Pemburu Rente, Predator Negara

Pada awal 1950-an muncul keinginan pemerintah untuk membesarkan pengusaha pribumi. Maka, lahirlah Program Benteng yang diinisiasi Sumitro Djojohadikusumo yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan dan perindustrian. Selain diberi proteksi, pengusaha pribumi juga diberi lisensi untuk impor. Harapannya, program ini melahirkan pengusaha pribumi yang tangguh dan sukses.

Apa yang kemudian terjadi di lapangan, jauh dari harapan karena pada akhirnya lisensi itu disewakan kepada pengusaha Tionghoa. Pengusaha pribumi yang diberi lisensi hanya ongkang-ongkang kaki, sementara yang menjalankan impor adalah pengusaha Tionghoa yang memang sudah punya pengalaman. Keuntungan dibagi dua.

Saat itu, istilah Ali-Baba menjadi sangat populer. Ali mewakili pribumi dan Baba mewakili Tionghoa. Inilah kisah pemburu rente pertama sejak Indonesia merdeka yang melegenda sampai sekarang.

Sejak itu, sejarah perburuan rente menjadi tak terpisahkan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia. Tampilnya Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto semakin menyuburkan persekongkolan tersebut. Pemburu rente semakin mekar dan berada di berbagai level. Ketika anak-anak Soeharto terjun ke dunia bisnis, perburuan rente semakin tak terkendali karena hampir semua bisnis yang digelutinya hasil dari perburuan rente.

Memasuki Orde Reformasi, perilaku tersebut tidak berubah. Korupsi masih merajalela, begitu pula dengan perburuan rente. Keduanya seolah sudah menjadi budaya yang sulit untuk dihilangkan. Revolusi mental barangkali bisa memberantas virus itu, tapi membutuhkan komitmen yang sangat kuat dan dilaksanakan secara konsisten dengan penuh kesabaran karena akan memakan waktu lama.

Sang pemburu rente ini bisa pejabat langsung yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan atau bisa juga pengusaha yang memiliki koneksi politik ke penguasa. Mereka memiliki pengaruh besar dan juga dana besar sehingga sulit digoyahkan. Jika ada yang mencoba menyerang, mereka akan menyerang balik dengan serangan yang lebih mematikan.

Persoalan perburuan rente ini sudah menjadi kajian serius sejak 1967 oleh Gordon Tullock. Lewat publikasinya berjudul The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies, and Theft, dia menulis tentang hubungan pemberian hak monopoli kepada pengusaha oleh penguasa. Kemudian, berkembang dengan penjelasan bahwa pemburu rente adalah pengusaha yang mendapatkan lisensi khusus, monopoli, dan fasilitas lain dari penguasa sekaligus menghambat pelaku lain masuk pasar. Dari situ kemudian lahir teori perburuan rente (theory of economic rent-seeking).

Kata rente di sini tidak sama dengan pengertian rente yang dijelaskan Adam Smith. Rente dalam pengertian Adam Smith adalah sewa yang berarti memperoleh keuntungan dari jasa sewa-menyewa. Sementara, pemburu rente dalam kajian ekonomi politik adalah perburuan untuk mendapatkan fasilitas lisensi, monopoli, ataupun cara-cara memperdagangkan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan bisnis. Mereka mencari keuntungan bukan melalui persaingan yang sehat.

Yoshihara Kunio, dalam buku Kapitalisme Semu Asia Tenggara, mengulas secara khusus masalah perburuan rente. Di dalam buku itu, Kunio menulis bagaimana sepak terjang pemburu rente dalam berkongkalikong dengan penguasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Menurut dia, praktik kapitalisme di negara-negara tersebut telah melahirkan para pemburu rente sehingga dia menyebut kapitalisme yang berkembang adalah kapitalisme semu.

Pemburu rente ini mengeruk keuntungan dari peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh regulator. Semakin tinggi jam terbang pemburu rente, semakin tinggi pula sasarannya. Mencatut nama, bahkan nama pemimpin tertinggi negeri, sudah menjadi hal yang biasa. Bagi mereka yang penting gol tercapai. Inilah yang dilakukan Setya Novanto, ketua DPR, yang diduga berburu rente dalam kasus perpanjangan kontrak karya Freeport Indonesia.

Novanto yang sebelumnya lolos dari berbagai kasus hukum, kembali terantuk batu. Perburuan rente yang dia rancang dengan koleganya terbuka ke publik setelah rekaman pembicaraan dengan seorang pengusaha dan petinggi Freeport Indonesia. Rekaman itu bocor ke masyarakat setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan wakil rakyat itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Inti rekaman itu, Novanto memintakan saham Freeport Indonesia sebesar 11 persen untuk Presiden dan sembilan persen untuk Wakil Presiden. Dianya sendiri bersama pengusaha yang menemaninya minta saham pembangkit listrik yang nantinya dibangun sepenuhnya oleh dana Freeport. Di perusahaan itu, Freeport akan memegang 51 persen, sisanya yang 49 persen untuk mereka, gratis!

Begitulah pemburu rente bekerja. Dengan koneksi yang dimiliki, dia bisa menggertak, mengancam, tetapi juga bisa merayu dengan menjual nama petinggi demi mendapatkan jatah. Kekuasaan yang dimiliki dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan dibungkus seolah-olah untuk kepentingan negara. Berkorban untuk negara hanya sebagai slogan, tetapi yang dilakukan justru mengorbankan negara.

Pengusaha pemburu rente memperoleh keuntungan besar (Yi Min Lin dalam buku Rent Seeking in China mengistilahkan dengan supernormal gains). Karena mereka bekerja tak ubahnya sebagai makelar, pemburu rente sama sekali tidak memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi negara. Sebaliknya, yang terjadi kerugian bagi masyarakat karena harus menanggung harga yang tidak kompetitif.

Terjadinya ekonomi berbiaya tinggi yang menjadi salah satu penghambat kemajuan ekonomi Indonesia salah satunya disebabkan kiprah para pemburu rente. Situasi bisnis dibiarkan tanpa kompetisi yang sehat yang akhirnya melahirkan pengusaha yang hanya bisa mengambil keuntungan jika dekat dengan kekuasaan. Pemburu rente ini secara tidak langsung telah memasung jiwa entrepreneur.

Negara dirugikan oleh para pelaku pemburu rente. Karena, pada dasarnya mereka adalah memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki atau dimiliki kroninya untuk mengakumulasi kapital demi kemakmuran diri dan kelompoknya. Mereka selalu berbicara demi rakyat, tetapi sebetulnya justru menyengsarakan rakyat. Mereka berbicara demi negara, tetapi sebetulnya predator negara.

Anif Punto Utomo
Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Dimuat di Opini Republika, 26 Nopember 2015

Tahun Pertama Miskin Prestasi

Pelantikan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014 sudah berjalan satu tahun. Banyak harapan yang dipanggulkan kepada keduanya.

Hasil survei Indobarometer pada pekan ketiga September lalu menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi rontok 11,5 persen dibanding enam bulan sebelumnya, dari 57,5 persen menjadi 46 persen. Yang tidak puas naik menjadi 51,1 persen. Itu artinya lebih dari separuh masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja presiden.

Jika kita melihat kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi, persepsi masyarakat itu wajar. Data mengenai pertumbuhan ekonomi yang menurun, bertambahnya jumlah penduduk miskin, naiknya harga bahan pangan, semakin naiknya pengangguran, muramnya komoditas ekspor, seolah-olah mengonfirmasi hasil ketidakpuasan itu.

Jokowi dilantik pada saat ekonomi global sedang krisis. Begitu pegang tampuk kekuasaan, duet Jokowi-JK dihadapkan pada masalah ekonomi cukup pelik. Dengan pengalaman yang masih minim, ditambah soliditas dan kualitas kabinet yang sebagian tidak mumpuni, gerak ekonomi menjadi lamban, jauh dari yang ditargetkan. Belum lagi masalah politik dan hukum yang menggerogoti saat awal kekuasaan.

Berbeda dengan krisis ekonomi 1998. Saat itu, krisis yang terjadi adalah krisis Asia Tenggara (plus Korea). Karena krisis regional, di belahan dunia lain yang menjadi sasaran utama ekspor Indonesia, seperti Amerika, Jepang, Eropa, dan Cina masih tetap jaya. Saat itu, ada beberapa sektor, termasuk tambang dan perkebunan yang justru berpesta karena ekspornya tetap bagus.

Sementara, krisis kali ini adalah krisis global. Hampir seluruh negara ekonominya merosot, terutama Cina dan Eropa, sehingga terjadi penurunan permintaan. Sektor komoditas primer terpukul paling keras, padahal selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia pun terpukul. Ditambah lagi sangat lambatnya pencairan dana APBN, lengkaplah prasyarat terjadinya perlambatan ekonomi.

Maka, pertumbuhan ekonomi terus turun sejak Jokowi menjadi presiden hingga pertengahan tahun ini. Pada kuartal terakhir 2014, ekonomi tumbuh 5,02 persen, pada kuartal I 2015 turun menjadi 4,72 persen, kuartal II kembali turun menjadi 4,67 persen.

Akibat penurunan pertumbuhan ekonomi itu, terjadilah PHK. Menteri Tenaga Kerja memperkirakan ada 60 ribu orang terkena PHK, versi organisasi buruh sekitar 100 ribu orang. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun sampai membentuk desk khusus investasi tekstil dan sepatu untuk mencegah PHK.

Begitu ada PHK, pengangguran pun semakin meningkat karena angkatan kerja baru tidak tertampung. Menurut data Indef, angka pengangguran terbuka naik dari 7,1 persen pada semester I 2014 menjadi 7,5 persen pada semester I 2015.

Kenaikan angka pengangguran secara tidak langsung berimplikasi pada jumlah orang miskin. Pada masa pemerintahan Jokowi, jumlah orang miskin naik dari 10,96 persen pada September 2014 menjadi 11,5 persen pada Maret 2015. Jadi, naik dari 27,72 juta menjadi 28,59 juta. Semakin bertambahnya orang miskin ini menunjukkan pertumbuhan tidak dinikmati merata sehingga kesenjangan bisa kian meningkat.

Kenyataan lain adalah naiknya pinjaman luar negeri oleh pemerintah maupun (terutama) swasta. Pada Oktober 2014, posisi utang luar negeri 295,9 miliar dolar AS (pemerintah 133,1 miliar dolar dan swasta 162,8 miliar dolar). Pada Juni 2015 sudah 304,3 miliar dolar (pemerintah 134,6 miliar dolar dan swasta 169,7 miliar dolar). Kita ingat yang membuat krisis 1998 makin parah adalah membubungnya utang luar negeri swasta.

Kurs rupiah juga menjadi pusat kekhawatiran karena sejak Jokowi dilantik, rupiah cenderung melemah dan menciptakan rekor terburuk sejak krisis 1998. Bahkan, pada akhir September 2015 berada pada Rp 14.811 per dolar.

Beruntung the Fed memberikan kepastian tidak akan menaikkan bunga dalam waktu dekat. Kepastian itu menjadi pemicu menguatnya mata uang global terhadap dolar, termasuk rupiah. Ditambah empat paket ekonomi pemerintah plus intervensi miliaran dolar dari Bank Indonesia, rupiah pun melejit. Pada pekan pertama Oktober, rupiah sudah di posisi Rp 13.400 per dolar.

Dalam bidang pertanian juga begitu. Swasembada beras, jagung, dan kedelai yang ditargetkan tercapai pada tiga tahun pemerintahan Jokowi belum menampakkan kecenderungan menggembirakan. Swasembada daging juga masih menjadi angan-angan, bahkan pemerintah sempat dipermainkan mafia daging. Harga daging pun melejit memberatkan masyarakat.

Layak diapresiasi
Meski begitu bukan berarti tak ada hal yang bisa dicatat dari kinerja pemerintahan. Aksi jibaku Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam kengototannya menenggelamkan kapal asing pencuri ikan layak diapresiasi. Hanya saja, dampak ekonomi gebrakan itu belum begitu terasa karena baru mengamankan potensi kerugian, sementara penerimaan dari sektor ini jauh dari yang ditargetkan.

Kinerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga pantas diapresiasi. Beberapa proyek infrastruktur yang selama ini mangkrak dihidupkan lagi, seperti Waduk Jatigede, juga beberapa ruas jalan tol yang mandek, seperti di Jawa Tengah dan Jabotabek. Tol Sumatra sudah mulai dibangun, jalan di wilayah perbatasan juga, lumpur Lapindo relatif selesai, belasan bendungan di berbagai pulau sudah 75 persen selesai, belum lagi pembangunan 512 ribu rumah bagi rakyat.

Kinerja Susi maupun Basuki, dan juga beberapa menteri lain, seperti Menteri ESDM yang memberikan kepastian berusaha, Menko Perekonomian dengan paket ekonominya, dan sebagainya. Semua itu baru memberikan fondasi, belum mendampakkan hasil konkret yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Jika pemerintah konsisten, fondasi ini akan mampu melejitkan ekonomi mendatang.

Secara keseluruhan, belum terlihat prestasi menonjol dari pemerintahan Jokowi-JK setahun ini sehingga boleh dibilang masih miskin prestasi. Ada beberapa indikator perbaikan, seperti defisit transaksi berjalan membaik, inflasi cenderung rendah, kurs rupiah dan indeks saham menguat, tapi itu belum cukup dicatat sebagai prestasi monumental.

Meski begitu, setidaknya fondasi kekuatan ekonomi sudah mulai dibangun. Ibaratnya, beberapa program dan kebijakan saat ini masih dalam tahap investasi, belum menghasilkan. Jika fondasi dan investasi itu dilanjutkan dengan trek yang benar, pada tahun kedua nanti bukan lagi tahun yang miskin prestasi, melainkan sarat prestasi. 

Anif Punto Utomo

Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Dimuat di Republika Selasa, 20 Oktober 2015,

Lampu Kuning Kemiskinan

Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata bukan saja angka nominal yang naik, tetapi juga persentase. Pada Maret 2015 tercatat jumlah penduduk miskin 28,95 juta (11,22 persen), naik 860 ribu jiwa dari 27,73 juta (10,96 persen) pada September 2014. Garis batas kemiskinan rata-rata adalah Rp 330.776. Artinya masyarakat miskin di Indonesia adalah yang pengeluaran tiap bulan lebih rendah dari nilai tersebut.

Kondisi memprihatinkan itu terasa makin lengkap karena indeks kedalaman (poverty gap index) dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index) juga semakin memburuk. Tercatat Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2014 adalah 1,75, naik menjadi 1,97 pada Maret 2015. Pada periode yang sama, Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,44 menjadi 0,54.

Indeks kedalaman adalah perbedaan antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks berarti pengeluaran masyarakat miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan, misalnya, dari Rp 330 ribu menjadi Rp 300 ribu. Sedangkan, indeks keparahan adalah penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin--semakin tinggi indeks, semakin parah kesenjangan antarorang miskin.

Mengapa jumlah masyarakat miskin bertambah? Karena daya beli merosot, pendapatan rakyat tetap, ada yang cenderung turun, bahkan ada yang hilang. Sementara, kebutuhan bahan pokok naik relatif tinggi.

Di perdesaan, misalnya, upah petani merosot, padahal sebagian besar orang desa adalah buruh tani. Di perkotaan, mencari uang makin sulit, bahkan sebagian justru kehilangan pekerjaan karena PHK.

Menurut BPS, dalam beberapa bulan terakhir terjadi kenaikan harga cukup tinggi pada beras, cabai rawit, dan gula pasir. Pengalaman selama ini jika ada gejolak harga bahan pokok, maka akan berpengaruh lang sung terhadap jumlah orang miskin. Masalah pokoknya karena ada pululah juta orang masuk kategori hampir miskin sehingga sedikit saja terjadi lonjakan harga, sebagian dari mereka turun kasta menjadi miskin.

Jika kita coba menengok ke belakang, naiknya jumlah orang miskin merupakan perulangan dari kasus sebelumnya, yakni terkait kenaikan harga BBM. Pengalaman menunjukkan, setiap kenaikan harga BBM akan diikuti meningkatnya jumlah orang miskin. Logikanya, harga BBM naik membuat harga kebutuhan pokok naik sehingga nilai garis kemiskinan juga naik. Karena garisnya naik, maka masyarakat yang hidup di bawah garis tersebut makin banyak.

Kita lihat pada 2005 ketika harga BBM (Premium) dinaikkan dua kali dari Rp 1.810 menjadi Rp 2.400 per liter pada Maret, dan naik lagi menjadi Rp 4.500 pada Oktober, jumlah orang miskin bertambah dari 35,1 juta jiwa pada 2005 menjadi 39,3 juta pada 2006.

Begitu juga ketika 22 Juni 2013, pemerintah menaikkan harga BBM dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter, jumlah orang miskin naik dari 28,17 juta menjadi 28,6 juta. Naiknya jumlah orang miskin per Maret 2015 pun tak lepas dari kenaikan BBM pada 18 November 2014 dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500.
Jika setiap terjadi gejolak harga, terutama setelah kenaikan BBM, selalu berimplikasi pada kenaikan jumlah penduduk miskin, mengapa tidak diantisipasi dengan pembagian raskin yang diperbanyak, misalnya. Bahkan, seperti pengakuan Menko Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah sudah memprediksi kenaikan jumlah orang miskin (Republika, 17/09/15). Jika sudah tahu akan naik, mengapa tidak dilakukan langkah strategis pencegahan?
Kenaikan harga kebutuhan pokok memang tak semata diakibatkan BBM, ada masalah distribusi, ada pula masalah permainan.

Memperingati satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, naiknya jumlah orang miskin tentu bukan kabar baik. Di tengah sorotan tajam tentang kinerja yang tak memuaskan, masyarakat pun mulai terkena sindrom "good old days" atau mengenang masa lalu yang sebetulnya tidak semua bagus.

Good old days ini akan memuncak manakala pemerintah lambat meng atasi gejolak ekonomi. Pertumbuhan ekono mi yang turun dibanding tahun sebelumnya, harga pangan yang naik tak terkendali, kurs dolar AS yang terus memecahkan rekor tetinggi, pengangguran yang meningkat, PHK di mana-mana, adalah problem di depan mata.

Harapan rakyat rupanya terlalu besar pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dalam satu tahun pemerintahan ini kinerjanya mengecewakan. Betul ada faktor eksternal, tetapi kita tidak bisa terus menyalahkan eksternal, faktor internal harus diperkuat. Perlu kabinet yang mumpuni dan kompak.

Nawacita yang menjadi pegangan mewujudkan cita-cita bangsa masih terkerdilkan. Semangat membangun dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan desa, misalnya, masih terseok-seok karena ketidaksiapan daerah mengeksekusi dana desa yang ratusan juta rupiah per desa.

BPS kini sedang menyurvei lagi angka kemiskinan. Besar kemungkinan per September ini jumlah orang miskin akan bertambah mengingat nasib petani di desa belum berubah dengan upah rendahnya, sementara di perkotaan gelombang PHK terus terjadi. Permasalahan kemiskinan sudah lampu kuning. Jika tidak diselesaikan dengan baik, lampu merah akan menyala, saat seperti itu revolusi sosial pun gampang disulut.

Pemerintah harus bekerja keras menggenjot pertumbuhan. Karena dengan pertumbuhan itulah pendapatan rakyat bisa meningkat sehingga kemiskinan bisa berkurang. Tentu pertumbuhan harus disertai pemerataan.

ANIF PUNTO UTOMO
Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Dimuat di opini Republika, Sabtu, 26 September 2015

Kemerdekaan dan Patriotisme Ekonomi

Tahun ini usia kemerdekaan kita tepat 70 tahun. Pertanyaannya, apakah rakyat sudah memperoleh kemerdekaan sesungguhnya?

Jika kita melihat jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, jawaban yang jujur adalah kita belum benar-benar merdeka. Rasanya tidak pantas, sebuah negara yang dianugerahi dengan kekayaan sumber alam melimpah, masih ada 30 juta rakyat hidup miskin.

Kita memiliki tambang minyak dan gas, kita memiliki tambang emas, perak, batu bara, tembaga, nikel, timah, belum lagi hamparan tanah yang subur. Seharusnya negeri kita sudah makmur. Namun, ternyata tidak. Justru negara lain yang tidak memiliki sumber daya alam berkembang jauh melampaui kita, seperti Korea. Jangan-jangan kita terkena curse of wealth (kutukan kekayaan), artinya negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, tetapi rakyatnya miskin.

Dalam membangun ekonomi, Indonesia dan Korea relatif dimulai pada era yang sama. Korea mengawali pada awal 1960-an, kita sedikit lebih lambat, yakni pertengahan 1960-an ketika Indonesia bermigrasi dari era ‘politik menjadi panglima’ ke ‘ekonomi menjadi panglima’. Ada benang merah yang menjadikan ekonomi di Korea dan Indonesia berbeda, yakni patriotisme ekonomi.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Jack Lew di depan kongres mengatakan, "Apa yang dibutuhkan negara adalah rasa baru tentang patriotisme ekonomi, di situ kita akan bangkit atau terjun bersama." Kemudian secara tak langsung ditambahkan oleh Barack Obama, "Hal yang membuat negara besar adalah rasa tujuan bersama dan patriotisme, patriotisme ekonomi."

Sejauh ini memang belum ada teori tentang patriotisme ekonomi sehingga frase itu baru sebatas retorika, termasuk di Amerika. Akan tetapi, meskipun belum terformulasikan secara utuh dalam textbook keilmuan ekonomi, patriotisme ekonomi sudah membuktikan keampuhannya sebagaimana yang dilakukan Korea.

Di Wikipedia, patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Di situ ada nilai-nilai kepahlawanan sehingga jiwa patriot lebih banyak dilekatkan pada seorang prajurit. Namun, sebetulnya jiwa patriot dapat melekat pada siapa saja yang memiliki sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Ihwal patriotisme ekonomi, sebetulnya tidak muluk-muluk, justru kekuatannya pada hal-hal sederhana, misalnya memakai produk dalam negeri. Kenyataan menunjukkan, negara-negara yang berangkat maju, memulainya dengan fanatisme terhadap produk lokal. Permintaan akan produk lokal inilah yang menghidupkan pabrik sehingga ekonomi bergerak dan lapangan kerja terbuka. Di Jepang atau Korea, kita sulit menemukan barang produk asing.

Kita, Indonesia, lemah pada sektor ini. Kecintaan pada produk dalam negeri terempas oleh pragmatisme dan hedonisme yang cenderung berkiblat pada produk luar negeri. Produk asing seolah segalanya, sebaliknya produk lokal selain dicap tidak berkualitas juga bergengsi rendah. Tak jarang produk lokal lantas dilabeli merek asing agar dikira produk asing. Dan, terbukti lebih laku.

Jiwa patriotisme harus dibangkitkan agar negara kita bisa maju dan makmur. Untuk itulah, diperlukan keteladanan pemimpin. Seorang pemimpin selain harus mampu menginspirasi, juga harus mampu memberikan teladan kepada rakyatnya. Mencintai dan memakai produk dalam negeri, memerlukan keteladanan.

Pada 1980-an kita ingat lagu Bimbo ‘Aku cinta semua cinta buatan Indonesia’ selalu ditayangkan di TVRI, satu-satunya stasiun televisi saat itu. Tujuannya  jelas, mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai dan memakai produk lokal. Hasilnya nol besar. Lagu tinggal lagu, sementara masyarakat masih menyukai dan memakai produk asing.

Tentu bukan salah Bimbo, tetapi memang pemerintah hanya beretorika, hanya berslogan ria. Tidak ada langkah konkret yang dituangkan dalam kebijakan, tak ada pula teladan dari pemimpin untuk memakai produk Indonesia. Tidak ada trust dari rakyat kepada pemimpin, hingga akhirnya semua hanya pepesan kosong, ajakan yang tak bermakna.

Ketika Jusuf Kalla menjadi wakil presiden saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dia kembali menggelorakan semangat mencintai produk dalam negeri. Maka, pakaian yang dia kenakan hampir selalu batik. Gaya berpakaian kemudian banyak diikuti pejabat pemerintah, diikuti dengan kampanye gencar, batik pun kian memasyarakat. Kini, batik menjadi pakaian sehari-hari.

Kalla juga selalu memakai sepatu buatan Cibaduyut. Karena memberi contoh, bawahannya pun mulai mengikuti. Sekali-kali ketika sidang kabinet, dia tanya kepada menteri-menterinya, merek sepatu apa yang dipakai, beberapa menteri malu-malu menjawabnya karena masih memakai merek asing. Ada pula yang mereknya dikelupas agar aman dari ‘razia’.

Dalam skala yang lebih besar, ketika Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dibangun, Kalla mensyaratkan agar bandara itu dibangun oleh tenaga ahli dalam negeri. Dan terbukti, bandara baru nan megah itu berhasil dibangun oleh tangan-tangan Indonesia, mulai dari desain, pembangunan, sampai finishing. Ternyata kita bisa! Kini, semua bandara dibangun oleh tenaga ahli kita sendiri, termasuk di Bali dan perluasan Bandara Soekarno-Hatta.

Selama ini kita terlalu silau dengan sesuatu yang serbaasing. Bahkan untuk traksaksi dalam negeri pun tak sedikit yang memakai dolar sehingga untuk mengembalikan ke rupiah, harus ada pemaksaan lewat kebijakan. Jadi, selain keteladanan, kebijakan yang dikeluarkan menjadi kunci sekaligus mencerminkan seberapa tinggi patriotisme pemimpin.

Kebijakan pembuatan smelter untuk mengolah bahan mentah pertambangan gagasan Hatta Rajasa itu adalah patriotisme ekonomi. Pembangunan 35 ribu mw pembangkit listrik yang mayoritas memakai batu bara, kebijakan menghentikan impor bawang dan beras, kebijakan kenaikan bea masuk barang konsumsi, pemesanan kapal dan senjata oleh TNI ke industri dalam negeri, instruksi pemakaian baja dan besi lokal untuk di proyek konstruksi, kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan, itu semua wujud patriotisme ekonomi.

Kita perlu lebih banyak lagi kebijakan yang berpihak pada peningkatan kapasitas dalam negeri. Kita risau karena negara ini hanya menjadi pasar barang konsumsi produk asing, mulai dari makanan dan minuman, gadget, peralatan elektronik, sampai motor dan mobil. Pasar nasional harus kita rebut dengan produk hasil tangan-tangan anak bangsa. Perlu terobosan berani dari pemerintah.

Ketika globalisasi dan neoliberal menyandera perekonomian kita, tentu semakin sulit untuk mengembangkan patriotisme ekonomi. Namun, bukan berarti tidak bisa. Masih tetap ada celah bagi kita untuk bermain.

Memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-70 ini, saatnya jiwa patriotisme ekonomi digelorakan demi terangkatnya martabat puluhan juta rakyat miskin. Mulailah dari pemimpin, rakyat akan mengikutinya. Merdeka! n

Anif Punto Utomo
Direktur Indostrategic Economic Intelligence

*Artikel ini dimuat di rubrik Opini Republika, Kamis, 13 Agustus 2015     

Ketika Habibie, Ketika Jokowi

Hari ini, 17 tahun lalu, tepatnya 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur, bersamaan dengan itu pula BJ Habibie langsung dilantik menjadi presiden ke-3 Republik Indonesia. Upacara pelantikan dilakukan secara sederhana dan singkat di Istana Negara.

Jutaan rakyat menyambut gembira. Ribuan mahasiswa yang sudah berhari-hari menduduki Gedung DPR-MPR meluapkan kegembiraannya dengan berbagai ekspresi. Apakah reaksi kegempitaan itu mensyukuri Habibie menjadi presiden? Bukan. Mereka bersorak karena Soeharto turun. Tidak ada yang bersorak untuk Habibie, bahkan dia di-bully karena dianggap sebagai penerus Soeharto. Apalagi, Habibie pernah mengakui Soeharto sebagai guru politiknya.

"Saya dijadikan manusia yang tidak memiliki kredibilitas karena berbagai pernyataan yang bernada menghina dan mengolok, menyinggung perasaan siapa saja yang mengenal dan berkawan dengan saya," tulis Habibie dalam buku Detik-detik yang Menentukan. Jadi, ketika dilantik, Habibie bukannya disambut dengan lagu kemenangan, tetapi justru hinaan dan olokan.

Begitu menjadi presiden, Habibie dihadapkan pada kompleksitas masalah yang pelik dan multidimensi. Termasuk salah satunya, masalah ekonomi karena terjadi hiperinflasi, pertumbuhan ekonomi negatif, suku bunga sangat tinggi, kurs rupiah jeblok, rush dana di perbankan karena belasan bank ditutup, ribuan perusahaan bangkrut, angka kemiskinan dan pengangguran melonjak, serta kepercayaan masyarakat yang runtuh.

Saat itu, suasana dipenuhi prasangka buruk dan keraguan. Banyak intelektual kehilangan intelektualitasnya, persis seperti ketika masa kampanye Pilpres 2014 antara Prabowo dan Jokowi. Para intelektual itu meyakini bahwa Habibie tidak mampu menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan. Bahkan, PM Singapura Lee Kuan Yew pun menyepelekan dengan mengatakan, Habibie tidak mampu membenahi ekonomi dan dolar AS tembus Rp 20 ribu.

Habibie tidak mau berpolemik, dia hanya ingin membuktikan bahwa mereka keliru. Kemudian gerak cepat dilakukan. Diawali dengan pembentukan Kabinet Reformasi yang hanya 24 jam setelah Habibie dilantik, posisi Gubernur Bank Indonesia independen, mata uang rupiah tetap bebas bergerak sesuai pasar, melepaskan semua tahanan politik, memberikan kebebasan pers, dan bersama pimpinan DPR/MPR membahas percepatan pemilu.

Di tengah keinginan menjatuhkan Habibie yang semakin masif, Habibie terus melakukan langkah taktis dan strategis. Di perbankan, pembenahan dilakukan dengan penyelamatan, penutupan, dan merger. Merger empat bank pemerintah: Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bapindo menjadi Bank Mandiri merupakan kerja besar yang menuntut nyali besar pula.

Pembenahan juga dilakukan dalam bidang politik. Karena, bagaimanapun permasalahan ekonomi tidak bisa lepas dari dinamika politik. Salah satu poin penting adalah mempercepat pemilu. Itu berarti Habibie mengamputasi periode kepemimpinannya menjadi hanya 18 bulan (bukan lima tahun) sesuai dengan jadwal pemilu yang dipercepat tersebut. Habibie juga mempercepat produk hukum sehingga sampai 1,3 UU setiap hari untuk menunjang reformasi.

Kerja keras menunjukkan hasil. Rupiah terhindar dari free fall, bahkan menguat tajam dari Rp 16 ribu per dolar AS menjadi Rp 9.200 per dolar pada akhir 1998. Pada periode yang sama, inflasi turun, pertumbuhan ekonomi masih negatif, tetapi mulai bekurang; indeks bursa naik; suku bunga SBI turun. Penguatan yang signifikan baru terlihat pada akhir 1999 ketika inflasi sudah terkendali, pertumbuhan ekonomi mulai terlihat.

Nah, sekarang kita coba lihat Jokowi. Ketika dilantik menjadi presiden, dia dielu-elukan oleh jutaan orang, bahkan disambut dengan arak-arakan khusus dari gedung DPR sampai Istana Negara. Malam harinya masih dibuatkan pesta di Monas semalam suntuk.

Lantas dalam pembentukan kabinet, Jokowi butuh waktu 7x24 jam, itu pun personelnya banyak yang mengecewakan karena sebagain besar orang parpol. Kondisi itu memperlihatkan bahwa Jokowi tidak punya kuasa penuh dalam membentuk kabinet. Intervensi partai pendukung amat kental. Intervensi juga terlihat saat pemilihan kapolri sehingga secara tidak langsung Jokowi memberi angin untuk melakukan kriminalisasi terhadap personel KPK dan penggiat antikorupsi.

Pada bulan-bulan awal pemerintahan, Jokowi mendapat gangguan dari partai yang berseberangan. Suasana politik sempat gaduh, tapi jauh lebih senyap dibanding ketika Habibie menjadi presiden. Saat ini muncul beberapa keinginan untuk menghentikan Jokowi sebagai presiden, tapi itu baru wacana segelintir orang. Pada masa Habibie, upaya menurunkan bukan hanya wacana, melainkan sudah merupakan gerakan.

Perbedaan juga dalam hal ekonomi. Habibie mewarisi resesi ekonomi yang sangat akut dengan fondasi ekonomi yang sudah ambruk. Sedangkan, Jokowi mewarisi ekonomi yang jauh lebih baik. Inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, kurs dolar stabil, cadangan devisa kuat, dan lainnya.

Memang ada persoalan subsidi BBM yang terlalu besar, kesenjangan yang kian melebar, infrastuktur yang terbengkalai, dan persoalan perizinan yang masih bertele-tele, tapi tetap tidak mengancam kehidupan sehari-hari masyarakat secara langsung.

Logikanya, dengan kepercayaan masyarakat yang besar serta kondisi politik dan ekonomi yang stabil, Jokowi bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya justru sebaliknya, pertumbuhan ekonomi turun dari 5,02 pada kuartal IV 2014 menjadi 4,71 persen, rupiah anjlok dari Rp 12.020 menjadi Rp 13.100 per dolar AS, ekspor menurun, indeks saham rontok, harga beras naik, pertumbuhan kredit menyusut, penyerapan anggaran sangat kecil, dunia usaha kesulitan, dan pengangguran meningkat. Wajar jika tingkat kepuasan publik merosot drastis.

Situasi dan kondisi yang dihadapi masing-masing presiden tentu saja berbeda. Namun, dari paparan di atas, setidaknya Jokowi bisa belajar dari Habibie tentang bagaimana membangkitkan perekonomian. Kuncinya adalah setia pada visi (dalam hal ini adalah Nawa Cita), independen dalam membuat kebijakan, konsisten dengan apa yang diucapkan dan dijanjikan, manajemen kesekretariatan negara yang baik, serta menjadikan kritik—bahkan hinaan dan cacian—sebagai energi positif untuk berbuat yang lebih baik.

 Oleh Anif Punto Utomo/Direktur Indostrategic Economic Intelligence

*Artikel ini dimuat di Harian Republika, 21 Mei 2015

Pertaruhan Kapabilitas Pemerintah

Kekecewaan yang diungkapkan lewat suara sumbang terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla makin sering terdengar. Media sosial yang sekarang menjadi rujukan untuk melihat tren di masyarakat menjadi arena paling empuk untuk melampiaskan kekecewaan tersebut. Kebijakan Jokowi yang membuat kecewa memang datang beruntun dan lengkap, yakni meliputi politik, hukum, dan ekonomi.

Pada awal pemerintahan, Jokowi mengecewakan masyarakat terkait dominannya partai politik dalam menentukan anggota kabinet. Tarik ulur di partai politik itu membuat keputusan pengumuman kabinet menjadi lama, dan celakanya banyak pilihan menteri yang tidak berkualitas.

Kekecewaan berikutnya terkait dengan hukum, yakni diajukannya Budi Gunawan--yang saat itu menjadi tersangka-sebagai calon Kapolri. Meskipun akhirnya Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan, masyarakat sudah telanjur kecewa. Apalagi, di kemudian hari yang bersangkutan diangkat menjadi wakil Kapolri. Kekecewaan di bidang hukum makin memuncak manakala komisioner KPK dan pegiat antikorupsi dikriminalisasi.

Ketika runtutan kekecewaan itu belum hilang sepenuhnya dari ingatan, Jokowi meneruskan dengan kekecewaan berikutnya, yakni ekonomi. Masyarakat kecewa dengan kinerja ekonomi yang pada semester pertama tahun ini memburuk, setidaknya menurun dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi kuartal I yang hanya 4,71 persen mengonfirmasi kondisi tersebut. Kuartal II diperkirakan tidak jauh dari angka itu.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi merupakan satu dari lima penyebab kekecewaan di bidang ekonomi. Empat lainnya adalah, pertama, harga kebutuhan bahan pokok naik dan dikhawatirkan bergerak liar saat memasuki Ramadhan. Kedua, pengangguran meningkat karena peluang kerja yang ada tak mampu menyerap angkatan kerja baru. Ketiga, mulai terjadi PHK di berbagai perusahaan. Keempat, kurs rupiah yang terus merosot bahkan sempat hampir Rp 13.400 per dolar AS.

Saat ini, ujian yang sudah ada di depan mata adalah gejolak harga pada bulan Ramadhan. Sebagaimana biasa, setiap bulan puasa, harga bahan pokok terbang tak terkendali. Permintaan memang naik, tetapi oleh tengkulak dan spekulan di lapangan dibikin seolah-olah permintaan melonjak luar biasa sedangkan pasokan tipis sehingga harga bisa dipermainkan.

Pemerintah mau tidak mau harus mampu mengendalikan harga agar masyarakat terutama kelas bawah tidak menderita dan juga agar tidak menambah kekecewaan masyarakat. Pengalaman tahun lalu bisa menjadi pembelajaran baik ketika pemerintah berhasil mengendalikan harga pada bulan Ramadhan.

Saat itu, Chairul Tanjung yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selalu memantau pergerakan harga. Jika ada kenaikan tak wajar, dia langsung turun ke pasar. Dengan pengalamannya sebagai padagang, dia bisa tahu mana harga yang naik wajar, mana yang tidak. Kalau sudah begitu, dia tantang para spekulan dengan melakukan operasi pasar. Hasilnya, Juli 2014, laju inflasi 0,93 persen, inflasi yang relatif rendah untuk bulan Ramadhan.

Selain operasi pasar, keberhasilan meredam kenaikan harga tak lepas dari langkah Kementerian Perdagangan yang mengubah strategi persiapan kebutuhan pokok dari tiga bulan sebelum Idul Fitri menjadi tiga bulan sebelum Ramadhan. Selain itu, pasar modern yang memenuhi 30-35 persen kebutuhan masyarakat juga berkontribusi dalam pengendalian harga karena di situ tidak terjadi spekulasi. Kebetulan pula, masa panen saat itu tertunda sehingga masa panen bertepatan dengan Ramadhan.

Dalam jangka pendek ini, pemerintah harus fokus pada pengendalian harga. Sampai tulisan ini dibuat, masih terjadi perdebatan perlu perpres atau tidak. Kemendag mendesak Presiden membuat perpres untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok sesuai amanat UU Perdagangan No 7/2014 (Republika, 17/6/15). Sementara, Wapres Jusuf Kalla memandang tidak perlu.

Kita tidak perlu terjebak dalam perdebatan tersebut. Bagi masyarakat, yang penting harga tidak naik di luar nalar. Pemerintah perlu sigap dan tepat, termasuk dalam melakukan operasi pasar. Kegagalan operasi pasar bawang merah awal Juni lalu di Pasar Kramat Jati, Jakarta, menjadi pelajaran berharga. Fokuskan pada ketersediaan bahan pokok, terutama untuk beras, bawang, minyak goreng, telur, ayam, dan daging.

Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog perlu bersinergi dengan satu komando Menteri Koordinator Ekonomi. Pemerintah harus memiliki amunisi yang cukup untuk mengontrol dan mengendalikan harga. Kemudian, mengatur strategi yang jitu untuk berperang melawan mafia pangan. Kunci utama sebetulnya adalah ketersediaan barang. Karena itulah, peran Bulog perlu diperkuat agar mampu menjadi badan penyangga.

Keberhasilan pemerintah dalam mengontrol harga pada Ramadhan ini akan menjadi nilai plus bagi Jokowi. Tetapi sebaliknya, jika gagal, kekecewaan masyarakat makin menumpuk.

Jika kita petakan secara sederhana pada masyarakat yang dulu memilih Jokowi saat ini terbagi menjadi tiga level berdasarkan penyikapan terhadap Jokowi. Level pertama adalah mereka yang tetap mendukung penuh Jokowi, level kedua yang kecewa pada kebijakan Jokowi, dan yang paling parah level ketiga menyesal telah memilih Jokowi.

Secara sepintas, mereka yang pada level pertama masih mayoritas, tetapi cenderung diam atau menjadi silent majority. Berikutnya, mereka yang tadinya mendukung sebagian sudah bergerak ke arah kecewa, dan jumlah ini semakin bertambah. Berikutnya karena kekecewaan datang beruntun, mereka patah arang sehingga bukan saja kecewa melainkan sudah bermigrasi menjadi menyesal.

Bulan Ramadhan ini akan menjadi pertaruhan bagi kapabilitas pemerintah, apakah mampu mengatasi lonjakan atau tidak. Kita berharap, Jokowi mampu mengatasinya agar barisan pada level kedua kembali ke level pertama, dan barisan pada level ketiga kembali ke level kedua, bahkan kalau bisa ke langsung level pertama. Bagaimanapun kita perlu pemerintahan yang stabil.

Anif Punto Utomo, Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Dimuat di rubrik opini Republika edisi Kamis 18 Juni 2015

Lawan Ketidakadilan Global!

Pidato Presiden Joko Widodo pada saat pembukaan Konferensi Asia Afrika di Jakarta 22 April 2015 cukup membuat masyarakat terhenyak. Sebagaimana gaya Jokowi yang kalem, penyampaian pidato itu pun tanpa intonasi yang meledak-ledak, tapi esensi pidatonya garang. Berani. Penuh semangat perlawanan.

Lembaga-lembaga internasional yang saat ini menguasai dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) dikritik habis. PBB dikatakan tak berdaya. Sedangkan, pandangan yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan usang dan harus dibuang.

Pidato itu mendapat sambutan hangat peserta KAA. Maklum, sebagian besar negara yang hadir adalah negara miskin yang tidak menikmati kehadiran lembaga dunia tersebut. Justru terkadang kehadiran mereka hanyalah melanggengkan kemiskinan.

Melawan ketidakadilan global. Begitu inti pidato Jokowi, baik ketidakadilan di bidang politik maupun ekonomi. Kehadiran lembaga tersebut hanya mengeksploitasi negara miskin untuk keuntungan negara yang sudah telanjur kaya. Lembaga dunia tersebut seolah sudah menjadi milik mereka.

Indonesia merasakan betul bagaimana PBB, misalnya, mengangkangi kita. Dalam persoalan Timor Timur, misalnya, dulunya mereka mendukung, tapi ketika keadaan dunia tidak berpihak, mereka menentang. Bahkan, ketika diadakan referendum, skenario kecurangan sudah disiapkan PBB agar Timor Timur lepas dari Indonesia. Lepas dari Indonesia tak masalah, yang jadi pertanyaan kenapa harus dengan kecurangan, dan kecurangan itu oleh PBB pula.

Kemudian, kehadiran Bank Dunia. Begitu masuk 1967, Indonesia langsung dimasukkan dalam jebakan utang. Selain utang semakin membesar, Indonesia juga diharuskan memberikan konsesi proyek besar ke perusahaan multinasional yang mayoritas perusahaan Amerika karena Amerika adalah pemegang saham terbesar Bank Dunia. Celakanya lagi mereka bisa memesan UU yang menguntungkan perusahaan multinasional.

Pengakuan John Perkins --konsultan keuangan yang memberikan rekomendasi ke Bank Dunia-- dalam bukunya Economic Hitman menarik. Dia mengaku pekerjaan utamanya adalah membuat kesepakatan dengan memberikan utang kepada negara berkembang (termasuk Indonesia) yang jauh lebih besar dibanding kemampuan membayar. Dari utang ini, sebagian besarnya harus diberikan kepada Halliburton atau Bechtell melalui proyek engineering dan konstruksi raksasa.

Begitu juga IMF. Kita masih ingat betapa harga diri Indonesia direndahkan ketika Presiden Soeharto membungkuk menandatangani kesepakatan dengan IMF pada 15 Januari 1998, sementara Managing Director IMF Michel Camdessus bersedekap di belakangnya. Kehadiran IMF juga telah membuat krisis Indonesia memuncak karena IMF-lah yang merekomendasikan penutupan beberapa bank swasta, akibatnya terjadi penarikan dana besar-besaran.

Dan yang tak kalah menyedihkan, resep penyelamatan ekonomi yang diberikan IMF hanya copy paste dari resep yang diberikan kepada negara lain. IMF pula yang menjadikan Indonesia dijajah secara ekonomi dengan memberi jalan bagi asing untuk menguasai berbagai industri, termasuk industri keuangan dan telekomunikasi yang begitu strategis. Paham neolib semakin kental dengan kehadiran IMF.

Pengalaman buruk Indonesia terhadap lembaga dunia ditambah pula pengalaman negara berkembang di Asia dan Afrika itulah yang mendasari pidato Jokowi. Jika ingin kemakmuran bisa dinikmati bersama, keadilan global harus ditegakkan. Dan tegaknya keadilan tidak bisa terwujud jika struktur kekuasaan PBB masih didominasi Barat, begitu pula lembaga keuangan dunia masih berpihak kepada negara kaya.

Indonesia bisa menjadi leader untuk menyuarakan kepentingan negara miskin dalam membangun tatanan baru di politik global dan ekonomi dunia. Tetapi, tentu tidak mudah.  Ada beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan agar nantinya Indonesia tidak terjebak retorika tak berujung, dan bahkan Indonesia menjadi bulan-bulanan negara maju.

Pertama, Indonesia harus menjadi negara yang stabil secara politik dan maju di bidang ekonomi. Biasanya negara yang ekonominya bagus, politiknya pun stabil. Tidak ada dalam sejarah, sebuah negara dihargai dan memperoleh trust dari negara lain jika negara itu miskin. Amerika saat ini masih menjadi negara terkaya karena itu dia begitu disegani.

Kedua, Indonesia harus mulai melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Bank Dunia, IMF, dan ADB. Saat ini Indonesia sudah lolos dari jeratan IMF, tapi masih meminjam dana untuk pembangunan dari Bank Dunia dan ADB. Adalah langkah strategis bagi pemerintah dalam mendukung pendirian  Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang digagas Cina. Di situlah Indonesia bisa berpaling dari jeratan utang Bank Dunia.

Ketiga, di dalam negeri, Indonesia harus menunjukkan keberaniannya melawan dominasi asing. Beberapa tahun lalu Exxon dipilih menjadi operator Blok Cepu, itu menunjukkan kekalahan kita dengan Amerika. Begitu pula dengan diperpanjangnya kontrak karya Freeport. Jika kekalahan seperti itu terus berulang, trust terhadap Indonesia melorot, kredibilitas sebagai leader tergerus, dan akhirnya gagal.

Keempat, sebelum memperoleh trust negara lain, harus terbangun dulu trust di dalam negeri. Berbagai survei menunjukkan, enam bulan terakhir kekecewaan masyarakat terhadap Jokowi-Jusuf kalla meningkat. Itu artinya trust sudah tergerus. Kepercayaan masyarakat ini yang harus dikembalikan, terutama terkait kriminalisasi KPK dan pembangkangan kepolisian serta ekonomi yang tak kunjung membaik.

Kritikan yang banyak disampaikan terhadap pidato kebanyakan bukan materi pidatonya, melainkan konsistensi Indonesia. Bagaimana mungkin kita meneriakkan perlawanan terhadap lembaga dunia, sementara Indonesia sendiri masih berkutat dengan masalah ekonomi, politik, dan sosial yang belum terselesaikan dengan baik.

Tetapi, pidato sudah terucap. Jangan sampai pidato hanya sebatas pernyataan tanpa langkah konkret. Sembari membenahi kondisi dalam negeri lewat manajemen pemerintahan yang baik, Jokowi harus terus melakukan penggalangan kekuatan negara-negara di Asia dan Afrika.

Bagaimanapun ketidakadilan yang sudah puluhan tahun membelenggu harus dilawan. Saatnya Indonesia mengambil peran. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? n

Anif Punto Utomo
Direktur Indostrategic Economic Intelligence

DImuat di rubrik opini REPUBLIKA - Kamis, 30 April 2015   

Jokowi dan State Capitalism 3.0

Ketika terjadi krisis global pada 2008 yang dipicu kebangkrutan perusahaan keuangan raksasa di Amerika Serikat, perdebatan mengenai state capitalism atau kapitalisme negara menghangat. Pasalnya, Pemerintah Amerika menasionalisasi dengan cara mem-bailout puluhan perusahaan raksasa kapitalis swasta untuk menyelamatkan perekonomian yang nyaris sekarat.

Nasionalisasi korporasi swasta dilakukan dengan memberi dana talangan 700 miliar dolar AS, di antaranya untuk AIG 80 miliar dolar dolar, kemudian Citigroup, JP Morgan, dan Wellw Fargo and Co masing-masing 25 miliar dolar. Selanjutnya, Bank of Amerika sekitar 15 miliar dolar, ada juga Morgan Stanley dan Goldman Sach Group masing-masing 10 miliar dolar. Industri otomotif seperti GM dan Chrisyler ikut di-bailout puluhan miliar dolar.

Di situlah kemudian model ekonomi kapitalisme negara yang banyak dilakukan oleh negara emerging market kembali menjadi perbincangan. Karena, ternyata realitas berbicara bahwa kapitalisme liberal yang selama ini diagung-agungkan dunia—terutama Amerika—sebagai alat kemajuan ekonomi global justru menyebabkan kebangkrutan dunia.

Kapitalisme negara merupakan sebuah sistem di mana pemerintah memainkan peranan besar dan aktif dalam kegiatan ekonomi komersial, baik dengan memiliki dan mengendalikan perusahaan besar milik negara (BUMN) maupun pemberian hak istimewa kepada swasta.

Menurut Andreas Nolke (2013), kapitalisme negara muncul dalam tiga gelombang. Gelombang pertama (state capitalism 1.0) adalah pada abad ke-19 ketika negara, seperti Amerika, Jerman, dan Jepang, fokus mengembangkan industrinya untuk melindungi kolonisasi Inggris yang saat itu superior. Strateginya adalah menggunakan instrumen tarif dengan memberikan bea tarif masuk yang tinggi.

Gelombang kedua (state capitalism 2.0) bangkit setelah terjadi Great Depression 1929. Begitu terjadi kehancuran ekonomi, negara langsung mengambil peran sentral. Amerika menjalankan apa yang dinamakan “New Deal”, kemudian Eropa menjalankan "Swedish Model", Uni Soviet dengan fasisme dan stalinismenya, sampai pada beberapa dekade berikutnya kebijakan protektif dari Jepang dan Korea yang membuat mereka bangkit.

Berikutnya gelombang ketiga (state capitalism 3.0) dicontohkan oleh negara emerging market, seperti Cina, Brasil, dan India, yang mengontrol ekonomi negaranya, tetapi tetap memberikan ruang kepada perusahaan swasta, terutama perusahaan milik negara (BUMN). Di sini, peran perusahaan milik negara cukup besar dan sengaja ditonjolkan. Di Cina, misalnya, ada China Mobile dan China National Petroleum Corp.

Negara seperti Rusia, Arab Saudi, Uni Emirat, Qatar, Venezuela, dan Iran juga memberikan peran besar pada BUMN, terutama dalam bidang migas. Di kawasan Asia Tenggara, ada Singapura yang mewadahi BUMN dalam satu induk, yakni Temasek Group yang bisnisnya begitu menggurita merambah banyak negara, termasuk Indonesia. Malaysia juga membentuk holding, yakni Khazanah Nasional Bhd dengan lini bisnis beragam dan juga sudah ekspansi ke berbagai negara, Indonesia tak terkecuali.

Bagaimana Indonesia? Berita menggembirakannya adalah Presiden Joko Widodo memiliki visi untuk memberikan peran lebih besar kepada BUMN. Caranya dengan menyuntik modal. Tahun ini pemerintah—dan sudah disetujui DPR pertengahan Februari lalu—mengalokasikan Rp 43,2 triliun untuk menyuntik modal 30 BUMN. Mekanismenya, untuk perusahaan publik dilakukan dengan right issue (penerbitan saham baru), sedangkan yang nonpublik langsung ditransfer.

Jadi, paradigmanya dibalik, kalau dulu setoran BUMN dijadikan penopang APBN, kini justru BUMN mendapat dana dari APBN. Setoran BUMN diperoleh dari menjual saham dan dari dividen. Setoran dividen belakangan lebih dipilih. Pada 2015 ini, dalam RAPBN yang dibuat rezim Susilo Bambang Yudhoyono, setoran dividen ditargetkan Rp 42,2 triliun, tapi oleh pemerintah baru dipangkas menjadi Rp 33,2 triliun. Tujuannya untuk memberikan ruang agar BUMN untuk lebih cepat tumbuh.

Saat ini, ada 138 BUMN yang bergerak lintas bidang, mulai dari keuangan, perdagangan, konstruksi, telekomunikasi, perkebunan, telekomunikasi, pertambangan, pengelolaan pelabuhan dan bandara, transportasi, sampai industri pertahanan. Kinerjanya beragam, ada yang berhasil mengoleksi laba, ada yang rugi. Di beberapa bidang usaha yang sarat persaingan, BUMN mampu mengungguli swasta. Dua perusahaan, yakni Pertamina dan PLN, sudah masuk daftar perusahaan besar dunia, Global Fortune 500.

Pada 2014 total aset BUMN diperkirakan Rp 4.500 triliun, sedangkan perolehan laba ditargetkan Rp 173 triliun. Di bursa saham, posisi BUMN sangat menentukan karena kapitalisasi dari 20 BUMN yang listing mampu memupuk kapitalisasi Rp 1.374 triliun (2014) atau 22,95 persen dari total kapitalisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Melihat posisi ini, berarti BUMN memiliki peran besar terhadap perekonomian.

Hanya saja yang harus dikritisi adalah bagaimana independensi dari BUMN tetap terjaga. Ada tiga mitos akademis dari khazanah keilmuan Barat, yakni BUMN tidak bisa berprestasi karena terbiasa memegang monopoli; BUMN tidak berprestasi karena konsep ‘negara’ adalah konsep yang tidak jelas sehingga kekurangan insentif untuk mendorong efisiensi; dan BUMN tak bisa lepas dari intervensi politik sehingga BUMN menjadi arena eksploitasi kaum politisi (Sugiharto, 2005).

Jokowi sudah menancapkan state capitalism 3.0 dalam kaitannya dengan pengelolaan BUMN. Langkah tersebut harus dijaga jangan sampai melenceng. Buktikan bahwa tiga mitos para akademisi Barat itu salah besar. Kehadiran BUMN harus memberikan manfaat kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tak langsung. n

Anif Punto Utomo
Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Dimuat di rubrik opini Republika, 27 Februari 2015

Kenaikan BBM dan Kemiskinan

Tidak lama lagi, hampir bisa dipastikan pasangan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengambil kebijakan yang tidak populis, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan keniscayaan, sehingga tidak bisa lagi dihindari.   

Berbeda dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang keduanya bertipe safety player (pemain aman), duet Jokowi-JK yang kebetulan sama-sama berlatar belakang pengusaha memiliki karakter risk taker (pengambil risiko). Karakter itulah yang menjadikan kenaikan BBM saat ini tak hanya menjadi wacana.   

Melihat realitas problema ekonomi dan energi nasional, saat ini tidak ada pilihan lain yang rasional kecuali menaikkan harga BBM. Tercatat setidaknya ada  sembilan alasan kenapa harga BBM bersubsidi harus naik.   

Pertama, harga BBM bersubsidi sudah terlalu murah, yakni solar Rp 5.500 per liter dan premium Rp 6.500 per liter. Negara di kawasan ASEAN yang lebih miskin dari kita, harga BBM sudah jauh diatas. Vietnam dan Kamboja misalnya untuk kualitas yang sama harga per liternya sekitar Rp 10.000-Rp 11.000.   

Kedua, Indonesia sudah menjadi negara nett importir. Produksi nasional (lifting) terus menurun dimana saat ini sekitar 820 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 1,5 juta barel per hari, sehingga harus mengimpor 700 ribu barel per hari. Jumlah impor itu melebihi  kebutuhan minyak Vietnam dan Kamboja yang harga BBMnya di atas kita.   

Ketiga, sesuai dengan UU No 30 Tahun 2007 Tentang Energi Pasal 7 Ayat 2 bahwa subsidi diberikan untuk masyarakat tidak mampu. Kenyataannya sekarang hampir  70 persen subsidi BBM dinikmati kalangan menengah atas, terbukti yang banyak menguras persediaan bensin di SPBU adalah mobil milik kalangan berada.   

Keempat, menyandera Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya alokasi subsidi energi yang mencapai Rp 400 triliun membuat ruang gerak APBN sangat terbatas. Ruang fiskal sangat terbatas, sehingga tidak optimal dalam mengalokasikan dana untuk program prorakyat dan program yang mengakselerasi pertumbuhan.   

Kelima, menghambat pengembangan energi alternatif. Dengan murahnya harga BBM, maka kreativitas dan inovasi pengembangkan energi alternatif, khususnya yang renewable (dapat diperbarui), mandeg. Brasil, negara yang sukses mengembangkan biofuel dilatarbelakangi oleh kebutuhan mereka yang makin meningkat.

Keenam, ancaman terhadap neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Sudah tiga tahun terakhir ini kita mengalami dobel defisit yakni defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Penyebab utamanya adalah impor minyak yang menguras devisa 120-150 juta dolar AS per hari. Rupiah pun mengalami tekanan sehingga terus terdepresiasi.

Ketujuh, kuota BBM yang ditetapkan dalam APBN 2014 sebesar 46 juta barel sudah makin tipis. Jika jebol, maka untuk menambah kuota harus mengubah UU APBN yang akan memakan waktu. Menaikkan harga otomatis akan mengerem permintaan BBM, sehingga pelampauan kuota bisa dihindari.   

Kedelapan, disparitas harga antara BBM bersubsidi dan harga di pasar sangat tinggi. Akibatnya penyelundupan dan pencurian minyak tumbuh subur. Tertangkapnya kapal tanker curian yang membawa minyak Pertamina beberapa waktu lalu di kawasan Batam yang melibatkan aparat membuktikan kecurigaan ini.  

Kesembilan, Indonesia termasuk negara yang boros energi. Ini terlihat dari indeks elastisitas energi yang pada 2012 di posisi 1,63, sementara Thailand dan Singapura hanya 1,4 dan 1,1. Indeks elastisitas adalah perbandingan laju pertumbuhan konsumsi energi dibanding pertumbuhan ekonomi. Semakin besar, pemakaian energi makin tidak efisien alias boros.  Penggunaan BBM secara tidak produktif memperbesar indeks.   

Dengan  sembilan alasan tersebut, rasanya tak ada alasan lagi untuk menunda kenaikan harga BBM.  Sudah terlalu banyak dana yang dibakar dijalan, yang menurut Presiden Jokowi selama lima tahun terakhir ini mencapai Rp 714,5 triliun. semestinya, dana sebesar itu jika dikelola dengan benar bisa untuk membangun ribuan kilometer jalan raya.   

Memang, belakangan muncul gugatan dari kelompok kritis yakni: harga minyak dunia anjok sampai lebih dari 20 persen, apakah BBM masih perlu naik?   

Betul. Dalam lima bulan terakhir, harga minyak brent merosot dari 105 dolar menjadi 83 dolar per barel. Penurunan dipengaruhi realisai ekonomi global yang lebih rendah dari proyeksi, sehingga menurut prediksi International Energy Agency permintaan minyak pada 2014 hanya tumbuh 1,5 persen. Sebaliknya, dari sisi suplai terjadi peningkatan produksi di Libya, Irak, Arab Saudi, Brasil,  dan Amerika Serikat.   

Tetapi harusnya turunnya harga minyak tetap tidak menjadi alasan. Dari  sembilan alasan di atas, penurunan harga minyak hanya menjawab dua alasan, masih tersisa  tujuh alasan. Lagi pula harga minyak cenderung fluktuatif, meski tahun depan diproyeksi masih sekitar 80-an dolar per barel, tapi jika situasi global tak menentu, bisa melejit kembali ke 100 dolar.   

Hanya saja yang perlu dipertimbangkan secara matang adalah berapa kenaikan  yang masih bisa ditoleransi masyarakat. Karena bagaimana pun, kenaikan BBM  menciptakan spiralling effect yang akan mengerek inflasi yang pada gilirannya menggerus daya beli masyarakat. Perumpamaannya, masyarakat yang tadinya bisa membeli beras 20 kg, karena terjadi inflasi, mereka hanya mampu membeli 16 kg.

Bank Indonesia (BI) kali ini memprediksi, setiap kenaikan Rp 1.000 per liter akan menyebabkan inflasi 1,2 persen, maka jika harga BBM dinaikkan Rp 3.000, berarti secara teoritis akan terjadi inflasi 3,6 persen. Sementara laju inflasi dari Januari-Oktober tahun ini tercatat 4,19 persen. Dengan begitu sampai akhir tahun diperkirakan inflasi sekitar delapan persen.   

Semakin tinggi inflasi, daya gerusnya semakin mematikan, sehingga bisa membuat  masyarakat hampir miskin menjadi miskin. Itu artinya, jika tidak hati-hati, kenaikan BBM akan menaikkan jumlah orang miskin. Pengalaman tahun lalu, ketika BBM dinaikkan 22 Juni 2013,  jumlah orang miskin ikut naik dari 28,06 juta pada Maret 2013 menjadi 28,55 juta pada September 2013.   

Situasi serupa terjadi pada 2005-2006. Pada 2005, pemerintah menaikkan harga BBM dua kali, 1 Maret dan 1 Oktober, total kenaikan premium misalnya dari Rp 1.810 menjadi Rp 4.500 per liter. Akibatnya jumlah orang miskin naik 4,2 juta dari 35,1 juta (Februari 2005) menjadi 39,3 juta (Maret 2006). Saat itu inflasi mencapai 17,95 persen.   

Kenaikan BBM  yang rencananya November ini harus diantisipasi  agar tidak menambah jumlah orang miskin. Pengendalian inflasi menjadi kunci utama. Distribusi  harus lancar agar tidak terjadi kelangkaan barang yang biasanya lantas dijadikan ajang spekulasi. Lakukan operasi  pasar di banyak tempat sepekan sekali. Keberhasilan mengendalikan inflasi pada lebaran Juli silam perlu dipelajari dan ditiru.   

Pemberian semacam bantuan langsung tunai sebesar Rp 200 ribu per keluarga kepada 15,5 juta keluarga akan sedikit membantu masyarakat untuk mempertahankan daya beli. Hanya saja perlu diperhatikan beberapa kritik mengenai dana tunai di antaranya tidak mendidik untuk produktif, membuat malas dan ketergantungan, tidak tepat sasaran, dan menimbulkan kerawanan masyarakat.   

Kenaikan harga BBM diperlukan untuk menyehatkan perekonomian nasional yang ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat.  Karena itu jangan sampai kenaikan  justru menambah jumlah orang miskin. Jika ini yang terjadi, bukan saja kepercayaan rakyat akan runtuh, tetapi juga membuktikan sinyalemen bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi bukan untuk rakyat tetapi demi menyenangkan pelaku ekonomi liberal.@

Anif Punto Utomo, Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Momentum Ekonomi Syariah

Kabinet yang oleh Presiden Joko Widodo diberi nama Kabinet Kerja sudah dilantik. Tak lama setelah dilantik, kabinet yang berjumlah 34 menteri itu sudah langsung bekerja, rapat kabinet pertama dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Beragam penilaian pa da susunan kabinet. Ada yang pesimistis, optimistis, ada yang wait and see, melihat perkembangan 100 hari pertama. Yang menggelitik adalah istilah pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, “Baik, tapi tidak menimbulkan wow effeck” alias tidak membuat orang berdecak kagum.

Pasar tampak tidak bergairah menyambut kabinet baru. Pada hari saat pe lantikan, Senin (27/10), kurs rupiah hanya menguat 0,28 persen terhadap dolar AS menjadi Rp 12.035 per dolar. Sebaliknya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menjadi representasi respons pasar di lantai bursa terjungkal 0,96 persen ke posisi 5.024.

Dari perspektif ekonomi syariah, ada satu sosok yang menarik, yakni terpilihnya Bambang Brodjonegoro menjadi men teri keuangan. Bambang menyisihkan kandidat kuat lain, salah satunya seniornya, Sri Mulyani.

Bambang Brodjonegoro adalah ketua umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Jika hanya melihat Bambang sebagai menteri keuangan sekaligus ketua umum IAEI, mungkin biasa saja. Namun, saat dikaitkan dengan kolega dia yang sama-sama menjadi komandan dalam otoritas keuangan sekaligus ketua organisasi eko nomi syariah, di situ daya tariknya.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad menjadi ketua umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Halim Alamsyah, selain deputi gubernur BI, dia juga ketua umum Pusat Komunika si Eko nomi Syariah (PKES).

Integritas Bambang, Mulia man, dan Halim tentunya tidak diragukan terhadap perkembangan ekonomi syariah. Tinggal menyinergikan keotoritasan trio tersebut mendukung perkembangan ekonomi syariah agar Indonesia men jadi salah satu pusat ekonomi syariah global.

Menengok ke belakang, tonggak sejarah ekonomi syariah dimulai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991. Ini merupakah inisiatif masyarakat Islam di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah. Sejak itu industri keuangan dan bisnis syariah berkembang fantastis.

Dalam lima tahun terakhir bank syariah tumbuh 35-40 persen, tetapi jika dilihat dari pangsa pasar masih sangat rendah, posisinya 4,6 persen. Begitu pula industri keuangan lain, seperti asuransi, pembiayaan, ju ga transaksi di bursa saham masih be lum tembus lima persen.

Pencapaian pangsa pasar itu jauh di bawah perbankan syariah di Malaysia yang 23 persen. Betul Malaysia sudah mengembangkan bank sya riah satu dekade sebelum kita. Namun, mereka tidak perlu 20 tahun mencapai pangsa pasar itu, sementara Indonesia hampir seperempat abad masih di bawah lima persen.

Untuk mencapai pangsa pasar itu, Malaysia tidak hanya mengandalkan pertumbuhan organik. Pemerintah sangat concern perkembangan bank syariah sehingga banyak kebijakan keuangan yang menguntungkan sekaligus mendorong bank syariah.

Perlu langkah radikal mengem bangkan ekonomi syariah yang idealnya dimulai dari perbankan. Jika bank syariah tumbuh pesat, industri keuangan lain akan mengikuti, berikutnya gerbong sektor riil syariah juga akan terangkut.

Masalahnya, dari mana memulainya? Berdirinya BMI merupakan langkah revolusioner yang diinisiatori oleh masyarakat atau istilahnya society driven. Kini untuk menjadikan perbankan syariah pangsa pasar 20 persen, dibutuhkan lang kah revolusioner kedua. Dan, revolusi babak ke dua harus dilakukan pemerintah (government driven).

Dua strategi pendekatan pe ngembangan anorganik yang perlu di lakukan pemerintah. Pertama, memiliki bank negara beraset sampai ratusan triliun rupiah. Bank ini akan jadi simbol ekonomi syariah di Indonesia. Negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini mestinya punya bank syariah raksasa.

Alternatifnya adalah memergerkan bank syariah yang dimiliki bank negara, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, dan BTN Syariah. Jika keempat bank itu dimergerkan, akan memiliki aset sekitar Rp 115 triliun. Tidak cukup besar untuk menjadi bank syariah yang besar. Cara ini juga tidak akan meningkatkan pang sa pasar.

Alternatif lain mendirikan bank syariah baru yang harus ber modal besar, minimal Rp 20 triliun sehingga beraset di atas Rp 200 tri liun. Langkah ini tidak seribet memerger kan bank, tetapi butuh dana tunai dari pemerintah. Jika dilakukan, pangsa pasar bank syariah naik.

Alternatif ekstrem adalah mengonversi bank BUMN menjadi bank syariah. Sebelumnya sempat ada wacana Bank BTN mau di konversi, tetapi urung dilaksanakan. Wacana itu perlu dibangkitkan lagi. Bahkan bukan BTN yang dikonversi, melainkan BRI yang asetnya per September 2014 mencapai Rp 486 triliun.

Menurut kajian Anna Marina dkk (2013), ada kesamaan BRI dan bank syariah, misalnya, customer base yang mirip, yaitu ritel, UKM, pertanian, dan perekonomian rural. BRI juga menggarap pasar bidang infrastruktur, produksi, dan perdagangan produk halal, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan.

Jika BRI dikonversi, apalagi dilanjutkan mengakuisi bank syariah yang dimiliki bank BUMN, dengan perhitungan neraca Juni, aset bank syariah itu Rp 591 triliun. Pangsa pa sar pun masih sekitar 13 persen. Namun, setidaknya sudah me nga lahkan aset Bank Islam Malaysia yang Rp 195 triliun dan menjadi salah satu bank syariah terbesar dunia.

Langkah kedua untuk mengembangkan bank syariah sekaligus menunjukkan komitmen, pemerintah membuat kebijakan menempatkan sebagian dana APBN atau dana yang berhubungan dengan pemerintah dan BUMN di bank syariah. Langkah ini yang dilakukan Malaysia sehingga pangsa pasar bank syariah signifikan.

Ketika Anggito Abimanyu menjadi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dia mewajibkan setoran dana dari calon haji lewat bank syariah. Dari sini perbankan syariah memperoleh tambahan dana Rp 16 triliun. Terobosan ini seharusnya menginspirasi otoritas keuangan untuk lebih berperan.

Barangkali kelak tidak akan terulang lagi tiga tokoh ketua umum organisasi ekonomi syariah sekaligus menduduki posisi di puncak otoritas moneter berbeda. Karena itu, sekaranglah saat nya posisi mereka dioptimalkan untuk kebaikan umat. Jadikan kesempatan ini menjadi momentum kebangkitan kedua ekonomi syariah.

Selama ini society driven sudah melakukan langkah revolusioner. Kini, giliran pemerintah dengan government driven melakukan langkah revolusioner untuk menggenjot pangsa pasar bank syariah sebesar negara jiran. Kita tunggu kiprah ketiga tokoh itu untuk menyinergikan kekuatan masyarakat dan pemerintah agar Indonesia menjadi syariah dunia. @

Anif Punto Utomo, Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Dimuat di Opini Republika edisi 31 Oktober 214

Rupiah di Tubir Jurang

Satu dekade lalu, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik menjadi Presiden RI, kurs rupiah menguat pada posisi Rp 9.000 per dolar AS. Ada semacam euforia atas kemenangan SBY yang saat itu mengalahkan incumbent Presiden Megawati Soekarnoputri. Sebuah awal yang gemilang. Kini, di pengujung pemerintahannya, rupiah terseok di posisi Rp 12 ribu per dolar AS.

Terdepresiasinya rupiah disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Keduanya saling memengaruhi dan saling menguatkan sehingga kurs rupah sulit untuk bertahan dan terpaksa harus merosot secara konsisten. Memamg, kelunglaian rupiah tidaklah sendiri. Mata uang kuat seperti euro, misalnya, turun 1,1 persen, begitu pula yen yang terdepresiasi 1,5 persen.

Faktor eksternal yang menjadi penyebab adalah kebijakan pemotongan stimulus moneter (tapering off) oleh the Fed, bank sentralnya Amerika Serikat. Semula, the Fed mengeluarkan kebijakan quantitative easing dengan memborong obligasi pemerintah 85 miliar dolar AS per bulan. Setelah dirasa cukup, stimulus dipangkas menjadi 60 miliar dolar, terus berkurang sampai menjadi 15 miliar dolar per bulan.

Bersamaan dengan itu, indikator ekonomi Amerika menunjukkan arah positif. Inflasi bisa dijinakkan pada kisaran 1,9 persen, ekonomi tumbuh 2,5 persen pada triwulan II 2014, lapangan kerja yang terserap pun meningkat sehingga pengangguran yag tadinya 10 persen kini menjadi 6 persen. Itulah mengapa dolar AS kemudian menguat terhadap hampir seluruh mata uang dunia.

Di sisi lain, situasi domestik yang menjadi faktor internal memiliki peran yang tak kalah besarnya dalam melemahnya kurs rupiah karena di sini terkait dengan terjadinya defisit transaksi berjalan dan membengkaknya utang luar negeri. Defisit transaksi berjalan terus berlangsung, sementara utang luar negeri terutama swasta semakin tidak terkontrol.

Sampai kuartal II 2014 defisit transaksi berjalan mencapai 9,1 miliar dolar AS atau 4,27 persen produk domestik bruto (PDB). Melemahnya harga komoditas primer yang menjadi unggulan ekspor Indonesia, seperti batu bara, CPO, dan produk perkebunan lain, menjadikan neraca perdagangan defisit yang ujung-ujungnya menyumbang terciptanya defisit transaksi berjalan.

Tekanan terhadap defisit transksi berjalan juga akan terus terjadi manakala harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap dipertahankan. Saat ini saja setiap hari kita mengimpor BBM sebanyak 850 ribu barel sehingga harus membeli dolar sebanyak 120 juta. Kenaikan harga BBM diyakini akan mengurangi pemakaian BBM sehingga nilai impornya pun berkurang.

Persoalannya, pemerintahan yang sekarang tidak berani menaikkan BBM sehingga harus bersabar menunggu pemerintahan Jokowi-JK. Kenaikan BBM bersubsidi kemungkinan akan dilakukan November dengan besaran sekitar Rp 3.000 per liter. Kenaikan harus segera dilakukan, jika tidak, pada November itu pula kuota 46 juta liter akan habis.

Kenaikan tersebut diyakini akan memberikan kepercayaan kepada investor bahwa pemerintah berani untuk tidak populer demi terbangunnya ekonomi nasional yang kuat. Besarnya subsidi BBM menunjukkan bahwa sebetulnya ekonomi kita rapuh sehingga dari situlah yang menjadi pemantik tergerusnya rupiah. Kepercayaan investor berarti akan menarik dana asing masuk.

Faktor internal kedua yang mengancam rupiah adalah besarnya utang luar negeri (ULN) dari pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan terutama swasta yang celakanya utang jangka pendek cukup signifikan. Untuk swasta dorong peningkatan investasi asing, dan mereka mengambil dana dari negaranya masing-masing. Pengusaha lokal juga banyak menarik pinjaman asing karena lebih murah.

Menurut data Bank Indonesia, sampai Juli 2014 total utang luar negeri mencapai 290,566 miliar dolar AS yang terdiri atas 134,156 miliar dolar (pemerintah dan BI) dan selebihnya 156,410 miliar dolar AS swasta atau sekitar 53,8 persen.

Dari posisi tersebut yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa utang jangka pendek --di bawah waktu satu tahun-- yang sebesar 49,7 miliar dolar AS. Dengan posisi cadangan devisa 110,5 miliar dolar, berarti rasio utang luar negeri jangka pendek adalah 45 persen. Rasio itu mendekati titik kritis, yakni 50 persen yang menunjukkan kemampuan negara membayar utang jangka pendek lemah.

Setiap bulan selalu ada masa jatuh tempo bagi pembayaran utang pokok maupun bunga. Tetapi, biasanya pembayaran dalam jumlah relatif besar terjadi setiap triwulan. Dengan begitu pada September ini menjadi waktu yang rawan bagi posisi rupiah karena dengan banyaknya pembelian dolar, otomatis rupiah akan makin terdepresiasi.

Menjaga kurs rupiah ini sangat penting untuk kestabilan ekonomi nasional. Karena, menurut perhitungan menteri keuangan, setiap rupiah terdepresiasi Rp 100, maka defisi APBN akan membengkak Rp 2,6 triliun. Kalangan dunia usaha juga akan terbebani jika rupiah terus terdepresiasi.

Pertengahan September lalu, pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan BI menyepakati membuat pedoman transaksi lindung nilai (hedging) untuk kementerian dan BUMN. Pedoman itu perlu segera direalisasikan karena lindung nilai ini akan mengurangi pembelian rupiah di pasar spot sehingga rupiah tidak terlalu mudah goyang dan tekanan terhadap BI berkurang.

Rupiah harus diselamatkan. Faktor eksternal sebagai salah satu penyebab merosotnya rupiah tidak bisa kita kendalikan, apalagi tahun depan the Fed berencana menaikkan bunga dari 1,25 persen menjadi 1,375 persen. Untuk mengantisipasinya, perlu dilakukan pembenahan iklim investasi, baik investasi langsung maupun portofolio agar dana asing yang di domestik tidak lari.

Pada faktor internal, langkah paling krusial adalah mengerem impor BBM yang sangat menyita devisa. Untuk itu tak ada jalan lain kecuali menaikkan harga BBM bersubsidi. Kemudian, untuk yang terkait dengan utang luar negeri, semua peminjam baik pemerintah, BI, maupun swasta diwajibkan untuk melakukan lindung nilai. Saat ini 67 persen utang asing tanpa lindung nilai.

Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan agar rupiah yang saat ini sudah berada pada tubir jurang tidak makin tergelincir.@

Anif Punto Utomo
Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Dimuat di Opini Republika edisi 2 Oktober 2014

Pertumbuhan tanpa Pemerataan

Oleh Anif Punto Utomo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan bangga mengatakan bahwa Indonesia saat ini menempati urutun 15 negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. Tak lama lagi, dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten pada kisaran 5,5-6,5 persen, Indonesia akan masuk dalam jajaran 10 besar dunia.

Seiring dengan membesarnya PDB, saat ini PDB per kapita sudah mencapai 5.120 dolar per tahun. Praktis dalam waktu 15 tahun, terhitung sejak krisis regional yang menyapu Indonesia pada 1997-1998, PDB per kapita tumbuh 10 kali lipat. Saat itu, krisis keuangan dan ekonomi tersebut merontokkan PDB per kapita dari sekitar 1.100 dolar AS menjadi 500-600 dolar AS per tahun.

Indonesia boleh berbangga dengan pencapaian itu. Tapi tampaknya kebanggaan itu hanyalah kebanggaan semu. Realitas menunjukkan pertumbuhan yang tinggi tidak dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Hanya golongan menengah atas yang menikmati kue pertumbuhan, sementara masyarakat miskin masih terus berjuang untuk sekadar hidup.

Data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat. Pada Maret 2013 penduduk miskin mencapai 28,07 juta (11,27 persen), sementara September 2013 menjadi 28,55 juta (11,47 persen), terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sejumlah 480.000.

Memprihatinkan. Rupanya jumlah masyarakat yang masuk kategori hampir miskin sama besarnya dengan rakyat miskin. Sehingga ketika terjadi kenaikan harga makanan, derajat mereka yang tadinya hampir miskin melorot menjadi miskin. Ukuran kemiskinan adalah pemenuhan kalori, yang berarti terkait dengan makanan. Jika terjadi gejolak harga makanan, maka kemampuan mereka mengasup makanan berkalori standar makin kecil, sehingga rakyat miskin akan bertambah.

Apakah pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk mengentaskan orang miskin? Justru disinilah permasalahannya. Berdasarkan alokasi dana APBN 2013, ada tujuh anggaran untuk rakyat miskin (Kompas 31/12/2013), yakni Bantuan Operasional Sekolah-BOS senilai Rp 16,86 triliun, Raskin (Rp 11,54 triliun), Jamkesmas/Jampersal (Rp 4,92 triliun), Bantuan Siswa Miskin (Rp 3 triliun), dan Program Keluarga Harapan/Subsidi Langsung Tunai/ Bantuan Langsung Tunai (Rp 1,43 triliun).

Total anggaran untuk rakyat miskin berarti Rp 37,74 triliun. Jumlah yang cukup besar. Tapi mengapa gagal, berarti terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana. Kemungkinannya bisa karena digerogoti di tengah jalan oleh para koruptor sehingga dana yang sampai ke rakyat minim, atau bisa juga karena salah sasaran. Intinya pemerintah tidak sungguh-sungguh, hanya asal mengalokasikan.

Ironis, di tengah gemerlapnya kehidupan kelas menengah sehingga penjualan mobil mencapai 1,2 juta unit dan 15.000 unit apartemen, serta ditengah pemberitaan tentang orang kaya Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya dunia, rakyat miskin tetap miskin. Pertumbuhan ekonomi 5,7 persen pada 2013 sama sekali tidak dinikmati oleh masyarakat miskin, yang terjadi pertumbuhan justru menciptakan kesenjangan.

Kesenjangan antara kaya dan miskin sangat kentara. Di lapangan, misalnya rumah kumuh bersanding dengan gedung mewah. Kondisi lapangan diperkuat dengan data Indeks Gini. Indeks Gini adalah indeks yang mengukur  tingkat kesenjangan dengan skala 0-1, semakin ke arah angka 1 semakin tinggi tingkat kesenjangan. Indeks Gini di Indonesia dalam 10 tahun terakhir konsisten naik, dari 0,33 pada 2003, menjadi 0,35 (2008) dan terus naik menjadi 0,413 pada 2013.

Indeks Gini yang diukir oleh Pemerintahan SBY ini merupakan indeks tertinggi sepanjang sejarah republik ini berdiri, yang berarti pula menjadi kesenjangan terparah sejak Soekarno memekikkan kemerdekaan pada 1945. Kondisi ini sekaligus mengkonfirmasi kebenaran lagu Rhoma Irama yang diciptakan 1976 berjudul ‘Indonesia’ yang di dalamnya terselip lirik ‘yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin’.

Pada pemerintahan Orde Baru, kita mengenal Trilogi Pembangunan yang meliputi Stabilitas, Pertumbuhan, dan Pemerataan. Ketika Pemerintah sedang berbenah membangun ekonomi, stabilitas ditempakan diawal. Kemudian saat politik sudah stabil, giliran pertumbuhan dikedepankan. Berikutnya setelah stabilitas dan pertumbuhan tercapai, pemerataan menjadi prioritas. Saat itu juga dikenal trickle down effect (menetes kebawah), teori yang dipakai untuk pengentasan kemiskinan.

Pemerintahan SBY memiliki jargon pro growth, pro poor, dan pro job. Growth (pertumbuhan) sudah tercapai , tetapi dalam pengurangan angka kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job) masih jauh dari harapan. Pertumbuhan yang dibanggakan itu terbukti tidak berkualitas karena tidak mengurangi kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.

Frances Stewart dan Paul Streeten (Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, 1983), menulis bahwa penghapusan kemiskinan dapat diserahkan kepada pemerintah melalui redistribusi dari hasil pertumbuhan. Namun penghapusan kemiskinan gagal karena distribusi tidak dilakukan lantaran pemerintah percaya bahwa ketika terjadi pertumbuhan otomatis  akan terjadi penetesan ke bawah.

Tampaknya itu pula yang dipraktekkan Pemerintahan SBY sehingga gagal menciptakan pemerataan.

*Direktur Indostrategic Economic Intelligence