Lampu Kuning Kemiskinan

Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata bukan saja angka nominal yang naik, tetapi juga persentase. Pada Maret 2015 tercatat jumlah penduduk miskin 28,95 juta (11,22 persen), naik 860 ribu jiwa dari 27,73 juta (10,96 persen) pada September 2014. Garis batas kemiskinan rata-rata adalah Rp 330.776. Artinya masyarakat miskin di Indonesia adalah yang pengeluaran tiap bulan lebih rendah dari nilai tersebut.

Kondisi memprihatinkan itu terasa makin lengkap karena indeks kedalaman (poverty gap index) dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index) juga semakin memburuk. Tercatat Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2014 adalah 1,75, naik menjadi 1,97 pada Maret 2015. Pada periode yang sama, Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,44 menjadi 0,54.

Indeks kedalaman adalah perbedaan antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks berarti pengeluaran masyarakat miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan, misalnya, dari Rp 330 ribu menjadi Rp 300 ribu. Sedangkan, indeks keparahan adalah penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin--semakin tinggi indeks, semakin parah kesenjangan antarorang miskin.

Mengapa jumlah masyarakat miskin bertambah? Karena daya beli merosot, pendapatan rakyat tetap, ada yang cenderung turun, bahkan ada yang hilang. Sementara, kebutuhan bahan pokok naik relatif tinggi.

Di perdesaan, misalnya, upah petani merosot, padahal sebagian besar orang desa adalah buruh tani. Di perkotaan, mencari uang makin sulit, bahkan sebagian justru kehilangan pekerjaan karena PHK.

Menurut BPS, dalam beberapa bulan terakhir terjadi kenaikan harga cukup tinggi pada beras, cabai rawit, dan gula pasir. Pengalaman selama ini jika ada gejolak harga bahan pokok, maka akan berpengaruh lang sung terhadap jumlah orang miskin. Masalah pokoknya karena ada pululah juta orang masuk kategori hampir miskin sehingga sedikit saja terjadi lonjakan harga, sebagian dari mereka turun kasta menjadi miskin.

Jika kita coba menengok ke belakang, naiknya jumlah orang miskin merupakan perulangan dari kasus sebelumnya, yakni terkait kenaikan harga BBM. Pengalaman menunjukkan, setiap kenaikan harga BBM akan diikuti meningkatnya jumlah orang miskin. Logikanya, harga BBM naik membuat harga kebutuhan pokok naik sehingga nilai garis kemiskinan juga naik. Karena garisnya naik, maka masyarakat yang hidup di bawah garis tersebut makin banyak.

Kita lihat pada 2005 ketika harga BBM (Premium) dinaikkan dua kali dari Rp 1.810 menjadi Rp 2.400 per liter pada Maret, dan naik lagi menjadi Rp 4.500 pada Oktober, jumlah orang miskin bertambah dari 35,1 juta jiwa pada 2005 menjadi 39,3 juta pada 2006.

Begitu juga ketika 22 Juni 2013, pemerintah menaikkan harga BBM dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter, jumlah orang miskin naik dari 28,17 juta menjadi 28,6 juta. Naiknya jumlah orang miskin per Maret 2015 pun tak lepas dari kenaikan BBM pada 18 November 2014 dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500.
Jika setiap terjadi gejolak harga, terutama setelah kenaikan BBM, selalu berimplikasi pada kenaikan jumlah penduduk miskin, mengapa tidak diantisipasi dengan pembagian raskin yang diperbanyak, misalnya. Bahkan, seperti pengakuan Menko Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah sudah memprediksi kenaikan jumlah orang miskin (Republika, 17/09/15). Jika sudah tahu akan naik, mengapa tidak dilakukan langkah strategis pencegahan?
Kenaikan harga kebutuhan pokok memang tak semata diakibatkan BBM, ada masalah distribusi, ada pula masalah permainan.

Memperingati satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, naiknya jumlah orang miskin tentu bukan kabar baik. Di tengah sorotan tajam tentang kinerja yang tak memuaskan, masyarakat pun mulai terkena sindrom "good old days" atau mengenang masa lalu yang sebetulnya tidak semua bagus.

Good old days ini akan memuncak manakala pemerintah lambat meng atasi gejolak ekonomi. Pertumbuhan ekono mi yang turun dibanding tahun sebelumnya, harga pangan yang naik tak terkendali, kurs dolar AS yang terus memecahkan rekor tetinggi, pengangguran yang meningkat, PHK di mana-mana, adalah problem di depan mata.

Harapan rakyat rupanya terlalu besar pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dalam satu tahun pemerintahan ini kinerjanya mengecewakan. Betul ada faktor eksternal, tetapi kita tidak bisa terus menyalahkan eksternal, faktor internal harus diperkuat. Perlu kabinet yang mumpuni dan kompak.

Nawacita yang menjadi pegangan mewujudkan cita-cita bangsa masih terkerdilkan. Semangat membangun dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan desa, misalnya, masih terseok-seok karena ketidaksiapan daerah mengeksekusi dana desa yang ratusan juta rupiah per desa.

BPS kini sedang menyurvei lagi angka kemiskinan. Besar kemungkinan per September ini jumlah orang miskin akan bertambah mengingat nasib petani di desa belum berubah dengan upah rendahnya, sementara di perkotaan gelombang PHK terus terjadi. Permasalahan kemiskinan sudah lampu kuning. Jika tidak diselesaikan dengan baik, lampu merah akan menyala, saat seperti itu revolusi sosial pun gampang disulut.

Pemerintah harus bekerja keras menggenjot pertumbuhan. Karena dengan pertumbuhan itulah pendapatan rakyat bisa meningkat sehingga kemiskinan bisa berkurang. Tentu pertumbuhan harus disertai pemerataan.

ANIF PUNTO UTOMO
Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Dimuat di opini Republika, Sabtu, 26 September 2015

Pertumbuhan tanpa Pemerataan

Oleh Anif Punto Utomo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan bangga mengatakan bahwa Indonesia saat ini menempati urutun 15 negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. Tak lama lagi, dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten pada kisaran 5,5-6,5 persen, Indonesia akan masuk dalam jajaran 10 besar dunia.

Seiring dengan membesarnya PDB, saat ini PDB per kapita sudah mencapai 5.120 dolar per tahun. Praktis dalam waktu 15 tahun, terhitung sejak krisis regional yang menyapu Indonesia pada 1997-1998, PDB per kapita tumbuh 10 kali lipat. Saat itu, krisis keuangan dan ekonomi tersebut merontokkan PDB per kapita dari sekitar 1.100 dolar AS menjadi 500-600 dolar AS per tahun.

Indonesia boleh berbangga dengan pencapaian itu. Tapi tampaknya kebanggaan itu hanyalah kebanggaan semu. Realitas menunjukkan pertumbuhan yang tinggi tidak dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Hanya golongan menengah atas yang menikmati kue pertumbuhan, sementara masyarakat miskin masih terus berjuang untuk sekadar hidup.

Data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat. Pada Maret 2013 penduduk miskin mencapai 28,07 juta (11,27 persen), sementara September 2013 menjadi 28,55 juta (11,47 persen), terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sejumlah 480.000.

Memprihatinkan. Rupanya jumlah masyarakat yang masuk kategori hampir miskin sama besarnya dengan rakyat miskin. Sehingga ketika terjadi kenaikan harga makanan, derajat mereka yang tadinya hampir miskin melorot menjadi miskin. Ukuran kemiskinan adalah pemenuhan kalori, yang berarti terkait dengan makanan. Jika terjadi gejolak harga makanan, maka kemampuan mereka mengasup makanan berkalori standar makin kecil, sehingga rakyat miskin akan bertambah.

Apakah pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk mengentaskan orang miskin? Justru disinilah permasalahannya. Berdasarkan alokasi dana APBN 2013, ada tujuh anggaran untuk rakyat miskin (Kompas 31/12/2013), yakni Bantuan Operasional Sekolah-BOS senilai Rp 16,86 triliun, Raskin (Rp 11,54 triliun), Jamkesmas/Jampersal (Rp 4,92 triliun), Bantuan Siswa Miskin (Rp 3 triliun), dan Program Keluarga Harapan/Subsidi Langsung Tunai/ Bantuan Langsung Tunai (Rp 1,43 triliun).

Total anggaran untuk rakyat miskin berarti Rp 37,74 triliun. Jumlah yang cukup besar. Tapi mengapa gagal, berarti terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana. Kemungkinannya bisa karena digerogoti di tengah jalan oleh para koruptor sehingga dana yang sampai ke rakyat minim, atau bisa juga karena salah sasaran. Intinya pemerintah tidak sungguh-sungguh, hanya asal mengalokasikan.

Ironis, di tengah gemerlapnya kehidupan kelas menengah sehingga penjualan mobil mencapai 1,2 juta unit dan 15.000 unit apartemen, serta ditengah pemberitaan tentang orang kaya Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya dunia, rakyat miskin tetap miskin. Pertumbuhan ekonomi 5,7 persen pada 2013 sama sekali tidak dinikmati oleh masyarakat miskin, yang terjadi pertumbuhan justru menciptakan kesenjangan.

Kesenjangan antara kaya dan miskin sangat kentara. Di lapangan, misalnya rumah kumuh bersanding dengan gedung mewah. Kondisi lapangan diperkuat dengan data Indeks Gini. Indeks Gini adalah indeks yang mengukur  tingkat kesenjangan dengan skala 0-1, semakin ke arah angka 1 semakin tinggi tingkat kesenjangan. Indeks Gini di Indonesia dalam 10 tahun terakhir konsisten naik, dari 0,33 pada 2003, menjadi 0,35 (2008) dan terus naik menjadi 0,413 pada 2013.

Indeks Gini yang diukir oleh Pemerintahan SBY ini merupakan indeks tertinggi sepanjang sejarah republik ini berdiri, yang berarti pula menjadi kesenjangan terparah sejak Soekarno memekikkan kemerdekaan pada 1945. Kondisi ini sekaligus mengkonfirmasi kebenaran lagu Rhoma Irama yang diciptakan 1976 berjudul ‘Indonesia’ yang di dalamnya terselip lirik ‘yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin’.

Pada pemerintahan Orde Baru, kita mengenal Trilogi Pembangunan yang meliputi Stabilitas, Pertumbuhan, dan Pemerataan. Ketika Pemerintah sedang berbenah membangun ekonomi, stabilitas ditempakan diawal. Kemudian saat politik sudah stabil, giliran pertumbuhan dikedepankan. Berikutnya setelah stabilitas dan pertumbuhan tercapai, pemerataan menjadi prioritas. Saat itu juga dikenal trickle down effect (menetes kebawah), teori yang dipakai untuk pengentasan kemiskinan.

Pemerintahan SBY memiliki jargon pro growth, pro poor, dan pro job. Growth (pertumbuhan) sudah tercapai , tetapi dalam pengurangan angka kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job) masih jauh dari harapan. Pertumbuhan yang dibanggakan itu terbukti tidak berkualitas karena tidak mengurangi kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.

Frances Stewart dan Paul Streeten (Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, 1983), menulis bahwa penghapusan kemiskinan dapat diserahkan kepada pemerintah melalui redistribusi dari hasil pertumbuhan. Namun penghapusan kemiskinan gagal karena distribusi tidak dilakukan lantaran pemerintah percaya bahwa ketika terjadi pertumbuhan otomatis  akan terjadi penetesan ke bawah.

Tampaknya itu pula yang dipraktekkan Pemerintahan SBY sehingga gagal menciptakan pemerataan.

*Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Berlari di Atas Titian Rapuh

Pemerintah sukses mengalokasikan dana untuk orang miskin, tapi gagal dalam pelaksanaan pengentasan.

Anif Punto Utomo

Sesekali datanglah ke sebuah hotel mewah di kawasan Senayan yang membuka pameran apartemen di SIngapura. Maka Anda akan terkaget-kaget ketika meihat banyaknya pengunjung pameran properti di negeri tempat koruptor bersembunyi itu. Mereka yang datang ke situ bukan tipe orang yang hanya sight seeing, tapi pembeli beneran.

Menurut data yang dilansir Real Estate Information System of Singapore, sampai 2011, nilai Investasi pembelian properti oleh orang Indonesia di Singapora, mencapai Rp 35 triliun. Diperkirakan pada 2012 silam angka tersebut naik 10 persen, sehingga mencapai Rp 38,5 triliun. Bagi sebagian orang, angka itu tidak mengejutkan, yang mengejutkan adalah jumlah pemiliknya yang tidak sampai 2.000 orang.

Data tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia terus tumbuh sehingga para pemilik modal begitu menikmati pertumbuhan itu. Tak heran jika kemudian terdapat 40 orang terkaya Indonesia yang memiliki kekeyaan 10 persen dari produk domestic bruto (PDB). Merekapun membelanjakan uang ke negeri lain. Ada yang untuk investasi, ada yang untuk mengamankan hartanya, dll.

Memang ditengah menyurutnya perekonomian dunia akibat krisis Amerika pada 2008 yang kemudian disusul krisis Eropa pada 2010, perekonomian Indonesia terus cemerlang. Semula pertumbuhan ekonomi kita di bawah Cina dan India, belakangan karena pertumbuhan Cina dan India merosot, Indonesia melewati India. Pada 2012, pertumbuhan Cina 7,8, sedangkan Indonesia 6,3 persen.

Begitu berprestasinya perekonomian Indonesia, pada September lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diberi penghargaan “Pencapaian Ekonomi Abad 21” (21st Century Economic Achievement Award) dari US ASEAN Business Council (USABC) atas prestasinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. 

Senyum SBY makin lebar tatkala pujian terhadap perekonomian datang bertubi-tubi. Country Director World Bank di Indonesia, Stefan Koeberle, misalnya memuji Pemerintah yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas enam persen di tengah krisis yang melanda Eropa. Pujian juga datang dari laporan Mckinsey Global Institute (MGI) bertajuk The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential. Bahkan diramalkan 2030 nanti, Indonesia akan menjadi tujuh besar perekonomian dunia.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi itu tidak bisa disangkal. Pertumbuhan itu didorong membanjirnya investasi beberapa tahun belakangan. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi pada 2012 diperkirakan menembus Rp 300 triliun. Lebih dari separuh disumbang oleh penanaman modal asing (PMA). Pada 2013 ini, BKPM optimis investasi akan mencapai Rp 390 triliun.

Sayang, investasi yang masuk sangat minim yang masuk sektor riil. Karena itu, besarnya investasi yang ditanamkan tidak bisa menyerap tenaga kerja yang signifikan. Data per Agustus 2012 menunjukkan bahwa dari 118 juta tenaga kerja, 44,2 juta (39,86 persen) bekerja di sektor formal dan 60,14 persen informal. Itu artinya sebagian besar pekerja tidak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dll.

Kondisi tersebut juga terlihat pada jumlah tenaga kerja yang terserap pada setiap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi satu persen akan menyerap 450 ribu tenaga kerja. Kenyataannya setiap satu persen pertumbuhan hanya terserap 180 ribu tenaga kerja. Padahal setiap tahun ada 2,5 juta yang masuk pasaran kerja. Pengangguran akan makin besar.

Kenapa bisa begitu? Karena sektor yang tumbuh tinggi dengan rata-rata 10,29 persen adalah sektor nontradable good seperti komunikasi, listrik, kontruksi, jasa keuangan, realestate, hotel, restoran. Sedangkan sektor padat karya (tradable good) seperti pertanian, perternakan, perikanan, dan industri pengolahan sangat rendah, rata-rata dibawah 4-5 persen, bahkan ada satu kuartal yang pernah minus. 

Tidak berkualitasnye pertumbuhan ekonomi juga tercemin dari penurunan jumlah orang miskin yang sangat lambat. Data terakhir, Maret-September 2012, persentase penurunan penduduk miskin hanya 0,3 persen. Dengan begitu jumlah penduduk miskin yang harus hidup dengan Rp 8.500 per hari sekitar 11,66 persen atau 28,85 juta. Sementara target pemerintah, persentase masyarakat miskin pada 2012 ini adalah 10,55 persen.

Apakah dana untuk pemberantasan kemiskinan terlalu kecil? Tidak. Pada 2012, dana yang dianggarkan untuk pemberantasan kemiskinan lewat berbagai departemen mencapai Rp 99,2 triiun! Lantas kemana saja dana sebesar itu, apakah lari ke kantong-kantong orang yang tidak bertanggungjawab? Itulah persoalannya. Pola penganggaran yang tidak tepat, kontrol lapangan yang lemah, pelaksanaan yang tidak tepat sasaran, menjadi problem klasik. 

Pemerintah sukses mengalokasikan dana untuk orang miskin, tapi gagal dalam pelaksanaan pengentasan.

Ketidakmampuan pemerintah memberikan pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi menyebabkan kesenjangan kesejahteraan makin tinggi. Kesenjangan biasanya dihitung dalam indeks yang dinamakan indeks Gini, semakin besar angkanya maka kesenjangan semakin tinggi. Pada 2004 ketika SBY menjadi presiden, indeks Gini berada di 0,34, sekarang, ketika SBY banyak menerima pujian, indeks Gini 0,41.

Indeks Gini makin parah ketika kita bicara kepemilikan lahan, yakni sekitar 0,55. Bisa jadi itu betul. Coba kita lihat kepemilikan tanah petani, mereka rata-rata 0,25 hektar. Sementara para konglomerat yang mendapat dorongan penuh dari pemerintah bisa menguasaui jutaan hektar. Tercatat 0,2 persen penduduk negeri ini menguasai 56 aset produktif dan 87 persen dalam bentuk tanah. 

M Sirait menulis, di kehutanan, terdapat 531 izin hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI). Luasnya 35,8 juta hektar, hanya dikuasai puluhan konglomerat nasional dan asing. Sementara ada 57 izin pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan luas rata-rata cuma 0,25 juta hektar. Di perkebunan, dari 11,5 juta hektar luas lahan sawit, 52 persen milik swasta yang juga hanya puluhan, 11,69 persen milik perusahaan negara. Perkebunan rakyat 35,56 persen diiliki jutaan orang. 

Repotnya lagi, subsidi yang mestinya diberikan kepada rakyat bawah justru diberikan kepada kelangan menengah atas. Ini jelas terlihat pada subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak. Pada 2012, subsidi untuk BBM mencapai Rp 211,9 triliun, jauh melebihi pagu anggaran APBN-P yang Rp 137 triliun. Rakyat bawah dikorbankan untuk sebuah citra pemerintah yang seolah-olah populis.

Data dari Susenas menunjukkan rata-rata kelas menengah memakai 50 liter per bulan untuk mobil dan kelas bawah yang memakai motor membutuhkan lima liter. Jadi subsidi yang diberikan untuk kelas menengah sekitar Rp 1,115 juta, sedangkan subsidi untuk kelas bawah hanya Rp 111.000. Penduduk termiskin paling parah, mereka hanya menikmati subsidi satu persen.

Secara umum, ekonom Thee Kian Wie mengatakan bahwa kesenjangan yang semakin nyata tersebut mengindikasikan adanya konsentrasi aset fisik dan nofisik oleh kalangan menengah ke atas. Aset fisik bisa terlihat dari kepemilikan tanah, dana, bangunan, dan saham. 

Sedangkan aset nonfisik adalah pendidikan dan kesehatan di mana kalangan menengah dan atas dapat memberikan pendidikan dan kesehatan yang baik bagi anaknya. Anak-anak mereka itu, berkat kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik, kelak akan dengan mudah mengakses pusat ekonomi, sehingga mereka pun akan mendapat penghasilan tinggi.

Legitimasi pemerintah saat ini adalah pada tataran ekonomi sosial. Jika masalah ketidakmerataan ekonomi tidak terselesaikan dengan baik, masalah sosial sudah menghadang di depan., sekarang pun sudah mulai terasa ketidak berdayaan rakyat dalam menhadapi kehidupan yang semakin hari semakin menyusahkan mereka.

Perekonomian kita bisa diibaratkan berlari pada titian yang rapuh. Pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi pijakan sosial dibawahnya rapuh. Jika pemerintah terus berlari semata mengejar pertumbuhan, problem sosial akan tersulut, rakyat akan berontak. Semoga radar SBY menangkap keresahan rakyat yang dipimpinnya.@

Kemiskinan dan Kesenjangan

Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data tentang jumlah penduduk miskin di negeri ini. Ada kabar gembira bahwa penduduk miskin selama setahun terakhir, periode Maret 2011-Maret 2012 berkurang 890 ribu atau turun 0,53 persen menjadi 29,13 juta jiwa. Penyebab penurunan adalah peningkatan upah buruh, pembagian beras untuk rakyat miskin, dan pengobatan gratis. 

Segembira apa kita melihat data penurunan angka kemiskinan itu? Tidak gembira-gembira amat sebetulnya, karena penunan itu tridak substansial. Kita coba lihat dari penyebab penurunan, sebab pertama karena upah buruh itu bagus karena menandakan bahwa pendapatan masyarakat naik. Tapi sebab lainnya, berupa pembagian raskin dan kesehatan gratis itu sifatnya sesaat dan tidak produktif.

Kita bisa cermati juga dari perbandingan antara penurunan jumlah rakyat miskin dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir ini. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas enam persen semestinya bisa menurunkan jumlah masyarakat miskin sampai satu persen sebagaimana target BPS. Kenyataannya, pencapaian hanya separuh dari target.

Data yang juga perlu diwaspadai adalah jumlah penduduk hampir miskin justru meningkat. Berapa batas penduduk yang masuk kategori hampir miskin? Jawabnya sedikit di atas garis kemiskinan yang Rp 248.707 per kapita. Taruhlah orang dengan penghasilan Rp 250 ribu, itu masuk kategori hampir miskin, tapi kehidupannya sama saja dengan yang asuk kategori miskin.

Dalam tiga tahun terakhir ini jika dijumlahkan antara penduduk miskin dengan hampir miskin justru jumlahnya terus meningkat. Pada 2009 jumlah penduduk miskin 32,5 juta dan hampir miskin 20,66 juta sehingga jumlahnya 53,61 juta. Tahun 2010 jumlahnya meningkat, penduduk miskin 31,1 juta dan hampir miskin 22,9, jumlah 54 juta. Berikutnya 2011 lebih parah, jumlah penduduk miskin 30,1 juta, hampir miskin 27,12 juta, jumlah 57,22 juta.

Meningkatnya jumlah penduduk yang hampir miskin itu menunjukkan bahwa penurunan jumlah orang miskin sebetulnya berada pada angka rawan. Ada sedikit gejolak saja di harga komoditas makanan, penduduk hampir miskin itu turun tahta menjadi penduduk miskin. 

Secara umum, kenaikan jumlah total penduduk miskin dan hampir miskin menunjukkan bahwa terjadi pembagian kue yang tidak merata pada pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi seharusnya jumlah penduduk hampir miskin juga berkurang sebagaimana jumlah penduduk miskin. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas.

Tidak berkualitasnya pertumbuhan ekonomi itu mengakibatkan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin. Indeks gini (indeks yang mencerminkan kesenjangan masyarakat dimana semakin tinggi angakanya semakin absolute kesenjangannya) menunjukkan peningkatan, jika pada 2010 masih 0,38, pada 2011 naik mejadi 0,42. Jika dibiarkan kerawanan social akan mengancam.

Pemerintah seharusnya mewaspadai kondisi tersebut. Tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi hanya menghasilkan kesenjangan yang kian lebar. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh semua rakyat sehingga kemiskinan pun bisa segera pamit dari bumi Indonesia.

Gaduh di Atas, Mengaduh di Bawah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil para menteri dari sebuah partai pendukung koalisi. Di situ presiden minta agar internal partai tersebut tidak gaduh dalam menyikapi adanya pergantian kabinet. Kegaduhan itu dikhawatirkan akan menganggu stabilitas dalam negeri.

Gaduh. Kata ini memang pas untuk menggambarkan situasi politik negeri ini. Setiap muncul isu, selalu diikuti dengan kegaduhan. Setiap muncul masalah, selalu diiringi kegaduhan. Bahkan persoalan yang semestinya bisa diatasi dengan cepat, justeru dibikin gaduh. Hampir setiap isu-isu yang seksi, sengaja dibuat gaduh oleh para elit politik. Ya, kegaduhan memang hanya di elit, tidak di bawah.

Mereka gaduh ketika kader dari partai terancam akan direshuffle. Para politikus itu gaduh ketika rekan-rekannya sesama wakil rakyat dipanggil Komisi Pemberantasan Koprupsi (KPK). Mereka gaduh ketika sejawatnya dan mungkin dirinya sendiri terancam akan dikuliti kekayaannya --yang naik secara tidak wajar. Bahkan pemilihan calon pimpinan KPK, apa cukup delapan atau harus 10 saja dibuat gaduh.

‘’Para elit politik itu gaduh untuk hal-hal yang tidak substansial. Apa mereka tidak melihat bagaimana rakyat masih susah makan, bagaimana rakyat harus berjuang untuk hidup, bagaimana petani menangis karena gagal panen?’’ begitu keluh mantan Menteri Koperasi dan UKM Adi Sasono.

Benar kata Adi Sasono. Masih banyak persoalan menyangkut rakyat kecil dari bangsa ini yang harus diselesaikan. Mulai dari kemiskinan dan pengangguran yang mendera puluhan juta penduduk, gagal panen yang dialami petani, jatuhnya harga komoditas pertanian, matinya industri rotan, nelayan yang tak mampu melaut, kekeringan yang membuat masyarakat kekurangan air, dan masih banyak lagi. Adakah elit-elit itu peduli?

Persoalan-persoalan riil itu tentu tidak bisa diselesaikan dengan kegaduhan. Apalagi kegaduhan yang mereka ciptakan itu hanya urusan bagaimana mereka mempertahankan kekuasaan, bagaimana mereka mempertahankan posisi agar tetap bisa memperkaya diri sendiri, bagaimana mempertahankan jabatan agar bisa membiayai partai yang menaunginya. Rakyat tidak pernah menjadi agenda, rakyat hanya diatasnamakan agar mereka terlihat populis.

Seberapa parah sebetulnya kondisi kemiskinan rakyat? Jika itu ditanyakan pada elit politik mereka akan fasih menjawab dengan jargon-jargon pemberantasan kemiskinan. Tapi mereka sendiri tidak tahu secara nyata bagaiaman kondisi rakyat miskin dilapangan. Mereka tidak mampu untuk berempati, meskipun dulunya banyak elit itu yang hidup menderita.

Jika kita lihat data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan pada 2011 ini masih 30,02 juta orang atau sekitar 12,49 persen dari jumlahb penduduk. Berapa batas kemiskinan? Dibawah 1 dolar AS per hari, jadi kira-kira Rp 250 ribu per bulan. Mungkin sama dengan sekali atau dua kali makan siang anggota DPR di hotel mewah di seberang kantor mereka di kawasan Senayan.

Betul bahwa selama lima tahun terakhir ini jumlah rakyat miskin cenderung menurun, baik persentase maupun jumlah absolutnya. Tapi yang menjadi pertanyaan apakah penurunan tersebut signifikan? Lebih juah lagi, apakah penurunan tersebut sebanding dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan untuk mengatasi kemiskinan?

Jawaban atas dua pertanyaan itu sama: Tidak. ‘’Anggaran untuk pemberantasn kemiskinan memang terus naik, jumlah orang miskin juga turun, tapi antara kenaikan anggaran dan penurunan jumlah orang miskin tidak sebanding,’’ kata Adi Sasono yang sampai kini masih aktif dalam gerakan ekonomi kerakyatan.

Dari data yang tersaji, sejak 2006 sampai 2010, anggaran yang dialokasikan untuk pemberantasan kemiskinan naik lebih dari dua kali lipat, yakni dari Rp 42 triliun menjadi Rp 94 triliun. Apakah kemudian penurunan kemiskinan juga mencapai setengahnya? Ternyata tidak. Jumlah orang miskin hanya turun 8,07 juta dari Rp 39,08 juta menjadi 31,02 juta atau berkurang sekitar 20 persen.

Menjadi pertanyaan, kemana dana triliunan rupiah tersebut? Jelaslah bahwa penurunan kemiskinan tersebut tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan. Ada dua kemungkinan, alokasi anggaran tidak mengenai sasaran atau anggaran itu dikorupsi di tengah jalan. Boleh jadi dua-duanya berjalan paralel, alokasi dana tidak tepat sekaligus dikorupsi. Tampaknya justru yang terakhir yang lebih tepat.

Jumlah orang miskin yang masih puluhan juta ini terlihat juga mengurangi makna dari pertumbuhan ekonomi yang kita capai. Kita tahu bahwa dalam lima tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi sudah nyaris stabil di posisi 5,5 sampai 6,6 persen. Bersamaan dengan itu, pendapatan per kapita juga naik meyakinkan. Pada 2011 ini diperkirakan pendapatan ekonomi menembus angka 3.000 dolar per kapita.

Pertanyaannya, ketika kemiskinan masih saja membelenggu masyarakat, siapa yang menikmati pertumbuhan itu? Kelas menengah dan kelas atas tentu saja. Secara gambalng itu terlihat dari ramainya mal-mal kelas menengah atas, tingginya permintaan mobil, larisnya apartemen di perkotaan, tingginya perminataan wisata keluar negeri termasuk umrah, dan masih banyak lagi. Inilah yang dinamakan pertumbuhan tidak berkualitas, karena bukan pemerataan yang didapat melainkan kesenjangan.

Dalam keseharian kita dengan mudah melihat betapa kontrasnya kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang tidak mampu membeli, bahkan menyewa rumah sehingga harus tinggal di gerobak dorong bersama keluarga, tapi ada masyarakat yang memiliki beberapa rumah mewah dan beberapa apartemen. ada yang tiap hari ke kantor berdesak-desakan di kereta ekonomi yang panas, tapi ada yang setiap bepergian berganti mobil sesuai dengan keperluannya.

Tapi, meskipun kesenjangan itu tampak begitu nyata, ternyata jika kita melihat indeks gini (indeks yang mencerminkan seberapa besar kesenjangan dengan skala 0-1, angka 1 berarti kesenjangan absolut). Pada 2011 ini indske gini berada pada posisi 0,37. ‘’Ada ketimpangan, tapi masih rendah,’’ kata orang BPS.

Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Rupanya BPS tidak mampu atau paling tidak mengalami kesulitan dalam menjangkau rumah tangga yang berada di garis paling atas. Dengan begitu ada lapisan masyarakat paling kaya yang tidak terekam dalam survei. Ini yang membuat indeks gini tidak sesuai dengan realita.

Dalam suatu kesempatan mantan Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah masih saja disibukkan dengan bagaimana ekonomi dapat tumbuh tinggi. Padahal pertumbuhan ekonomi bukan merupakan indikator tunggal yang mencerminkan kesejehteraan rakyat. Pertumbumbuhan tanpa adanya pemerataan, hanya akan menghasilkan ketimpangan.

Kemiskinan bukanlah sekedar angka statistik, melainkan harus dilihat sebagai masalah multidimensional yang harus ditangani secara komprehensif dan melibatkan banyak pihak. Semua komponen bangsa menurut Kalla harus terlibat, baik lembaga keuangan, civil society, maupun akademisi. ‘’Semua harus kerja keras, karena tidak ada bangsa yang makmur tanpa kerja keras,’’ kata Kalla.

Pemerintah sekarang, sebagaimana dikatakan SBY dalam pidato kenegaraan memperingati 66 HUT RI Agustus silam, telah bersungguh-sungguuh dalam memberantas kemiskinan. Untuk meyakinkan bahwa pemeirntah bersungguh-sungguh, SBY kemudian memaparkan bantuan untuk rakyat miskin yang terbagi dalam empat klaster.

Klaster pertama adalah program bantuan dan perlindungan sosial. Di sini yang dilakukan adalah memberikan beras murah untuk masyarakat ekonomi tidak mampu (beras untuk rakyat miskin-raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas.

Klaster kedua melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang merupakan pemberantasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian klaster ketiga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), program ini adalah pemberian kredit kepada usaha kecil, karena selama ini setidaknya 60 persen lebih usaha mikro dan kecil tidak memperoleh kredit dari perbankan.

Kemudian klaster keempat yang baru mulai efektif pada 2012 dan dilaksanakan secara bertahap. Beberapa program yang dilakukan adalah rumah murah dan sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

“Melalui empat klaster itu, kita berharap dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan sekaligus memperkuat ekonomi rakyat kita,” kata Presiden.

Secara teoritis program yang dirilis oleh pemeirntah memang bagus, tapi kembali kalau kita melihat kenyataan di lapangan, acap kali tidak seindah dalam teori. Dana mungkin saja sudah dikucurkan dengan jumlah puluhan triliun, tapi ya itu tadi, penurunan kemiskinan tidak sebanding dengan dana yang disalurkan. Program boleh canggih, saying realisasi di lapangan tampaknya tidak seperti yang diharapkan.

Jika kita melihat secara selintas perjalanan 66 tahun negeri ini, tampaknya ada satu kesamaan problematika semenjak presiden pertama RI, Soekarno sampai presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, yakni kemiskinan. Di negeri ini, kemiskinan bisa disamakan dengan korupsi, yakni sama-sama sulit untuk diberantas. Keduanya sudah begitu mengakar, sehingga bukan pekerjaan mudah untuk dicabut.

Mereka, para elit politik dan penyelenggara negara yang semestinya bekerja keras untuk memberantas kemiskinan sayangnya asyik dalam permainan sendiri. Mereka asyik membuat kegaduhan, tanpa tahu bahwa rakyat mengaduh dalam menghadapi kerasnya kehidupan.@ Anif Punto Utomo

Dimuat di Teraju Republika edisi 17 Oktober 2011

Negeri untuk Para Elit

Rabu, 28 Desember 2011. Tiga hari menjelang pergantian tahun, tiba-tiba muncul iklan di hampir semua koran nasional di Jakarta yang cukup menyita perhatian. Ukuran iklan macam-macam, ada yang sepertiga halaman memanjang.

Iklan itu berjudul ‘Ha ha ha..Indonesia itu Mengecewakan’. Di situ ada gambar wajah sketsa orang dewasa berkacamata, mulut yang kanan digambarkan bibir menekuk ke bawah pertanda cemberut dan mulut sebelahnya, bibir ditarik ke atas lagi menyiratkan sebuah senyuman. Di halaman lain, dikemukakan data-data statistik yang menunjukkan keberhasilan ekonomi Indonesia.

Dalam sebuah grafik ditunjukkan bahwa dengan pertumbuhan 6,5 persen pada 2011 menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Singapura, Malaysia, Vietnam yang biasanya unda-undi dengan Indonesia, lewat semua. Apalagi Filipina dan Thailand, kedua negara ini pertumbuhan ekonominya hanya separih dari Indonesia.

Grafik satunya menunjukkan bahwa tren inflasi Indonesia dibandingkan dengan negara BRIC (Brazil, Rusia, India, Cina). BRIC adalah negara yang memiliki pertumbuhan tinggi dan relative stabil. Di grafik dipaparkan per September 2011, India mencatat inflasi yang paling tinggi 10,06 persen, disusul Brazil, Rusia, dan Cina (7,31 persen, 7,2 persen, dan 6,1 persen). Semantara Indonesia 4,61 persen.

Satu lagi grafik yang ditunjukkana adalah debt to GDP (gross domestic product-Produk domestic Bruto) atau perbandingan utang terhadap GDP. Ditunjukkan Jepang berada di posisi tertinggi dengan 199,7 persen, Eurozone (98,1 persen), Amerika Serikat (62,1 persen), ASEAN (56,2 persen), dan India 50,6 persen. Indonesia cukup rendah 25,7 persen. Hanya Cina yang dibawah Indonesia dengan 16,3 persen.

Lantas apa efek dari semua pencapaian itu? Masih dalam iklan tersebut, secara langsung maupun tak langsung, pencapaian itu menjadikan Indonesia layak dihadiahi ‘Investment Grade’. Itu artinya, setelah hampir dua windu Indonesia tidak direkomendasikan dalam investasi global, kini sudah kembali seperti dulu, sehingga diharapkan makin banyak investasi yang masuk. Biaya dana pun relatif akan turun.

Apakah data-data yang disajikan itu benar? Dijamin 100 persen benar. Meskipun itu iklan, tapi tak ada manipulasi data. Tidak ada yang bisa membantah bahwa perekonomian Indonepasia yang pernah diterpa badai krisis pada 1998 telah pulih. Bahkan ketika pereknomian global sedang lesu karena terseret krisis di Amerika dan disusul Eropa, ekonomi Indonesia tetap mampu bertahan dari goncangan.

Keberhasilan itu yang ingin ditonjolkan di iklan yakni bahwa ekonomi Indonesia hebat dan tidak kalah dibandingkan dengan negara lain, bahkan dalam kasus tertentu lebih hebat dibanding negara maju. Dalam rasio utang terhadap GDP misalnya, kita lebih sehat dibanding Jepang atau Amerika. Dalam pengendalian inflasi, kita lebih hebat dibanding India, Rusia, bahkan Cina.

Lantas kenapa yang dijadikan judul ‘Indonesia itu Mengecewakan’? Barangkali itu sindiran. Sindiran kepada mereka yang selama ini kritis terhadap pemerintah. Lihat saja kalimatnya: ‘’Mestinya bukan hanya tumbuh 6,5 persen’’. Itu kata golongan yang optimis. ‘’Kok Indonesia bisa tumbuh sampai 6,5 persen ya’’. Itu golongan yang kecewa mengapa ekonomi Indonesia bisa begini bagusnya. Hehehe…Indonesia memang mengecewakan. Bagi mereka yang hobinya kecewa.

Struktur kalimat dari iklan itu kacau, tapi pesannya jelas bahwa pencapaian kinerja ekonomi makro Indonesia patut diacungi jempol, meskipun selalu saja ada yang tidak suka dengan pencapaian itu. Siapa yang tidak suka, tentu tidak mereka definisikan, tetapi arahnya jelas kepada mereka yang kritis terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.

Berbagai data memang mendukung pencapaian tersebut. Kita bisa lihat pertumbuhan kelas menengah yang begitu menakjubkan dalam satu dekade terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, sebagaimana dikatakan pejabat pemerintah, setiap tahun rata-rata telah memunculkan sembilan juta kelas menengah baru. Dengan begitu selama lima tahun terakhir muncul 45 juta kelas menengah baru.

Data dari Bank Dunia menunjukkan hal serupa yakni 56,5 persen dari 237 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori kelas menengah yang membelanjakan 2 dolar AS sampai 20 dolar AS (Rp 18.000-Rp 180.000) per hari. Lebih spesifik lagi, kelas menengah yang membelanjakan 6 dolar-20 dolar per hari sekitar 14 juta orang.

Data yang tak beda jauh ditunjukkan hasil survei secara online yang dilakukan Nielsen yang menunjukkan bahwa 29 juta kelas menengah premium di Indonesia. Jumlah tersebut nyaris setara dengan jumlah penduduk Malaysia. Sehingga sangat mungkin kelompok kelas menengah ini lebih makmur ketimbang rata-rata penduduk Malaysia.

Bukan hanya kelas menengah saja yang jumlahnya naik, tetapi kekayaan orang Indonesia juga naik. Berdasarkan survei dari Credit Susisse Research Institute, kekayaan total orang Indonesia selama periode Januari 2010 sampai Juni 2011 naik dari 420 miliar dolar menjadi 1,8 triliun dolar. Dengan kekayaan tersebut, Indonesia masuk dalam daftar kontributor utama pertumbuhan kekayaan dunia.

Data yang dikeluarkan divisi riset Standard Chartered Bank menunujukkan hal serupa. Mereka menyebut jumlah orang mapan dengan penghasilan Rp 240 – Rp 500 juta per tahun mencapai 4 juta orang. Jumlah itu mengalahkan negara tetangga yang masyarakatnya sering menyiksa tenaga kerja kita di sana, yakni Malaysia (1,6 juta) dan Singapura (700ribu). Bahkan mengalahkan Korea, Taiwan, dan Hongkong.

Melejitnya jumlah kelompok menengah dan orang kaya ini sejalan dengan naiknya pendapatan per kapita. Pada saat krisis ekonomi, sekitar 1998-1999, GDP per kapita sekitar 500 dolar, pada 2011 silam sudah mencapai 3.500 dolar. Jadi dalam waktu sekitar 12 tahun terjadi peningkatan PDB per kapita mencapai tujuh kali lipat. Pantas lah jika terjadi lonjakan kelas menengah yang luar biasa.

Apakah kemudian berlipatnya PDB per kapita itu dinikmati oleh rakyat Indonesia secara merata? Nah ini pertanyaan klasik yang jawabannya tidak pernah tuntas. Karena ternyata data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kemiskinan masih membelit negeri ini. Dari tahun ke tahun, julah penduduk miskin memang berkurang, tetapi penurunannya sangat-sangat lambat, sangat tidak signifikan.

Kita lihat dari 2009 ke 2010 misalnya, persentase penduduk miskin hanya turun dari 14,2 persen ke 13,3 persen, atau 32 juta menjadi 31,02 juta. Begitu juga selama satu semester pada 2011, tercatat pada Maret jumlah penduduk miskin 30,02 juta jiwa, sedangkan September 2011 masih 29,89 juta. Itu artinya dalam waktu enam bulan hanya terjadi pengurangan penduduk miskin 130 ribu jiwa. Bandingkan dengan naiknya kelas menengah yang sembilan juta per tahun atau 4,5 juta per enam bulan.

‘’Penurunan jumlah penduduk miskin sangat lamban karena mereka sudah masuk pada kondisi kemiskinan kronis,’’ kata Direktur Statistik Ketahanan Sosisl BPS. Celakanya lagi, jumlah penduduk yang masuk kategori hampir miskin cukup besar, yakni 686 ribu jiwa. Dengan begitu, jika terjadi sedikit saja gejolak ekonomi yang membuat harga melambung, jumlah penduduk miskin bisa jadi justru naik. Target pengurangan penduduk miskin satu persen tiap tahun hanya diatas kertas belaka.

Lambatnya penurunan jumlah penduduk miskin itu boleh jadi karena alokasi dana untuk pemberantasan korupsi masih minim yakni Rp 50 triliun (ini pun masih banyak yang tidak tepat sasaran dan masih juga dikorupsi). Dana sebesar itu hanya sekitar 0,5 persen dari GDP, sementara untuk negara-negara di Asia Timur mengalokasikan dana buat orang miskin 1 persen dari GDP, bahkan Vietnam 1,2 persen. Begitu juga negara di Amerika Latin yang mengalokasikan 1,3 persen.

Alokasi dana tersebut memang berbanding terbalik dengan anggaran untuk para elit politik dan pemerintahan. Sebagaimana data yang dirilis Filtra, anggaran untuk acara seremonial Dewan perwakilan Daerah (DPD) saja mencapai Rp51 miliar. Atau bisa dilihat anggaran untuk renovasi toilet anggota DPR yang dicadangkan Rp 2 miliar. Bahkan untuk mengganti kaca mobil Presiden menghabiskan Rp 704 juta.

Kenyataan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin yang begitu lambat membuktikan bahwa pro-poor yang menjadi salah satu dasar filosofi pembangunan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya basa-basi. Keberpihakan terhadap kaum miskin hanya diucapan, tidak pada tindakan dan kebijakan. Keadilan dalam menikmati kue ekonomi maih menjadi mimpi di siang bolong.

Pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan tertinggi di Asia Tenggara, tidak dinikmati secara merata. Pertumbuhan ekonomi itu hanya menguntungkan kalangan menegah atas. Strategi kebijakan ekonomi tidak memberikan kesejahteraan secara merata.Pertumbuhan ekonomi yang diciptakan rezim SBY ini adalah pertumbuhan yang tidak berkualitas. Pertumbuhan yang tidak bermakna.

Kemiskinan yang masih menjerat di antara kemilaunya data tentang naiknya kelas menengah dan tumbuhnya orang kaya baru, menunjukkan bahwa negeri ini hanya untuk para elit.@ Anif Punto Utomo

Dimuat di rubrik 'Teraju' Republika, 8 Januari 2012

Kemiskinan VS Foya-foya

‘’Begitu kita perlihatkan serangkaian foto tersebut mereka terharu, beberapa terlihat meneteskan airmata,’’ begitu kata Dirjen Pajak Mochamad Tjiptarjo menceritakan tentang presentasi dia di depan para pembayar pajak yang susah ditagih.

Apa yang ditampilkan Tjiptarjo dalam presentasi itu? Kehidupan orang miskin yang menghidupi dirinya dari timbunan sampah yang menggunung. Mereka mengais-ngais sampah, mencari botol plastik, kertas, atau apapun yang masih bisa dijual. Wajah-wajah orang tua dan anak-anak dalam frame it memang mengenaskan. ‘’Setelah melihat itu mereka tersentuh, dan mau membayar kewajiban pajaknya,’’ kata Tjiptarjo.

Kemiskinan memang banyak dimanfaatkan oleh berbagai lembaga untuk mengegolkan tujuannya. Dirjen Pajak, karena punya gol menagih para penunggak pajak yang bandel, dia ‘memanfaatkan’ kehidupan orang miskin untuk mengetuk hatinya. Ada juga lembaga yang menjual kemiskinan untuk memperoleh dana dari luar negeri. Dan yang keterlaluan, ada yang tega menjual kondisi rakyat miskin sebagai obyek pariwisata bagi orang asing.

Tapi jika berbicara tentang kemiskinan memang tidak ada habisnya, sebagaimana tidak pernah tuntasnya problema penghapusan kemiskinan dari negeri ini. Di tengah pujian dari berbagai negara terhadap keberhasilan Indonesia lolos dari krisis global tahun 2009 lalu dimana kita masih mencatat pertumbuhan 4,5 persen, kemiskinan tidak juga banyak beranjak.

Begitu juga dengan pajak. Ketika setiap tahun pemerintah berhasil menaikkan perolehan pajak sampai ratusan triliun, tapi pemberantasan kemiskinan masih berjalan lambat. Perlambatan paling nyata adalah turunnya penduduk miskin dari Maret 2009 ke Maret 2010, dimana hanya terjadi pengurangan 1,5 juta jiwa menjadi 13,33 persen atau masih terdapat 32,53 juta rakyat miskin.

Yang mengenaskan lagi, sebagian besar rakyat miskin yang terangkat menjadi tidak miskin itu bukan karena pendapatan mereka naik, tapi karena adanya beras subsidi yang diberikan pemerintah. Jadi karena harga beras subsidi itu rendah, masyarakat bisa membeli beras lebih banyak. Jika saja tidak ada subsidi, berarti jumlah amsyarakat yang terentaskan dari kemiskinan tidak sebesar 1,5 juta, tapi jauh lebih sedikit.

Melihat data dari Badan Pusat Statistik, sejak 2006 memang sudah terjadi penurunan persentase penduduk miskin. Tapi lagi-lagi terlihat bahwa penurunan tersebut sangat lamban. Setidaknya jika dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, penurunan jumlah penduduk miskin itu boleh dibilang tidak berarti.

Kita coba lihat pada 2006, saat itu PDB perkapita 1.644 dolar per tahun, menginjak 2010 ini diperkirakan sudah mencapai 2.600 dolar per tahun. Jadi secara rata-rata saat ini pendapatan per kapita rakyat Indonesia Rp 25,2 juta per tahun atau sekitar Rp 2,1 juta per bulan. Jika rata-rata sebesar itu, tapi masih ada 32,53 juta rakyat miskin yang harus hidup dengan Rp 212 ribu per bulan, berarti terjadi kesenjangan yang sangat tinggi.

Jika diperlawankan antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan jumlah orang miskin menunjukkan bahwa kue pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi tidak terbagi rata. Kue lezat itu sebagian besar dinikmati oleh mereka yang sudah ‘terlanjur’ kaya. Sehingga benar kata Rhoma Irama dalam salah satu syair lagunya yang intinya mengatakan bahwa ‘yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin’. Padahal itu dibikin sudah tiga decade lalu.

Ironisnya kue pertumbuhan yang lezat itu banyak pula dinikmati oleh para pejabat kita, entah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mereka begitu pandai mengutak-utik anggaran belanja negara, sehingga yang dianggarkan untuk peningkatam kesejahteraan --dan bahkan juga untuk berfoya-foya-- disegerakan dan dinaikkan terus. Sedangkan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan orang miskin dinomorduakan.

Benar kata Tijptarjo soal alokasi anggaran ini. ‘’Kita sudah berusaha mati-matian memperoleh pendapatan pajak yang targetnya naik terus, nah selanjutnya yang perlu diawasi adalah pengalokasiannya,’’ kata Tiptarjo. Menurut dia, semua pihak termasuk media, turut mengawal dan mengawasi bagaimana penentuan penggunaan anggaran. Cermati, berapa alokasi anggaran sesungguhnya untuk mengatasi kemiskinan.

Sekilas, terkadang kita prihatin dengan kualitas ‘etika dan moral’ para pejabat negara. Bayangkan ketika masih ada puluhan juta rakyat miskin menjerit tertahan karena kehidupan yang berat, para wakil rakyat justru tega membelanjakan uang negara Rp 1,8 triliun untuk sekadar membangun gedung. Di tengah jeritan rakyat miskin itu pula pemerintah membagi-bagi mobil seharga Rp 1,2 miliar untuk menteri dan yang sederajat beserta pimpinan lembaga negara lain, termasuk –lagi-lagi—wakil rakyat.

Mereka juga berlomba-loma menghabiskan uang untuk bepergian ke luar negeri. Di lembaga kepresidenan misalnya, pada anggaran 2010 ini akan menghabiskan Rp 162 miliar untuk biaya perjalanan luar negeri. Tak mau kalah, anggota DPRjuga menganggaran Rp 122 miliar pula untuk studi banding ke luar negeri yang selama ini lebih bayak mudharatnya dari pada manfaatnya.

Sementara itu, buruh dan petani sekarang sedang betarung untuk menyiasati kehidupan yang semakin sulit karena pendaopatan mereka tergerus kenaikan harga yang mengila. Saat ini saja menurut peneliti perburuhan upah buruh secara rata-rata hanya memenuhi 62,4 persen kebutuhan riil mereka, sehingga jika harga naik tak terkendali, mereka akan makin terpuruk.

Begitu juga petani. Berdasarkan data BPS, untuk petani subsektor tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan mengalami penurunan indeks nilai tukar petani (NTP). NTP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Ibaratnya jika dulu setiap panen bisa makan kenyang, sekarang tidak lagi. Nelayan tak kalah beda nasibnya. Tingginya bahan bakar minyak membuat pendapatan mereka terkuras untuk biaya operasional membeli bahan bakar.

Kondisi kontradiktif semacam itu yang terkadang membuat miris rakyat. Bagaimana rakyat miskin bisa segera terangkat derajatnya jika para pemimpin sibuk mengurus diri sendiri. Mereka baru ingat kemiskinan ketika pemilihan umum menjelang, ketika mereka harus merebut simpati dari rakyat. Jika sudah lewat masa itu, rakyat terlupakan akhirnya terjadi gap yang jauh antara rakyat dengan para wakil mereka.

Sebetulnya tulisan yang mengingatkan bahwa masih ada puluhan juta rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan sering muncul di berbagai media. Tulisan yang mengingatkan bahwa perilaku kemewahan para pejabat sudah pula sering diguratkan dalam berbagai kesempatan. Tapi entah kenapa sampai sekarang nyaris tidak ada perubahan yang signifikan, apalagi perubahan yang mendasar untuk memperbaikinya.

Orkestra yang dimainkan dari dulu, jaman Orde Baru sampai sekarang, tetap saja, sumbang, meskipun pemainnya berganti. Suara sumbang itu karena tidak ada harmoninasi antara para penguasa dengan rakyat, antara orang kaya dengan orang miskin. Tak ada kesamaan rasa, apalagi keadilan.@

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

(dalam juta)

Tahun Jumlah Persentase

2004 36,20 16,66

2005 35,10 15,97

2006 39,30 17,75

2007 37,17 16,58

2008 34,96 15,24

2009 32,53 14,15

2010 31,02 13,33

Sumber BPS

Jangan ada Siti-Siti Lagi

Berita memilukan itu datang lagi dari Malaysia. Seorang pembantu rumah tangga (PRT) dari Indonesia, Siti Hajar, dihajar dan disiksa selama tiga tahun. Bukan hanya itu, gaji selama menjadi pembantu itu juga tidak diberikan. Selama itu pula dia hanya makan nasi tanpa lauk.

Itulah derita Siti, tenaga kerja indonesia (TKI) asal Garut yang mencoba mencari nafkah di negeri orang. Selama tiga tahun dijalaninya, bukannya kesejahteraan yang diperoleh, tetapi justru penyiksaan yang diperoleh, penyiksaan yang sudah diluar batas kemanusiaan.

Kasus Siti ini mungkin yang ke sekian ribu dari daftar penyiksaan pembantu rumah tangga di Malaysia. Tidak menutup kemungkinan sekarang ini, ketika sebagian orang bersiap pesta demokrasi, ada warga kita yang masih disiksa, dan disekap di negeri jiran itu.

Tipikal perlakuan PRT di Malaysia ada tiga macam, yakni penyiksaan, tidak dibayar gajinya, dan yang paling parah diperkosa. Penyiksaan dan tidak dibayar gaji merupakan kasus yang sering terjadi. Ini juga kadang terjadi di Singapura dan cukup banyak terjadi di kawasan Arab.

Perlakuan berbeda di Hongkong dan Taiwan. Di kedua negara itu hampir tidak pernah terdengar berita PRT tak dibayar, disiksa, apalagi diperkosa. Justru masyarakat di kedua negara itu sangat menghargai keberadaan PRT, selain gaji yang tinggi mereka pun diberi hak hari libur, tiap hari Ahad.

Dihargainya PRT di Hongkong tidak lepas dari ketegasan Pemerintah mereka yang memperlakukan PRT sebagaimana pekerja lainnya. Pemerintah merekapun sangat tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan majikan, tidak pandang bulu. Itu yang membuat masyarakat mereka tidak berani macam-macam.

Semestinya negara-negara di kawasan Arab, dan terutama Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga bisa melakukan hal serupa. Pemerintah mereka harus peduli dengan nasib manusia, entah dia bekerja sebagai PRT atau yang lain. Sejauh ini belum terlihat kesungguhan dari mereka dalam memanusiakan PRT ini.

Di sisi lain, Pemerintah perlu lebih serius mengatasi masalah seperti ini. Langkah yang dilakukan dalam mengatasi kasus Siti sekarang ini sudah cukup baik dibanding sebelumnya. Tapi harapannya ini bukan langkah politis menjelang pilpres, karena Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono pun menyempatkan diri menelpon Siti.

Sistem pengawasan atau monitoring tentang para PRT juga perlu dibangun secara lebih efektif dan menyeluruh, agar jika terjadi penyiksaan seperti Siti, tidak harus menunggu tiga tahun untuk bisa ketahuan. Perlindungan terhadap WNI di luar negeri harus lebih ditegakkan, siapapun mereka, apapun profesinya.

Selain itu perlu dipikirkan penyetopan pengiriman PRT untuk Malaysia atau negara-negara dimana PRT kita sering mendapat perlakuan tidak manusiawi dari majikan mereka. Kalau pun mengirim, pilih negara-negara yang memiliki catatan baik dalam memperlakukan para pembantu.

Kita tidak ingin lagi terjadi penyiksaan dan pelecehan WNI kita yang bekerja di luar negeri. Kita tidak ingin ada Siti-siti yang lain yang menderita di negeri asing demi menghidupi keluarganya di tanah air.

Dimuat di tajuk Republika edisi 13 Juni 2009

Menyengsarakan Rakyat

Kabar buruk itu datang lagi: harga elpiji naik! Belum reda jeritan masyarakat akibat kenaikan harga pada Juli lalu, kini pada bulan kemerdekaan ini, kemerdekaan masyarakat justru kembali diberangus. Elpiji dinaikkan tanpa sosialisasi.

Benar, belum genap dua bulan, gas elpiji ukuran 12 kg sudah naik dua kali. Kenaikan pertama yakni dari Rp 51 ribu per tabung menjadi Rp Rp 63 ribu dilakukan pada 1 Juli lalu. Kemudian pada 25 Agustus silam, harga gas kembali dinaikkan menjadi Rp 69 ribu per tabung.

Pemerintah, dalam hal ini Pertamina selalu punya alasan untuk kenaikan-kenaikan yang mereka lakukan. Kenaikan pada Juli beralasan karena bahan bakar minyak (BBM) naik maka ongkos distribusi juga naik. Dengan begitu harga gas perlu dinaikkan untuk mengkompensasi kenaikan distribusi tersebut.

Kenaikan kali ini adalah demi mengejar harga keekonomian. Hitung sana hitung sini, menurut Pertamina biaya per kilogram untuk gas ini mencapai Rp 11 ribu-an. Sementara harga sebelum kenaikan adalah Rp 5.250 per kg dan dinaikkan menjadi Rp 5.700 per kg. Jadi dengan kenaikan itu pun masih rugi sekitar Rp 6,5 triliun.

Harga keekonomian yang menjadi dasar perhitungan, dari sisi bisnis memang masuk akal. Tapi kita bicara tentang negara, tentang rakyat. Negara dan rakyat bukan perusahaan dan pelanggan, maka penyelesaiannya pun bukan sekadar untung rugi. Bicara negara dan rakyat adalah bicara kebijakan politik yang berpihak kepada rakyat.

Barangkali benar dengan harga baru pun Pertamina rugi, tapi apa memang benar-benar rugi atau sekadar potential lost, kerugian potensial. Misalnya, semestinya mereka untung Rp 10 triliun, tapi karena harga jual rendah maka keuntungannya tinggal Rp 3,5 triliun. Sebab kalau kita lihat keuntungan Pertamina pada 2007 mencapai Rpo 24,5 triliun.

Memang dalam undang-undang disebut bahwa BUMN tidak boleh mensubsidi, jadi setiap ada subsidi yang diberikan Pertamina misalnya, berarti mereka melanggar undang-undang. Tapi rakyat tidak peduli dengan itu. Bagi masyarakat yang penting harga tidak naik, apakah itu dibebankan ke Pertamina atau pemerintah.

Perlu diketahui bahwa masyarakat sudah terbebani dengan berbagai kenaikan barang yang diluar kemampuan mereka. Kecuali harga BBM yang naik, harga pangan juga naik, begitu juga kebutuhan lain. Menjelang puasa dan lebaran ini, dipastikan harga-harga juga akan naik. Betapa berat beban yang harus ditanggung masyarakat.

Sepertinya Pemerintah tidak peduli dengan semua itu. Para penyelenggara negara itu kurang memiliki empati terhadap kondisi yang dirasakan rakyatnya. Terbukti Pemerintah lepas tangan terhadap kenaikan ini. Rakyat dipaksa menelan harga tinggi, karena tidak disediakan alternatif.

Betul bahwa sekarang sudah ada ukuran 3 kg, tapi itu untuk kalangan bawah. Lagi pula pemakai gas ukuran 12 kg bukan cuma kelas menengah atas, tapi juga menengah bagan bawah yang sensitif terhadap harga. Bukan tak mungkin akan banyak perpindahan ke tabung 3 kg, dan saat itu pemerintah lagi-lagi tak kuasa menyediakan pasokan.

Apakah tidak terbersit di pikiran Pemerintah bahwa kenaikan harga elpiji ini akan membebani rakyat. Pemerintah menjual gas ke Cina dengan harga jauh lebih rendah dibanding pasar internasional, tapi justru di dalam negeri mereka menaikkan harga tanpa peduli kesengsaraan rakyatnya.@

Dimuat di tajuk Republika edisi 26 Agustus 2008

Sebuah Potret Jurang Kesenjangan

Berbicara tentang Indonesia, sekali waktu bicara yang ’indah-indah’. Tidakmelulu kemiskinan dan kesulitan hidup. Coba kita tengok Jakarta. PadaJuni-Juli ini ibukota negeri ini menggelar Great Jakarta Sale. Betul,sebuah program diskon besar-besaran sebagaimana layaknya Singapore Great Sale.

Salah satu mal termewah di Jakarta mengelar ’Midnight Sale’ yang berlaku mulai pukul 21.00-24.00. Dengan diskon hingga 70 persen, sambutan dari masyarakat kelas atas luar biasa. Parkir mal yang mampu menampung lebih dari seribu mobil penuh, jalan disekitar mal macet. Antrean dikasir pun tidak mau kalah, berderet dan antre belasan meter.

Harga barang, baju, celana, dll yang ratusan ribu hingga jutaan rupiah itularis bak kacang goreng. Tak ketinggalan, bantal pun menjadi rebutan,bahkan ada yang bersedia menunggu pengambilan bantal yang masih di gudang.Padahal setelah didiskon pun, harga bantal itu masih Rp 350 ribu.

Rupanya kelas atas pun masih haus juga dengan harga diskonan. Tapi bukan itu poinnya. Melainkan bahwa kelas menengah atas di Indonesia, khususnya Jakarta semakin banyak jumlahnya. Muncul orang-orang kaya baru bersamaan dengan membaiknya perekonomian. Mereka telah menikmati kue perekonomian dengan porsi lebih tinggi dibanding masyarakat lainnya.

Munculnya orang kaya baru itu juga dibuktikan dengan data dari WorldWealth Report (WWR) yang dirilis akhir Juni silam. Dari data tersebutterlihat bahwa pertumbuhan jutawan di Indonesia cukup tinggi, yakni 16,8persen, sehingga jumlahnya menjadi 23 ribu orang. Indonesia masuk dalamlima besar pertumbuhan jutawan tertinggi bersama dengan Cina, India,Korea, dan Brasil.

Berapa kekayaan jutawan itu? Menurut WWR yang masuk dalam kriteria jutawana dalah mereka yang memiliki kekayaan di atas 1 juta dolar atau sekitar Rp9,2 miliar, diluar aset tak bergerak seperti rumah, apartemen, perhiasan,mobil dll. Jadi yang dihitung lebih pada berapa simpanan bank, saham dan reksadana yang dimiliki, kekayaan lain yang sifatnya cair.

Sebetulnya kalau dilihat dari kepemilikan uangnya, mereka bukan lagi jutawan, melainkan miliader karena kekayaannya sudah miliaran rupiah.Tapi, sepertinya penyebutan itu tak penting-penting amat, yang sudah jelas mereka orang kaya. Justru yang lebih penting adalah darimana mereka bisamemiliki kekayaan begitu banyak.

Menurut laporan lembaga tersebut, para jutawan tersebut muncul kebanyakan dari para pemain di bursa saham. Kapitalisasi saham dan harga saham yang meningkat telah menciptakan generasi jutawan baru di berbagai negara,terutama India, Cina, dan Indonesia. Selain itu tentu saja tidak lepas karena pertumbuhan ekonomi yang relatif mantap di negara-negara tersebut.

Pertanyaanya, mengapa pertumbuhan jumlah jutawan tersebut hampir tiga kali lipat pertumbuhan ekonomi kita yang 6,4 persen pada tahun lalu? Sepertid ianalisis oleh lembaga tadi, munculnya jutawan baru tersebut banyak didorong oleh kinerja bursa yang mencengangkan, sehingga mereka yangbermain di bursa yang memperoleh kekayaan lebih. Dan kita tahu, tahun lalupeningkatan bursa hampir dua kali lipat.

Jutawan baru itu juga lahir karena pertumban ekonomi yang cukup baik tahun silam. Tapi dengan tingkat pertumbuhan orang kaya yang jauh melebihi pertumbuhan ekonomi, menjadi bukti bahwa kue pertumbuhan ekonomi tidak merata dinikmati masyarakat. Mereka yang kaya, meskipun jumlahnya hanya sedikit, memperoleh kue yang lebih besar dibandingkan masyarakat kecil yang jumlahnya puluhan juta.

Namun barangkali ada yang lolos dari pengamatan WWR, khususnya diIndonesia. Karena hampir pasti mereka tidak memasukkan koruptor-koruptor baik para yudikatif, legislatif, ataupun eksekutif. Mereka memiliki kekayaan tunai yang luar biasa besar dan menembus batas 1 juta dolars sebagaimana kriteria jutawan versi lembaga ini.

Di yudikatif, kita lihat Jaksa Urip Tri Gunawan. Dari satu kasus saja dia menerima sogokan Rp 6 miliar dari Ayin, yang ditengerai sebagai uang jasa atas dibatalkannya kasus BLBI. Dengan asumsi dua kasus besar saja yang dia pegang, maka kekayaannya sudah menembus kriteria jutawan versi WWF. Masihbanyak teman-teman Urip yang memperoleh kekayaan dari langkah serupa.

Kemudian legislatif, sang anggota dewan yang terhormat. Anggota DPR Buyan Royan yang ditangkap tangan bersama istrinya, membawa uang suap Rp 700juta. Itu suap tahap pertama karena total dijanjikan Rp 1,4 miliar. Kalau ada tujuh masalah yang dia peras, Buyan pun masuk dalam jutawan baru tersebut. Masih ada juga Al Amin, ada Hamka Yandu dan anggota DPR yang membagi-bagi uang korupsi dengan rekan-rekannya.

Dari kursi eksekutif, kita coba lihat mantan bupati Kutai Kertanegara Syaukani Hasan Rais. Dari persidangan dia terbukti melakukan korupsi Rp120 miliar. Belum lagi bupati Kendal Hendy Budoro yang menilep uang rakyat Rp 16,8 miliar. Ada juga bupati Pemalang, M Machroes yang melakukan korupsi Rp 26,5 miliar. Mereka tentu saja masuk dalam kriteria jutawan tersebut.

Barangkali dari 23 ribu jutawan yang ada di Indonesia, sebagian adalah para koruptor, para korupwan, yang telah merusak sendi-sendi moral dan ekonomi negara. Anggota DPR saja ada 550 orang, kalau separo saja yangberbuat seperti Buyan dkk itu, berarti sudah ada 275 orang yang masuk dalam daftar jutawan. Belum lagi jaksa, belum lagi polisi, belum lagip egawai bea cukai, belum lagi pegawai pajak, dll.

Betapa kayanya orang Indonesia juga bisa dibuktikan bahwa ada 400 ribu unit apartemen di Australia dimiliki orang Indonesia. BUkan itu saja, diSingapura 100 ribu unit apartemen dimiliki juga oleh orang Indonesia,sedangkan di Kuala Lumpur tak kurang dari 25 ribu unit.

Berapapun jumlahnya, dari manapun kekayaannya, entah hasil kerja keras,entah kerja meras, entah korupsi, entah jutawan beneran atau korupwan, mereka telah menikmati kehidupan yang gemilang alias bergelimang dengan uang. Mereka adalah sebagian kecil dari sekian juta penduduk Indonesiayang bisa menikmati indahnya kekayaan.

Tapi, memang tidak lengkap kalau kita tidak membandingkan dengan kenyataan lain di negeri ini, yakni rakyat miskin yang harus hidup dengan Rp 182ribu per bulan. Data terbaru, Maret 2008 jumlah penduduk miskin atau miskinwan 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen. Turun dibanding Maret 2007 yang 16,58 persen atau sekitar 36,17 juta.

Jangan berbangga dulu, juga jangan terkelabui dengan penurunan tersebut. Dapat dipastikan, pada Juli ini kalau ada survei dari BPS jumlah orang miskin tersebut akan kembali membengkak karena efek dari kenaikan bahanbakar minyak (BBM). Biasanya setiap kenaikan BBM akan menjadikan jumlah penduduk miskin makin banyak.

Kita lihat saja, ada berapa banyak bayi dan anak-anak yang kekurangan gizi. Di Jogja misalnya, 10,9 persen bayi mengalami kekurangan gizi. Di Jakarta tak jauh beda. Bayi-bayi kurus dengan kepala besar sering menghiasi halaman muka surat kabar. Bahkan ada beberapa bayi kekurangan gizi yang meninggal.

Belum lagi larisnya nasi aking atau nasi basi, yang dimakan sebagai pengganti nasi beneran. Beberapa ibu-ibu yang tadinya beli susu untuk anak, terpaksa mengganti dengan tajin karena susu mahal. Banyak rakyat yang makan hanya sekali sehari. Itu semua pertanda bahwa kemiskinan meningkat. Beberapa lembaga penelitian memperkirakan jumlah rakyat miskin akan menjadi 40 juta tahun ini.

Begitulah. Jumlah jutawan tumbuh luar biasa, jumlah orang miskin tumbuh signifikan. Ketika jutawan dan kemiskinan sama-sama tumbuh, maka yangt erjadi adalah kesenjangan. Itulah potret negeri ini. Sebuah potret yang harus segera direkontruksi.

Dimuat di Repulika 28 Juli 2008

SBY-JK Versus Nasi Aking

Saat ini setidaknya ada 36,8 juta penduduk Indonesia yang hidup miskin. Anda tahu bagaimana orang disebut miskin? Yakni jika pengeluaran per bulan dibawah Rp 167 ribu. Garis batas kemiskinan itu setara dengan harga T-Bone steak di restoran di kawasan Sudirman, Jakarta.

Jumlah itu bisa jadi bertambah jika kita lihat dalam empat bulan terakhir ini harga kebutuhan pokok naik signifikan. Terbukti laju inflasi dalam kuartal pertama ini sudah 4,1 persen. Dengan adanya kenaikan harga, sementara pendapatan mereka relatif tetap, maka yang sebelumnya nyaris miskin menjadi benar-benar miskin.

Bahwa dalam kurun yang sama pertumbuhan ekonomi diperkirakan 6,2 persen itu betul. Tetapi perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dalam dua-tiga tahun belakangan ini hanya dinikmati kalangan menengah atas. Sedangkan rakyat bawah gigit jari. Ini terbukti dari indeks koefisien Gini yang makin besar. Pada 2003, indeks ini di posisi 0,341, pada 2007 sudah di posisi 0,376. Makin besar indeks, kesenjangan makin tinggi.

Bukti konkretnya, dalam empat bulan terakhir ini, penjualan mobil naik 60 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Setiap bulan terjual 51 ribu mobil. Di sisi lain, upah minimal regional, kalau ini bisa jadi patokan, tidak naik. Di banyak daerah, baik di kota maupun di pedesaan, rakyat mulai mengurangi jatah makan.

Dalam kondisi seperti itu, apa jadinya kalau kemudian bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan?Jelas bahwa kenaikan harga, terutama harga bahan pangan, tidak akan terbendung. Sekarang saja, akibat krisis pangan dunia dan ditambah dengan spekulasi pedagang, harga sudah merangkak naik, apalagi nanti ketika BBM benar-benar naik. Kehidupan akan makin berat dirasakan masyarakat.

Bisa dipastikan bahwa angka kemiskinan akan bertambah. Ada yang memperkirakan kemiskinan akan membengkak menjadi 52,4 juta. Menko Kesra, Aburizal Bakrie, boleh saja bilang bahwa angka kemiskinan justru akan turun karena rakyat miskin akan diberi bantuan langsung tunai (BLT) Plus, yaitu uang tunai dan sembako. Tapi mustahil dana Rp 100 ribu plus sembako itu bisa mengangkat sebuah keluarga lepas dari jerat kemiskinan.

Saat ini saja, kasus gizi buruk dengan bayi-bayi yang kurus kering tak berdaya sudah terjadi di mana-mana. Di beberapa daerah, karena tidak mampu beli beras, banyak rakyat mulai mengkonsumsi nasi aking, yakni nasi basi yang dikeringkan kemudian dinanak kembali. Nasi aking, yang biasanya dikonsumsi itik, kini menjadi makanan utama manusia. Kalau harga beras paling murah Rp 4.000, beras aking masih Rp 1.000 per kg.

Tapi kita coba kita lihat fakta lain. Seorang eksekutif di Jakarta, dia bergaji sekitar Rp 10 juta, istrinya juga punya usaha yang taruhlah bisa menambah Rp 5 juta. Jadi, per bulan minimal keluarga itu berpenghasilan Rp 15 juta. Dia punya dua mobil, satu untuk ke kantor dan satu untuk keperluan keluarga, termasuk mengantar anak-anak sekolah. Mobil yang untuk ke kantor diisi dengan Pertamax. Oke, jadi tanpa subsidi.

Mobil satunya dia isi dengan premium. Setiap bulan mobil itu menghabiskan sekitar 200 liter, dengan harga premium Rp 4.500 per liter. Berarti, setiap bulan dia mengeluarkan Rp 900 ribu untuk bahan bakar. Premium adalah BBM bersubsidi, jika tanpa subsidi, harganya sekitar Rp 8.000 per liter. Dengan begitu setiap liter yang dibeli, eksekutif itu mendapat subsidi Rp 3.500. Jika tiap bulan pemakaian premium 200 liter, berapa negara menyubsidi dia? Rp 700 ribu!

Pertanyaannya, pantaskah seseorang yang berpendapatan Rp 15 juta per bulan memperoleh subsidi Rp 700 ribu per bulan dari negara? Siapa yang salah? Bukan eksekutif itu, karena memang tidak ada larangan membeli premium, tetapi negara yang salah. Pemerintah yang salah, karena memberikan subsidi kepada yang tidak berhak.

Menaikkan harga BBM memang dilema. Di satu sisi jika BBM dinaikkan jutaan rakyat akan makin susah hidupnya. Akan makin banyak pula anak-anak yang tidak sekolah, karena orangtuanya makin tidak mampu membiayai. Pengangguran juga akan makin membengkak karena pertumbuhan usaha seret. Bahkan mungkin muncul kelaparan.

Tetapi di sisi lain jika tidak dinaikkan, subsidi akan jatuh ke orang yang salah. Barangkali benar hitungan pemerintah bahwa 82 persen atau sekitar Rp 104 triliun penerima subsidi itu orang menengah ke atas yang memiliki mobil. Ada puluhan triliun rupiah yang dihamburkan untuk menyenangkan orang mampu.

Mana yang kita pilih? Berdebat mengenai kenaikan BBM ini di tataran elite biasanya dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Intinya, jika dibiarkan begini-begini saja, maka APBN akan jebol, negara akan kewalahan mengatur keuangannya. Utang akan tambah besar karena defisit kian menggelembung.

Memang kemudian ada alternatif untuk menyelamatkan APBN. Misalnya, efisiensi di departemen ataupun di Pertamina dan PLN. Bisa juga dengan menekan cost recovery di perminyakan, atau mungkin melakukan lindung nilai (hedging) atas transaksi minyak. Semuanya baik, tapi tetap ada satu hal yang tidak lepas, yakni subsidi ke orang mampu tetap ada.

Kita tidak bisa membiarkan masyarakat makin susah kehidupannya, tetapi juga tidak ikhlas-ikhlas amat kalau negara memberi subsidi ratusan ribu rupiah untuk mereka yang berpenghasilan Rp 15 juta per bulan. Jalan tengahnya adalah, subsidi untuk orang mampu dihapus, atau setidaknya diminimalisasi, dan rakyat miskin tidak makin miskin.

Nelayan tetap perlu disubsidi besar. Begitu juga angkutan umum agar ongkos angkutan tidak naik. Karena biasanya kenaikan ongkos angkutan ini yang menjadi kambing hitam kenaikan berbagai macam harga, termasuk sembako. Atau mungkin seluruh angkutan umum dikonversi ke gas, sehingga pengaturannya menjadi mudah.

Pemberian BLT plus, boleh jadi menjadi setetes air penyegar, asalkan pelaksanaannya bisa seindah sebagaimana yang dikonsep di atas kertas. Data harus akurat dan terkini, sehingga semua orang miskin dan yang hampir miskin bisa mendapat jatah, tidak ada salah pencatatan, tidak ada salah sasaran, dan tanpa dipotong aparat.

BLT plus ibarat ikan, karenanya selain itu rakyat perlu juga diberi kailnya. Kail bisa berupa pinjaman tanpa bunga bagi rakyat kecil yang menjalankan usaha, bisa juga pemberian bibit unggul ke petani miskin, atau pemberian lapangan kerja bagi masyarakat lewat program-program padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.

Selain itu, pemakaian BBM perlu dibatasi. Kenaikan BBM rata-rata 30 persen itu berarti masih memberikan subsidi pada orang mampu. Untuk itu, jatah subsidi dikurangi dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Di sinilah nantinya smart card berfungsi. Smart card merupakan bagian dari program penghematan konsumsi BBM. Kendaraan yang memang masuk kategori mendapat jatah BBM bersubsidi, akan ditempel dengan smart card.

Jadi subsidi masih diberikan pada orang mampu, tapi terbatas, sampai suatu saat nol persen. Indonesia termasuk negara yang boros energi. Dibanding Jepang yang makmur itu, tingkat keborosan kita dua kali lipat. Terbukti dari intensitas (jumlah konsumsi energi per produk domestik bruto-PDB) di Indonesia 400 sedangkan Jepang 200, Thailand 300. Karena itu harus kenaikan ini dijadikan momentum melakukan penghematan energi.

Sepertinya kenaikan BBM tinggal menunggu waktu. Sayangnya, justru karena terlalu lama menunggu itu, situasi menjadi tidak terkendali. Penimbunan BBM mulai terjadi, terbukti dengan peningkatan pembelian BBM sebesar 15 persen sepekan terakhir ini.

Stasiun pompa bensin mulai membatasi pembelian, beberapa malah kehabisan. Di samping itu, harga-harga barang, terutama sembako juga sudah naik. Selain didorong oleh krisis pangan dunia, kenaikan pekan-pekan terakhir ini disebabkan adanya pengumuman bahwa harga BBM akan naik. Kelak jika hari-H kenaikan harga BBM ditentukan, harga-harga akan kembali naik. Jadi terjadi dua kali kenaikan.

Pemerintah harus segera memutuskan, berapa dan kapan kenaikan diberlakukan. Tapi juga harus dipersiapkan infrastruktur yang matang agar rakyat tidak terlalu terbebani. Jika tidak, kebijakan SBY-Kalla ini hanya akan menambah daftar rakyat yang makan nasi aking. Celakanya harga nasi aking pun sudah naik!

Dimuat di Republika 16 Mei 2008

Berkorban untuk Rakyat

Idul Adha atau Hari Raya Kurban baru saja kita lalui. Ribuan sapi dan jutaan kambing disembelih sebagai bentuk pengorbanan harta orang kaya yang kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin.

Boleh dibilang, Hari Raya Kurban ini merupakan pemerataan ad hoc, pemerataan makanan yang ada dalam satu-dua hari. Orang miskin yang hampir tidak pernah makan daging, bisa makin daging sebagaimana orang kaya. Meskipun masih ada jutaan rakyat lain yang tetap belum mendapat bagian.

Apakah berhenti sampai di situ arti pengorbanan? Apakah kita yang mampu ini cukup membeli sapi atau kambing kemudian disediakan untuk kurban dan kemudian selesai? Tentu saja itu sudah baik, bahkan sangat baik karena sesuai dengan perintah agama, tetapi belum cukup.

Dalam keadaan negara yang masih bangun dari keterpurukan ini, ketika orang-orang di sekitar kita masih hidup melarat, saat puluhan juta rakyat masih hidup miskin, melakukan kurban hanya pada saat Hari Raya Kurban jauh dari mencukupi. Kita perlu ''berkurban'' lebih besar.

Sebagai orang yang mampu, baik secara finansial maupun mampu intelektual, siapapun harus selalu berkorban untuk kepentingan rakyat. Kerahkan segala daya yang kita miliki sesuai dengan profesi yang kita jalani untuk mengangkat derajat kehidupan bangsa dan masyarakat.

Kita prihatin, dalam lingkungan gaya hidup hedonisme atau mengejar kesenangan seperti sekarang ini, kecenderungan untuk berkorban makin menipis. Bahkan tak jarang orang yang mampu bukannya berkorban untuk rakyat banyak melainkan justru mengorbankan rakyat.

Bisa diambil contoh renovasi rumah anggota DPR. Rumah itu akan direnovasi dengan biaya ratusan juta rupiah per rumah. Dan, selama rumah itu direnovasi, setiap anggota memperoleh biaya pengganti kontrak rumah Rp 13 juta per bulan atau Rp 146 juta per tahun.

Ironisnya, banyak anggota DPR yang sudah punya rumah sendiri sehingga rumah dinas itu selama ini hanya dihuni oleh keluarga atau kadernya. Kalau mereka selama ini tinggal di rumah sendiri dan kemudian memperoleh pengganti sewa Rp 146 juta, mereka bukan berkorban, tetapi mengorbankan rakyat, karena uang itu uang rakyat.

Banyak lagi contoh bagaimana para eksekutif menguras uang rakyat lewat berbagai trik korupsi. Ada yang sudah ketahuan dan disidang, ada yang masih mampu menyembunyikan dengan rapi. Mereka mengorbankan rakyat untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Selama ini rakyat sudah banyak berkorban untuk para penyelenggara negara. Kesenjangan yang makin menganga antara orang kaya dan orang miskin, itu adalah bagian dari pengorbanan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang kurang memberikan keadilan bagi rakyat.

Hari Idul Adha ini semestinya mengingatkan kita tentang seberapa besar pengorbanan yang telah kita berikan kepada rakyat dan negara. Seberapa besar yang telah kita terima dibanding dengan yang telah kita berikan. Seberapa besar kita telah telah mengorbankan rakyat untuk mencapai kedudukan saat ini.

Membangun bangsa ini membutuhkan pengorbanan. Mari, Hari Idul Adha ini kita jadikan momen pengingat agar terus ikhlas berkorban untuk bangsa ini agar menjadi bangsa yang membanggakan.

Dimuat sebagai Tajuk di Republika edisi 21 Desember 2007