBI semestinya tidak pandang kaya atau miskin. SBI for all.

Lontar Juli 2008

Kesenjangan Ekonomi, Kesenjangan Pendidikan

2008-12-01T02:13:00.000-08:00

Tahukan Anda bahwa di Indonesia ini ada 23 ribu orang yang memiliki kekayaan di atas Rp 10 miliar? Itupun rumah, mobil, perhiasan, tidak dihitung. Seandainya dihitung mungkin lebih dari Rp 20 miliar.

Tahu jugakah Anda ada 400 ribu unit apartemen di Australia adalah milik orang Indonesia? Belum lagi di Singapura yang 100 ribu dan di Malaysia yang tak kurang dari 25 ribu.

Betapa kaya rayanya orang-orang Indonesia. Mereka tentu saja kebanyakan tinggal di Jakarta. Maka tak heran kalau Jakarta pun sekarang menjadi kota termahal ke-2 di ASEAN setelah Singapura. Jakarta sudah mengalahkan Kuala Lumpur dan Bangkok.

Jumlah orang kaya dari tahun ke tahun makin bertambah. Ternyata jumlah orang miskin pun begitu. Pada Maret 2007 jumlah orang miskin sekitar 37,17 juta, pada Juli ini diperkirakan mencapai 40 jutaan gara-gara kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Orang-orang miskin itu, hidup dengan Rp 180 ribu per bulan.

Data lain lagi yang diberikan Food and Agriculture Organization (FAO), saat ini ada sekitar 13 juta anak Indonesia yang menderita kelaparan dan malnutrisi. Secara persentase, jumlah bayi penderita kurang gizi mencapai 28 persen dari seluruh bayi. Jadi jika ada empat bayi, maka salah satunya kekurangan gizi.

***

Di daerah Jabotabek, ada sebuah sekolah yang kondisinya sudah miring, beberapa genteng sudah bolong. Dan benar, ketika anak-anak sedang belajar, tiba-tiba terdengar krakk....bruk.. Untung anak-anak dan guru itu segera keluar, karena beberapa saat kemudian atap bangunan roboh.

Di Jabotabek pula ada sekolah yang bangunannya kokoh dari beton, bertingkat, memakai AC. Buku-buku yang digunakan sebagian diimpor dari Singapura. Dan tentu, jalan di depan sekolah itu macet tiap pagi dan siang, karena ratusan mobil berderet menjemput anak-anak sekolah.

Di sebuah sekolah di Jogjakarta, ketika nilai ujian nasional dikeluarkan, 100 persen muridnya tidak ada yang lulus. Tak jauh dari sekolah itu, ada juga sekolah setingkat yang 100 persen lulus.

Dalam berbagai berita, kita juga sering membaca bahwa prestasi anak-anak Indonesia sangat membanggakan ketika bertarung di berbagai olimpiade kelas dunia. Semua kategori seperti fisika, biologi, matematika, dll, kita selalu menyabet emas. Tak jarang pula kita menjadi juara umum.

Di sisi lain, peringkat pendidikan Indonesia terus melorot, entah karena mutu pendidikan yang turun atau negara lain yang terus meningkat kualitasnya. Tapi yang jelas pada akhir 2007, peringkat Indonesia menurut United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), turun dari 58 menjadi 62 di antara 130 negara. Education Development Index Indonesia pada posisi 0,935, Malaysia 0,945 dan Brunei 0,965.

***

Apa yang kita bicarakan di atas tak lain adalah masalah kesenjangan. Dari sisi ekonomi masyarakat, terdapat kesenjangan yang mencolok antara yang kaya dengan yang miskin. Orang kaya jumlahnya makin banyak dan kekayaannya makin banyak pula. Tak mau kalah, jumlah orang miskin pun makin membengkak.

Dari sisi pendidikan pun terdapat kesenjangan, baik antarsekolah, maupun antara prestasi individual dan kondisi pendidikan secara umum. Lihat saja sekolah yang ambruk dengan sekolah yang megah. Tentu di sekolah yang reot itu tidak tersedia perangkat pendidikan yang memadai. Jangankan komputer, buku saja terbatas.

Sebaliknya di sekolah yang megah itu perangkat dan peraga lengkap, semua tersedia. Gurunya pun kemungkinan berkualitas tinggi karena mereka dibayar mahal. Maklum saja, di sekolah megah itu masuknya pun bisa sampai Rp 50 juta, belum bulannya yang satu sampai dua juta.

Kesenjangan pendidikan menjadi makin terlihat manakala kita memelototi hasil ujian nasional (UN). Bagaimana sebuah sekolah di perkotaan, terutama di kota besar yang secara rata-rata jauh lebih baik hasilnya dibanding dengan sekolah di luar jawa, apalagi yang di kota-kota kecil maupun pedalaman.

Dalam kondisi seperti itu, seperti dikatakan pengamamat pendidikan Anita Lie, siswa sepertinya terkotak-kotak sesuai dengan latar belakang sosial-ekonomi, yang dalam hal tertentu juga agama dan etnis. Kondisi ini makin diperparah dengan otonomi daerah yang pada gilirannya memunculkan variasi dan disparitas layanan pendidikan.

Di Temanggung, kesenjangan pendidikan seperti itu mesti juga kita temui, hanya mungkin kadarnya yang lebih rendah. Dan tentu ini akan menjadi pekerjaan rumah buat pemimpin baru di Temanggung, bagaimana agar pendidikan maju tanpa menciptakan kesejangan baru, bahkan sudah seharusnya kesenjangan itu makin dipersempit.

Lontar Agustus 2008

Experiential Learning

2008-12-01T02:10:00.000-08:00

Orang bijak berkata: pengalaman adalah guru yang paling yang paling baik. Tampaknya petuah itu tidak bisa dibantah. Manusia yang teruji adalah mereka yang telah mengalami dan melewati beragam pengalaman.

Petuah itu pula yang mengilhami beberapa pakar untuk mengaplikasikan sesuai dengan kompetensinya. Maka di bidang pemasaran muncullah apa yang dinamakan experiential marketing, yaitu suatu konsep pemasaran yang pada intinya memberi pengalaman unik kepada pelanggan agar dia terus meningat terhadap produk yang ditawarkan.

Contoh experiential marketing ini kalau kita ke mal Ambarukmo di Yogyakarta kemudian singgah ke toko roti BreadTalk. Di situ mereka bukan sekedar jualan, tapi juga memperlihatkan bagaimana cara membuatnya. Dapur mereka transparan sehingga setiap orang bisa melihat teknik pembuatannya. Kita sebagai pembeli menjadi seperti diberi pengalaman dalam membuat roti.

Dan rupanya bukan cuma orang-orang pemasaran yang mengambil filosofi pengalaman sebagai guru terbaik, dunia pendidikan pun mulai meliriknya. Dalam dekade belakangan ini mulai muncul istilah yang dinamakan experiential learning (belajar dengan mengalami). Pelatihan-pelatihan juga banyak menggunakan konsep pengalaman ini.

Sebetulnya experiential learning ini sudah dilakukan sejak dulu di sekolah, yakni pelajaran praktek. Dalam setiap perlajaran fisika, kimia, atau biologi misalnya, selalu diberikan pelajaran praktek. Di Fisika diajari membuat radio, di pelajaran kimia dipraktekkan membuat zat-zat kimia, dan di biologi terkadang dengan membelah hewan.

Barangkali kalau dikategorikan, pelajaran praktek ini merupakan experiential learning kategori terbawah. Kalau kategori menengah adalah mengadakan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan atau sejenisnya. Sedangkan kategori teratas adalah kerja magang yang sekarang mulai banyak dilakukan di berbagai tempat.

Untuk kategori menengah ini sebetulnya sangat diperlukan tapi masih jarang dilakukan. Beberapa sekolah swasta yang cukup baik di Jakarta mulai banyak memberikan experiential learning di kelas ini. Terkadang murid SD diajak ke pemerahan susu, di situ mereka langsung mempraktekkan bagaimana memerah susu langsung dari sapi. Bagaimana mengemas dalam jirigen-jirigen besar, sampai pada mengirim ke konsumen.

Ada juga untuk pelajaran seni dan sastra murid-murid tersebut diajak ke lokasi pembuatan keramik. Dalam kapasitas seadanya, anak-anak itupun diajari cara membuat keramik. Masing-masing membikin keramik dan hasil karya mereka dibawa pulang. Hasil karya itu biasanya disimpan dan menjadi kenang-kenangan entah sampai kapan.

Biasanya experiential learning ini memberikan unsur ’fun’ atau menyenangkan pada anak didik. Karena pada dasarnya belajar itu memang harus menyenangkan, bukan malah membuat seram. Sampai saat ini sebagian besar murid masih merasa bahwa sekolah itu tidak mengenakkan, membuat susah, bahkan itu tadi, menyeramkan.

Ada pengalaman anak SD yang sebelumnya dia sekolah di Inggris (karena ayahnya ditugaskan di sana). Begitu kembali ke Indonesia, dan sekolah di Jakarta, anak itu stres, dia merasa bahwa mata pelajaran yang diberikan sangat susah, terlalu banyak pekerjaan rumah, terlalu banyak mata pelajaran. Semua pelajaran dilakukan di kelas.

Sekolah itu sama sekali tidak menyenangkan bagi dia. Butuh waktu cukup lama bagi anak itu untuk menyesuaikan diri. Sebaliknya ketika dulu pindah dari Indonesia ke Inggris, begitu mudah dia menyesuaikan dengan sekolah di sana. Sebagaimana anak-anak, unsur fun, sangat dibutuhkan dalam belajar, dan itu yang jarang ditemui di sini.

Lewat experiential learing, selain mereka belajar dari pengalaman langsung --dan itu biasanya melekat sampai akhir hayat-- metode belajar seperti ini juga memberikan nuansa lain dalam metode belajar-mengajar, yakni memunculkan kegembiraan sehingga pembalajaran bisa dinamis dan terbuka, sekaligus merangsang untuk selalu berpikir dan kreatif.

Banyak manfaat yang diperoleh dari experiential learning ini, baik bagi pengajar maupun (terutama) bagi anak didik. Maka mulailah mengajar dengan metode ini. Bagi yang sudah memulai, perbanyaklah memberikan experiential learning dalam memberikan pelajaran.

Lontar September 2008

Entrepreneurship di Sekolah

2008-12-01T02:06:00.000-08:00

Ada sebuah cerita tentang perbandingan profesi di Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, jika bertemu teman lama salah satu pertanyaan yang muncul adalah, ''Kerja dimana?'' Lain dengan di Singapura. Untuk situasi yang sama pertanyaan yang diajukan adalah, "Perusahaannya apa?''

Apa artinya? Di Indonesia, orientasi masyarakat masih pada tataran bekerja pada perusahaan, kalau bisa perusahaan besar. Sementara di Singapura, orientasinya sudah mulai bergeser pada entrepreneursip atau kewirausahaan. Mereka bangga jika sudah memiliki perusahaan, meskipun perusahaan itu dalam skala kecil maupun medium.

Indonesia, sebagai negara besar dengan penduduk 230 juta, sudah saatnya mengubah orientasi tentang pekerjaan. Jika orientasinya hanya mencari pekerjaan jelas lapangan kerja yang tersedia tidaklah cukup. Akhirnya, pengangguran pun tak terelakkan. Jadi, pekerjaan harus diciptakan.

Menjadi tenaga kerja di luar negeri juga bukan penyelesaian yang ideal. Apalagi jika yang dikirim tenaga unskill, sehingga tak jarang terdengar berita mengenai penganiayaan, penghinaan, pemerkosaan, dll. Belum lagi harus berpisah dengan keluarga. TKI ini hanya bagus untuk penyelesaian jangka pendek.

Untuk menciptakan lapangan kerja, inilah yang dibutuhkan: entrepreneurship. Semangat untuk memiliki usaha sendiri harus diciptakan sejak dini. Bahwa tidak semua orang nanti bisa menjadi entrepreneur yang sukses, itu betul. Tapi setidaknya semakin banyak orang menjadi wirausahawan, semakin banyak peluang kerja yang tercipta.

Kewirausahaan menjadi lebih merasuk pada diri seseorang jika sudah tertanam sejak dini. Kalau kita lihat turunan Tionghoa yang sukses, itu karena sejak kecil lingkungannya sudah mengajarkan untuk berdagang, berwirausaha. Meskipun hanya sekadar membantu orangtuanya, tapi atmosfer ke-entrepreneur-an sudah mulai terasakan.

Ciputra misalnya, lahir di keluarga miskin. Orangtuanya membuka toko kelontong kecil. Tapi karena ayahnya kemudian ditangkap Jepang dan kemudian meninggal, ibunya pilih berjualan kue untuk menghidupi keluarganya. Kebiasaan berdagang tersebut merasuk kedalam setiap tindak-tanduk Ciputra, sehingga sekarang menjadi pengusaha sukses.

Lingkungan keluarga memang penting, tapi tidak semua orang keluarga pedagang. Karena itu harus ada pendidikan mengenai kewirasuahaan. Dan sekolah menjadi tempat penting untuk memberikan bekal kewirausahaan pada murid-muridnya. Beri mereka lingkungan berwirausahaan untuk menumbuhkan keberanian berusaha kelak jika sudah besar.

Sebuah sekolah swasta di Jakarta, salah satu mata pelajaran adalah entrepreneurship. Apa yang dilakukan? Teoritis tentu diberikan. Tapi yang tak kalah penting adalah praktek untuk menjadi pengusaha. Mereka diminta untuk memproduksi sesuatu yang bisa dijual pada teman-teman sendiri, atau tidak memproduksi sendiri tapi berdagang.

Ada pula yang lebih serius lagi. Beberapa anak terhimpun dalam sebuah kelompok, kemudian mereka mengajukan proposal ke salah satu orangtua. Proposal tersebut mengenai pengembangan agroindustri dalam skala kecil, yang nanti bisa dipanen enam bulan ke depan. Pinjaman itu mereka kembalikan setelah panen.

Sebetulnya koperasi di sekolah jika dioptimalkan bisa memberikan aura entrepreneurhip kepada murid. Kalau selama ini koperasi sebagian besar hanya dijalankan oleh guru, sudah saatnya melibatkan murid secara lebih mendalam. Koperasi ini bisa menjadi latihan bagi calon-calon wirausahawan. Bisa koperasi di SD, SMP, maupun SMA.

Mengutip pendapat Ciputra, seorang sosiolog David McClelland berpendapat suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur sedikitnya 2,0 persen dari jumlah penduduk. Singapura aat ini sudah 7,2 persen padahal pada 2001 baru 2,1 persen. Sedangkan Indonesia hanya 0,18 persen dari penduduk atau 400.000-an orang.

Saatnya Indonesia bangkit menjadi negara yang kuat secara ekonomi. Untuk itu dibutuhkan jutaan entrepreneur yang siap menantang jaman. Di sinilah sekolah bisa ikut berperan dengan memberikan lingkungan kewirausahaan di kalangan murid-muridnya. Mulailah menancapkan entrepreneurship sejak dini, sekecil apapun usahanya.

Lontar Nopember 2008

Profesi Pilihan

2008-12-01T02:03:00.000-08:00

Marjono, sebut saja begitu. Hari itu, ketika mengambil uang di bank, dia kaget, ada transfer masuk sebesar Rp 5,8 juta. Kaget seneng tentu saja. Di tengah keterkejutannya itu dia bertanya-tanya, uang itu dari mana? Apa dapat hadiah dari menabung di bank tersebut? Atau ada salah transfer dari orang lain?

Rupanya Marjono tidak sendirian. Usut punya usut, ternyata uang itu adalah rapelan dari tunjangan profesi sebagai guru. Marjono merupakan salah satu dari sekian guru yang telah lolos uji profesi sehingga berhak memperoleh tunjangan profesi. Besaran tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok.

Tunjangan profesi diberikan pemerintah untuk lebih menghargai guru, karena selama ini kesejahteraan guru relatif rendah sementara tuntutan dari masyarakat begitu tinggi. Tentu tidak serta merta memperolehnya. Guru tersebut harus lolos sertifikasi yang persyaratan cukup berat, termasuk uji kompetensi.

Dengan adanya tunjuangan profesi, mau tidak mau guru dituntut untuk lebih bekerja keras dan profesional dalam mengajarkan mata pelajaran pada anak. Tidak bisa lagi setengah-setengah. Itu sebuah konsekuensi dari kenaikan pendapatan yahng diperoleh seorang guru.

Apalagi di antara sekian banyak pegawai negeri, guru menjadi prioritas dalam tambahan penghasilan. Gaji seorang guru hampir pasti lebih tinggi disbanding PNS lain yang setara. Jika saja dia punya gaji pokok Rp 1,9 juta misalnya, berarti tiap bulan menerima gaji plus berbagai tunjangan sekitar Rp 4,2 juta. Gaji yang menggiurkan untuk ukuran Temanggung.

Belum lagi kalau pemerintah daerah atau provinsi memberikan tunjangan khusus bagi guru. Seperti di DKI Jakarta misalnya, setiap guru negeri memperoleh tunjangan dari provinsi sebear Rp 2,5 juta per bulan. Jadi seorang guru di Jakarta yang sudah lolos sertifikasi bisa mengantongi Rp 6,7 juta per bulan.

Sebuah ironi terjadi dalam sebuah diskusi antarguru di internet. Di situ ada seorang guru yang mencoba menawar, ‘’bisa nggak dapat tunjangan profesi tapi tidak harus mengajar 24 jam per minggu, bagaimana mengakalinya?’’ Karena seperti kita tahu, mereka yang memperoleh tunjangan profesi harus mengajar minimal 24 jam.

Mengajar 24 jam berat, mungkin betul. Tapi jika ingin memperoleh pendapatan besar, konsekeunsinya harus bekerja keras, bukan malah mengakalinya. Jika itu yang terjadi, cukup memalukan. Orang seperti itu rasanya tidak pantas jadi guru yang semestinya bisa digugu dan ditiru. Guru seperti itu, istilah sekarang ,’’ke laut aja..’’

Kini yang perlu dipikirkan adalah pendapatan guru swasta dan guru tidak tetap. Sampai sekarang di Temanggung, mereka-mereka ini masih ada yang berpendapatan dua ratus atau tiga ratus ribu per bulan.. Ini harus diperjuangkan. Pemda perlu mengalokasikan dana khusus sebelum dari pusat memberikan kesejahteraan standar buat mereka.

Guru negeri sudah punya dunia sendiri dalam karir dan pendapatan. Tinggal masing-masing guru mau maju atau tidak. Kalaupun tersandung-sandung dalam memperoleh sertifikasi, itu bisa saja terjadi. Tapi toh apapun tetap ada harapan untuk bisa memperolehnya, harapan itu pula yang akan memberi semangat.

Dulu perguruan tinggi guru seperti IKIP (sekarang sudah berganti jadi universitas) menjadi perguruan tinggi pilihan terakhir. Apa artinya? Sebagian besar guru yang berasal dari perguruan tinggi tersebut, sebetulnya menjadikan profesi guru sebagai pilihan terakhir.

Tapi kini lain. Paradigma bahwa guru sebagai pilihan terakhir dalam berprofesi akan mulai memudar. Kelak guru akan menjadi profesi yang dicari, sehingga proses seleksi menjadi guru pun akan lebih berat dibanding sebelumnya. Jika guru-guru yang ada sekarang ini tidak meningkatkan kualitasnya, maka dalam satu-dua dekade ke depan, akan terpinggirkan oleh mereka yang mencintai profesi dan progresif.

Kini, bagi guru negeri, bukan saatnya lagi untuk mengeluh. Tapi justru menjadi saat untuk membuktikan diri bahwa dirinya mampu menjadi guru yang baik yang bukan hanya mampu mengajar dengan baik tapi juga menjadi panutan bagi murid-muridnya. Tentu juga menjadi panutan bagi guru-guru swasta dan tidak tetap yang belum beruntung.

Lontar Desember 2008

Atasi Kelangkaan Pupuk

2008-12-01T01:14:00.000-08:00

Petani sedang resah. Bukan karena ekonomi dunia sedang gelisah, tetapi lebih karena ketiadaan pupuk bersubsidi di pasar. Bahkan, di Koperasi Unit Desa (KUD) yang selama ini jadi andalan untuk penyaluran pupuk sudah tidak ada stok.

Kelangkaan pupuk yang hampir merata ini sudah dirasakan petani sejak September silam. Bahkan, di beberapa daerah sudah dirasakan mulai Maret. Akibatnya banyak petani yang kelimpungan karena mereka sulit mencari pupuk. Kalaupun ada harganya sangat tinggi. Pupuk Pusri yang semula Rp 65 ribu per sak, misalnya, kini di pasar menjadi Rp 110 ribu.

Karena butuh pupuk, petani pun tetap membeli, hanya jumlahnya terbatas, sehingga akhirnya pemupukan menjadi tidak maksimal. Tanaman tidak memperoleh jatah pupuk sebagaimana mestinya. Konsekuensinya, produktivitas tanaman akan turun. Petani pun memperoleh pendapatan yang sangat minimal.

Harga pupuk untuk petani memang disubsidi pemerintah. Pada 2008 ini alokasi subsidi pupuk dianggarkan Rp 15,18 triliun, tapi sampai November ini baru 75 persen atau sekitar Rp 11,53 triliun yang dicairkan. Dengan posisi tersebut semestinya masih banyak dana yang dialokasikan untuk pupuk bersubsidi.

Masalahnya kenapa pupuk menjadi langka? Padahal, produksi dari pabrik secara hitung-hitungan sudah mencukupi. Pasti ada penyelewengan. Menurut Wakapolri, Makbul Padmanegara, ada tujuh modus penyelewengan yang membuat pupuk langka, yakni penimbunan stok, penggantian kemasan pupuk bersubsidi, penyebaran isu kelangkaan pupuk, perdagangan antarpulau, penyelundupan, pemalsuan kuota, dan pergeseran stok dari daerah yang harganya murah ke daerah yang harganya lebih tinggi.

Penyelewengan seperti itu tentu tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap para penyeleweng, apalagi ini terkait dengan ketahanan pangan. Kita tahu pada 2008 ini produksi beras sekitar 36,75 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional 32,62 juta ton, sehingga ada surplus 4,13 juta ton. Sebuah pencapaian yang layak diapresiasi.

Tapi, jika masalah kelangkaan pupuk ini tidak segera diselesaikan, target pencapaian berikutnya bisa meleset. Sangat disayangkan kalau menurunnya kuantitas hasil pertanian hanya disebabkan oleh ulah sebagian kecil orang-orang rakus yang mempermainkan harga pupuk. Tentu untuk segera menumpas para pemain yang menggunakan tujuh modus tersebut tidak bisa dalam waktu yang singkat. Para pelaku itu pasti memiliki jaringan yang kuat, bahkan mereka juga memiliki backing kuat di aparat. Sehingga, perlu diambli langkah yang cepat untuk segera mengatasi kelangkaan ini.

Salah satu langkah yang harus segara dilakukan adalah melakukan operasi pasar pupuk bersubsidi, terutama di sentra pertanian di Jawa. Operasi pasar ini dilakukan dengan langsung menjual ke petani. Jalur distribusi yang selama ini dituding terlalu rumit, sehingga rawan diselewengkan, dipotong.

Rumitnya masalah distribusi pupuk ini pula yang membuat pemerintah berpikiran untuk mengubah pola subsidi. Jika sekarang ini subsidi diberikan ke pabrik pupuk, maka yang sedang dipertimbangkan adalah memberikan subsidi langsung ke petani sebagaimana bantuan tunai langsung (BLT) ataupun bantuan operasional sekolah (BOS).

Tapi, apa pun metode subsidi yang dipilih, yang penting kelangkaan pupuk bisa diatasi tanpa ada penyelewengan. Apalagi subsidi ini untuk petani dan sampai sekarang pertanian masih menjadi mata pencarian sebagian besar rakyat Indonesia. Petani adalah pahlawan ketahanan pangan. Jangan sampai para pahlawan ini diabaikan.

Dimuat di tajuk Republika edisi 28 Nopember 2008

Mari Menyalahkan Amerika

2008-11-23T22:37:00.000-08:00

Krisis global sudah membikin derita ratusan juta manusia di bumi ini. Siapa yang pantas disalahkan? Ada yang mengatakan kita tidak perlu saling menyalahkan. Mari kita hadapi bersama kesulitan ini. Tapi, itu tidak adil karena ada pihak yang secara jujur harus dikatakan sebagai penyebab menderitanya masyarakat seluruh dunia, yakni Amerika!

Kita tahu bahwa krisis ini berawal dari pemberian kredit perumahan di Amerika kepada konsumen yang kurang layak diberi pinjaman. Karena itu disebut subprime mortgage untuk mereka yang layak disebut prime mortgage. Tak kurang dari 1,2 triliun dolar AS digelontorklan untuk kredit tak layak ini, kemudian ketika suku bunga naik, pengembalian seret, hasilnya 600 miliar dolar macet.

Efek dari macetnya kredit tersebut berimbas ke institusi keuangan lain karena kredit tersebut disekuritisasi melalui penciptaan derivatif yang disebut CDO (collateralized debt obligation), semacam surat utang. Penjualan itu dilakukan secara berantai sehingga ketika ujungnya sakit, maka semua rentetannya akan merasakan dampaknya.

Apa yang terjadi berikutnya adalah kebangkrutan beberapa bank investasi dan lembaga keuangan lainnya. Di Amerika, Lehman Brother mendadak bangkrut. AIG, asuransi terbesar di belahan bumi ini, harus diselamatkan pemerintah. Freddie Mac dan Fannie Mae, kreditor terbesar juga diselamatkan pemerintah. Tak kurang Pemerintah Amerika mengucurkan 700 miliar dolar untuk menyelamatkan perekonomian mereka.

Krisis di Amerika itu dengan cepat merambat ke berbagai belahan dunia. Eropa terkena dampak terparah dari krisis ini. Beberapa bank nyaris kolaps sehingga harus diselamatkan. Di Inggris pemerintah menganggarkan rescue plan664 miliar dolar termasuk mengeluarkan 55 miliar dolar AS untuk menyelamatkan tiga bank. Jerman mengucurkan 664 miliar dolar AS, 68 miliar dolar di antaranya untuk bailout pinjaman real estate. Belanda terpaksa menyelamatkan Fortis.

Kenyataannya tak hanya sektor keuangan yang tumbang karena pada fase berikutnya sektor riil pun terkena imbasnya. General Motor di Amerika terancam bangkrut jika pemerintah tidak memberi suntikan dana. Opel di Jerman juga perlu mendapat jaminan dari pemerintah untuk mampu membayar utang-utangnya. Masih banyak yang lain sehingga bailout yang dilakukan separuhnya digeser ke sektor riil, bukan cuma sektor finansial.

Asia mau tak mau juga terkena dampaknya. Jepang dan Korea yang banyak terkait dengan Amerika dan Eropa dalam urusan ekspor, terseret cukup dalam di pusaran krisis global ini. Hong Kong dan Singapura juga terpuruk sehingga pertumbuhan ekonomi mereka akan terpangkas. Cina meski terkena juga, tapi relatif masih perkasa. Indonesia sendiri meski ekonomi tetap tumbuh cukup dipusingkan dengan krisis ini.

Ketika perusahaan bertumbangan, otomatis PHK-pun terjadi di mana-mana. Bangkrutnya beberapa perusahaan di Amerika, baik institusi keuangan maupun industri lain termasuk otomotif, memaksa 1,2 juta orang di-PHK. Di Jerman ratusan ribu orang dipecat, Siemens saja sejauh ini telah memecat 17 ribu karyawan. Di Singapura pun sudah mulai terjadi gelombang pemecatan.

Tak terkecuali Indonesia. Perusahaan baja sudah siap merumahkan ribuan karyawan. Perusahaan sepatu dan tekstil yang banyak mengandalkan pasar Amerika dan Eropa sudah mulai memangkas karyawan dan jumlah pemangkasan akan bertambah lagi karena permintaan merosot. Belum lagi hasil pertanian seperti kelapa sawit dan juga kerajinan rakyat. Puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu pegawai terancam PHK.

Krisis global ini semakin tampak nantinya pada pertumbuhan ekonomi. Amerika dan Eropa yang paling terpukul dengan krisis ini dan akan mengalami pertumbuhan rendah, bahkan sebagian negatif pada 2009. Eropa rata-rata akan tumbuh negatif 0,5 persen, Amerika lebih parah sekitar 0,9 persen. Jepang juga negatif 0,1 persen.

Memang beberapa negara Asia meski terimbas masih mampu mencatat pertumbuhan lumayan. Cina meski turun masih di kisaran sembilan persen. Indonesia dengan segala keterbatasannya masih tumbuh enam persen, pertumbuhan tertinggi di wilayah Asia Tenggara. India juga masih tumbuh relatif baik. Sementara Singapura dan Malaysia yang banyak mengandalkan ekspor dan memiliki keterkaitan jasa keuangan yang tinggi ke Amerika akan mengalami pertumbuhan rendah.

Karena itu pula Cina, India, Indonesia, dan kemudian ditambah Brasil menjadi diperhitungkan dalam kancah perekonomian dunia. Skala ekonomi di empat negara tersebut cukup besar dan masih tumbuh dengan baik. Dengan begitu negara yang masuk emerging market ini akan menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi dunia setelah Amerika, Eropa, dan Jepang terperosok ke dalam depresi ekonomi. Pergeseran peta kekuatan tersebut muncul dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Washington.

Di sisi lain, negara kecil seperti Islandia, Pakistan, dan beberapa negara di Afrika misalnya, makin megap-megap dengan krisis ini. Tak pelak mereka pun harus menadahkan tangan ke IMF untuk mengucurkan dana penyelamatan. Tentu IMF dengan senang hati karena dalam dua tahun terakhir ini banyak negara peminjam yang mengembalikan sebelum jatuh tempo, termasuk Indonesia.

Krisis ini memang memberikan pelajaran sangat berharga bagi dunia, tentu khususnya bagi Amerika. Negara adikuasa yang selama ini menjadi polisi dunia seenaknya sendiri dalam mengatur dunia, termasuk dalam mengatur perekonomian dunia. Mereka merusak tatanan ekonomi negara berkembang lewat tangan-tangan mereka, baik di Bank Dunia maupun di Dana Moneter Internasional (IMF).

Amerika merupakan embahnya yang menurut istilah John Perkin - adalah para bandit ekonomi (economic hitman). Mereka memorakporandakan ekonomi negara berkembang dengan memberikan pinjaman agar negara tersebut memiliki ketergantungan terhadap lembaga internasional yang sudah dikuasai Amerika. Nantinya Amerika yang akan menuntut berbagai perlakuan khusus sebagai bayaran atas pinjaman tersebut.

Amerika juga yang menjadi pengkhianat Bretton Wood di mana saat itu salah satu kesepakatannya adalah mengaitkan mata uang dolar dengan persediaan emas dengan harga konversi 33 dolar per ons. Jadi jika mereka akan menerbitkan dolar, maka harus tersedia juga emas setara dengan nilai dolar yang diterbitkan. Karena tak mampu menjaga kurs, Presiden Nixon pada 1971 langsung membatalkan kesepakatan Bretton tersebut.

Pencabutan itu kemudian menjadikan Amerika bisa mencetak dolar tanpa batas. Komoditas ekspor terbesar Amerika saat ini adalah kertas yang bernama dolar. Mereka tidak peduli dengan dobel defisit (anggaran belanja dan neraca perdagangan), karena mereka bisa menutup defisit itu dengan mencetak dolar.

Hukum alam berjalan dengan sempurna. Kini Amerika sedang menerima hukuman atas ulahnya sendiri. Inilah krisis terbesar di Amerika setelah Great Depression pada 1929 silam. Bedanya, kali ini krisis ini merembet ke seluruh dunia sehingga ratusan juta orang harus hidup sengsara. Jadi tak salah memang kalau semua telunjuk mengarahkan ke Amerika sebagai biang keterpurukan kolektif seluruh negara di bumi ini.

Dimuat di opini Republika edisi 24 Nopember 2008

Usut Penghina Nabi

2008-11-19T22:21:00.000-08:00

Kembali hinaan terhadap Nabi Muhammad terjadi. Kali ini, bukan di Jerman atau di Denmark sebagaimana yang terjadi beberapa tahun lalu, tapi di negeri kita sendiri. Setidaknya, penghinaan yang berupa gambar kartun tersebut disebarkan lewat internet dengan bahasa Indonesia.

Gambar kartun yang ada di situs blog wordpress.com tersebut bahkan jauh lebih menghina dibanding yang ada di Denmark. Dalam kartun tersebut, bukan saja gambar Nabi Muhammad divisualisasikan secara nyata, tapi juga sangat vulgar karena temanya mengenai perkawinan. Kartun yang sangat menghina, melecehkan, dan merendahkan derajat Rasulullah.

Bukan itu saja. Percakapan di kartun itu juga mengutip berbagai ayat Alquran. Tetapi, pengutipan itu dilakukan semena-mena dengan memenggal-menggal ayat sekenanya, yang pada intinya hanya untuk pembenaran. Penggalan Alquran itu dicomot untuk mendukung bangunan cerita negatif tersebut. Alquran sebagai kitab suci juga telah dilecehkan.

Cerita kartun tersebut sarat dengan kebohongan yang bisa menjerumuskan mereka yang pengetahuan agamanya tipis. Apa yang ada dalam cerita tersebut sangat bertolak belakangan dengan pribadi Nabi Muhammad. Sehingga, terlihat dengan jelas bahwa kartun tersebut memang untuk memancing kemarahan umat Islam.

Bagi umat Islam, Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat dicintai, bahkan melebihi kecintaannya terhadap diri sendiri. Karena itu, penghinaan dan pelecehan dirasakan lebih menyakitkan dibanding hinaan terhadap umat Islam itu sendiri. Sehingga, bisa dibayangkan bagaimana perasaan umat Islam jika sosok yang begitu dicintai diperlakukan secara menyakitkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah bereaksi positif dengan mengutuk keras pemuatan kartun tersebut. Bagitu pula NU dan Muhammadiyah telah menyuarakan hal yang sama. Lembaga itu juga sudah meminta aparat kepolisian untuk segera mengusut dan selanjutnya membawa ke meja hijau. Karena, bagaimanapun haram dan dilarang menggambar sosok nabi, apalagi kartun itu penuh dengan penghinaan.

Tidak ada kata lain bahwa mereka yang menyebarkan kartun tersebut harus dicari, diusut, ditangkap, dan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Dengan teknologi yang ada sekarang, tidak sulit untuk melacak siapa yang menyebarkan kartun tersebut lewat internet. Apalagi, sampai sekarang, blog itu masih aktif, termasuk menerima respons dari pembaca yang geram atas pemuatan kartun pelecehan itu.

Umat Islam tentu marah, jengkel, tidak terima dengan hinaan kepada junjungan Nabi Muhammad. Tapi, bagaimana pun umat Islam perlu memperlihatkan kedewasaannya dengan tidak melakukan tindakan anarkis. Jika umat Islam terpancing, mereka semakin senang karena tujuan mereka memang untuk memojokkan umat Islam.

Kepolisian sudah langsung bertindak untuk melakukan penyelidikan terhadap pemuatan kartun tersebut. Kita berikan kebebasan kepada aparat untuk mengusut tuntas masalah. Tapi, kita juga wajib menjaga dan mengawasi pengusutan dan penuntutan agar kelak keputusannya bisa adil sesuai dengan kesalahan yang telah dia buat.

Dimuat di tajuk Republika edisi 20 Nopember 2008

Selamatkan Ekonomi

2008-11-19T22:16:00.000-08:00

Krisis global yang sedang menerpa seluruh negara di berbagai belahan bumi ini masih akan terus berlangsung. Banyak ekonom yang memperkirakan bahwa dampak krisis ekonomi sekarang ini akan panjang. Bahkan, apa yang terjadi pada 2008 ini hanyalah permulaan. Puncak krisis akan terjadi pada 2009.

Saat ini saja, sudah jutaan karyawan terkena PHK di Amerika Serikat. Begitu pula di kawasan Eropa, sudah ratusan ribu orang dipecat. Negara-negara di Asia tak berbeda meski belum sedahsyat negara Barat. Indonesia sendiri, di industri baja, ribuan orang menanti PHK. Di industri tekstil, hal serupa terjadi. Nantinya, industri lain pun menyusul.

Kita akan menghadapi masa berat dalam bidang ekonomi. Tapi, krisis tak bisa dihindari, melainkan harus dihadapi. Untuk itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya bisa ad hoc ataupun jangka menengah dan panjang. Kerja sama antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pengusaha harus lebih solid dan visioner.

Pemerintah sebagai pembuat regulasi perlu untuk membuat kebijakan yang mampu menggairahkan perekonomian, terutama yang terkait sektor riil. Bank Indonesia berperan dalam menelurkan kebijakan keuangan dalam penentuan suku bunga. Begitu pula dunia usaha dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif sehingga bisa memanfaatkan peluang.

Jika dunia usaha saat ini sedang merasakan pukulan berat, mau tak mau harus diselamatkan. Amerika Serikat saja menggelontorkan dana 700 miliar dolar, bahkan kemungkinan akan menjadi 1,2 triliun dolar kepada dunia usaha. Sebagian diberikan untuk menyelamatkan institusi keuangan, sebagian untuk sektor riil, termasuk General Motor.

Harus ada keikhlasan bersama jika pemerintah turun tangan membantu dunia usaha. Bahwa, kita pernah punya pengalaman buruk soal penyelamatan, yakni kasus Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), itu betul. Tapi, justru dengan pengalaman itu kita bisa melakukan penyelamatan yang lebih baik, lebih terukur, dan lebih transparan.

Bagaimanapun dunia usaha sangat penting dalam membangun ekonomi sebuah negara. Jika perusahaan maju, akan banyak tenaga kerja yang terserap, akan banyak pajak yang masuk ke kantong pemerintah untuk pembangunan. Sebaliknya, jika dunia usaha ambruk, jutaan pekerja akan kembali menganggur, kemiskinan bertambah, negara pun tekor.

Di sisi lain, jika dunia usaha tidak diselamatkan oleh kita sendiri, yang terjadi adalah akuisisi perusahaan asing terhadap perusahaan Indonesia. Itu yang terjadi pada krisis 1988. Bukan masalah penyelamatannya, tapi lebih pada kenyataan bahwa banyak perusahaan nasional yang berpindah ke asing, termasuk BUMN.

Untuk mengantisipasi krisis yang lebih parah, pemerintah harus memberikan angin yang baik agar sektor riil bisa lebih bergerak lagi. Perlu berunding dengan Bank Indonesia agar suku bunga bisa diturunkan sehingga bank kembali menyalurkan kreditnya kepada sektor riil. Bunga rendah menjadi salah satu prasyarat bergeraknya sektor riil.

Bank sebagai urat nadi perekonomian perlu memiliki keleluasaan dalam memberikan kredit kepada sektor riil. Karena itu, bank harus selalu terjaga likuiditasnya. Likuditas itu sendiri bisa hancur jika muncul isu yang tak bertanggung jawab. Maka dari itu, perlu ditindak tegas mereka yang pada pekan lalu menyebarkan isu ambruknya beberapa bank.

Dalam menghadapi krisis ini, kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Semua pihak yang terlibat harus kompak, tidak saling menyalahkan. Kita juga harus mengatasi sendiri krisis ini, tanpa perlu mengundang IMF misalnya. Kita punya pengalaman buruk dengan lembaga asing itu dan kita tidak perlu mengulanginya.Kita punya kemampuan menghadapi krisis ini jika kita memiliki kesepahaman yang sama bahwa perekonomian nasional harus kita selamatkan bersama.

Dimuat di tajuk Republika edisi 17 Nopember 2008

Selamatkan Ekonomi

2008-11-17T02:11:00.000-08:00

Saat ini saja, sudah jutaan karyawan terkena PHK di Amerika Serikat. Begitu pula di kawasan Eropa, sudah ratusan ribu orang dipecat. Negara-negara di Asia tak berbeda meski belum sedahsyat negara Barat. Indonesia sendiri, di industri baja, ribuan orang menanti PHK. Di industri tekstil, hal serupa terjadi. Nantinya, industri lain pun menyusul.

Kita akan menghadapi masa berat dalam bidang ekonomi. Tapi, krisis tak bisa dihindari, melainkan harus dihadapi. Untuk itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya bisa ad hoc ataupun jangka menengah dan panjang. Kerja sama antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pengusaha harus lebih solid dan visioner.

Pemerintah sebagai pembuat regulasi perlu untuk membuat kebijakan yang mampu menggairahkan perekonomian, terutama yang terkait sektor riil. Bank Indonesia berperan dalam menelurkan kebijakan keuangan dalam penentuan suku bunga. Begitu pula dunia usaha dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif sehingga bisa memanfaatkan peluang.

Jika dunia usaha saat ini sedang merasakan pukulan berat, mau tak mau harus diselamatkan. Amerika Serikat saja menggelontorkan dana 700 miliar dolar, bahkan kemungkinan akan menjadi 1,2 triliun dolar kepada dunia usaha. Sebagian diberikan untuk menyelamatkan institusi keuangan, sebagian untuk sektor riil, termasuk General Motor.

Harus ada keikhlasan bersama jika pemerintah turun tangan membantu dunia usaha. Bahwa, kita pernah punya pengalaman buruk soal penyelamatan, yakni kasus Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), itu betul. Tapi, justru dengan pengalaman itu kita bisa melakukan penyelamatan yang lebih baik, lebih terukur, dan lebih transparan.

Bagaimanapun dunia usaha sangat penting dalam membangun ekonomi sebuah negara. Jika perusahaan maju, akan banyak tenaga kerja yang terserap, akan banyak pajak yang masuk ke kantong pemerintah untuk pembangunan. Sebaliknya, jika dunia usaha ambruk, jutaan pekerja akan kembali menganggur, kemiskinan bertambah, negara pun tekor.

Di sisi lain, jika dunia usaha tidak diselamatkan oleh kita sendiri, yang terjadi adalah akuisisi perusahaan asing terhadap perusahaan Indonesia. Itu yang terjadi pada krisis 1988. Bukan masalah penyelamatannya, tapi lebih pada kenyataan bahwa banyak perusahaan nasional yang berpindah ke asing, termasuk BUMN.

Untuk mengantisipasi krisis yang lebih parah, pemerintah harus memberikan angin yang baik agar sektor riil bisa lebih bergerak lagi. Perlu berunding dengan Bank Indonesia agar suku bunga bisa diturunkan sehingga bank kembali menyalurkan kreditnya kepada sektor riil. Bunga rendah menjadi salah satu prasyarat bergeraknya sektor riil.

Bank sebagai urat nadi perekonomian perlu memiliki keleluasaan dalam memberikan kredit kepada sektor riil. Karena itu, bank harus selalu terjaga likuiditasnya. Likuditas itu sendiri bisa hancur jika muncul isu yang tak bertanggung jawab. Maka dari itu, perlu ditindak tegas mereka yang pada pekan lalu menyebarkan isu ambruknya beberapa bank.

Dalam menghadapi krisis ini, kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Semua pihak yang terlibat harus kompak, tidak saling menyalahkan. Kita juga harus mengatasi sendiri krisis ini, tanpa perlu mengundang IMF misalnya. Kita punya pengalaman buruk dengan lembaga asing itu dan kita tidak perlu mengulanginya.

Kita punya kemampuan menghadapi krisis ini jika kita memiliki kesepahaman yang sama bahwa perekonomian nasional harus kita selamatkan bersama.

Dimuat di tajuk Republika edisi 17 Nopember 2008

Pengaturan Devisa

2008-11-17T02:07:00.000-08:00

Rupiah, belakangan terus tergerus. Pada perdagangan kemarin posisi mata uang rupiah nyaris menyentuh Rp 12 ribu per dolar AS. Tekanan terhadap rupiah juga masih berlangsung sehingga kurs rupiah masih rawan untuk melemah lagi.Apalagi belakangan ini ada indikasi bahwa para pemain pasar modal mulai mengalihkan spakulasinya ke rupiah. Pasar modal yang saat ini dipandang kurang menarik, bahkan membuat kerugian besar, ditinggalkan. Berbondong-bondongnya dana ke spekulasi rupiah, ini yang menjadikan rupiah terpuruk.

Penurunan rupiah sendiri kemarin agak sedikit ironis, karena sehari sebelumnya Bank Indonesia (BI) sudah mulai memperketat perdagangan devisa. Cara memperketatnya dengan memberikan aturan mengenai jumlah dolar yang ditransaksikan, yakni 100 ribu dolar AS setiap bulan. Ini berlaku bagi transaksi lewat perbankan.Siapa pun yang membeli dolar lebih dari jumlah itu dalam sebulan, dia harus menunjukkan dokumen yang menunjukkan adanya transaksi untuk kebutuhan nyata atau underlying transaction. Selain itu juga harus menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bagi pembelian di bawah batas tersebut masih bebas dari aturan. Apakah untuk pendidikan, untuk perdagangan, membayar utang asing, atau untuk investasi, bahkan mungkin untuk spekulasi, tidak dipermasalahkan. Begitu kebutuhan menyentuh batas, harus melaporkan kegunaannya.Apa sanksi bagi bank yang melakukan pelanggaran? BI belum merumuskan sanksi. Tapi, yang jelas bank akan kena denda. Berapa besarnya, itu yang masih dikaji. Hanya saja agar aturan efektif dan mampu membuat jera, hukuman denda harus diberikan sebesar-besarnya bagi para pelanggar.

Aturan baru BI ini memang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan pasokan dolar AS. Jika kebutuhan tinggi sementara pasokan tipis, otomatis harga akan naik. Itulah yang terjadi belakangan ini, di mana kebutuhan dolar AS meningkat, tetapi pasokan di pasar tipis. Intervensi BI pun tidak mampu menguatkan rupiah.Dari sisi pengontrolan devisa, kebijakan ini tidak lari dari prinsip devisa bebas. Karena pada prinsipnya tidak ada kontrol atas lalu lintas modal yang melintas negara. Lalu lintas modal tetap bisa keluar masuk kapan pun. Dengan begitu prinsip devisa bebas sebagaimana UU No 4/1999 tentang Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, tidak dilanggar.

Selama ini yang jadi problem di Indonesia adalah penerapan devisa bebas yang terlalu bebas. Tidak ada aturan, tidak ada pembatasan. Sangat bebas, sangat liberal. Singapura saja memiliki aturan yang membatasi transaksi valuta asing. Bahkan, Malaysia melakukan pengontrolan terhadap arus keluar masuk devisa.Dengan tanpa adanya pengaturan itu, rupiah menjadi semakin mudah untuk dispekulasikan. Jika sudah masuk ke dalam ruang spekulasi, maka rupiah menjadi komoditas yang mudah dipermainkan dan terkadang tanpa melihat faktor fundamental ekonomi.

Bagaimanapun rupiah harus diselamatkan. Karena, jika pelemahan tidak terbendung, ekonomi nasional akan berantakan. Inflasi akan naik, daya beli akan turun, konsumen menjerit, produsen pun kerepotan karena omzet merosot, sehingga PHK mungkin saja makin banyak terjadi.Keselamatan perekonomian haruslah menjadi prioritas bagi pemerintah. Salah satu cara penyelematan adalah dengan mengatur lalu lintas devisa agar rupiah tidak terlalu dispekulasikan. Jika aturan baru BI itu masih tetap belum bisa meredam spekulasi, maka perlu aturan yang lebih keras demi menyelamatkan perekonomian nasional.

Dimuat di tajuk Republika edisi 14 Nopember 2008

Ketika Harga BBM Turun

2008-11-12T20:03:00.000-08:00

Kabar baik bertiup dari Istana Negara. Pemerintah mengumumkan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya premium, turun dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Harga baru berlaku per 1 Desember 2008.

Dalam satu-dua bulan terakhir ini memang muncul desakan dari berbagai kalangan masyarakat agar harga BBM diturunkan. Alasannya, tentu saja karena harga minyak dunia turun drastis. Ketika premium dinaikkan pada Mei silam dari Rp 4.500 ke Rp 6.000, harga minyak dunia sekitar 130 dolar AS per barel. Kini harga 65-70 dolar. Jadi, sudah sepantasnya harga diturunkan.

Desakan yang kuat itulah yang melenturkan niat pemerintah untuk mengulur penurunan harga. Karena, seperti pernah diungkapkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu sebelumnya, kemungkinan harga BBM baru akan diturunkan pada tahun depan mengingat harga minyak mentah dunia masih terus berfluktuasi. Apalagi dana subsidi sebesar Rp 128 triliun pada 2008 ini sudah habis.

Tentu pengumuman ini merupakan kabar gembira. Baru kali ini ada pengumuman BBM turun. Tapi, penting dicatat bahwa penurunan ini bukan karena kebaikan hati pemerintah, melainkan karena kondisi global memungkinkan hal itu. Malaysia, misalnya, sudah menurunkan harga BBM secara gradual sejak dua bulan silam.

Penurunan harga BBM ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, memangkas biaya transportasi, mengurangi biaya produksi bagi usaha kecil yang menggunakan premium. Bahkan, juga meringankan beban usaha-usaha pinggiran seperti tukang ojek atau sopir bajaj yang banyak membutuhkan premium dalam menjalankan usahanya.

Sayangnya, penurunan hanya terjadi pada premium. Semestinya BBM lain yang banyak digunakan masyarakat seperti solar dan minyak tanah juga diturunkan. Barangkali, kalau minyak tanah harganya memang sudah sangat rendah, tetapi solar masih bisa diturunkan. Apalagi banyak kendaraan umum dan nelayan banyak memakai solar sebagai bahan bakar.

Dari sisi politis, penurunan harga BBM ini tentu saja akan menaikkan citra pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di tengah persaingan memperebutkan simpati masyarakat menjelang pemilu tahun depan, penurunan ini menjadi bekal yang baik bagi SBY untuk kembali bertarung. Apalagi, sebelumnya, citra SBY sudah terkerek ketika besannya, Aulia Pohan, dijadikan tersangka.

Tapi, penurunan ini jika tidak dikelola dengan baik bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Karena, secara logika, dengan penurunan harga premium maka masyarakat cenderung boros menggunakan bahan bakar. Jika itu terjadi, maka predikat sebagai negara pengimpor minyak akan terus kita sandang. Itu berarti devisa yang terbang untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan BBM akan makin tinggi.

Oleh sebab itu, bersamaan dengan penurunan harga premium ini perlu dipikirkan pula bagaimana mengurangi pemakaian bahan bakar. Program biofuel yang pernah dicanangkan pemerintah semestinya digairahkan lagi. Kemudian, jumlah kendaraan harus mulai dibatasi dengan konsekuensi menyediakan angkutan umum massal yang memadai.

Penurunan harga premium ini patut kita syukuri karena akan mengurangi beban kehidupan, terutama masyarakat kecil. Tapi, tetap juga harus dipikirkan bagaimana caranya agar tingkat pemakaian BBM tidak melaju dengan cepat. Karena, jika itu terjadi, negara ini juga yang akan menanggung kerugian.

Dimuat di tajuk Republika edisi 7 Nopember 2008

Jangan Panik

2008-11-03T20:32:00.000-08:00

Krisis ekonomi global terus berimbas ke perekonomian kita. Dalam beberapa pekan terakhir ini, indeks saham terus berguguran, meskipun pada penutupan kemarin sempat terbangun sedikit. Dan, yang mengkhawatirkan adalah terjerembabnya rupiah ke posisi yang tak terbayangkan, sempat menyentuh Rp 12 ribu per dolar AS.

Krisis saat ini memang berbeda dengan krisis 1998 silam. Krisis kali ini ibarat kita berada di buntutnya sehingga tetap saja terkena, tapi tidak separah sebelumnya. Dekade silam, kita berada pada pusaran krisis regional bersama negara-negara di Asia Tenggara dan Korea. Lagi pula, saat itu, bukan hanya krisis ekonomi, tapi juga sosial dan politik.

Sebaliknya, kalau dalam krisis lalu ada bantuan dari luar, kali ini tidak. Mengapa? Karena, negara-negara yang selama ini jadi kasir justru berada pada pusaran krisis. Amerika dan negara-negara Eropa yang biasanya menjadi penyelamat--sekaligus juga pengisap--kini juga sibuk menyelamatkan dirinya sendiri.

Kemandirian kita sebagai negara berdaulat diuji dalam krisis global saat ini. Apalagi, kita juga sudah trauma dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang telah memberikan resep salah sehingga krisis 1998 menjadi berkepanjangan. Kita harus mampu menyelesaikan krisis ini tanpa bantuan dari negara lain.

Sejauh ini, dalam batas tertentu, kita sudah bisa menghadapi krisis global dengan relatif baik. Meskipun tetap saja tidak bisa menghindari seratus persen, terbukti beberapa perusahaan sudah melakukan pemutusan hubungan kerja karena order ekspor perusahaannya terpangkas lantaran pemesanan dari Amerika distop.

Begitu pula di pasar keuangan. Bursa, meskipun anjlok lebih dari separuh, hanya beberapa korporasi yang terkena dampak serius. Masyarakat umum tak terpengaruh. Tapi, yang merepotkan adalah rupiah. Kejatuhan itu telihat sepekan terakhir ketika rupiah mulai menembus Rp 10 ribu per dolar, kemudian Rp 11 ribu, bahkan nyaris menyentuh Rp 12 ribu.

Merosotnya rupiah terjadi karena institusi keuangan di Amerika dan Eropa ramai-ramai menjual portofolio. Mereka menarik semua dana jangka pendek (hot money) yang ditanam di saham dan surat utang negara untuk menyelamatkan perusahaan mereka yang mengalami kerugian besar.

Sebelum krisis, ada 4,5 miliar dolar AS dibelanjakan di pasar saham dan 9,1 miliar dolar AS di surat utang negara. Begitu portofolio dilepas dan uang rupiahnya itu dibelikan ke dolar, terjadilah kelangkaan dolar sehingga dolar menguat. Itu juga terjadi di banyak negara, seperti Jepang, Singapura, Malaysia, bahkan won Korea terdepresiasi 32 persen.

Berikutnya, ketika harga dolar naik, masyarakat panik. Mereka yang membutuhkan dolar untuk impor langsung membeli dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya, khawatir nanti dolar akan makin tinggi. Masyarakat awam juga ikut memborong dolar. Dalam situasi seperti ini, para spekulan juga leluasa memainkan rupiah untuk mengambil untung.

Jika kepanikan terus dipelihara, rupiah akan makin terpuruk. Dan, jika itu terjadi, kita benar-benar akan menghadapi krisis yang luar biasa berat. Karena itulah, kami perlu mengimbau masyarakat agar tidak panik. Jika membutuhkan dolar, belilah secukupnya. Jika tidak butuh, simpan saja di rupiah.

Krisis kali ini adalah kiriman dari luar. Janganlah kita memperparah krisis ini dengan kesalahan sendiri. Pemerintah perlu terus membuat kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang potensial terjadi. Masyarakat juga perlu menjaga diri untuk tidak memperkeruh situasi ini dengan kepanikan dan spekulasi.

Dimuat di tajuk Republika edisi 31 Oktober 2008

Seleksi Hakim Agung

2008-10-15T20:53:00.000-07:00

Dalam pekan ini sampai Kamis mendatang, DPR melakukan uji kompetensi dan kelayakan terhadap calon hakim agung. Ada 18 calon yang diajukan Komisi Yudisial (KY) untuk bersaing memperebutkan enam kursi kosong hakim agung yang ditinggal pensiun.

Dari daftar calon yang diajukan tersebut, enam merupakan calon dari jalur nonkarier, dan 12 lainnya berasal dari hakim karier. Khusus untuk hakim karier, menurut undang-undang, mereka setidaknya harus pernah menduduki kursi hakim 20 tahun dan minimal tiga tahun sebagai hakim tinggi.

Pemilihan hakim agung ini merupakan pemilihan yang sangat krusial dalam khazanah hukum di negeri ini. Karena, bagaimanapun, inilah benteng terakhir dari sebuah keputusan hukum. Jika di dalamnya diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, maka pilar hukum yang mulai dibangun akan kembali hancur.

Untuk itu, hakim agung haruslah orang yang memiliki jiwa agung. Tidak mudah tergoda oleh apa pun, karena begitu tergoda berarti bukan penegakan hukum yang terjadi, melainkan pembengkokan hukum. Hakim agung juga harus steril dari kepentingan, baik kepentingan ekonomi maupun politik, bahkan juga kepentingan kekuasaan.

Hakim agung harus memiliki keluasan ilmu, terutama ilmu hukum. Juga keluasan pengetahuan, sehingga ketika memutuskan perkara, telah mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan masalah tersebut. Kematangan hidup dan kematangan berpikir menjadi syarat tersendiri.

Tidak mudah tentu saja mencari sosok hakim agung yang berperilaku agung tersebut. Tapi, bagaimanapun, harus dicari yang mendekati, seideal mungkin. Bangsa ini sudah sedemikian terpuruk karena selama Orde Baru dan awal reformasi silam pilar-pilar hukum sudah runtuh. Saatnya kini pilar itu dibangun kembali oleh orang-orang idealis.

Apakah dari 18 orang tersebut kelak akan ditemukan hakim agung yang ideal? Kita tunggu saja hasilnya. Jika ternyata yang terpilih tidak sampai enam orang, maka DPR akan meminta KY untuk mengirimkan lagi calon-calon hakim agung yang lain.

Tapi, selain yang dipilih, sebetulnya perlu dilihat juga kompetensi siapa yang memilih. Secara undang-undang, yang menentukan calon itu lolos atau tidak adalah anggota DPR, karena yang melakukan fit and proper test adalah para wakil rakyat tersebut. Nah, bagaimana kompetensi anggota DPR, ini jadi pertanyaan serius.

Apakah anggota DPR tersebut juga memiliki semangat idealisme yang sama. Apakah juga memiliki visi yang sama dalam bidang penegakan hukum. Dan, yang tak kalah pentingnya, apakah mereka steril dari berbagai kepentingan? Karena, dalam setahun terakhir ini kita menyaksikan banyak anggota DPR yang menjadi pesakitan.

Di luar itu, yang jelas keseriusan anggota DPR dari Komisi III yang menyeleksi calon hakim agung ini sangat rendah. Kita lihat saja, pada Senin silam, dari total 49 anggota komisi tersebut, yang datang melakukan tes calon hakim agung itu tak sampai separuh, hanya 21 orang, 27 lainnya tidak jelas keberadaannya.

DPR memiliki tanggung jawab besar dalam pemilihan hakim agung ini. Untuk itu, dengan mengesampingkan kompetensi, mereka harus serius menjalankan tugasnya. Jangan sampai uji kelayakan ini hanya sebagai mainan dan formalitas belaka. Apalagi justru jadi deal perkara hukum, karena ada anggota DPR yang masih menjalankan kantor pengacara. Kita tidak bisa main-main dalam menentukan nasib penegakan hukum di negeri ini.

Tajuk Republika edisi 15 September 2008

Buy Back

2008-10-15T20:50:00.000-07:00

Harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) rontok. Terjadi koreksi harga saham yang luar biasa, bahkan sampai 80 persen. Berbagai isu pun beredar, seperti bangkrutnya puluhan perusahaan broker dan runtuhnya bisnis keluarga Bakrie. Tak pelak, pemegang otoritas bursa pun terpaksa menghentikan perdagangan sejak Rabu silam.

Tentu, jatuhnya indeks tersebut membuat tidak nyaman bagi Pemerintah. Meskipun menurut Wapres Jusuf Kalla, kondisi tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap sektor riil, tetapi bursa tetap harus diselamatkan. Setidaknya, diselamatkan dari isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang makin menenggelamkan bursa.

Sebagai langkah awal Pemerintah mengundang direksi badan usaha milik negara (BUMN). Mereka yang memiliki dana cukup besar diminta untuk melakukan buy back terhadap saham mereka masing-masing yang harganya melorot. Bahkan, sebagian turun tidak tanggung-tanggung, seperti Adhi Karya, turun dari Rp 1.360 menjadi Rp 285 per saham.

Apakah buy back ini akan efektif? Kalau tujuannya untuk menyelamatkan bursa dalam waktu singkat, tentu saja hanya mimpi. Dana yang disediakan untuk buy back BUMN ini sekitar Rp 10 triliun plus Rp 4 triliun dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP), ini ibarat hanya menggarami air laut. Buy back tidak akan serta-merta mengangkat kondisi bursa yang terpuruk sampai 47 persen.

Meski begitu, buy back ini setidaknya bisa memberikan energi baru, bisa membangun sedikit kepercayaan bahwa kondisi fundamental ekonomi dan ekonomi mikro masih bagus. Tidak perlu panik. Begitu pesan yang tersirat. Dengan begitu, buy back ini akan menahan laju penurunan indeks saham.

Dan, yang tidak kalah penting adalah BUMN yang melakukan buy back boleh jadi akan memanen harga saham pada masa mendatang. Karena, harga saham perusahaan itu saat ini sudah sangat murah. Sementara, secara kinerja, perusahaan BUMN itu masih relatif bagus. Jika bursa sedikit pulih, harga saham diperkirakan akan segera meroket sehingga keuntungan yang diperoleh kelak juga bagus.

BUMN yang menyatakan siap untuk buy back adalah PT Telekomunikasi Indonesia yang menyiapkan Rp 3 triliun, Perusahaan Gas Negara, Tambang Batu Bara Bukit Asam, Semen Gresik, Aneka Tambang, PT Timah, Jasa Marga, Wiajaya Karya, Kimia Farma, dan Adhi Karya. Teknis pelaksanaan akan dilakukan oleh Bahana Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Danareksa Sekuritas.

Melihat kondisi itu pula, beberapa perusahaan swasta, seperti Kalbe Farma, juga sudah mulai ancang-ancang untuk melakukan buy back. Bagi mereka, kali ini adalah kesempatan bagus untuk membeli sahamnya, dan kelak dijual dengan harga yang relatif tinggi. Apalagi mereka juga merasa bahwa kinerja perusahaannya masih relatif bagus.

Diharapkan langkah buy back yang dilakukan bertepatan dengan dibukanya kembali perdagangan di BEI hari Senin ini, akan membuat mata masyarakat lebih terbuka terhadap kondisi riil yang ada. Buy back ini sekaligus juga diharapkan menginspirasi kepada investor lokal untuk meramaikan bursa. Ini kesempatan bagi investor lokal untuk memainkan peranan penting di bursa saham.

Dimuat di tajuk Republika edisi 13 September 2008

Makanan Berbahaya

2008-09-26T05:07:00.000-07:00

Dalam beberapa pekan terakhir ini, kita ditimbuni oleh berita mengenai makanan berbahaya yang dijual bebas di masyarakat. Makanan berbahaya bagi kesehatan manusia itu dijual, bukan hanya di pasar tradisional, tetapi juga di hipermarket atau pasar modern.

Di pasar tradisional, kita sering dengar penjualan makanan kedaluwarsa. Juga, daging gelonggongan, yakni daging sapi yang banyak berisi air karena sebelum disembelih, sapi itu digelontori air. Ada yang menjual ayam tiren (mati kemarin), yang tak lebih sebagai bangkai ayam. Bahkan, ada pula yang menjual gorengan daging sampah, yakni makanan sisa dari restoran atau hotel yang diracik kembali.

Hipermarket tidak kalah. Di Carrefour Ciledug, misalnya, beberapa petugas menemukan makanan yang sudah kedaluwarsa masih dijual di jejeran produk makanan lain. Makanan kedaluwarsa juga ditemukan di Foodhall, Giant, dan Hero. Lain lagi di Makro Kembangan, petugas juga menemukan daging busuk dijual bebas.

Akal-akalan juga dilakukan di beberapa toko di Kediri. Di sana, mereka mengganti tanggal kedaluwarsa yang tertera sebelumnya dengan menempelkan kertas tambahan dan ditulis kembali masa kedaluwarsa yang diperpanjang masanya dengan tulisan tangan. Kertas tambahan itu ditempel menutupi tanggal kedaluwarsa yang asli sehingga tampak bahwa masa kedaluwarsa masih panjang.

Dalam waktu yang bersamaan, ditemukan pula produk susu dan turunannya dari Cina yang mengandung melamin. Akibat melamin ini salah satunya dapat merusak ginjal. Di Cina, ada 69 merek yang ditarik dari pasaran, beberapa negara, seperti Singapura, melarang impor susu Cina ini. Indonesia pun sudah menarik 28 produk yang berbahan baku susu Cina.

Kasus kedaluwarsa dan lain-lain tersebut bukan kasus pertama di negeri kita. Setiap ada pemeriksaan yang dilakukan aparat, bisa dikatakan selalu ada pelanggaran.

Pelanggaran yang banyak terjadi justru di pasar tradisional, sebuah pasar yang banyak dikunjungi oleh masyarakat menengah bawah. Bukan hanya makanan kedaluwarsa, acap kali pula ditemukan timbangan yang curang. Masyarakat kecil menjadi sasaran empuk kecurangan para pedagang.

Akan halnya dengan hipermarket. Semestinya, dalam persaingan yang ketat seperti sekarang ini, kejujuran dalam menjual produk makanan dijunjung tinggi. Tapi, rupanya mereka pun ingin mengeruk keuntungan besar sehingga kecurangan pun dilakukan. Makanan kedaluwarsa dan daging busuk pun mereka jual ke masyarakat.

Bagaimana nasib kita sebagai masyarakat? Di pasar tradisional, ada makanan kedaluawrsa, ada daging busuk, daging sampah, dan sebagainya. Mau masuk ke pasar modern? Hal serupa juga kita temukan. Pasar mana yang bisa dipercaya lagi?

Tapi, poin utamanya bukan itu. Di sini, yang lebih utama adalah bagaimana pemerintah melindungi masyarakat dari makanan yang berbahaya, makanan beracun. Kasus seperti ini berulang karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Begitu ditemukan pelanggaran, entah beberapa lama kemudian kasus itu selesai.

Kini, saatnya hukum ditegakkan. Siapa pun pelanggar masalah makanan ini, harus dihukum, tidak peduli mereka orang kalangan bawah yang berjualan di pasar tradisional ataupun pengelola pasar modern, termasuk aparat yang bermain mata. Pemerintah harus melindungi warganya dari makanan berbahaya yang mengancam jiwa.

Dimuat di tajuk Republika edisi 26 September 2008

Berbagi, Bersinergi

2008-09-23T21:54:00.000-07:00

Ada berapa orang Temanggung yang merantau ke kota lain? Tentu jumlahnya sulit untuk dihitung. Tapi yang jelas setiap tahun selalu ada yang meninggalkan Temanggung untuk berjudi dengan nasibnya di kota lain, bahkan tak jarang ke negara lain.

Posisinya juga macam-macam. Ada yang buka warung, ada yang jadi tukang, ada yang jadi pengusaha, pengusaha pun ada yang masih kecil-kecilan tapi tak sedikit yang sudah jadi bos besar. Ada yang karyawan kecil, tak jarang yang jadi profesional. Ada yang guru, banyak pula yang dosen dan profesor. Ada yang jadi dirjen, ada pula yang jadi menteri, bahkan sebentar lagi Kapolri pun dari Temanggung.

Begitu beragam jabatan dan profesi para perantau Temanggung. Sebagian besar dari mereka peduli terhadap Temanggung. Terbukti mereka pun saat ini ikut prihatin karena melihat Temanggung yang sedang berada di titik nadir. Sebagian dari mereka ingin berbuat sesuatu untuk memajukan Temanggung yang 'membesarkannya'.

***
Suatu kali Jurusan Teknik Geologi UGM akan membuat kurikulum baru. Para pengelola merasa bahwa kurikulum yang sekarang sudah tidak sesuai dan tidak update lagi terhadap perkembangan jaman. Dunia bisnis sudah jauh bergerak, karena itu kurikulum universitas pun harus liat mengikuti pergerakan tersebut. Kalau tidak maka universitas lain yang akan menangkapnya.

Sebelumnya, bisa dikatakan, mereka membuat kurikulum dari hasil pembicaraan dengan sesama dosen. Tapi saat itu, mereka mengundang alumni yang telah sukses untuk berbagi cerita sekaligus memberikan masukan untuk pembuatan kurikulum berikutnya. Alumni yang diundang ada yang profesional dari perminyakan, dari pertambangan, dari birokrat, dan juga mereka yang jadi pengusaha. Komplit..plit.

Hasilnya? Kurikulum yang sekarang lebih friendly terhadap dunia industri, tanpa meninggalkan sisi-sisi keilmuan dasar yang selama ini menjadi unggulannya. Kurikulum lebih menatap ke depan terhadap kebutuhan industri yang ada saat ini. Sementara mereka yang akan melanjutkan karir di lembaga pengajaran maupun penelitian tetap memiliki bekal yang kuat.

Peran alumni bukan sekadar berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk kurikulum, tapi mereka juga menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berkembang, sekaligus juga akses kepada jurusan untuk meningkatkan mutu jurusan. Tentu saja yang tidak ketinggalan kucuran dana dari alumni, entah itu mengatas namakan pribadi atau perusahaan.

Universitas besar di dunia seperti Harvard University, Stanford University, dan lain-lain, juga menjadi besar salah satunya karena peran serta para alumni. Apalagi alumni mereka tersebar di berbagai bidang, bahkan juga diberbagai penjuru dunia. Jaringan alumni yang mereka bina terus meluas, dan pada akhirnya berujung ke kebesaran universitas.

***
Ada keterikatan yang kuat di antara para perantau Temanggung sebagaimana juga alumni sebuah perguruan tinggi. Banyak kesan-kesan tak terlupakan sehingga meski sudah puluhan tahun meninggalkan Temanggung pun selalu ingin mengetahui berita tentang Temanggung. Jika berita itu bagus, ikut senang, jika berita buruk ikut prihatin.

Jadi perantau ini tak beda dengan alumni. Alumni alias perantau ini sebetulnya boleh dibilang sebagai 'aset' pemerintah daerah (Pemda). Beragamnya profesi yang dimiliki perantau ini menjadi semacam mataair yang tak pernah kering dalam mengalirkan ide-ide mengenai pembangunan Temanggung. Mulai dari pertanian, agroindustri, pembinaan usaha kecil, pembangunan infrstuktur, pengembangan pariwisata, dll.

Sayang jika aset yang sangat berharga ini tak dioptimalkan. Apalagi sebagian besar alumni Temanggung ini punya kepedulian besar terhadap kemajuan Temanggung. Mereka semua ingin agar Temanggung memiliki nama besar dan keharuman sebagaimana masa lampau. Mereka akan bangga jika Temanggung bisa dibanggakan.

Lebaran nanti, akan ada pertemuan para perantau dengan bupati dan jajarannya. Selain silaturrahim juga akan ada forum diskusi yang membahas mengenai potensi apa yang ada di Temanggung dan bagaicana strategi pengembangannya. Ini akan menjadi momen berharga bagi Temanggung dalam melangkah ke depan. Pada saat itulah kita semua akan berbagi untuk bersinergi.

Masing-masing memiliki keahlian dan kelemahan. Para perantau memiliki kelebihan di bidang keluasa pengetahuan dan akses, aparat pemda memiliki kelebihan dalam mengetahui permasalahan yang ada di pemerintaha dan masyarakat. Kelemahan kita tutupi dengan keahlian masing-masing, sehingga terbentuk bulatan sempurna. Bulatan yang sempurna ini akan menggelinding lebih cepat.

Temanggung memang membutuhkan kecepatan tinggi dalam pembangunan agar tak makin tertinggal dibanding daerah lain. Sinergi perantau, Pemda, dan masyarakat Temanggung akan mempercepat akselerasi pembangunan. Mari kita saling berbagi dan bersinergi untuk Temanggung.

Mewaspadai Krisis Global

2008-09-19T03:24:00.000-07:00

Berita mengenai kebangkrutan bank investasi Lehman Brothers mengingatkan kita bahwa setangguh apapun perusahaan keuangan jika terlalu rakus akan meluncur ke tepi jurang. Bukan jaminan pula bahwa profesional kelas satu yang ada di perusahaan keuangan bisa mengelola perusahaan dengan baik.

Kebangkrutan Lehman adalah ekses dari krisis pembiayaan perumahan (subprime mortgage) di Amerika Serikat pada Juli 2007 lalu. Kini Lehman sedang mengajukan perlindungan Chapter II. Tujuannya agar Lehman dibebaskan dari gugatan hukum para kreditor dengan tidak membayar tagihan.

Bisa dikatakan inilah krisis terbesar sepanjang sejarah keuangan Amerika sejak depresi besar pada 1930. Saat itu meski depresi begitu besar, Lehman yang berdiri pada 1850 itu masih tetap berdiri tegar. Begitu juga ketika terjadi krisis yang lebih kecil pada 1988 silam.

Lehman tidak sendirian. Dalam krisis subprime ini, perusahaan raksasa keuangan lebih dulu bertumbangan, dengan akumulasi kerugian lebih dari satu triliun dolar. Beberapa di antaranya Citigroup merugi 24,1 miliar, Merril Lynch tekor 22,5 miliar dolar, begitu juga Freddie Mac dan Fannie Mae yang rugi miliaran dolar.

Perusahaan raksasa itu bahkan tidak mampu menutup kerugiannya, sehinga mereka harus diselamatkan pemerintah Amerika. Freddie Mac dan Fannie Mae misalnya, perusahaan pemberi kredit perumahan terbesar itu harus diambil alih oleh pemerintah. Merrill Lynch, diselamatkan oleh Bank of America. Sementara Citigroup disuntik investor Timur Tengah.

Beda halnya dengan Lehman, perusahaan ini tampaknya dibiarkan terkapar oleh pemerintah Amerika. Entah apa alasan utamanya, tapi yang jelas mereka memberi sinyal peringatan kepada perusahaan finansial bahwa siapapun pengelolanya harus hati-hati dalam menjalankan bisnis, dan pemeritah tak akan begitu saja menyelematkannya.

Amerika merupakan negara dengan bisnis jasa keuangan terbesar di dunia. Jadi jika negeri itu pilek, seluruh dunia akan meriang. Bagaimana jika Amerika sudah hampir masuk ICU seperti sekarang ini, tentu saja negara-negara yang masuk dalam jaringan arus kapital global akan menuju krisis yang sama pula.

Terbukti bahwa dalam beberapa pekan terakhir ini bursa dunia anjlok, bursa Shanghai turun 60 persen, begitu juga Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terus mencatat rekor kejatuhan indeks. Terakhir berada pada posisi 1.700-an, atau setara dengan posisi pada awal 2007. Ratusan miliar rupiah dana investor pun melayang.

Pasar keuangan pun ikut tergoncang. Ketika broker-broker keuangan, termasuk di Eropa mengalami kerugian, mereka pun menarik dananya dari Indonesia. Akibatnya dalam beberapa pekan saja, triliunan rupiah terbang kembali meninggalkan Indonesia. Para investor itu melepas portofolio, ujung-ujungnya nilai rupiah juga merosot.

Tapi bukan bursa saja yang terancam krisis. Kita tahu bahwa ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat termasuk salah satu yang terbesar. Dengan kondisi Amerika yang sedang krisis, permintaan ekspor akan menurun. Belum lagi imbas krisis ini yang menurunkan harga minyak dan CPO yang jadi andalan ekspor kita.

Kita perlu mengantisipasi kondisi krisis global ini, meskipun barangkali dampaknya tidak akan sebesar krisis ekonomi 1997 lalu. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu kerjasama secara lebih intensif, termasuk dengan otoritas keuangan di negara lain untuk menghindari dampak yang lebih besar.

Dimuat di tajuk Republika edisi 19 September 2008

Tuntaskan Kasus 400 Cek

2008-09-14T04:46:00.000-07:00

Entah berapa cek yang berselieeran tiap hari di gedung DPR. Tapi yang jelas, pada kasus terpilihnya Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI), ada 400 cek masing-masing senilai Rp 50 juta beredar dan terdistribusi ke 41 anggota DPR.

Adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membeberkan data bahwa cek perjalanan telah terbagi ke puluhan anggota DPR. Sebagian besar sudah dicairkan. Jumlah minimal yang diterima anggota DPR tersebut Rp 500 juta rupiah, tergantung dari posisi struktural penerima tersebut.

Dalam pemilihan deputi senior gubernur BI pada 2004 silam, Miranda berhasil mengalahkan Budi Rochadi dan Hartadi Sarwono dalam voting di Komisi IX DPR-RI. Miranda yang didukung oleh dua fraksi besar yakni Golkar dan PDIP memperoleh 41 suara dari 54 yang diperebutkan. Jumlah suara itu sama persis dengan jumlah cek.

Sulit untuk disangkal bahwa ke-41 anggota DPR tersebut tidak menerima imbalan apapun dari suara yang dia berikan kepada Miranda. Apalagi salah satu dari penerima itu, yakni Agus Condro, jauh-jauh hari sudah mengaku bahwa dirinya menerima 10 lembar cek masing-masing Rp 50 juta. Jumlah yang juga sama persis dengan temuan PPATK.

Anggota-anggota DPR yang pernah disebut Agus Condro sebagai penerima cek tersebut akan mati kutu. Karena sebelumnya, mereka membantah telah menerima cek sebagaimana Agus. Bahkan mereka membalikkan fakta bahwa Agus-lah yang menuduh sembarangan, sampai akhirnya sang peniup peluit itu dipecat dari PDIP.

Memang mereka mengaku tidak menerima langsung dari Miranda. Tapi apa bedanya jika mereka menerima dari orang lain utusan Miranda, atau dari sponsornya. Karena dalam pemilihan ini beberapa bank berkepentingan terhadap sosok deputi senior yang bisa membawa aspirasi mereka dan sekaligus melindungi.

Kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Mereka, para anggota DPR itu dipilih rakyat dengan kesungguhan agar negera ini segera keluar dari krisis, justru mereka memperparah krisis ini dengan perilaku korupsinya. Mereka dipilih lewat pemilu yang memakan dana puluhan triliunan rupiah, tetapi mereka tak mampu mengemban amanah.

Begitu banyak drama yang dimainkan oleh wakil rakyat. Tetapi drama-drama tersebut adalah drama yang menyakitkan hati rakyat. Rakyat sudah mewakilkan suaranya lewat mereka, tetapi mereka hanya mewakili diri sendiri dan kelompoknya, partainya. Tidak peduli lagi mereka dengan konstituen. Rakyat hanya dibutuhkan saat pencoblosan.

Data penerima cek dan pencairan sudah diberikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi bola kini sudah ditangan lembaga baru ini. Tak ada alasan lagi, KPK harus segera menuntaskan masalah ini. Buktikan bahwa keraguan masyarakat bahwa KPK tidak berani menindak kasus yang melibatkan begitu banyak anggota DPR ini tidak betul.

Kita tidak membutuhkan anggota DPR yang menghianati rakyat. Jadi meski harus mengorbankan ratusan anggota DPR, tidak masalah. Ganti saja para wakil rakyat yang korup. Negeri ini masih banyak memiliki orang-orang yang bersih, cerdas, dan memiliki komitmen membangun negara untuk kesejahteraan rakyatnya.@

Dimuat di tajuk Republika edisi 12 September 2008

Hukuman yang Pantas

2008-09-05T01:16:00.000-07:00

Urip Tri Gunawan tertunduk lesu begitu vonis dibacakan hakim. Dia tidak menyangka bahwa hakim akan memberikan vonis yang begitu takuti para koruptor, yakni hukuman maksimal penjara 20 tahun. Urip pun masih dikenai denda Rp 500 juta. Tangisan Urip semasa sidang tak mampu meluluhkan keteguhan hati para hakim Tipikor.

Vonis tersebut melampaui tuntutan jaksa yang menuntut 15 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta. Vonis ini sekaligus juga merupakan vonis tertinggi dari hakim yang dijatuhkan kepada koruptor. Selama ini, sebagian besar para koruptor, seberapapun besarnya uang dikorupsi, hanya dibawah 10 tahun.

Keputusan hakim itu merupakan hadiah dari perbuatan Urip sebagai jaksa yang terbukti menerima suap dari Artalyta sebesar 660.000 dollar AS untuk melindungi Sjamsul Nursalim, bos BDNI dari penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ditangani Kejaksaan Agung. Selain itu, Urip terbukti melakukan pemerasan terhadap Glenn Jusuf.

Tidak ada yang meringankan Urip. Justru banyak hal yang memberatkan seperti keterangan yang berubah-ubah, ketidakjujurannya dalam memberikan pernyataan, tidak kooperatif, dan tidak mengakui bahwa uang yang diterimanya adalah uang suap. Kalaupun ada yang meringankan yang diungkapkan oleh jaksa penuntut adalah bahwa dia pernah jadi abdi negara. Tapi itu sekaligus juga jadi bumerang bagi Urip.

Hukuman ini memang pantas diberikan buat Urip. Sebagai seorang aparat hukum semestinya dia memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Tapi kenyataannya, dia justru menjadikan keaparatanya itu sebagai senjata untuk menodong orang-orang yang bersalah. Mereka ada yang diperas, ada yang ’dibantu’ dengan hadiah uang.

Urip tentu tidak sendirian dalam kasus BLBI ini. Ada banyak jaksa yang masuk dalam tim tersebut. Sulit dipercaya jika tidak ada satu pun dari jaksa-jaksa itu yang tidak terlibat dalam kasus ini. Untuk itu pemeriksaan terhadap 11 jaksa yang masuk dalam tim yang diduga mengetahui, bahkan mungkin ikut menerima ini harus segera diperiksa.

Negara ini menjadi terpuruk salah satunya karena hukum dipermainkan. Tiga pilar penegak hukum, jaksa, hakim, dan polisi, semuanya mempermainkan hukum. Mereka memanfaatkan jabatan untuk mengeruk kekayaan. Hukum yang berlaku adalah uang, siapa bisa membayar dia yang akan lolos dari jerat hukum.

Karenanya, sudah semestinya koruptor diganjar dengan hukuman maksimal, apalagi dia aparat penegak hukum. Jangan ulangi kasus mantan Kapolri Rusdihardjo yang hukumannya justru dikurangi di pengadilan tinggi Tipikor dengan berbagai alasan, yakni dari dua tahun penjara menjadi 1,5 tahun.

Hukuman pada intinya adalah agar membuat jera. Untuk itu, hukuman yang diberikan harus maksimal. Jika hukuman hanya ringan, ujung-ujungnya orang tidak takut melakukan korupsi. Terbukti sudah banyak kasus korupsi yang masuk persidangan pun sekarang ini masih banyak penyelenggara negara yang berani melakukan korupsi.

Hukuman bagi Urip ini meskipun sebagian masih berpendapat terlalu ringan, tapi cukup menjadi contoh bagi hakim lain agar memberikan vonis maksimal kepada koruptor. Negeri ini harus dibangun dengan penegakan hukum. Siapapun yang melanggar, pantas dihukum berat, apalagi pelanggar hukum itu adalah aparat hukum itu sendiri.@

Dimuat di tajuk Republika edisi 4 September 2008

Negosiasi Ulang Gas Tangguh

2008-08-28T18:11:00.000-07:00

Tidak banyak yang tahu, betapa negara dirugikan puluhan triliunan rupiah karena negosiasi aneh yang dilakukan pemerintah. Ini terkait dengan penjualan liquid natural gas (LNG) dari ladang Tangguh ke Cina. Masalahnya, harga yang disepakati terlalu murah.

Dalam kontrak jual beli yang dibuat pada 2002, disepakati harga jual 2,4 dolar AS per mmbtu (million metric british thermal unit) dengan berpatokan pada harga minyak 25 dolar per barel. Kemudian pada 2006 dilakukan peninjauan kontrak baru, dan disepakati harga jual naik menjadi 3,35 mmbtu, dengan standar harga minyak 28 dolar per barel.

Harga murah atau tidak itu relatif, tergantung dari situasi. Di sini yang jadi masalah adalah bahwa harga jual gas tersebut dipatok secara flat (tetap), padahal lazimnya harga jual gas dilepas secara mengambang dengan mengambil harga patokan minyak. Jadi ketika harga minyak naik, maka otomatis harga jual gas juga naik, begitu sebaliknya.

Karena itu, semestinya dengan harga minyak di sekitar 120 dolar seperti sekarang ini, dan permintaan terhadap gas yang begitu tinggi, harga jual gas Tangguh ini bisa mencapai 20 dolar per mmbtu. Di sinilah potensi kerugian dari negara. Menurut perhitungan pengamat perminyakan Kurtubi, dengan kontrak itu negara dirugikan empat miliar dolar per tahun.

Dari berbagai kontrak penjualan gas, terbukti bahwa penjualan ke Cina ini memang yang paling rendah. Kontrak penjualan gas ke Jepang misalnya, yang berlaku mulai 2011 sampai 2021 disepakati 15 dolar per mmbtu, naik dari sebelumnya yang 9 dolar per mmbtu. Bahkan harga jual ke Korea lebih tinggi lagi, yakni 20 dolar per mmbtu.

Siapa yang salah dalam negosiasi itu? Wapres Jusuf Kalla menyalahkan mantan presiden Megawati yang saat itu jalan sendiri dan kena bujuk rayu dari Cina agar membuat kontrak dengan harga flat. Megawati tak mau disalahkan, karena saat itu Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono juga anggota kabinet, meski bukan di kabinet ekonomi.

Memang dari posisi kontrak terhadap Cina, kita memiliki titik lemah karena peninjauan kontrak baru bisa dilakukan empat tahun sekali. Dengan begitu, negosiasi kontrak baru bisa dilakukan lagi pada 2010 lantaran kesepakatan terakhir ditandatangani 2006 silam. Tapi melihat begitu besar kerugian yang kita alami, menunggu 2010 terlalu lama.

Negosiasi ulang harus dilakukan dengan segera. Presiden mengintruksikan Menko Ekonomi untuk membentuk tim negoisator. Tentu tim itu nantinya harus tim yang pengalaman, cerdas, dan berpihak kepada rakyat. Sulit untuk mengharapkan tim lama dari departemen energi, karena merekalah yang terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan sebelumnya.

Sebetulnya, kita bisa mengakhiri kontrak dengan Cina itu secara sepihak, hanya dikenai denda finalti 300 juta dolar. Jumlah yang tidak begitu besar dibanding dengan kerugian yang kita alami. Tapi pemutusan kontrak sepihak tidak sehat, membuat citra burukbagi kita, lebih baik dinegosiasikan baik-baik, dengan matang, dengan cerdas.

Ironis memang. Ketika industri dalam negeri harus membeli gas dengan harga tinggi, bahkan sempat kekurangan pasokan, Cina justru mendapat pasokan melimpah plus harga super murah. Karena itu wajib bagi pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang agar negara tidak dirugikan. Kasus ini menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tidak lagi melakukan negosiasi buruk yang merugikan negara.

Dimuat di tajuk Republika edisi 29 Agustus 2008

Menyengsarakan Rakyat

2008-08-25T23:29:00.000-07:00

Kabar buruk itu datang lagi: harga elpiji naik! Belum reda jeritan masyarakat akibat kenaikan harga pada Juli lalu, kini pada bulan kemerdekaan ini, kemerdekaan masyarakat justru kembali diberangus. Elpiji dinaikkan tanpa sosialisasi.

Benar, belum genap dua bulan, gas elpiji ukuran 12 kg sudah naik dua kali. Kenaikan pertama yakni dari Rp 51 ribu per tabung menjadi Rp Rp 63 ribu dilakukan pada 1 Juli lalu. Kemudian pada 25 Agustus silam, harga gas kembali dinaikkan menjadi Rp 69 ribu per tabung.

Pemerintah, dalam hal ini Pertamina selalu punya alasan untuk kenaikan-kenaikan yang mereka lakukan. Kenaikan pada Juli beralasan karena bahan bakar minyak (BBM) naik maka ongkos distribusi juga naik. Dengan begitu harga gas perlu dinaikkan untuk mengkompensasi kenaikan distribusi tersebut.

Kenaikan kali ini adalah demi mengejar harga keekonomian. Hitung sana hitung sini, menurut Pertamina biaya per kilogram untuk gas ini mencapai Rp 11 ribu-an. Sementara harga sebelum kenaikan adalah Rp 5.250 per kg dan dinaikkan menjadi Rp 5.700 per kg. Jadi dengan kenaikan itu pun masih rugi sekitar Rp 6,5 triliun.

Harga keekonomian yang menjadi dasar perhitungan, dari sisi bisnis memang masuk akal. Tapi kita bicara tentang negara, tentang rakyat. Negara dan rakyat bukan perusahaan dan pelanggan, maka penyelesaiannya pun bukan sekadar untung rugi. Bicara negara dan rakyat adalah bicara kebijakan politik yang berpihak kepada rakyat.

Barangkali benar dengan harga baru pun Pertamina rugi, tapi apa memang benar-benar rugi atau sekadar potential lost, kerugian potensial. Misalnya, semestinya mereka untung Rp 10 triliun, tapi karena harga jual rendah maka keuntungannya tinggal Rp 3,5 triliun. Sebab kalau kita lihat keuntungan Pertamina pada 2007 mencapai Rpo 24,5 triliun.

Memang dalam undang-undang disebut bahwa BUMN tidak boleh mensubsidi, jadi setiap ada subsidi yang diberikan Pertamina misalnya, berarti mereka melanggar undang-undang. Tapi rakyat tidak peduli dengan itu. Bagi masyarakat yang penting harga tidak naik, apakah itu dibebankan ke Pertamina atau pemerintah.

Perlu diketahui bahwa masyarakat sudah terbebani dengan berbagai kenaikan barang yang diluar kemampuan mereka. Kecuali harga BBM yang naik, harga pangan juga naik, begitu juga kebutuhan lain. Menjelang puasa dan lebaran ini, dipastikan harga-harga juga akan naik. Betapa berat beban yang harus ditanggung masyarakat.

Sepertinya Pemerintah tidak peduli dengan semua itu. Para penyelenggara negara itu kurang memiliki empati terhadap kondisi yang dirasakan rakyatnya. Terbukti Pemerintah lepas tangan terhadap kenaikan ini. Rakyat dipaksa menelan harga tinggi, karena tidak disediakan alternatif.

Betul bahwa sekarang sudah ada ukuran 3 kg, tapi itu untuk kalangan bawah. Lagi pula pemakai gas ukuran 12 kg bukan cuma kelas menengah atas, tapi juga menengah bagan bawah yang sensitif terhadap harga. Bukan tak mungkin akan banyak perpindahan ke tabung 3 kg, dan saat itu pemerintah lagi-lagi tak kuasa menyediakan pasokan.

Apakah tidak terbersit di pikiran Pemerintah bahwa kenaikan harga elpiji ini akan membebani rakyat. Pemerintah menjual gas ke Cina dengan harga jauh lebih rendah dibanding pasar internasional, tapi justru di dalam negeri mereka menaikkan harga tanpa peduli kesengsaraan rakyatnya.@

Dimuat di tajuk Republika edisi 26 Agustus 2008

Pengakuan Agus Condro

2008-08-21T21:30:00.000-07:00

Mengaku menerima suap. Tidak banyak yang berani melakukan, karena konsekuensinya adalah dia sendiri akan terkena masalah itu. Jangankan mengaku, sudah terbukti pun kebanyakan masih berkelit tidak melakukan korupsi. Tapi rupanya, bukan itu yang dilakukan Agus Condro, dia lebih memilih mengaku.

Anggota DPR di Komisi II dari PDIP itu mengaku menerima uang Rp 500 juta dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom. Uang tersebut diberikan rekannya sesama anggota DPR beberapa hari setelah Miranda terpilih menjadi deputi senior pada 2004 silam.

Pengakuan Agus Condro cukup mengejutkan, meskipun sebetulnya isu tersebut sudah beredar sejak lama. Miranda ketika sendiri tidak membantah maupun mengiyakan. Dia hanya mengatakan tidak tahu, dan meminta menanyakan masalah itu kepada pihak-pihak yang memberi pernyataan.

Miranda memang bersaing menduduki kursi deputi senior pada 2004 bersaing dengan Budi Rochadi dan Hartadi Sarwono. Pada pemilihan ini Miranda unggul karena disokong penuh oleh Fraksi PDIP. Sebelumnya Miranda pernah dicalonkan menjadi gubernur BI bersaing dengan Burhanudin Abdullah dan Cyrillus Harinowo pada Mei 2003. Saat itu Miranda gagal, yang terpilih Burhanudin.

Dari pengakuan Agus Condro tersebut kita menjadi makin terperangah, betapa carut-marutnya moral wakil rakyat kita. Semua hal bisa dijadikan uang. Mereka yang berkepentingan terhadap DPR harus menyediakan uang berlimpah agar urusannya bisa lancar. Istilah Teten Masduki, di DPR acap kali terjadi political buying.

Jika benar itu terjadi, maka daftar dosa para anggota DPR bertambah panjang. Daftar koruptor di DPR juga akan bertambah. Ada kasus pengalihan hutan lindung, ada kasus suap pembuatan undang-undang, dan masih banyak lagi. Puluhan anggota dewan, bhakan bisa jadi ratusan, bakal terseret dalam berbagai kasus tersebut.

Begitu pula di Bank Indonesia (BI). Bank sentral itu kini sedang disorot masalah penggunaan uang sebesar Rp 100 miliar, di mana Rp 32 miliar diberikan kepada anggota DPR untuk memuluskan undang-undang. Menurut pengakuan orang BI pula, pemberian uang ke DPR itu sudah berlangsung sejak 1970.

Kasus penyuapan dalam pemilihan deputi senior ini akan memperparah citra BI. Barangkali BI tidak secara langsung mengeluarkan uang untuk itu, tapi jika petinggi BI harus menyogok kiri-kanan di DPR agar dirinya terpilih, itu sudah menyalahi aturan. Siapa tahu ketika dia menjabat harus mengembalikan modal, BI lagi yang akan dikorup.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pernah mendapat laporan dan pengakuan dari Agus Condro tersebut harus segera memeriksa dan mencari bukti-bukti terhadap kasus penyuapan tersebut. Lampu hijau sudah diberikan dari penerima langsung, tinggal bagaimana KPK mengumpulkan bukti untuk segera menjerat mereka yang terlibat.

Jangan biarkan kasus ini mengantung. Kesigapan dari KPK sangat dibutuhkan agar kebenaran segera terkuak: Apakah pengakuan Agus Condro itu benar, atau hanya mencari popularitas. Kita ingin korupsi segera diberantas. Kita ingin pejabat yang bersih, pejabat yang dipromosikan karena prestasinya, bukan karena membeli.@

Dimuat di tajuk Republika edisi 22 Agustus 2008

SUMUT

2008-08-19T22:53:00.000-07:00

Kalau Anda punya uang Rp 200 juta atau Rp 400 juta, harus diinvestasikan untuk apa agar menguntungkan? Agak susah menjawabnya.

Ekonomi makro memang cukup stabil. Inflasi rendah, cadangan devisa tinggi, uang beredar terkendali, dan rupiah relatif stabil. Tapi ekonomi makro tak menjamin bergairahnya sektor riil, sehingga banyak yang bingung menginvestasikan uangnya.

Kita lihat bunga bank, saat ini bunga deposito hanya berkisar 3,0 persen sampai 8,5 persen. Kalau Anda punya dana puluhan miliar dan menjadi nasabah premium, paling diberi tambahan satu sampai dua persen.

Mau investasi di bursa, juga sedang buram atau istilah kerennya lagi bearish, terutama dalam tiga hari terakhir ini. Terpuruknya bursa internasional dan terkoreksinya laba Telkom telah merontokkan indeks bursa Jakarta.

Investasi di bisnis riil, juga tidak gampang. Banyak pengusaha kecil-menengah yang megap-megap karena situasi bisnis tak mendukung. Mereka yang bisnis percetakan, kurir ekspor, biro iklan, dll, sebagian besar mengeluh kesulitan mengembangkan pasar. Main tanah juga berisiko surat bodong.

Kalau sekarang ini, mungkin ada perkecualian, yakni bisnis yang berhubungan dengan lebaran seperti bengkel, jual beli mobil bekas, pakaian, sepatu, parsel, dll. Tapi ini sifatnya hanya sesaat, hanya temporer. Selesai lebaran, megap-megap lagi.

Meski begitu, jangan terlalu khawatir. Kalau Anda punya uang, peluang selalu ada saja di negara yang terkorup di dunia tapi tidak pernah ada koruptornya ini. Ladang investasi yang menggiurkan itu adalah menjadi wakil rakyat alias anggota DPR/DPRD.

Menurut Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sebagaimana dimuat Media Indonesia, di wilayah Sumatera Utara (Sumut) untuk menjadi calon anggota DPRD Propinsi, parpol seperti PDIP dan Golkar memungut iuran Rp 200 juta-Rp 300 juta. Lantas untuk menjadi anggota DPR dipatok setoran Rp 400 juta.

Bagitu pula Partai Bintang Reformasi. Partai yang merupakan pecahan dari PPP itu mengaku bahwa calon legislatif (caleg) dari luar partai yang ingin masuk di urutan satu sampai lima diminta menyetor Rp 200 juta. Untuk kas partai, katanya.

Bagaimana prospek dari investasi tersebut? Hukum dalam dunia bisnis adalah high risk high return, investasi yang berisiko tinggi akan diperoleh pengembalian yang besar pula. Investasi di caleg ini, terutama untuk partai kecil, termasuk tinggi. Tapi, kalau mau, efek baliknya bisa berlipat ganda.

Kenyataan membuktikan bahwa menjadi dengan menjadi wakil rakyat, kesejahteraan bisa langsung melesat. Orang yang tadinya lantang-lantung dijalanan sebagai preman, begitu menjadi anggota DPRD langsung memiliki rumah mentereng dengan mobil sedan --sekalipun ada sebagian yang kemudian masuk bui.

Situasi ini mengingatkan pada pilihan lurah di wilayah Ciputat pertengahan 1990-an. Saat itu ada seorang calon lurah yang rela merogoh uang lebih dari satu miliar rupiah. Kenapa seberani itu? Karena saat itu sedang booming perumahan, sehingga pembebasan tanah marak. Tak sampai setahun, uang sudah kembali.

Jer basuki mowo bea. Begitu istilah Jawa yang artinya, untuk mendapatkan kemakmuran maka harus ada pengorbanan. Plesetannya, untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan diperlukan pengorbanan berupa uang muka.

Sekarang ini, tipe plesetan itu yang kerap dipegang tegus. Untuk jadi anggota dewan harus setor ratusan juta, untuk jadi bupati atau walikota bisa miliaran rupiah. Untuk jadi gubernur harus tersedia belasan belasan miliar. Dan untuk jadi presiden, perlu triliunan rupiah.

Dalam dunia yang makin pragmatis dan serba hedonis ini maka uang banyak bicara. Tak salah kalau kemudian KIPP memberikan singkatan khusus buat para investor politik ini, yakni SUMUT. Jangan salah, SUMUT bukan singkatan Sumatera Utara, melainkan Semua Urusan Mesti Uang Tunai.@

Resonansi 12 Nopember 2003

* Tulisan ini terinspirasi oleh calon wakil rakyat yang harus membayar ratusan juta agar menjadi calon legislatif

Hantu Suap

2008-08-19T22:51:00.000-07:00

Anda akrab dengan internet? Sekali waktu cobalah buka mesin pencari www.google.com. Tulis di kolom pencarian kata 'suap' dan pilih 'cari di halaman Indonesia', kemudian diklik.

Seketika akan muncul 15.700 lokasi web mengenai suap. Jika satu halaman menyajikan 10 alamat web, kita perlu mengklik 1.530 kali. Dan jika diperlukan waktu empat detik untuk buka satu halaman, berarti butuh dua jam untuk membuka semua lokasi yang tampil.

Di situ ada tulisan mengenai tudingan suap pada polisi, praktek suap di DPR dan DPRD, suap pada wartawan, suap kepada para pejabat negara, suap pada pimpinan partai terbesar, suap untuk hakim dan jaksa, suap pada pemain bola, sampai pada suap beneran, yakni tatacara menyuap bayi.

Banyaknya website yang menampilkan kata suap, berarti suap sudah menjadi pembicaraan sehari-hari dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Kenyataannya memang di setiap kita berurusan dengan birokrat, maka suap berlaku. Tak ada suap urusan jadi tak karuan.

Saat Anda mengurus surat ijin mengemudi (SIM) misalnya, kalau mau jujur-jujuran Anda hanya diping-pong kanan kiri, dan jangan berharap sehari kelar. Tapi dengan suap kiri-kanan, Anda cuma diminta foto dan tanda tangan, tunggu di kantin, dua jam kemudian SIM sudah ditangan.

Hal serupa terjadi di semua instansi. Mau mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin mendirikan perusahaan, membikin paspor, ijin investasi, ikut peserta tender, dll, baru beres jika disediakan uang suap. Bahkan yang aneh, membayar pajak pun terkadang harus menyuap para petugas.

Suap sudah membudaya dalam setiap aspek kehidupan, dan celakanya cenderung semakin akut. Suap menjadi sangat biasa. Suap sudah tidak lagi dianggap perbuatan kriminal. Sebagian besar orang sudah menganggapnya sebagai bagian dari rejeki yang diberikan oleh yang di Atas.

Dari sisi ekonomi-bisnis, budaya suap telah merontokkan daya saing perekonomian dan iklim usaha di Indonesia. Para pengusaha yang semestinya dilayani dengan baik agar betah berinvestasi di sini, malah menjadi pihak yang harus diperas dengan berbagai alasan.

Tak pelak, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pun kemudian menyatakan perang terhadap suap. Perang itu tersebut diwujudkan dalam Kampanye Nasional Anti Suap (KNAS) 2003-2004 dan Gerakan Nasional Anti Suap (GNAS) 2005-2015.

Dalam pidato di depan peserta ASEAN Business and Invesment Summit di Bali, PM Malaysia Mahathir Mohammad mengatakan bahwa pemerintah jangan menjadi hantu yang menakutkan bagi dunia usaha. Karena jika hantu yang diperankan, maka pembangunan ekonomi suatu negara akan terhambat.

Suap, dalam terminologi Mahathir tersebut bisa dimasukkan dalam kategori hantu. Dengan begitu, Kadin bersama komunitas bisnis yang lain, sedang berperang melawan hantu. Akankah Kadin akan menang dalam peperangan yang maha berat tersebut?

Hantu acap kali disamakan dengan setan. Karena itu, senjata melawan hantu adalah kebersihan hati. Masalahnya, apakah anggota Kadin dan komunitas bisnis lain juga sudah benar-benar bersih untuk bisa melawan hantu?

Lagi pula, masalah suap menyuap, selalu melibatkan dua pihak, yakni pihak yang menyuap dan disuap. Nah, bagaimana kalau pihak yang menyuap sudah sadar, tapi yang ingin disuap masih saja menjadi hantu? Dipastikan tidak akan jalan.

Di jagad persuapan ini, yang lebih menjadi kunci sebetulnya adalah penerima alias para birokrat itu. Jika mereka mengikrarkan diri tidak mau terima, maka tak ada lagi suap menyuap. Tapi kalau mereka masih dan bahkan minta disuap, maka keinginan menghapus suap tinggal cita-cita.

Sanksi moral tidak lagi cukup untuk menghukum para penerima suap. Moral mereka sudah terdegradasi ke titik paling nadir, sehingga tak ada lagi rasa malu. Kisah-kisah tragis kehidupan para koruptor di masa senja tak juga mengusik mereka yang baru asyik menerima suap.

Suap semestinya hanya diberikan kepada bayi atau anak kecil. Kalau para penyelenggara negara masih saja ingin disuap, apa bedanya dengan anak kecil. Pantas saja negara kita kemudian tidak bisa maju-maju.@

Resonansi 08 Oktober 2003

* Tulisan ini terisprirasi oleh KADIN yang menyatakan perang terhadap suap

Stealth Corruption

2008-08-19T22:48:00.000-07:00

Di Amerika, sekarang sedang populer sebuah istilah pemasaran yang disebut 'stealth marketing'. Pemikiran tersebut awalnya ditulis Daniel Eisenberg di majalah Time dan kemudian berkembang dalam diskusi-diskusi pemasaran di negara yang sering menjadi inspirasi ilmu-ilmu pemasaran tersebut.

Kata 'stealth' diambil dari jenis pesawat tempur Amerika yang super canggih. Kecanggihan pesawat ini tidak hanya karena dilengkapi senjata modern, tetapi --ini yang terpenting-- juga kemampuannya menerobos ruang udara lawan tanpa bisa dilacak radar. Stealth adalah pesawat antiradar.

Dari situ, pengertian standar dari stealth marketing adalah sebuah strategi pemasaran di mana cara yang dilakukan adalah 'mengelabui' konsumen. Benak konsumen dimasuki dengan trik pemasaran tanpa mereka sadari. Misalnya, membanjiri mobil merek terbaru di jalan, sehingga seolah-olah mobil itu telah laris.

Di Indonesia lain lagi. Di berbagai tempat dan diberbagai kesempatan, kita sering mengeluhkan betapa tingginya korupsi di negeri ini. Bahkan lebih tinggi ketimbang jaman Orde Baru dulu. Tapi kenapa mereka aman-aman saja? Apakah karena para koruptor pandai berkonspirasi 'mengelabui' masyarakat?

Korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggera negara sebetulnya terlihat begitu telanjang. Tapi, entah kenapa, radar penegak hukum tidak mampu menangkapnya. Mengacu pada istilah di atas, barangkali cocok kalau kemudian disebut 'stealth corruption'. Sebuah korupsi yang tak bisa tertangkap radar.

Kasus terbaru kita lihat bagaimana Bupati Kepri Huzrin Hood yang menjadi tersangka kasus penyimpangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2001 senilai Rp 4,3 miliar bisa loloskan dari tahanan. Korupsi yang dilakukan nyaris begitu transparan sehingga harus ditahan, tapi oleh kejaksaan Tanjung Pinang dibolehkan tinggal dirumah dinasnya.

Kalau mau kasus yang lebih besar, ada juga. Misalnya sampai sekarang para penjahat kerah putih yang membobol uang negera lewat Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tetap berleha-leha, dan masih sibuk memimpin perusahaan. Triliunan rupiah yang ditilep lima tahun silam tidak terendus oleh radar-radar penegak hukum.

Benarkan para koruptor itu bagaikan pesawat siluman sehingga perilaku korupnya tidak mampu dibaui penegak hukum? Atau para penegak hukum yang secara sengaja mematikan tombol listriknya agar peralatan pemantau radar yang dimiliki tidak bisa menangkap sinyal yang ada.

Kalau kita melihat dari berbagai kasus korupsi yang mentok tersebut, jenis korupsi yang dilakukan, tidak canggih-canggih amat. Artinya, siapapun bisa membaui korupsi tersebut. Radar masyarakat bisa menangkap secara jelas aktivitas korupsi yang dilakukan para pejabat negara.

Kalau peralatan radar masyarakat mampu menangkap gerakan koruptor, sedangkan aparat hukum tidak bisa, berarti memang aparat sendiri yang mematikan tombol-tombol peralatan radar. Radar itu adalah hati nurani. Dengan begitu para penegak hukum telah mematikan hati nurani mereka sehingga kebejatan yang ada di sekitarnya tak mampu terendus.

Pantas kalau kemudian tampaknya para koruptor melakukan stealth corruption, padahal sebetulnya korupsi dilakukan secara terang-terangan. Kalaupun sepertinya mereka benar-benar mampu menghindar dari radar masyarakat, itu karena mereka pandai bermain mata dengan aparat hukum, lewat mafia peradilan yang melibatkan kepolisian, jaksa, pengacara, dan hakim.@

Resonansi 10 juni 2003

* Korupsi ada dimana-mana tapi radar aparat tak mampu melacaknya, begitu ide dasar artikel ini

Peringkat

2008-08-19T22:46:00.000-07:00

World Investment Report (WIR) 2003 membuat peringkat indeks kinerja Foreign Direct Investment (FDI) periode 1999-2001. Dari 140 negara yang dinilai, Indonesia menempati urutan 138, dua dibawahnya adalah Gabon dan Suriname. Periode 1994-1996 kita masih peringkat ke-52.

***
Human Development Report 2002 beberapa waktu lalu dipublikasikan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP). Dari 173 negara di dunia, kita harus tersipu melihat bahwa Indonesia berada di peringkat 110, di bawah Filipina, Cina, dan bahkan Vietnam.

***
Dari 185 negara yang disurvei mengenai country risk, Indonesia menempati urutan ke-150. Peringkat ini hasil dari kompilasi pemeringkatan di antaranya oleh Marvin Zonish & Associate (MZ+A), Standard & Poors (S&P), Moodys Investor Services (Moody), Economist Intelligence Unit (EIU), dan World Market Research Centre (WMRC). Di bawah kita ada Afghanistan, Burundi, dan Somalia.

***
Indonesia menempati urutan ketiga negara pembajak software. Hasil survei yang dilakukan Microsoft, dari total penggunaan software di sini, 88 persen di antaranya adalah bajakan. Urutan pertama dalam hal pembajakan ini adalah Cina dan kemudian disusul Vietnam.

***
Berdasarkan survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2002, Indonesia tercatat sebagai negara terkorup di Asia. Sementara indeks korupsi versi Transparency International (TI) menempatkan Indonesia di posisi ketujuh terkorup dari 102 negara.

***

Setiap ada pemeringkatan negara, Indonesia selalu berada pada titik ekstrim, kalau tidak di atas, ya di urutan buncit. Nyaris kita tak pernah 'banci' alias berada di posisi tengah. Posisi atas atau bawah sendiri sangat tergantung dari 'barang' apa yang diperingkat.

Jika pemeringkatan itu berkaitan dengan hal-hal yang baik, kita selalu berada di tempat bawah. Untuk indeks pembangunan manusia misalnya, maka Indonesia berada di urutan belakang. Tapi jika berkaitan dengan hal yang buruk, seperti korupsi atau pembajakan, kita selalu di lini terdepan.

Sudah sebegitu buruk rupakah kita sehingga setiap ada pemeringkatan negara, kita selalu berada di posisi yang tidak mengenakkan? Kenyataan memang begitu. Ketika yang diperingkat adalah kondisi negara secara keseluruhan, maka prestasi buruk yang didapat. Tapi kalau untuk perorangan, sesekali tertoreh kejutan menyegarkan.

Kita lihat peringkat pendidikan. Menurut Menko Kesra Yusuf Kalla, pendidikan Indonesia lebih buruk dari tiga dasawarsa silam, dan kini berada pada urutan 160 dunia dan urutan 16 di Asia. Tapi di tengah keterpurukan itu, prestasi individu terukir dengan berhasilnya Tim Olimpiade Fisika Indonesia menempati urutan pertama di Bangkok.

Bagaimanapun, jika melihat berbagai pemeringkatan yang dilakukan lembaga dunia, kita pantas prihatin. Di situ juga terlihat betapa berat tugas yang harus diemban oleh pemimpin dan para elite di negara ini. Sekumpulan tugas yang tak bisa hanya diselesaikan dengan retorika.

Tapi mungkin sebetulnya sederhana juga tugas pemimpin negeri ini, yakni membolak-balikkan peringkat. Peringkat korupsi yang tadinya di urutan teratas dibikin yang terbawah, peringkat kesejahteraan yang saat ini diurutan bawah menjadi urutan atas, dsb.

Sederhana diucapkan, namun tentu saja tak mudah dilaksanakan. Apalagi Indonesia saat ini terlanjur masuk dalam perangkap krisis multidimensi, mulai dari krisis ekonomi, politik, sosial, sampai moral. Terlalu banyak bias-bias yang akan ditemui di lapangan.

Sederhana atau tidak, yang pasti kita memerlukan pemimpin yang mampu menaikkan peringkat negara. Untuk itu, kita butuh orang yang memiliki peringkat tinggi dalam masalah kebersihan moral, ketegaran, ketegasan, dan kecerdasan.

Kita juga butuh pemimpin yang memiliki peringkat keihlasan yang tinggi. Karena itu, kita tidak perlu memaksa seseorang menjadi pemimpin jika dia merasa terbebani dengan urusan negara, sehingga akhirnya cuma mengeluh dan merasa pusing.@

Resonansi 24 September 2003

* Tulisan ini terinspirasi oleh berita mengenai peringkat Human Development Indeks yang baru saja dirilis

Korupsi Legal

2008-08-19T22:44:00.000-07:00

Anda masih ingat Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkih (BPPC) pada awal 1990-an? Badan yang semestinya menyangga harga cengkih agar petani sejahtera itu, ternyata justru menyengsarakan. Harga cengkih di petani jeblok, sementara bosnya BPPC, yakni Tommy Soeharto, mengantongi keuntungan sangat besar.

Apakah kemudian hal tersebut bisa sebagai alat untuk menggugat korupsi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto? Tidak. Aparat hukum sudah mencoba --mungkin juga tidak serius-- tapi tidak ditemukan indikasi korupsi. Kenapa? Karena pembentukan badan tersebut legal dan dibuat berdasarkan surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh menteri.

Kita bisa menduga bahwa Soeharto melakukan korupsi dengan memberikan kemudahan bagi anaknya untuk mengeruk uang. Tapi ketika ada SK yang ditandatangani menteri, pembentukan badan itu menjadi sah. Bahwa ketika menandatangangi para menteri itu diinjek kakinya oleh Soeharto, itu lain soal. Begitulah korupsi legal.

Kini, dijaman reformasi ini, korupsi legal ternyata masih berlangsung. Bahkan dilakukan secara massal dan tanpa rasa malu. Mereka, para pelaku tersebut, para wakil rakyat dan para eksekutif, mempertontonkan pertunjukan korupsi terselubung tersebut secara telanjang.

Bagaimana caranya? Kita bisa lihat banyak kasus di berbagai daerah di mana para wakil rakyat dengan gubernur, bupati, ataupun walikota berloma-lomba membikin anggaran 'kesejahteraan' buat anggota DPRD dan eksekutif. Ini terjadi hampir di seluruh Indonesia.

Bekasi misalnya, DPRD bersama dengan eksekutif membikin anggaran di mana seluruh anggota dewan mendapat mobil Kijang seharga Rp 135 juta. Dengan total anggota DPRD yang 45 orang, maka dibutuhkan Rp 5,85 miliar. Sementara banyak anak-anak terlantar di wilayah itu yang tidak mendapatkan pendidikan.

Anda tentu juga masih ingat anggota DPRD Jawa Barat yang bersama gubernur membikin anggaran kadedeuh (hadiah) senilai Rp 250 juta per anggota. Atau anggota DPRD Jawa Tengah yang mensahkan anggaran dana pensiun Rp 10 miliar dan gaji bulanan Rp 37 juta per bulan --pantas saja mahasiswa melemparinya dengan telur busuk.

Lihat juga, sebuah kota kecil di atas Malang, Batu, tempat kelahiran Yuni Shara. Anggota DPRD dan walikota di kota dingin itu sepakat menganggarkan Rp 5 miliar untuk fasilitas mobil. Lima petinggi DPRD masing-masing mendapat Teranno. Harga mobil tersebut kini Rp 250 juta per biji.

Masih banyak lagi contoh-contoh di berbagai kota maupun propinsi. Jika Anda keliling Indonesia, dan membaca koran-koran lokal, hampir pasti Anda temui berita semacam itu mengenai penghianatan sebagian besar anggota DPRD yang berkolusi dengan eksekutif untuk menjarah uang rakyat.

Pada eksekutif memang takut pada anggota DPRD, karena para wakil rakyat tersebut bisa dengan gampang memecatnya. Karena itu apa yang dimintanya, segera saja diberikan. Tanpa peduli rakyat. Tak heran kalau setiap ada laporan pertanggungjawaban (LPJ) eksekutif membagi-bagi amplop tebal agar tidak ditolak. Dari mana dananya? Ya uang rakyat, entah gimana caranya.

Begitulah korupsi legal yang marak berkembang. Menjadi legal karena pencurian dari harta rakyat itu dilakukan secara resmi lewat APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Jadi secara hukum sudah sah. Bagaimana pertanggungjawaban moral? Orang-orang bilang: itulah yang mereka tak punya?

Tampaknya para pejabat negara kita itu perlu membaca biografi Bung Hatta yang tanggal kemarin diperingati satu abad kelahirannya. Dari situ akan diperoleh perilaku seorang proklamator yang disiplin, jujur, santun, dan sederhana. Mereka diharap mencontohnya.

Jika setelah membaca buku itu tetap tidak mempan, barangkali sebagaimana diusulkan Presiden Partai Keadilan Hidayat Nur Wahid: hukum mati para koruptor. Tapi bung, kalau usul itu diterapkan, bukankah kemudian tidak ada pemerintahan lagi didaerah, karena kantor para eksekutif dan legislatif tidak ada orang?@

Resonansi 14 Agustus 2002

*Di berbagai daerah muncul anggaran masing-masing daerah yang umumnya memberikan fasilitas berlebihan kepada eksekutif dan legislatif

Siapa Mengorbankan Siapa

2008-08-19T22:41:00.000-07:00

Hari raya korban sudah menjelang, sudahkah Anda menyiapkan sebagian harta untuk berkorban? Kalau belum, segeralah alokasikan dana untuk berkorban demi berbagi daging dengan masyarakat miskin.

Korban dalam Idul Adha merupakan ritual tahunan memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah untuk berani mengorbankan puteranya, Ismail. Kita sendiri 'cuma' diuji untuk mengorbankan sebagian harta untuk dibagikan kepada yang membutuhkan.

Tapi lumayan. Dengan adanya hari raya korban ini, sebagian masyarakat kita yang tidak pernah menyantap daging kambing ataupun sapi --karena tak mampu beli-- bisa menikmatinya. Ada semacam pemerataan kenikmatan di sini.

Seorang ibu tua di daerah Magelang misalnya, baru sekali makan daging selama hidupnya setelah Dompet Dhuafa Republika menebar korban sampai ke pelosok pedesaan di mana dia tinggal. Bagi dia, sekerat daging kambing adalah sebuah kemewahan yang tak mungkin lagi dinikmati kecuali ada tebaran korban lagi.

Dibalik ritual tahunan itu sendiri, tersembul makna filosofis dari hari raya korban. Jadi, korban bukan sekadar membeli kambing atau sapi lantas disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan, tetapi juga: bagaimana sebetulnya kita berkorban dalam kehidupan sosial dan bernegara.

Kenapa krisis di negara ini tak kunjung selesai? Karena masing-masing orang atau kelompok yang berkuasa lebih suka mengedepankan egonya masing-masing. Mereka, para elite, seolah bersumpah tak akan mengorbankan ambisinya, sekalipun demi kepentingan rakyat banyak.

Di kehidupan sekeliling kita, banyak kita temui orang-orang yang bukannya rela berkorban, tetapi justru mengorbankan rakyat untuk memenuhi nafsu ambisiusnya. Itulah yang membikin krisis ekonomi dan sosial di negeri kita berlarut-larut penyelesaiannya.

Mau contoh? Kita lihat misalnya, kenaikan BBM yang dikeluarkan nyaris bersamaan dengan pemberian pembebasan tuntutan hukum pada konglomerat hitam. Di situ masyarakat disuruh berkorban demi mensubsidi konglomerat yang telah membangkrutkan negara.

Atau, kita tengok bagaimana masyarakat harus berkorban untuk negara lewat pemotongan pajak, sementara oleh elit, dana itu justru dijadikan bancaan. Rakyat juga harus berkorban untuk tidak mendapatkan pelayanan umum maksimal, karena dana pemerintah dialokasikan untuk kenaikan gaji pejabat dan anggota DPR.

Bahkan ada masyarakat yang dikorbankan nyawanya demi kepentingan politik praktis para elit. Tewasnya mahasiswa saat menggulirkan reformasi adalah contoh betapa nyawa seseorang bisa dikorbankan untuk melampiaskan ambisi politiknya.

Tak bisa dipungkiri bahwa jumlah hewan korban sendiri, baik kambing maupun sapi, belakangan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pemberi korban. Setidaknya itu terlihat dari daftar penyumbang di berbagai lembaga penyelenggara korban.

Tapi benarkah mereka yang riil berkorban? Belum tentu. Bisa jadi bahwa dari sebagian pemberi korban tersebut, yang berkorban adalah rakyat. Misalnya, pengorban yang uangnya berasal dari penyelewengan beras untuk orang miskin raskin, bukankah masyarakat kecil yang sebetulnya berkorban?

Korban dalam arti harfiah seperti pelaksaan korban di saat Idul Adha adalah penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Mengorbankan harta, mengorbankan kepentingan pribadi, mengorbankan ego, untuk kepentingan rakyat.

Terpuruknya negeri ini adalah karena rendahnya kesediaan berkorban. Prinsip 'kalau bisa mengorbankan orang lain kenapa harus mengorbankan diri sendiri' kuat dianut oleh elit politik.

Untuk itu, semestinyalah hari raya korban ini kita jadikan momentum untuk berefleksi, tentang makna kurban dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Tidak perlu lagi kita mempermasalahkan siapa mengorbankan siapa.@

Resonansi 05 Feberuari 2003

* Tulisan ini mentautkan antara peringatan Hari Raya Idul Adha dengan kondisi masyarakat kita

Antara Gizi dan 'Gizi'

2008-08-19T22:38:00.000-07:00

Jika Anda jalan-jalan ke mal mewah seperti Plaza Indonesia, dan menemui keluarga muda belanja, akan terlihat anak mereka yang sehat, berisi, dan biasanya putih bersih. Wajah mereka juga tampak cerah, tersirat semangat yang menyala karena energi yang berlebih.

Pulangnya, jika Anda menuju ke arah Tanah Abang, hanya beberapa ratus meter dari mal itu, banyak terlihat anak jalanan yang kurus, dekil, dan sesekali tangannya menggaruk-garuk badan. Wajah mereka sayu, tak terpancar adanya semangat. Gerakan mereka nyaris tak berenergi.

Kenapa kondisi dua komunitas anak itu begitu berbeda? Gizi, jawabnya. Anak-anak yang gizinya cukup akan tampak sehat dan bersemangat, sedangkan yang gizinya kurang, badannya akan kurus dan gampang penyakitan. Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumberdaya manusia.

Survei Kesehatan Nasional 1998 - 1999 menunjukkan delapan juta balita Indonesia menderita kurang gizi. Pantas saja kalau kemudian posisi Human Development Index (HDI) versi UNDP kita rendah. Pada 2002 silam, dari 173 negara yang disurvei, Indonesia berada di urutan 110, tepat satu angka di bawah Vietnam.

***

Nurcholis Madjid, sempat terkejut ketika kampanye menjadi calon presiden ke daerah --dalam rangka konvensi Golkar-- ditanya soal gizi yang mereka nilai lebih penting ketimbang visi. Ternyata, gizi yang mereka maksud adalah gizi dalam tanda petik ('gizi').

Jadi 'gizi' itu bukan dalam artian sebenarnya yang merupakan nutrisi. 'Gizi' di sini adalah uang, makanya dengan tanda petik. Rupanya, mereka menanyakan, berapa uang yang disiapkan untuk membeli suara yang dimiliki. Mereka siap untuk membarter hak suara dengan segepok uang.

'Gizi' politik ini memang sudah bukan rahasia lagi. Pada pemilihan Gubernur Bali misalnya, anggota DPRD dari PDI-P menjelang hari-H diberi 'gizi' Rp 50 juta per orang agar memilih calon drop-dropan dari DPP PDI-P. Di Batu, Malang, seorang yang ingin dicalonkan menjadi dirut PDAM setempat harus setor 'gizi' Rp 2 miliar ke anggota DPRD.

'Gizi' ternyata sangat penting dalam percaturan politik nasional. 'Gizi' juga menjadi sedemikian penting dalam memuluskan proyek di pemerintahan. 'Gizi' juga penting untuk meloloskan seorang terpidana berobat ke luar negeri, atau bisa juga menjadikan seorang terpidana tetap menjadi salah satu ketua lembaga tinggi negara.

***
Kekurangan gizi dalam pandangan ilmu kesehatan akan menyebabkan efek serius seperti: kegagalan pertumbuhan fisik, menurunnya perkembangan kecerdasan, dan menurunkan produktivitas. Selain itu juga menurunkan daya tahan terhadap penyakit sehingga mudah sakit dan memiliki tingkat risiko kematian tinggi.

Kekurangan 'gizi' bagi elit politik dan penyelenggara negara juga menyebabkan efek serius seperti: tidak percaya diri (pede) dan tak punya harga diri. Karena bagi mereka harga diri bukan diukur dari totalitas dalam membela rakyat dan negara. Mereka merasa harga diri diukur dari tebalnya dompet, dan baru pede kalau naik mobil mewah.

Ironis sekali, perjalanan bangsa besar ini ternyata ditentukan oleh 'gizi'. Siapa yang memiliki 'gizi' lebih dan bisa membagikan kepada para pemegang kunci di negara ini, maka dia dapat menyetir kemana bangsa ini akan diarahkan. Begitu besar peran 'gizi' dalam menentukan hidup kita.

***

Jutaan anak di Indonesia yang kekurangan gizi bukanlah jumlah sedikit. Mereka adalah anak-anak bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin negara besar ini. Jika gizi mereka terbengkelai, maka akan ada generasi yang hilang akibat rendahnya kecerdasan anak-anak itu.

Penghuni negeri ini membutuhkan gizi yang cukup, terutama anak-anak, agar kelak dihasilkan sumber daya manusia yang andal. Kita tidak membutuhkan 'gizi' yang hanya dinikmati segelintir orang. Pemberian 'gizi' berarti merampas hak anak-anak kita untuk mendapatkan gizi.

Gizi dan 'gizi' hanya beda dalam tanda petik, tetapi efeknya akan luar biasa buat negeri ini jika salah menempatkan.@

Resonansi 20 Agustus 2003

* Tulisan ini terinspirasi langkah Cak Nur yang mundur dari Konvensi Golkar karena tidak punya uang

Sabar dalam Kemiskinan

2008-08-19T22:34:00.000-07:00

Anda puasa? Hampir pasti, ya! Kalau kebetulan Anda membaca tulisan ini di siang atau sore hari, rasa lapar tentu sudah mulai menyergap. Puasa memang lapar. Kalau tidak, berarti tidak normal, karena perut tidak terisi apapun seharian.

Tapi sesungguhnya puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Karena dengan puasa kita menjaga hawa nafsu agar tidak mengarah pada kejelekan, sekaligus menjaga hati dan amalan kita, mengontrol diri dari tindakan kemaksiatan dan kemungkaran.

Lapar adalah satu konsekuensi dari puasa. Dan setiap konsekuensi, selalu ada hikmahnya. Hikmah dari lapar adalah kita akan merasakan penderitaan orang lain. Mereka yang hidup miskin dan nyaris menahan lapar tiap hari itu ada di sekeliling kita, bahkan mungkin di sebelah tembok rumah kita.

Merasakan penderitaan orang lain sangat diperlukan bagi sebagian masyarakat Indonesia yang kian lama kian hedonis (hanya memikirkan kekayaan dan kesenangan semata). Apalagi jika kita melihat kenyataan bahwa ada puluhan juta orang yang harus mengais-ngais makanan untuk sekadar bertahan hidup.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pendapatan per kapita 6,4 juta pertahun, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 2001 tercatat 37,1 juta (18,4 persen penduduk Indonesia). Sebanyak 8,5 juta di perkotaan dan 28,6 juta di pedesaaan. Berapa batas kemiskinan? Rp 100.011 di perkotaan dan Rp 80.382 di pedesaan, untuk hidup sebulan.

Bisakah Anda bayangkan seseorang bisa hidup dengan uang Rp 100.000 sebulan di kota atau rata-rata Rp 3.300 per hari? Kalau mau dipaksakan makan tiga kali, itu hanya cukup makan Indomie di pagi, siang, dan malam hari. Tapi memasaknya harus di tetangga, karena dia tak mampu beli minyak, apalagi kompor. Makannya pun sambil telanjang, karena tak mampu beli baju.

Penderitaan penduduk miskin kian lengkap ketika beban hidup makin naik. Seolah tak peduli pada penderitaan mereka, pemerintah lewat tangan badan usaha yang dimilikinya menaikkan berbagai tarif, mulai dari telepon, listrik, sampai bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan itu otomatis mendongkrak harga kebutuhan pokok.

Tak heran kalau kemudian makin banyak orang di negara kita ini yang hanya makan sekali sehari. Itu pun tidak selalu nasi. Seperti yang kita saksikan di daerah kering di wilayah pesisir selatan, mereka sehari-hari hanya makan tiwul (singkong yang diolah). Lauk menjadi barang mewah, sekalipun hanya tahu dan tempe.

Hanya lewat puasa dengan penghayatan yang tinggi, kita bisa menyelami penderitaan orang miskin. Sedikit banyak kita akan merasakan betapa menderitanya puluhan juta orang miskin itu ketika harus menahan lapar tiap hari, tiap tahun, bahkan selama hidupnya.

Kita juga perlu berdoa agar para pejabat mampu menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya agar mata, hati, dan pikiran mereka terbuka, untuk kemudian teringat bahwa kemiskinan ada di depan mata. Dengan begitu dalam mengemban jabatan, mereka tidak lagi memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, melainkan selalu ingat untuk berpihak pada masyarakat miskin.

Selain merasakan penderitaan orang lain, puasa juga ajang melatih kesabaran. Kesabaran untuk selalu tabah dan tahan uji ketika menerima musibah, kesabaran untuk mampu mengendalikan diri, serta kesabaran untuk tidak mudah putus asa. Ibaratnya seorang petani mustahil berhasil memanen tanpa kesabaran menanam dan merawat tanamannya

Dalam konteks Indonesia maka kita harus bersabar menerima ujian atas berlarutnya aneka kekerasan yang menewaskan puluhan ribu orang, sabar untuk tidak menfitnah dan menuduh orang sembarangan, serta sabar dalam kemiskinan sembari terus mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara yang adil dan makmur.

Tak kalah pentingnya, kita harus sabar menerima kenyataan bahwa pemerintah tak mampu mengemban amanat untuk mensejahterakan rakyat. Kita harus sabar menerima kenyataan bahwa pemerintah telah menggadaikan harga diri kita dengan bertekuk lutut terhadap kekuatan asing, baik dalam hal ekonomi maupun politik.

Selamat menjalankan ibadah puasa. @

Resonansi 6 Nopember 2002

* Tulisan ini dibuat untuk menyambut bulan Ramadhan

Perikehewanan di Cancun

2008-08-19T22:31:00.000-07:00

Forgea terlihat pucat. Terpancar dari wajah mungilnya sebuah ketakutan yang amat sangat. Baru sekali ini dia mengalami peristiwa yang sangat luar biasa: terperangkap di sebuah kapal tanker yang terbakar, dan terkatung-katung di tengah laut.

Kapal tanker dengan nama Insiko 107 tersebut terbakar pada 13 Maret 2002, dan terseret arus laut hingga 1.100 kilometar ke arah tenggara Hawaii. Untung ada kapal wisata sehingga semua awak kapal bisa diselamatkan. Tapi rupanya, si Forgea lewat dari penyelamatan itu.

Kemudian dilakukan operasi penyelamatan terhadap Forgea. Tapi perlu biaya besar untuk operasi tersebut. Maka dilakukanlah penggalangan dana oleh Kelompok Perhimpunan Kemanusaiaan Hawaii, yang akhirnya bisa mengumpulkan dana 50.000 dolar (Rp 430 juta).

Siapakah Forgea sampai-sampai banyak donatur yang merelakan dana ratusan juta untuk menyelamatkannya? Forgea adalah anjing jenis terrier campuran. Dia naik ke kapal bersama tuannya, tetapi tertinggal saat penyelamatan awak kapal.

Entah, apakah akhirnya anjing itu terselamatkan atau tidak. Kita hanya perlu tahu bahwa, ternyata untuk menyelamatkan seekor anjing, tak segan para donatur mengeluarkan hampir setengah miliar rupiah dari kantongnya.

***

Kemewahan bagi gorila adalah jika dia dapat makan dengan enak, dan makanan tersebut bisa diperoleh dengan mudah. Tentu, tersedia juga pohon-pohon yang rindang, sehingga dia bisa bergelantungan, bermain-main dengan anaknya.

Meski begitu toh ada orang kaya yang mewariskan Rp 6 miliar hartanya untuk membangun istana buat gorila. Di situ ada ruang tidur ber-AC, lantai keramik, hutan beserta kolam yang dibuat senatural mungkin, termasuk bukit-bukit cadasnya. Rumah berbentuk gua berkubah itu, berdiri megah di atas tanah seluas 6.000 meter persegi di Kebun Binatang Ragunan.

***
Ada sebuah keluarga di Jakarta yang memelihara anjing doberman. Biaya untuk memberi makan anjing tersebut dua kali lipat dari gaji yang diberikan kepada pembantunya. Pekerjaannya, anjing itu hanya lari pagi, istirahat, makan, tidur, dan menggonggong, sedangkan pembantu mengurusi kerjaan rumah dari pagi sampai malam.

***
Begitulah nasib hewan, terkadang mereka lebih diperhatikan dibanding manusia. Orang kaya, entah kenapa acap kali rela mengeluarkan dana jutaan, bahkan miliaran, untuk kepentingan hewan atau binatang, sementara untuk sesamanya terkesan enggan.

Kondisi seperti itu sebetulnya terjadi pada para petani di negara berkembang --sekalipun mungkin tak seorang pun merasakan. Di mana hewan ternak disubsidi oleh pemerintah negara maju hanya sekadar untuk menekan kehidupan petani di negara miskin.

Di Amerika Serikat misalnya, pemerintah memberikan subsidi dua dolar per hari untuk hewan peliharaan di sana. Hal serupa juga dilakukan di Uni Eropa, dengan nilai tak jauh beda. Subsidi itu diberikan mengingat hewan di sana tidak mampu bersaing dengan hewan luar negeri, sehingga petani dan peternak di sana perlu disuntik dana gratis.

Besarkah nilai subsidi tersebut? Relatif. Tapi yang jelas subsidi untuk hewan itu besarnya dua kali lipat pendapatan penduduk miskin di negara berkembang, yang oleh lembaga internasional dipatok satu dolar per hari.

Indonesia dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO di Cancun, Maksiko pekan silam berusaha agar subsidi pada hewan dan subsidi lain di negara maju bisa dihapus. Alasannya, subsidi tersebut mematikan kehidupan petani di Indonesia maupun negara miskin lain.

Indonesia yang didukung 32 negara berkembang, bertarung dengan negara maju yang tergabung dalam Organisasi Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang mengalokasikan 350 miliar dolar untuk mensubsidi petaninya (di antaranya Amerika Serikat 90 miliar dolar, Uni Eropa 112,6 miliar dolar, dan Jepang 55,7 miliar dolar). Tapi rupanya usaha itu gagal.

Negara maju tak peduli dengan nasib petani di negara berkembang yang kian lama kian miskin. Mereka lebih suka mensubsidi sapi, domba, atau hewan lainnya, ketimbang memberi peluang bagi sesamanya untuk mengecap kehidupan yang lebih baik.

Orang-orang kaya terkadang memang lebih sayang kepada binatang ketimbang sesama manusia. Cancun juga membuktikan bahwa negara kaya dalam satu item memiliki perikehewanan yang lebih tinggi ketimbang perikemanusiaan.@

Resonansi 17 September 2003

* Ketidakadilan ekonomi barat dan dunia ketiga menjadi inspirasi munculnya tulisan ini

Memperalat Kemiskinan

2008-08-19T22:28:00.000-07:00

Kenapa Megawati menyetujui kenaikan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan telepon? Bukankah kebijakan itu bertentangan dengan slogan partai wong cilik-nya, sehingga semestinya orang miskin harus dientaskan?

Logikanya seperti itu. Tapi Mega tidak. Dia menggunakan logika terbalik ketika merilis kebijakan tersebut.

Begini logikanya. Taruhlah jumlah orang miskin alias wong cilik sekarang 35 juta. Mereka inilah yang menjadi basis massa dari partainya Megawati. Nah, jika BBM, listrik, dan telepon naik, maka harga-harga akan membumbung tinggi. Akibatnya jumlah rakyat miskin akan meningkat.

Sebut saja, akibat kenaikan harga tersebut jumlah orang miskin bertambah 10 juta orang. Dengan begitu, secara dengan hitungan anak SD saja sudah ketahuan bahwa jumlah wong cilik menjadi 45 juta. Itu artinya, secara otomatis massa pendukung Mega menjadi lebih banyak.

Buat Anda pengagum Megawati, cerita tersebut jangan dimasukkan hati. Itu cuma joke yang beredar di berberapa milis di internet. Sekalipun ada juga yang sok menganggap bahwa itu bukan joke, tapi memang strategi serius yang coba dikomunikasikan lewat joke, sehingga terkesan main-main.

Namun sebetulnya inti dari cerita tersebut bukanlah pada kebijakan Megawati, melainkan bahwa betapa orang miskin acap kali menjadi ajang permainan orang-orang di atas. Orang miskin sering ditempatkan sebagai objek untuk memperkaya diri dan kepentingan politik.

Kita lihat operasi beras untuk rakyat miskin (raskin). Dalam program itu, pemerintah menyediakan 2,3 juta ton beras untuk dibagikan kepada 9,7 juta kepala keluarga (KK) prasejahtera di seluruh Indonesia. Mekanismenya, beras yang di pasaran berharga Rp 2.700 per kg, dijual Rp 1.000 per kg. Maksimal pembelian per kk per bulan 20 kg.

Tapi sebagaimana biasa, program mulia tersebut sebagian kandas di tengah jalan. Di beberapa tempat sudah diketahui ada kecurangan dalam pembagian raskin. Ada yang disunat, ada yang harganya dinaikkan, dan lain-lain.

Di Cikatomas, Tasikmalaya, Jawa Barat misalnya, dua orang staf kecamatan menyelewengkan 21 ton raskin dengan menjual ke pedagang seharga Rp 1.300 per kg. Semestinya beras tersebut diberkan kepada 1.076 keluarga miskin di wilayah itu. Tak pelak ratusan warga menyerbu kantor kecamatan untuk meminta haknya.

Kemudian di salah satu kelurahan di Balikpapan, Kalimantan Timur, koperasi yang bertugas mendistribusikan, memungut tambahan biaya Rp 300 per kg. Selain itu, mereka juga menurunkan jumlah timbangan yang seharusnya 20 kg, dikurangi menjadi 19 kg.

Di Jakarta sendiri, beberapa wilayah harus membayar Rp 1.300 per kg, dengan alasan untuk biaya transportasi. Itu pun kualitas berasnya sangat rendah yang dicirikan dengan bau apek, banyak kutu, dan kotor. Mereka terpaksa menjual kembali sebagian raskin untuk ditukarkan beras normal. Selanjutnya kedua beras itu dicampur agar layak dimakan.

Dalam hal lain, kita juga ingat beberapa waktu lalu, ketika awal Jaring Pengaman Sosial (JPS) diluncurkan. Pada tahun anggaran 1998/1999 misalnya ditengerai terjadi penyimpangan Rp 6 triliun. Salah satunya adalah JPS senilai Rp 40 miliar yang disalahgunakan untuk kepentingan partai. Penyelewengan itu terbukti dengan dijatuhkannya vonis tiga tahun penjara bagi pelaku.

Apa yang bisa kita pelajari dari kasus tersebut? Adalah bahwa kemiskinan tidak mungkin terhapus dari bumi Indonesia. Karena, terlalu banyak penguasa yang mampu memperalat kemiskinan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kemiskinan menjadi ladang untuk memperkaya diri.

Selagi mental seperti itu masih melekat di penguasa, jangan berharap kemiskinan akan pergi dari sekeliling kita. Untuk itu, jangan pula berharap adanya kestabilan sosial, karena tidak ada sejarahnya kondisi sosial akan stabil manakala kesenjangan kaya miskin makin menganga dan jumlah rakyat miskin makin membengkak.@

Resonansi 29 Januari 2003

* Tulisan ini terinspirasi oleh adanya penyelewengan beras untuk rakyat miskin oleh pegawai negeri