Anda puasa? Hampir pasti, ya! Kalau kebetulan Anda membaca tulisan ini di siang atau sore hari, rasa lapar tentu sudah mulai menyergap. Puasa memang lapar. Kalau tidak, berarti tidak normal, karena perut tidak terisi apapun seharian.
Tapi sesungguhnya puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Karena dengan puasa kita menjaga hawa nafsu agar tidak mengarah pada kejelekan, sekaligus menjaga hati dan amalan kita, mengontrol diri dari tindakan kemaksiatan dan kemungkaran.
Lapar adalah satu konsekuensi dari puasa. Dan setiap konsekuensi, selalu ada hikmahnya. Hikmah dari lapar adalah kita akan merasakan penderitaan orang lain. Mereka yang hidup miskin dan nyaris menahan lapar tiap hari itu ada di sekeliling kita, bahkan mungkin di sebelah tembok rumah kita.
Merasakan penderitaan orang lain sangat diperlukan bagi sebagian masyarakat Indonesia yang kian lama kian hedonis (hanya memikirkan kekayaan dan kesenangan semata). Apalagi jika kita melihat kenyataan bahwa ada puluhan juta orang yang harus mengais-ngais makanan untuk sekadar bertahan hidup.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pendapatan per kapita 6,4 juta pertahun, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 2001 tercatat 37,1 juta (18,4 persen penduduk Indonesia). Sebanyak 8,5 juta di perkotaan dan 28,6 juta di pedesaaan. Berapa batas kemiskinan? Rp 100.011 di perkotaan dan Rp 80.382 di pedesaan, untuk hidup sebulan.
Bisakah Anda bayangkan seseorang bisa hidup dengan uang Rp 100.000 sebulan di kota atau rata-rata Rp 3.300 per hari? Kalau mau dipaksakan makan tiga kali, itu hanya cukup makan Indomie di pagi, siang, dan malam hari. Tapi memasaknya harus di tetangga, karena dia tak mampu beli minyak, apalagi kompor. Makannya pun sambil telanjang, karena tak mampu beli baju.
Penderitaan penduduk miskin kian lengkap ketika beban hidup makin naik. Seolah tak peduli pada penderitaan mereka, pemerintah lewat tangan badan usaha yang dimilikinya menaikkan berbagai tarif, mulai dari telepon, listrik, sampai bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan itu otomatis mendongkrak harga kebutuhan pokok.
Tak heran kalau kemudian makin banyak orang di negara kita ini yang hanya makan sekali sehari. Itu pun tidak selalu nasi. Seperti yang kita saksikan di daerah kering di wilayah pesisir selatan, mereka sehari-hari hanya makan tiwul (singkong yang diolah). Lauk menjadi barang mewah, sekalipun hanya tahu dan tempe.
Hanya lewat puasa dengan penghayatan yang tinggi, kita bisa menyelami penderitaan orang miskin. Sedikit banyak kita akan merasakan betapa menderitanya puluhan juta orang miskin itu ketika harus menahan lapar tiap hari, tiap tahun, bahkan selama hidupnya.
Kita juga perlu berdoa agar para pejabat mampu menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya agar mata, hati, dan pikiran mereka terbuka, untuk kemudian teringat bahwa kemiskinan ada di depan mata. Dengan begitu dalam mengemban jabatan, mereka tidak lagi memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, melainkan selalu ingat untuk berpihak pada masyarakat miskin.
Selain merasakan penderitaan orang lain, puasa juga ajang melatih kesabaran. Kesabaran untuk selalu tabah dan tahan uji ketika menerima musibah, kesabaran untuk mampu mengendalikan diri, serta kesabaran untuk tidak mudah putus asa. Ibaratnya seorang petani mustahil berhasil memanen tanpa kesabaran menanam dan merawat tanamannya
Dalam konteks Indonesia maka kita harus bersabar menerima ujian atas berlarutnya aneka kekerasan yang menewaskan puluhan ribu orang, sabar untuk tidak menfitnah dan menuduh orang sembarangan, serta sabar dalam kemiskinan sembari terus mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara yang adil dan makmur.
Tak kalah pentingnya, kita harus sabar menerima kenyataan bahwa pemerintah tak mampu mengemban amanat untuk mensejahterakan rakyat. Kita harus sabar menerima kenyataan bahwa pemerintah telah menggadaikan harga diri kita dengan bertekuk lutut terhadap kekuatan asing, baik dalam hal ekonomi maupun politik.
Selamat menjalankan ibadah puasa. @
Resonansi 6 Nopember 2002
* Tulisan ini dibuat untuk menyambut bulan Ramadhan
Showing posts with label Reso-Kemiskinan. Show all posts
Showing posts with label Reso-Kemiskinan. Show all posts
Wednesday, August 20, 2008
Perikehewanan di Cancun
Forgea terlihat pucat. Terpancar dari wajah mungilnya sebuah ketakutan yang amat sangat. Baru sekali ini dia mengalami peristiwa yang sangat luar biasa: terperangkap di sebuah kapal tanker yang terbakar, dan terkatung-katung di tengah laut.
Kapal tanker dengan nama Insiko 107 tersebut terbakar pada 13 Maret 2002, dan terseret arus laut hingga 1.100 kilometar ke arah tenggara Hawaii. Untung ada kapal wisata sehingga semua awak kapal bisa diselamatkan. Tapi rupanya, si Forgea lewat dari penyelamatan itu.
Kemudian dilakukan operasi penyelamatan terhadap Forgea. Tapi perlu biaya besar untuk operasi tersebut. Maka dilakukanlah penggalangan dana oleh Kelompok Perhimpunan Kemanusaiaan Hawaii, yang akhirnya bisa mengumpulkan dana 50.000 dolar (Rp 430 juta).
Siapakah Forgea sampai-sampai banyak donatur yang merelakan dana ratusan juta untuk menyelamatkannya? Forgea adalah anjing jenis terrier campuran. Dia naik ke kapal bersama tuannya, tetapi tertinggal saat penyelamatan awak kapal.
Entah, apakah akhirnya anjing itu terselamatkan atau tidak. Kita hanya perlu tahu bahwa, ternyata untuk menyelamatkan seekor anjing, tak segan para donatur mengeluarkan hampir setengah miliar rupiah dari kantongnya.
***
Kemewahan bagi gorila adalah jika dia dapat makan dengan enak, dan makanan tersebut bisa diperoleh dengan mudah. Tentu, tersedia juga pohon-pohon yang rindang, sehingga dia bisa bergelantungan, bermain-main dengan anaknya.
Meski begitu toh ada orang kaya yang mewariskan Rp 6 miliar hartanya untuk membangun istana buat gorila. Di situ ada ruang tidur ber-AC, lantai keramik, hutan beserta kolam yang dibuat senatural mungkin, termasuk bukit-bukit cadasnya. Rumah berbentuk gua berkubah itu, berdiri megah di atas tanah seluas 6.000 meter persegi di Kebun Binatang Ragunan.
***
Ada sebuah keluarga di Jakarta yang memelihara anjing doberman. Biaya untuk memberi makan anjing tersebut dua kali lipat dari gaji yang diberikan kepada pembantunya. Pekerjaannya, anjing itu hanya lari pagi, istirahat, makan, tidur, dan menggonggong, sedangkan pembantu mengurusi kerjaan rumah dari pagi sampai malam.
***
Begitulah nasib hewan, terkadang mereka lebih diperhatikan dibanding manusia. Orang kaya, entah kenapa acap kali rela mengeluarkan dana jutaan, bahkan miliaran, untuk kepentingan hewan atau binatang, sementara untuk sesamanya terkesan enggan.
Kondisi seperti itu sebetulnya terjadi pada para petani di negara berkembang --sekalipun mungkin tak seorang pun merasakan. Di mana hewan ternak disubsidi oleh pemerintah negara maju hanya sekadar untuk menekan kehidupan petani di negara miskin.
Di Amerika Serikat misalnya, pemerintah memberikan subsidi dua dolar per hari untuk hewan peliharaan di sana. Hal serupa juga dilakukan di Uni Eropa, dengan nilai tak jauh beda. Subsidi itu diberikan mengingat hewan di sana tidak mampu bersaing dengan hewan luar negeri, sehingga petani dan peternak di sana perlu disuntik dana gratis.
Besarkah nilai subsidi tersebut? Relatif. Tapi yang jelas subsidi untuk hewan itu besarnya dua kali lipat pendapatan penduduk miskin di negara berkembang, yang oleh lembaga internasional dipatok satu dolar per hari.
Indonesia dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO di Cancun, Maksiko pekan silam berusaha agar subsidi pada hewan dan subsidi lain di negara maju bisa dihapus. Alasannya, subsidi tersebut mematikan kehidupan petani di Indonesia maupun negara miskin lain.
Indonesia yang didukung 32 negara berkembang, bertarung dengan negara maju yang tergabung dalam Organisasi Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang mengalokasikan 350 miliar dolar untuk mensubsidi petaninya (di antaranya Amerika Serikat 90 miliar dolar, Uni Eropa 112,6 miliar dolar, dan Jepang 55,7 miliar dolar). Tapi rupanya usaha itu gagal.
Negara maju tak peduli dengan nasib petani di negara berkembang yang kian lama kian miskin. Mereka lebih suka mensubsidi sapi, domba, atau hewan lainnya, ketimbang memberi peluang bagi sesamanya untuk mengecap kehidupan yang lebih baik.
Orang-orang kaya terkadang memang lebih sayang kepada binatang ketimbang sesama manusia. Cancun juga membuktikan bahwa negara kaya dalam satu item memiliki perikehewanan yang lebih tinggi ketimbang perikemanusiaan.@
Resonansi 17 September 2003
* Ketidakadilan ekonomi barat dan dunia ketiga menjadi inspirasi munculnya tulisan ini
Kapal tanker dengan nama Insiko 107 tersebut terbakar pada 13 Maret 2002, dan terseret arus laut hingga 1.100 kilometar ke arah tenggara Hawaii. Untung ada kapal wisata sehingga semua awak kapal bisa diselamatkan. Tapi rupanya, si Forgea lewat dari penyelamatan itu.
Kemudian dilakukan operasi penyelamatan terhadap Forgea. Tapi perlu biaya besar untuk operasi tersebut. Maka dilakukanlah penggalangan dana oleh Kelompok Perhimpunan Kemanusaiaan Hawaii, yang akhirnya bisa mengumpulkan dana 50.000 dolar (Rp 430 juta).
Siapakah Forgea sampai-sampai banyak donatur yang merelakan dana ratusan juta untuk menyelamatkannya? Forgea adalah anjing jenis terrier campuran. Dia naik ke kapal bersama tuannya, tetapi tertinggal saat penyelamatan awak kapal.
Entah, apakah akhirnya anjing itu terselamatkan atau tidak. Kita hanya perlu tahu bahwa, ternyata untuk menyelamatkan seekor anjing, tak segan para donatur mengeluarkan hampir setengah miliar rupiah dari kantongnya.
***
Kemewahan bagi gorila adalah jika dia dapat makan dengan enak, dan makanan tersebut bisa diperoleh dengan mudah. Tentu, tersedia juga pohon-pohon yang rindang, sehingga dia bisa bergelantungan, bermain-main dengan anaknya.
Meski begitu toh ada orang kaya yang mewariskan Rp 6 miliar hartanya untuk membangun istana buat gorila. Di situ ada ruang tidur ber-AC, lantai keramik, hutan beserta kolam yang dibuat senatural mungkin, termasuk bukit-bukit cadasnya. Rumah berbentuk gua berkubah itu, berdiri megah di atas tanah seluas 6.000 meter persegi di Kebun Binatang Ragunan.
***
Ada sebuah keluarga di Jakarta yang memelihara anjing doberman. Biaya untuk memberi makan anjing tersebut dua kali lipat dari gaji yang diberikan kepada pembantunya. Pekerjaannya, anjing itu hanya lari pagi, istirahat, makan, tidur, dan menggonggong, sedangkan pembantu mengurusi kerjaan rumah dari pagi sampai malam.
***
Begitulah nasib hewan, terkadang mereka lebih diperhatikan dibanding manusia. Orang kaya, entah kenapa acap kali rela mengeluarkan dana jutaan, bahkan miliaran, untuk kepentingan hewan atau binatang, sementara untuk sesamanya terkesan enggan.
Kondisi seperti itu sebetulnya terjadi pada para petani di negara berkembang --sekalipun mungkin tak seorang pun merasakan. Di mana hewan ternak disubsidi oleh pemerintah negara maju hanya sekadar untuk menekan kehidupan petani di negara miskin.
Di Amerika Serikat misalnya, pemerintah memberikan subsidi dua dolar per hari untuk hewan peliharaan di sana. Hal serupa juga dilakukan di Uni Eropa, dengan nilai tak jauh beda. Subsidi itu diberikan mengingat hewan di sana tidak mampu bersaing dengan hewan luar negeri, sehingga petani dan peternak di sana perlu disuntik dana gratis.
Besarkah nilai subsidi tersebut? Relatif. Tapi yang jelas subsidi untuk hewan itu besarnya dua kali lipat pendapatan penduduk miskin di negara berkembang, yang oleh lembaga internasional dipatok satu dolar per hari.
Indonesia dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO di Cancun, Maksiko pekan silam berusaha agar subsidi pada hewan dan subsidi lain di negara maju bisa dihapus. Alasannya, subsidi tersebut mematikan kehidupan petani di Indonesia maupun negara miskin lain.
Indonesia yang didukung 32 negara berkembang, bertarung dengan negara maju yang tergabung dalam Organisasi Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang mengalokasikan 350 miliar dolar untuk mensubsidi petaninya (di antaranya Amerika Serikat 90 miliar dolar, Uni Eropa 112,6 miliar dolar, dan Jepang 55,7 miliar dolar). Tapi rupanya usaha itu gagal.
Negara maju tak peduli dengan nasib petani di negara berkembang yang kian lama kian miskin. Mereka lebih suka mensubsidi sapi, domba, atau hewan lainnya, ketimbang memberi peluang bagi sesamanya untuk mengecap kehidupan yang lebih baik.
Orang-orang kaya terkadang memang lebih sayang kepada binatang ketimbang sesama manusia. Cancun juga membuktikan bahwa negara kaya dalam satu item memiliki perikehewanan yang lebih tinggi ketimbang perikemanusiaan.@
Resonansi 17 September 2003
* Ketidakadilan ekonomi barat dan dunia ketiga menjadi inspirasi munculnya tulisan ini
Memperalat Kemiskinan
Kenapa Megawati menyetujui kenaikan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan telepon? Bukankah kebijakan itu bertentangan dengan slogan partai wong cilik-nya, sehingga semestinya orang miskin harus dientaskan?
Logikanya seperti itu. Tapi Mega tidak. Dia menggunakan logika terbalik ketika merilis kebijakan tersebut.
Begini logikanya. Taruhlah jumlah orang miskin alias wong cilik sekarang 35 juta. Mereka inilah yang menjadi basis massa dari partainya Megawati. Nah, jika BBM, listrik, dan telepon naik, maka harga-harga akan membumbung tinggi. Akibatnya jumlah rakyat miskin akan meningkat.
Sebut saja, akibat kenaikan harga tersebut jumlah orang miskin bertambah 10 juta orang. Dengan begitu, secara dengan hitungan anak SD saja sudah ketahuan bahwa jumlah wong cilik menjadi 45 juta. Itu artinya, secara otomatis massa pendukung Mega menjadi lebih banyak.
Buat Anda pengagum Megawati, cerita tersebut jangan dimasukkan hati. Itu cuma joke yang beredar di berberapa milis di internet. Sekalipun ada juga yang sok menganggap bahwa itu bukan joke, tapi memang strategi serius yang coba dikomunikasikan lewat joke, sehingga terkesan main-main.
Namun sebetulnya inti dari cerita tersebut bukanlah pada kebijakan Megawati, melainkan bahwa betapa orang miskin acap kali menjadi ajang permainan orang-orang di atas. Orang miskin sering ditempatkan sebagai objek untuk memperkaya diri dan kepentingan politik.
Kita lihat operasi beras untuk rakyat miskin (raskin). Dalam program itu, pemerintah menyediakan 2,3 juta ton beras untuk dibagikan kepada 9,7 juta kepala keluarga (KK) prasejahtera di seluruh Indonesia. Mekanismenya, beras yang di pasaran berharga Rp 2.700 per kg, dijual Rp 1.000 per kg. Maksimal pembelian per kk per bulan 20 kg.
Tapi sebagaimana biasa, program mulia tersebut sebagian kandas di tengah jalan. Di beberapa tempat sudah diketahui ada kecurangan dalam pembagian raskin. Ada yang disunat, ada yang harganya dinaikkan, dan lain-lain.
Di Cikatomas, Tasikmalaya, Jawa Barat misalnya, dua orang staf kecamatan menyelewengkan 21 ton raskin dengan menjual ke pedagang seharga Rp 1.300 per kg. Semestinya beras tersebut diberkan kepada 1.076 keluarga miskin di wilayah itu. Tak pelak ratusan warga menyerbu kantor kecamatan untuk meminta haknya.
Kemudian di salah satu kelurahan di Balikpapan, Kalimantan Timur, koperasi yang bertugas mendistribusikan, memungut tambahan biaya Rp 300 per kg. Selain itu, mereka juga menurunkan jumlah timbangan yang seharusnya 20 kg, dikurangi menjadi 19 kg.
Di Jakarta sendiri, beberapa wilayah harus membayar Rp 1.300 per kg, dengan alasan untuk biaya transportasi. Itu pun kualitas berasnya sangat rendah yang dicirikan dengan bau apek, banyak kutu, dan kotor. Mereka terpaksa menjual kembali sebagian raskin untuk ditukarkan beras normal. Selanjutnya kedua beras itu dicampur agar layak dimakan.
Dalam hal lain, kita juga ingat beberapa waktu lalu, ketika awal Jaring Pengaman Sosial (JPS) diluncurkan. Pada tahun anggaran 1998/1999 misalnya ditengerai terjadi penyimpangan Rp 6 triliun. Salah satunya adalah JPS senilai Rp 40 miliar yang disalahgunakan untuk kepentingan partai. Penyelewengan itu terbukti dengan dijatuhkannya vonis tiga tahun penjara bagi pelaku.
Apa yang bisa kita pelajari dari kasus tersebut? Adalah bahwa kemiskinan tidak mungkin terhapus dari bumi Indonesia. Karena, terlalu banyak penguasa yang mampu memperalat kemiskinan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kemiskinan menjadi ladang untuk memperkaya diri.
Selagi mental seperti itu masih melekat di penguasa, jangan berharap kemiskinan akan pergi dari sekeliling kita. Untuk itu, jangan pula berharap adanya kestabilan sosial, karena tidak ada sejarahnya kondisi sosial akan stabil manakala kesenjangan kaya miskin makin menganga dan jumlah rakyat miskin makin membengkak.@
Resonansi 29 Januari 2003
* Tulisan ini terinspirasi oleh adanya penyelewengan beras untuk rakyat miskin oleh pegawai negeri
Logikanya seperti itu. Tapi Mega tidak. Dia menggunakan logika terbalik ketika merilis kebijakan tersebut.
Begini logikanya. Taruhlah jumlah orang miskin alias wong cilik sekarang 35 juta. Mereka inilah yang menjadi basis massa dari partainya Megawati. Nah, jika BBM, listrik, dan telepon naik, maka harga-harga akan membumbung tinggi. Akibatnya jumlah rakyat miskin akan meningkat.
Sebut saja, akibat kenaikan harga tersebut jumlah orang miskin bertambah 10 juta orang. Dengan begitu, secara dengan hitungan anak SD saja sudah ketahuan bahwa jumlah wong cilik menjadi 45 juta. Itu artinya, secara otomatis massa pendukung Mega menjadi lebih banyak.
Buat Anda pengagum Megawati, cerita tersebut jangan dimasukkan hati. Itu cuma joke yang beredar di berberapa milis di internet. Sekalipun ada juga yang sok menganggap bahwa itu bukan joke, tapi memang strategi serius yang coba dikomunikasikan lewat joke, sehingga terkesan main-main.
Namun sebetulnya inti dari cerita tersebut bukanlah pada kebijakan Megawati, melainkan bahwa betapa orang miskin acap kali menjadi ajang permainan orang-orang di atas. Orang miskin sering ditempatkan sebagai objek untuk memperkaya diri dan kepentingan politik.
Kita lihat operasi beras untuk rakyat miskin (raskin). Dalam program itu, pemerintah menyediakan 2,3 juta ton beras untuk dibagikan kepada 9,7 juta kepala keluarga (KK) prasejahtera di seluruh Indonesia. Mekanismenya, beras yang di pasaran berharga Rp 2.700 per kg, dijual Rp 1.000 per kg. Maksimal pembelian per kk per bulan 20 kg.
Tapi sebagaimana biasa, program mulia tersebut sebagian kandas di tengah jalan. Di beberapa tempat sudah diketahui ada kecurangan dalam pembagian raskin. Ada yang disunat, ada yang harganya dinaikkan, dan lain-lain.
Di Cikatomas, Tasikmalaya, Jawa Barat misalnya, dua orang staf kecamatan menyelewengkan 21 ton raskin dengan menjual ke pedagang seharga Rp 1.300 per kg. Semestinya beras tersebut diberkan kepada 1.076 keluarga miskin di wilayah itu. Tak pelak ratusan warga menyerbu kantor kecamatan untuk meminta haknya.
Kemudian di salah satu kelurahan di Balikpapan, Kalimantan Timur, koperasi yang bertugas mendistribusikan, memungut tambahan biaya Rp 300 per kg. Selain itu, mereka juga menurunkan jumlah timbangan yang seharusnya 20 kg, dikurangi menjadi 19 kg.
Di Jakarta sendiri, beberapa wilayah harus membayar Rp 1.300 per kg, dengan alasan untuk biaya transportasi. Itu pun kualitas berasnya sangat rendah yang dicirikan dengan bau apek, banyak kutu, dan kotor. Mereka terpaksa menjual kembali sebagian raskin untuk ditukarkan beras normal. Selanjutnya kedua beras itu dicampur agar layak dimakan.
Dalam hal lain, kita juga ingat beberapa waktu lalu, ketika awal Jaring Pengaman Sosial (JPS) diluncurkan. Pada tahun anggaran 1998/1999 misalnya ditengerai terjadi penyimpangan Rp 6 triliun. Salah satunya adalah JPS senilai Rp 40 miliar yang disalahgunakan untuk kepentingan partai. Penyelewengan itu terbukti dengan dijatuhkannya vonis tiga tahun penjara bagi pelaku.
Apa yang bisa kita pelajari dari kasus tersebut? Adalah bahwa kemiskinan tidak mungkin terhapus dari bumi Indonesia. Karena, terlalu banyak penguasa yang mampu memperalat kemiskinan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kemiskinan menjadi ladang untuk memperkaya diri.
Selagi mental seperti itu masih melekat di penguasa, jangan berharap kemiskinan akan pergi dari sekeliling kita. Untuk itu, jangan pula berharap adanya kestabilan sosial, karena tidak ada sejarahnya kondisi sosial akan stabil manakala kesenjangan kaya miskin makin menganga dan jumlah rakyat miskin makin membengkak.@
Resonansi 29 Januari 2003
* Tulisan ini terinspirasi oleh adanya penyelewengan beras untuk rakyat miskin oleh pegawai negeri
Masyarakat Kapiran
Ada sebuah berita yang tidak terlalu menonjol tapi sangat menyentuh hati.
Tersebutlah seorang anak bernama Siti Zubaidah (1,5 tahun), tinggal bersama kedua orangtuanya di Mataram, Lombok. Semalaman dia menangis. Tetangga yang mendengarnya menganggap tangisan itu sebagai rewel biasa, sebagaimana anak kecil.
Paginya, para tetangga itu menjadi termangu. Rupanya tangisan semalam adalah tangis terakhir dari bocah kecil perempuan tersebut. Balita itu meninggal. Dia mati kelaparan. Tangis yang terdengar parau semalaman itu adalah tangis ekspresi kelaparan.
Kasus Zubaidah bukan yang pertama kali. Sebelumnya seorang balita di Bekasi juga harus menghadap yang kuasa dengan penyebab sama: kelaparan. Mungkin masih banyak lagi bocah yang mengalami nasib serupa yang tak terpublikasi, mengingat sejak krisis ekonomi, jumlah rakyat miskin tumbuh berlipat-lipat.
Kelaparan seperti kata Amartya Sen --salah seorang peraih nobel ekonomi yang banyak berkutat di kubangan kemiskinan-- disebabkan oleh kemiskinan yang akut. Tapi bisa juga dipicu oleh kejadian hebat lain yang untuk kasus kita saat ini adalah musibah banjir.
Banjir telah makin memiskinkan sebagian besar masyarakat yang menjadi korban. Bahkan sebagian sudah dilanda kekurangan pangan karena bantuan tidak segera tiba sementara mereka tidak punya tabungan apapun untuk dijadikan makanan.
Kemiskinan sendiri memang sudah akrab dengan kita. Ketika Orde Baru berkuasa, jumlah orang miskin tidak mengalami penurunan secara signifikan sekalipun kita mencetak pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Seiring dengan runtuhnya orde otoriter yang dibarengi dengan
krisis ekonomi, jumlah orang miskin melejit menjadi 80 juta.
Dalam terminologi yang disodorkan oleh Amartya Sen, pada saat ekonomi membaik, keberuntungan dinikmati semua orang, tapi begitu merosot hanya sekelompok masyarakat yang merasakan. Dan kelompok itu adalah rakyat miskin. Logikanya, semakin banyak rakyat miskin, maka terbuka kemungkinan untuk terjadinya kelaparan massal.
Di India, negara di mana Sen dilahirkan, pernah terjadi bencana kelaparan yang merenggut tiga juta nyawa. Cina lebih dahsyat lagi. Di sana pernah tercatat rekor dengan 30 juta orang tewas akibat kelaparan lantaran kegagalan program 'Lompatan Jauh ke Depan', 1958-1961.
Teori mengatakan bahwa kemiskinan merupakan produk ketidakadilan, khususnya di keadilan ekonomi. Dalam skala global, ketidakadilan dihadirkan lewat atribut perdagangan bebas yang secara signifikan makin meminggirkan negara dunia ketiga. Negara-negara kaya memetik keuntungan, sementara negara miskin menuai petaka.
Begitu pula dalam skala nasional di negara kita. Kapitalisme yang selama ini kita anut, telah memberi peluang pada yang besar untuk memberangus yang kecil. Akibatnya peluang untuk membangkitkan peluang usaha bagi masyarakat kecil menyempit, sehingga pengangguran meningkat. Kita tahu, pengangguran sangat dekat dengan kemiskinan.
Kasus kematian Zubaidah memang terlalu jauh untuk dikaitkan dengan masalah keadilan ekonomi. Kematian balita ini 'hanyalah' kasus kematian di sebuah desa yang letaknya jauh dari ingar bingar wacana keadilan ekonomi yang acap bergema di Jakarta.
Tapi jika ternyata banyak kita temukan kasus Zubaidah-Zubaidah yang lain, maka tak salah jika mengkaitkannya dengan keadilan ekonomi --yang tak lain merupakan bentuk kebijakan pemerintah. Karena jika kebijakannya benar, maka hampir tak mungkin kita temui anak-anak mati kelaparan di negeri yang kaya akan sumber alam.
Kebijakan yang dirilis oleh Orde Baru terlanjur menciptakan masyarakat kapiran, masyarakat yang miskin tak terurus. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintahan Megawati untuk mengurangi masyarakat tak terurus itu tanpa harus mengeluhkan kebijakan masa lalu dan tanpa perlu mengucapkan keranjang sampah di depan rakyat.@
Resonansi 13 Februari 2002
*Kematian seorang balita karena kekurangan gizi mulai banyak ditemukan pada saat tulisan ini diterbitkan.
Tersebutlah seorang anak bernama Siti Zubaidah (1,5 tahun), tinggal bersama kedua orangtuanya di Mataram, Lombok. Semalaman dia menangis. Tetangga yang mendengarnya menganggap tangisan itu sebagai rewel biasa, sebagaimana anak kecil.
Paginya, para tetangga itu menjadi termangu. Rupanya tangisan semalam adalah tangis terakhir dari bocah kecil perempuan tersebut. Balita itu meninggal. Dia mati kelaparan. Tangis yang terdengar parau semalaman itu adalah tangis ekspresi kelaparan.
Kasus Zubaidah bukan yang pertama kali. Sebelumnya seorang balita di Bekasi juga harus menghadap yang kuasa dengan penyebab sama: kelaparan. Mungkin masih banyak lagi bocah yang mengalami nasib serupa yang tak terpublikasi, mengingat sejak krisis ekonomi, jumlah rakyat miskin tumbuh berlipat-lipat.
Kelaparan seperti kata Amartya Sen --salah seorang peraih nobel ekonomi yang banyak berkutat di kubangan kemiskinan-- disebabkan oleh kemiskinan yang akut. Tapi bisa juga dipicu oleh kejadian hebat lain yang untuk kasus kita saat ini adalah musibah banjir.
Banjir telah makin memiskinkan sebagian besar masyarakat yang menjadi korban. Bahkan sebagian sudah dilanda kekurangan pangan karena bantuan tidak segera tiba sementara mereka tidak punya tabungan apapun untuk dijadikan makanan.
Kemiskinan sendiri memang sudah akrab dengan kita. Ketika Orde Baru berkuasa, jumlah orang miskin tidak mengalami penurunan secara signifikan sekalipun kita mencetak pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Seiring dengan runtuhnya orde otoriter yang dibarengi dengan
krisis ekonomi, jumlah orang miskin melejit menjadi 80 juta.
Dalam terminologi yang disodorkan oleh Amartya Sen, pada saat ekonomi membaik, keberuntungan dinikmati semua orang, tapi begitu merosot hanya sekelompok masyarakat yang merasakan. Dan kelompok itu adalah rakyat miskin. Logikanya, semakin banyak rakyat miskin, maka terbuka kemungkinan untuk terjadinya kelaparan massal.
Di India, negara di mana Sen dilahirkan, pernah terjadi bencana kelaparan yang merenggut tiga juta nyawa. Cina lebih dahsyat lagi. Di sana pernah tercatat rekor dengan 30 juta orang tewas akibat kelaparan lantaran kegagalan program 'Lompatan Jauh ke Depan', 1958-1961.
Teori mengatakan bahwa kemiskinan merupakan produk ketidakadilan, khususnya di keadilan ekonomi. Dalam skala global, ketidakadilan dihadirkan lewat atribut perdagangan bebas yang secara signifikan makin meminggirkan negara dunia ketiga. Negara-negara kaya memetik keuntungan, sementara negara miskin menuai petaka.
Begitu pula dalam skala nasional di negara kita. Kapitalisme yang selama ini kita anut, telah memberi peluang pada yang besar untuk memberangus yang kecil. Akibatnya peluang untuk membangkitkan peluang usaha bagi masyarakat kecil menyempit, sehingga pengangguran meningkat. Kita tahu, pengangguran sangat dekat dengan kemiskinan.
Kasus kematian Zubaidah memang terlalu jauh untuk dikaitkan dengan masalah keadilan ekonomi. Kematian balita ini 'hanyalah' kasus kematian di sebuah desa yang letaknya jauh dari ingar bingar wacana keadilan ekonomi yang acap bergema di Jakarta.
Tapi jika ternyata banyak kita temukan kasus Zubaidah-Zubaidah yang lain, maka tak salah jika mengkaitkannya dengan keadilan ekonomi --yang tak lain merupakan bentuk kebijakan pemerintah. Karena jika kebijakannya benar, maka hampir tak mungkin kita temui anak-anak mati kelaparan di negeri yang kaya akan sumber alam.
Kebijakan yang dirilis oleh Orde Baru terlanjur menciptakan masyarakat kapiran, masyarakat yang miskin tak terurus. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintahan Megawati untuk mengurangi masyarakat tak terurus itu tanpa harus mengeluhkan kebijakan masa lalu dan tanpa perlu mengucapkan keranjang sampah di depan rakyat.@
Resonansi 13 Februari 2002
*Kematian seorang balita karena kekurangan gizi mulai banyak ditemukan pada saat tulisan ini diterbitkan.
Jangan jadi Petani
Pada 1980-an awal, seorang petani dengan lahan satu hektar bisa menghasilkan panen 5-6 ton gabah. Jika dirupiahkan, maka dia akan mendapatkan uang sekitar Rp 1,8 juta.
Sekarang, pada 2002 ini dengan hasil panen yang sama petani bisa memperoleh sekitar Rp 6,6 juta, dengan harga gabah kering Rp 1.100 per kg (sebetulnya pemerintah menetapkan harga gabah 1.519 per kg, tapi hanya mimpi saja yang bisa mencapai harga itu).
Kelihatannya lonjakan pendapatan 3,6 kali lipat itu menyenangkan. Tapi apakah semenyenangkan itu kenyataannya? Jawabnya: tidak. Karena, kebutuhan hidup juga meningkat pesat, bahkan jauh melebihi kenaikan pendapatan petani.
Kita coba bandingkan secara sederhana. Pada awal 1980-an, panenan satu hektar bisa untuk membeli motor Honda Bebek, bahkan masih tersisa, karena harganya berkisar Rp 1,2 juta. Kini panenan yang sama tidak cukup membeli Honda Bebek yang levelnya paling murah sekalipun.
Dalam wacana ilmiah, merosotnya kehidupan petani tersebut dicerminkan pada indeks Nilai Tukar Petani (INTP). Yaitu, perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.
INTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas produk yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Nilai impasnya 100. Jika kurang berarti petani tekor, jika lebih berarti pendapatan dari pertanian bisa untuk hidup.
Mengambil tahun dasar 1993, indeks INTP pada 2000 dan 2001, selalu dibawah 100, yaitu berkisar 91,4 sampai 96,7. Hanya daerah yang menghasilkan cengkih dan coklat seperti di Sulawesi yang cukup beruntung, karena harganya melonjak akibat menguatnya dolar. Indeks nilai tukar mereka mampu menembus 200.
Kesenjangan hidup petani dengan nonpetani pun makin membesar. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada 1985 pendapatan rumah tangga (RT) buruh tani Rp 247.400 pertahun, sedangkan RT nonpertanian golongan atas di kota Rp 906.600. Pada 1999, buruh tani naik menjadi Rp 1,63 juta, sementara nonpertanian melejit ke Rp 9,31 juta.
Celakanya, terpuruknya sektor pertanian ini secara tersirat justru membanggakan pemerintah. Karena dengan merosotnya nilai jual pertanian, inflasi menjadi rendah, bahkan deflasi. Inflasi rendah ini akan dibawa-bawa pemerintah sebagai salah satu keberhasilan pengendalian harga.
Kita lihat pada April silam terjadi deflasi 0,24 persen lantaran harga kelompok bahan makanan turun, terutama beras. Sebaliknya kelompok lain terjadi kenaikan, seperti jasa, properti, dll. Akibatnya daya beli petani terpuruk karena pendapatan turun sedangkan biaya hidup naik. Dan indeks nilai tukar pun makin terjungkal.
Memang tidak mudah serta merta menaikkan harga beli gabah sebagaimana diusulkan DPR Februari silam menjadi Rp 2.000 per kg. Pasalnya, harga beras internasional sedang turun, sementara bea masuknya rendah. Sehingga jika dipaksakan beras impor yang akan merajai.
Namun jika dibiarkan, nasib petani juga buntung. Subsidi jadi pilihan. Jepang, Eropa, dan banyak negara masih mensubsidi dan memproteksi produk pertanian mereka. Bahkan Amerika kabarnya sedang menyusun farm bill untuk membantu petani selama 10 tahun dengan anggaran 100 miliar dolar per tahun.
Semua negara memang memerlukan ketahanan dan cadangan pangan yang kuat. Karena sewaktu-waktu terpaksa harus perang dengan negara lain, kita punya logistik yang memadai. Dan itu tidak bisa mengandalkan impor. Itulah kenapa negara besar kaya, tetap mempertahankan pertanian sekalipun harus memberi subsidi besar.
Apakah pemerintah menyadarinya? Entah. Yang jelas, saat ini kita masih mengandalkan beras impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sementara ada 22,5 juta keluarga yang mengandalkan hidup dari pertanian, dan sebagian besar hidup miskin. Karena itu janganlah jadi petani selama pemerintah masih tidak peduli pada pertanian.@
Resonansi 08 Mei 2002
* Tulisan ini muncul ketika diperoleh data bahwa nilai tukar petani nyaris tidak pernah beranjak naik
Sekarang, pada 2002 ini dengan hasil panen yang sama petani bisa memperoleh sekitar Rp 6,6 juta, dengan harga gabah kering Rp 1.100 per kg (sebetulnya pemerintah menetapkan harga gabah 1.519 per kg, tapi hanya mimpi saja yang bisa mencapai harga itu).
Kelihatannya lonjakan pendapatan 3,6 kali lipat itu menyenangkan. Tapi apakah semenyenangkan itu kenyataannya? Jawabnya: tidak. Karena, kebutuhan hidup juga meningkat pesat, bahkan jauh melebihi kenaikan pendapatan petani.
Kita coba bandingkan secara sederhana. Pada awal 1980-an, panenan satu hektar bisa untuk membeli motor Honda Bebek, bahkan masih tersisa, karena harganya berkisar Rp 1,2 juta. Kini panenan yang sama tidak cukup membeli Honda Bebek yang levelnya paling murah sekalipun.
Dalam wacana ilmiah, merosotnya kehidupan petani tersebut dicerminkan pada indeks Nilai Tukar Petani (INTP). Yaitu, perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.
INTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas produk yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Nilai impasnya 100. Jika kurang berarti petani tekor, jika lebih berarti pendapatan dari pertanian bisa untuk hidup.
Mengambil tahun dasar 1993, indeks INTP pada 2000 dan 2001, selalu dibawah 100, yaitu berkisar 91,4 sampai 96,7. Hanya daerah yang menghasilkan cengkih dan coklat seperti di Sulawesi yang cukup beruntung, karena harganya melonjak akibat menguatnya dolar. Indeks nilai tukar mereka mampu menembus 200.
Kesenjangan hidup petani dengan nonpetani pun makin membesar. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada 1985 pendapatan rumah tangga (RT) buruh tani Rp 247.400 pertahun, sedangkan RT nonpertanian golongan atas di kota Rp 906.600. Pada 1999, buruh tani naik menjadi Rp 1,63 juta, sementara nonpertanian melejit ke Rp 9,31 juta.
Celakanya, terpuruknya sektor pertanian ini secara tersirat justru membanggakan pemerintah. Karena dengan merosotnya nilai jual pertanian, inflasi menjadi rendah, bahkan deflasi. Inflasi rendah ini akan dibawa-bawa pemerintah sebagai salah satu keberhasilan pengendalian harga.
Kita lihat pada April silam terjadi deflasi 0,24 persen lantaran harga kelompok bahan makanan turun, terutama beras. Sebaliknya kelompok lain terjadi kenaikan, seperti jasa, properti, dll. Akibatnya daya beli petani terpuruk karena pendapatan turun sedangkan biaya hidup naik. Dan indeks nilai tukar pun makin terjungkal.
Memang tidak mudah serta merta menaikkan harga beli gabah sebagaimana diusulkan DPR Februari silam menjadi Rp 2.000 per kg. Pasalnya, harga beras internasional sedang turun, sementara bea masuknya rendah. Sehingga jika dipaksakan beras impor yang akan merajai.
Namun jika dibiarkan, nasib petani juga buntung. Subsidi jadi pilihan. Jepang, Eropa, dan banyak negara masih mensubsidi dan memproteksi produk pertanian mereka. Bahkan Amerika kabarnya sedang menyusun farm bill untuk membantu petani selama 10 tahun dengan anggaran 100 miliar dolar per tahun.
Semua negara memang memerlukan ketahanan dan cadangan pangan yang kuat. Karena sewaktu-waktu terpaksa harus perang dengan negara lain, kita punya logistik yang memadai. Dan itu tidak bisa mengandalkan impor. Itulah kenapa negara besar kaya, tetap mempertahankan pertanian sekalipun harus memberi subsidi besar.
Apakah pemerintah menyadarinya? Entah. Yang jelas, saat ini kita masih mengandalkan beras impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sementara ada 22,5 juta keluarga yang mengandalkan hidup dari pertanian, dan sebagian besar hidup miskin. Karena itu janganlah jadi petani selama pemerintah masih tidak peduli pada pertanian.@
Resonansi 08 Mei 2002
* Tulisan ini muncul ketika diperoleh data bahwa nilai tukar petani nyaris tidak pernah beranjak naik
Good Old Days
Lambat laun makin banyak bermunculan kerinduan masyarakat, terutama rakyat kecil, terhadap suasana dulu, sebelum reformasi. Kerinduan itu terus terpupuk ketika kehidupan mereka tidak juga beringsut dari kemiskinan. Bahkan malah bertambah miskin.
Sebetulnya bukan cuma masalah kebutuhan hidup yang memupuk kerinduan itu. Tapi kondisi secara keseluruhan juga telah menjadi tempat persemaian yang sempurna bagi kejengkelan masyarakat. Mulai dari kacaunya infrastruktur, makin banyaknya pengangguran dan PHK, kerusuhan di berbagai tempat, sampai korupsi.
Secara kasat mata, kita bisa lihat bagaimana infrastuktur yang ada saat ini jauh lebih buruk dibanding masa lalu. Lobang jalan kian menganga, tarif listrik naik terus tapi frekuensi byar-pet makin tinggi, air minum mati-nyala tidak beraturan, saluran irigasi banyak jebol sehingga petani tak bisa bercocok tanam, dll.
Pengangguran juga makin meningkat, apalagi beberapa perusahaan melakukan PHK karena iklim berusaha di sini tidak kondusif. Melimpahnya pengangguran sekaligus menjadi salah satu pemicu maraknya kerusuhan di berbagai wilayah yang memakan korban nyawa, sehingga menjadikan harga nyawa demikian murah.
Kemudian dari sisi korupsi, terlihat makin merajalela, termasuk korupsi legal hasil kolaborasi eksekutif dan legislatif. Berbagai penelitian lembaga di luar negeri, menunjukkan bahwa korupsi dimasa demokrasi ini justru makin parah. Para elit yang dulu teriak antikorupsi kini justru lebih rakus dan lebih tak tahu malu.
Dengan kondisi tersebut, wajar kalau ada sebagaian masyarakat yang kemudian beromantisme dengan masa-masa Orde Baru. Ketika memori mereka melanglang ke masa lalu, maka yang dikenang hanyalah yang indah-indah. Harga barang pokok rendah, tarif listrik rendah, BBM juga relatif terjangkau, dll.
Meromantiskan masa lalu ini umum terjadi di dunia manapun. Jennifer James dalam bukunya ‘Thinking in the Future Tense’ menuliskan bahwa memang ada kecenderungan pada manusia untuk mengagungkan dan meromantiskan masa lalu. Cukup setitik kelebihan masa lalu dibandingkan dengan masa sekarang, sudah menjelma menjadi kerinduan.
Dalam literatur perilaku, gejala semacam itu dikenal dengan sebutan good old days: suatu periode yang indah di masa lalu. Sekalipun sebetulnya kenyataan masa lalu tidak seindah yang diromantiskan, dan tak lepas dari kecacatan. Tapi kebobrokan yang ada saat ini seolah telah menyublim cacat-cacat masa lalu.
Ketika good old days makin menjangkiti masyarakat, berarti sudah terlampau banyak keteraniayaan yang dirasakan masyarakat oleh pemerintah di masa sekarang. Ini adalah pertanda bahwa secara keseluruhan apa yang terjadi pada masa demokrasi ini tidak sesuai dengan harapan rakyat.
Proses demokratisasi di Indonesia, jika dikaitkan dengan apa yang ditulis ahli perang Cina, Tsun Tzu, adalah: menang dalam beberapa pertempuran tapi kalah dalam peperangan.
Pertempuran yang dimenangkan misalnya terpilihnya pemimpin secara demokratis, bebas mengkritik dan berbeda pendapat dengan siapa saja, tak ada pemberangusan media massa dan bahkan siapapun bisa bikin koran tanpa perlu ijin. Begitu pula tahanan politik sudah tidak ada lagi.
Tapi kemenangan pertempuran itu menjadi sirna manakala tidak ditemukan aparat yang bersih, hukum yang tak adil, dll. Dan ujung dari seluruh upaya demokrasi adalah kesejahteraan rakyat. Kenyataannya, dalam pemerintahan demokratis ini rakyat bukannya makin sejahtera, tapi malah makin miskin. Demokrasi kita telah kalah.
Konsekuensi dari kegagalan demokrasi itu adalah nama Soeharto mulai rebound. Dengan berbagai alasan, Presiden Soekarno butuh waktu 25 tahunan untuk me-rebound namanya, sedangkan Soeharto rupanya cukup lima tahun untuk rebound.
Siapa yang bertanggung jawab atas menggejalanya good old days ini? Pemerintah dan para elit politik yang terpilih tentu saja. Dengan mengatasnamakan rakyat, mereka telah berbuat sesuatu yang memenjarakan demokrasi itu sendiri. Demokrasi hanya dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.@
Resonansi 25 September 2002
* Artikel ini ditulis setelah mulai banyak terdengar keluhan bahwa masa pemerintahan Orde Baru lebih baik dari pemerintahan sekarang
Sebetulnya bukan cuma masalah kebutuhan hidup yang memupuk kerinduan itu. Tapi kondisi secara keseluruhan juga telah menjadi tempat persemaian yang sempurna bagi kejengkelan masyarakat. Mulai dari kacaunya infrastruktur, makin banyaknya pengangguran dan PHK, kerusuhan di berbagai tempat, sampai korupsi.
Secara kasat mata, kita bisa lihat bagaimana infrastuktur yang ada saat ini jauh lebih buruk dibanding masa lalu. Lobang jalan kian menganga, tarif listrik naik terus tapi frekuensi byar-pet makin tinggi, air minum mati-nyala tidak beraturan, saluran irigasi banyak jebol sehingga petani tak bisa bercocok tanam, dll.
Pengangguran juga makin meningkat, apalagi beberapa perusahaan melakukan PHK karena iklim berusaha di sini tidak kondusif. Melimpahnya pengangguran sekaligus menjadi salah satu pemicu maraknya kerusuhan di berbagai wilayah yang memakan korban nyawa, sehingga menjadikan harga nyawa demikian murah.
Kemudian dari sisi korupsi, terlihat makin merajalela, termasuk korupsi legal hasil kolaborasi eksekutif dan legislatif. Berbagai penelitian lembaga di luar negeri, menunjukkan bahwa korupsi dimasa demokrasi ini justru makin parah. Para elit yang dulu teriak antikorupsi kini justru lebih rakus dan lebih tak tahu malu.
Dengan kondisi tersebut, wajar kalau ada sebagaian masyarakat yang kemudian beromantisme dengan masa-masa Orde Baru. Ketika memori mereka melanglang ke masa lalu, maka yang dikenang hanyalah yang indah-indah. Harga barang pokok rendah, tarif listrik rendah, BBM juga relatif terjangkau, dll.
Meromantiskan masa lalu ini umum terjadi di dunia manapun. Jennifer James dalam bukunya ‘Thinking in the Future Tense’ menuliskan bahwa memang ada kecenderungan pada manusia untuk mengagungkan dan meromantiskan masa lalu. Cukup setitik kelebihan masa lalu dibandingkan dengan masa sekarang, sudah menjelma menjadi kerinduan.
Dalam literatur perilaku, gejala semacam itu dikenal dengan sebutan good old days: suatu periode yang indah di masa lalu. Sekalipun sebetulnya kenyataan masa lalu tidak seindah yang diromantiskan, dan tak lepas dari kecacatan. Tapi kebobrokan yang ada saat ini seolah telah menyublim cacat-cacat masa lalu.
Ketika good old days makin menjangkiti masyarakat, berarti sudah terlampau banyak keteraniayaan yang dirasakan masyarakat oleh pemerintah di masa sekarang. Ini adalah pertanda bahwa secara keseluruhan apa yang terjadi pada masa demokrasi ini tidak sesuai dengan harapan rakyat.
Proses demokratisasi di Indonesia, jika dikaitkan dengan apa yang ditulis ahli perang Cina, Tsun Tzu, adalah: menang dalam beberapa pertempuran tapi kalah dalam peperangan.
Pertempuran yang dimenangkan misalnya terpilihnya pemimpin secara demokratis, bebas mengkritik dan berbeda pendapat dengan siapa saja, tak ada pemberangusan media massa dan bahkan siapapun bisa bikin koran tanpa perlu ijin. Begitu pula tahanan politik sudah tidak ada lagi.
Tapi kemenangan pertempuran itu menjadi sirna manakala tidak ditemukan aparat yang bersih, hukum yang tak adil, dll. Dan ujung dari seluruh upaya demokrasi adalah kesejahteraan rakyat. Kenyataannya, dalam pemerintahan demokratis ini rakyat bukannya makin sejahtera, tapi malah makin miskin. Demokrasi kita telah kalah.
Konsekuensi dari kegagalan demokrasi itu adalah nama Soeharto mulai rebound. Dengan berbagai alasan, Presiden Soekarno butuh waktu 25 tahunan untuk me-rebound namanya, sedangkan Soeharto rupanya cukup lima tahun untuk rebound.
Siapa yang bertanggung jawab atas menggejalanya good old days ini? Pemerintah dan para elit politik yang terpilih tentu saja. Dengan mengatasnamakan rakyat, mereka telah berbuat sesuatu yang memenjarakan demokrasi itu sendiri. Demokrasi hanya dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.@
Resonansi 25 September 2002
* Artikel ini ditulis setelah mulai banyak terdengar keluhan bahwa masa pemerintahan Orde Baru lebih baik dari pemerintahan sekarang
Demokrasi kok masih Miskin
Per Juni kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 38,39 juta atau 19 persen penduduk miskin di Indonesia. Jadi seandainya Anda melihat ada sekumpulan yang terdiri atas enam orang, maka satu di antaranya hidup di kubangan kemiskinan.
Berapa batas miskin? Paling simpel jika dikaitkan ke dolar. Jutaan orang miskin tersebut, hidup dengan pendapatan di bawah satu dolar (sekitar Rp 8.400) per hari. Uang sebesar itu harus cukup untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal.
Belakangan ini, sejak reformasi digulirkan dan terselenggaranya pemilu 1999, kita didaulat menjadi negara yang demokratis. Dan kita bangga dikatakan masyarakat dunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat.
Tetapi apa arti kebanggaan itu jika masyarakat tidak menikmati secara konkret berupa naiknya kesejahteraan. Apa arti demokrasi jika pemerintah semena-mena menaikkan harga. Apa artinya demokrasi jika kehidupan masyarakat justru bertambah miskin.
Jangan-jangan negara seperti kita ini membutuhkan pemimpin yang otoriter untuk bisa membangkitkan keterpurukan bangsa. Dengan catatan, pemimpin itu lurus, tidak gila uang, dan memiliki visi yang jelas kemana bangsa ini dibawa.
Negara Barat, khususnya Amerika memang terbangun oleh kekuatan demokrasi. Mereka menjadi negara kaya dan super power karena mereka menerapkan prinsip-prinsip demokrasi --meski dalam kebijakan luar negerinya mereka lebih sering antidemokrasi.
Tetapi kasus negara di Asia lain. Negara yang perekonomiannya maju, tidak dibangun dari demokrasi, melainkan karena adanya pemimpin yang kuat yang cenderung otoriter. Mereka membangun negara dengan 'tangan besi'.
Kita ambil contoh Jepang. Dasar-dasar kebangkitan mereka diletakkan satu setengah abad silam ketika dilakukan Restorasi Meiji (1858). Saat itu jelas bahwa Jepang belumlah berdiri sebagai negara demokrasi sebagaimana saat ini.
Korea juga begitu. Park Chung Hae yang menjadi peletak dasar perekonomian Korea adalah seorang otoriter. Dia membangun Korea tanpa kompromi. Lawan-lawan politik dihabisi. Tapi imbalannya, Korea disulap dari negara miskin dengan pendapatan per kapita 100 dolar pada 1960-an, kini menjadi negara makmur dengan pendapatan per kapita 10.000 dolar per tahun.
Tak ketinggalan Singapura dan Malaysia. Pemerintahan kedua negara sampai kini masih otoriter. Tetapi, lagi-lagi, perekonomian mereka maju. Pendapatan per kapita Singapura kini 23.000 dolar, sedang Malaysia 3.900 dolar. Cina dengan pemerintahan yang otoriter juga segera menjadi negara digdaya ekonomi.
Sebaliknya, India yang sejak dulu sudah melaksanakan demokrasi tetap menjadi negara miskin dengan pendapatan per kapita hanya sekitar 1.000 dolar. Begitu pula Filipina. Negara yang meniru demokrasi Amerika itu, pendapatan per kapita 1.100 dolar dan 35 persen penduduknya masih miskin.
Soeharto barangkali hampir serupa dengan Park Chung Hae yang tewas dibunuh pada 1979. Pada awal kepemimpinan Soeharto, sekalipun otoriter, tapi masih bersih. Sayang, dia terlalu lama berkuasa sehingga belepotan oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akibatnya, bukan seperti Korea yang terjadi, Indonesia justru makin carut marut.
Kini, dengan iklim yang sangat demokratis, ternyata tidak ada kemajuan yang dirasakan masyarakat. Hidup masih susah. Kemiskinan meningkat. KKN makin merata dan makin membabibuta, tanpa malu-malu.
Apakah berarti kita harus mundur dengan memilih pemimpin yang otoriter? Tentu saja tidak. Karena pada dasarnya demokrasi membebaskan orang untuk berkreasi, dan ekonomi akan tumbuh dengan adanya kreasi-kreasi yang teruji.
Hanya saja ada persyaratan agar iklim demokratis tetap bisa meningkatkan kesejahteraan. Syarat itu, sebagaimana ditulis Amartya Sen dalam buku "Demokrasi 'Tidak' bisa Memberantas Kemiskinan" di antaranya: Penguasa memiliki dorongan untuk mendengar apa yang diinginkan rakyat jika mereka diharuskan menghadapi kritik rakyat.
Selama ini para pemimpin buta terhadap kritikan rakyat. Mereka hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya. Para elit itulah sejatinya yang mencoreng muka demokrasi. Mereka harus bertanggungjawab terhadap persepsi rakyat bahwa demokrasi tak mampu memberantas kemiskinan.@
Resonansi 30 Juli 2003
* Data terbaru mengenai jumlah kemiskinan yang tak kunjung menyurut menjadi tema tulisan ini
Berapa batas miskin? Paling simpel jika dikaitkan ke dolar. Jutaan orang miskin tersebut, hidup dengan pendapatan di bawah satu dolar (sekitar Rp 8.400) per hari. Uang sebesar itu harus cukup untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal.
Belakangan ini, sejak reformasi digulirkan dan terselenggaranya pemilu 1999, kita didaulat menjadi negara yang demokratis. Dan kita bangga dikatakan masyarakat dunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat.
Tetapi apa arti kebanggaan itu jika masyarakat tidak menikmati secara konkret berupa naiknya kesejahteraan. Apa arti demokrasi jika pemerintah semena-mena menaikkan harga. Apa artinya demokrasi jika kehidupan masyarakat justru bertambah miskin.
Jangan-jangan negara seperti kita ini membutuhkan pemimpin yang otoriter untuk bisa membangkitkan keterpurukan bangsa. Dengan catatan, pemimpin itu lurus, tidak gila uang, dan memiliki visi yang jelas kemana bangsa ini dibawa.
Negara Barat, khususnya Amerika memang terbangun oleh kekuatan demokrasi. Mereka menjadi negara kaya dan super power karena mereka menerapkan prinsip-prinsip demokrasi --meski dalam kebijakan luar negerinya mereka lebih sering antidemokrasi.
Tetapi kasus negara di Asia lain. Negara yang perekonomiannya maju, tidak dibangun dari demokrasi, melainkan karena adanya pemimpin yang kuat yang cenderung otoriter. Mereka membangun negara dengan 'tangan besi'.
Kita ambil contoh Jepang. Dasar-dasar kebangkitan mereka diletakkan satu setengah abad silam ketika dilakukan Restorasi Meiji (1858). Saat itu jelas bahwa Jepang belumlah berdiri sebagai negara demokrasi sebagaimana saat ini.
Korea juga begitu. Park Chung Hae yang menjadi peletak dasar perekonomian Korea adalah seorang otoriter. Dia membangun Korea tanpa kompromi. Lawan-lawan politik dihabisi. Tapi imbalannya, Korea disulap dari negara miskin dengan pendapatan per kapita 100 dolar pada 1960-an, kini menjadi negara makmur dengan pendapatan per kapita 10.000 dolar per tahun.
Tak ketinggalan Singapura dan Malaysia. Pemerintahan kedua negara sampai kini masih otoriter. Tetapi, lagi-lagi, perekonomian mereka maju. Pendapatan per kapita Singapura kini 23.000 dolar, sedang Malaysia 3.900 dolar. Cina dengan pemerintahan yang otoriter juga segera menjadi negara digdaya ekonomi.
Sebaliknya, India yang sejak dulu sudah melaksanakan demokrasi tetap menjadi negara miskin dengan pendapatan per kapita hanya sekitar 1.000 dolar. Begitu pula Filipina. Negara yang meniru demokrasi Amerika itu, pendapatan per kapita 1.100 dolar dan 35 persen penduduknya masih miskin.
Soeharto barangkali hampir serupa dengan Park Chung Hae yang tewas dibunuh pada 1979. Pada awal kepemimpinan Soeharto, sekalipun otoriter, tapi masih bersih. Sayang, dia terlalu lama berkuasa sehingga belepotan oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akibatnya, bukan seperti Korea yang terjadi, Indonesia justru makin carut marut.
Kini, dengan iklim yang sangat demokratis, ternyata tidak ada kemajuan yang dirasakan masyarakat. Hidup masih susah. Kemiskinan meningkat. KKN makin merata dan makin membabibuta, tanpa malu-malu.
Apakah berarti kita harus mundur dengan memilih pemimpin yang otoriter? Tentu saja tidak. Karena pada dasarnya demokrasi membebaskan orang untuk berkreasi, dan ekonomi akan tumbuh dengan adanya kreasi-kreasi yang teruji.
Hanya saja ada persyaratan agar iklim demokratis tetap bisa meningkatkan kesejahteraan. Syarat itu, sebagaimana ditulis Amartya Sen dalam buku "Demokrasi 'Tidak' bisa Memberantas Kemiskinan" di antaranya: Penguasa memiliki dorongan untuk mendengar apa yang diinginkan rakyat jika mereka diharuskan menghadapi kritik rakyat.
Selama ini para pemimpin buta terhadap kritikan rakyat. Mereka hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya. Para elit itulah sejatinya yang mencoreng muka demokrasi. Mereka harus bertanggungjawab terhadap persepsi rakyat bahwa demokrasi tak mampu memberantas kemiskinan.@
Resonansi 30 Juli 2003
* Data terbaru mengenai jumlah kemiskinan yang tak kunjung menyurut menjadi tema tulisan ini
Miskin Bersama
Kota budaya, Yogyakarta, Oktober ini akan menjadi tempat sidang CGI (Consultative Group for Indonesia). Di situ pemerintah akan mengajukan pinjaman sebesar 2,6 miliar dolar (Rp 24 triliun) untuk menambal defisit anggaran belanja 2003. Dan sebagaimana biasanya, menjelang sidang CGI wacana mengenai utang merebak di media massa.
Pertanyaan yang biasanya muncul adalah seberapa perlu kita berutang kepada asing? Karena kenyataannya, setelah lebih dari 34 tahun kita menarik utang dengan jumlah lebih dari seratus miliar dolar, tetap saja jadi negara miskin. Puluhan juta rakyat masih berpikir hari ini bisa makan apa tidak.
Tahun lalu, ketika CGI memberi lampu hijau untuk memberikan pinjaman 3,14 miliar dolar, Kwik Kian Gie mengaku tidak bisa menjamin bahwa dana tersebut tidak dikorupsi. Aneh memang. Tapi begitulah kenyataannya. Dan barang kali tiadanya jaminan itu juga akan berlaku juga pada pinjaman untunk tahun 2003.
Bahwa pinjaman asing, terlebih dari Bank Dunia itu dikorup bukanlah berita baru. Jeffrey A Winters, seorang Indonesianis yang sempat terkena kasus pelecehan seksual di kota penyelenggara CGI 2002 itu pernah menulis artikel mengenai korupsi di bank dunia di Far Eastern Economic Review edisi Februari 1997.
Dalam tulisan berjudul 'Down with the World Bank' itu dia mengatakan kalau kiprah Bank Dunia banyak menuai kegagalan. Data yang tersaji pada 1992 menunjukkan bahwa 1.800 proyek di 113 negara, 37,5 persen gagal! Salah satu faktor penyebabnya, korupsi di lembaga itu. Setidaknya, mereka membiarkan adanya korupsi di negara pengutang.
Khusus mengenai Indonesia, Business Week edisi April 2001, memetakan adanya the good dan the bad. The good-nya adalah Bank Dunia membantu pembangunan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan secara dramatis mengurangi kemiskinan. The bad-nya adalah 30 persen dana menguap karena proyek yang dikorup.
''Korupsi dalam proyek lokal Bank Dunia begitu sistematis dan tertutup rapi sehingga tidak mudah untuk mengungkapkannya,'' begitu pengakuan Mark Baird, direktur Bank Dunia untuk Indonesia.
Terhitung sejak 1967, ada 250 proyek dibiayai Bank Dunia dengan total dana 25 miliar dolar. Jika 30 persen dikorupsi, berarti 7,5 miliar dolar (Rp 70 triliun) telah mengalir ke kantong pejabat Indonesia dan Bank Dunia.
Celakanya, yang harus terseok menanggung derita atas utang yang sekarang mencapai 73 miliar dolar AS adalah rakyat jelata. Alokasi dana untuk peningkatan taraf hidup mereka menjadi prioritas nomor sekian, di bawah alokasi dana bayar utang. Jumlahnya pun jauh dibawah, untuk bayar cicilan dan bunga utang asing Rp 59,4 triliun, sedang dana kemiskinan tak sampai Rp 10 triliun.
Tak semestinya rakyat yang harus sengsara akibat kebijakan utang tersebut. Ini bukan kesalahan kolektif sebagaimana yang sering dilontarkan banyak orang. Rakyat di bawah tidak ikut bersalah dalam keterpurukan bangsa ini, karena itu mereka tak berhak untuk menanggung beban negara.
Karena itu yang dibutuhkan negara ini bukannya utang baru lewat CGI atau apapun namanya, melainkan pemotongan utang (hair cut). Dengan langkah itu, anggaran untuk pembayaran utang bisa dialihkan untuk menghapus kemiskinan. Lagi pula bagaimana bisa masuk akal kalau utang yang ditarik cuma Rp 25 triliun sedangkan utang luar negeri yang harus dibayar Rp 59,4 triliun.
Ada kekhawatiran bahwa langkah pemotongan utang akan menyurutkan asing untuk investasi ke Indonesia, bisa jadi benar. Tapi tanpa itu pun, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama setahun terakhir investasi asing 'nol'. Kalaupun investor asing ngambek, mereka juga tak akan lama. Indonesia terlalu eksotis untuk didelete dari daftar investasi mereka.
Masalahnya, berani tidak pemerintah mengajukan hair cut, dengan menanggung konsekuensi jangka pendek yang memang cukup berat. Kalau saja para penyelenggara 'berani miskin bersama', potong utang bukan mustahil. Masalahnya, bapak-bapak di atas tidak mau diajak miskin. Maunya, mereka tetap kaya, sedang rakyat boleh tetap miskin.@
Resonansi 9 Oktober 2002
* Tulisan ini dibuat saat CGI melakukan sidang di Yogyakarta
Pertanyaan yang biasanya muncul adalah seberapa perlu kita berutang kepada asing? Karena kenyataannya, setelah lebih dari 34 tahun kita menarik utang dengan jumlah lebih dari seratus miliar dolar, tetap saja jadi negara miskin. Puluhan juta rakyat masih berpikir hari ini bisa makan apa tidak.
Tahun lalu, ketika CGI memberi lampu hijau untuk memberikan pinjaman 3,14 miliar dolar, Kwik Kian Gie mengaku tidak bisa menjamin bahwa dana tersebut tidak dikorupsi. Aneh memang. Tapi begitulah kenyataannya. Dan barang kali tiadanya jaminan itu juga akan berlaku juga pada pinjaman untunk tahun 2003.
Bahwa pinjaman asing, terlebih dari Bank Dunia itu dikorup bukanlah berita baru. Jeffrey A Winters, seorang Indonesianis yang sempat terkena kasus pelecehan seksual di kota penyelenggara CGI 2002 itu pernah menulis artikel mengenai korupsi di bank dunia di Far Eastern Economic Review edisi Februari 1997.
Dalam tulisan berjudul 'Down with the World Bank' itu dia mengatakan kalau kiprah Bank Dunia banyak menuai kegagalan. Data yang tersaji pada 1992 menunjukkan bahwa 1.800 proyek di 113 negara, 37,5 persen gagal! Salah satu faktor penyebabnya, korupsi di lembaga itu. Setidaknya, mereka membiarkan adanya korupsi di negara pengutang.
Khusus mengenai Indonesia, Business Week edisi April 2001, memetakan adanya the good dan the bad. The good-nya adalah Bank Dunia membantu pembangunan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan secara dramatis mengurangi kemiskinan. The bad-nya adalah 30 persen dana menguap karena proyek yang dikorup.
''Korupsi dalam proyek lokal Bank Dunia begitu sistematis dan tertutup rapi sehingga tidak mudah untuk mengungkapkannya,'' begitu pengakuan Mark Baird, direktur Bank Dunia untuk Indonesia.
Terhitung sejak 1967, ada 250 proyek dibiayai Bank Dunia dengan total dana 25 miliar dolar. Jika 30 persen dikorupsi, berarti 7,5 miliar dolar (Rp 70 triliun) telah mengalir ke kantong pejabat Indonesia dan Bank Dunia.
Celakanya, yang harus terseok menanggung derita atas utang yang sekarang mencapai 73 miliar dolar AS adalah rakyat jelata. Alokasi dana untuk peningkatan taraf hidup mereka menjadi prioritas nomor sekian, di bawah alokasi dana bayar utang. Jumlahnya pun jauh dibawah, untuk bayar cicilan dan bunga utang asing Rp 59,4 triliun, sedang dana kemiskinan tak sampai Rp 10 triliun.
Tak semestinya rakyat yang harus sengsara akibat kebijakan utang tersebut. Ini bukan kesalahan kolektif sebagaimana yang sering dilontarkan banyak orang. Rakyat di bawah tidak ikut bersalah dalam keterpurukan bangsa ini, karena itu mereka tak berhak untuk menanggung beban negara.
Karena itu yang dibutuhkan negara ini bukannya utang baru lewat CGI atau apapun namanya, melainkan pemotongan utang (hair cut). Dengan langkah itu, anggaran untuk pembayaran utang bisa dialihkan untuk menghapus kemiskinan. Lagi pula bagaimana bisa masuk akal kalau utang yang ditarik cuma Rp 25 triliun sedangkan utang luar negeri yang harus dibayar Rp 59,4 triliun.
Ada kekhawatiran bahwa langkah pemotongan utang akan menyurutkan asing untuk investasi ke Indonesia, bisa jadi benar. Tapi tanpa itu pun, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama setahun terakhir investasi asing 'nol'. Kalaupun investor asing ngambek, mereka juga tak akan lama. Indonesia terlalu eksotis untuk didelete dari daftar investasi mereka.
Masalahnya, berani tidak pemerintah mengajukan hair cut, dengan menanggung konsekuensi jangka pendek yang memang cukup berat. Kalau saja para penyelenggara 'berani miskin bersama', potong utang bukan mustahil. Masalahnya, bapak-bapak di atas tidak mau diajak miskin. Maunya, mereka tetap kaya, sedang rakyat boleh tetap miskin.@
Resonansi 9 Oktober 2002
* Tulisan ini dibuat saat CGI melakukan sidang di Yogyakarta
Subscribe to:
Posts (Atom)