Masyarakat Kapiran

Ada sebuah berita yang tidak terlalu menonjol tapi sangat menyentuh hati.

Tersebutlah seorang anak bernama Siti Zubaidah (1,5 tahun), tinggal bersama kedua orangtuanya di Mataram, Lombok. Semalaman dia menangis. Tetangga yang mendengarnya menganggap tangisan itu sebagai rewel biasa, sebagaimana anak kecil.

Paginya, para tetangga itu menjadi termangu. Rupanya tangisan semalam adalah tangis terakhir dari bocah kecil perempuan tersebut. Balita itu meninggal. Dia mati kelaparan. Tangis yang terdengar parau semalaman itu adalah tangis ekspresi kelaparan.

Kasus Zubaidah bukan yang pertama kali. Sebelumnya seorang balita di Bekasi juga harus menghadap yang kuasa dengan penyebab sama: kelaparan. Mungkin masih banyak lagi bocah yang mengalami nasib serupa yang tak terpublikasi, mengingat sejak krisis ekonomi, jumlah rakyat miskin tumbuh berlipat-lipat.

Kelaparan seperti kata Amartya Sen --salah seorang peraih nobel ekonomi yang banyak berkutat di kubangan kemiskinan-- disebabkan oleh kemiskinan yang akut. Tapi bisa juga dipicu oleh kejadian hebat lain yang untuk kasus kita saat ini adalah musibah banjir.

Banjir telah makin memiskinkan sebagian besar masyarakat yang menjadi korban. Bahkan sebagian sudah dilanda kekurangan pangan karena bantuan tidak segera tiba sementara mereka tidak punya tabungan apapun untuk dijadikan makanan.

Kemiskinan sendiri memang sudah akrab dengan kita. Ketika Orde Baru berkuasa, jumlah orang miskin tidak mengalami penurunan secara signifikan sekalipun kita mencetak pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Seiring dengan runtuhnya orde otoriter yang dibarengi dengan
krisis ekonomi, jumlah orang miskin melejit menjadi 80 juta.

Dalam terminologi yang disodorkan oleh Amartya Sen, pada saat ekonomi membaik, keberuntungan dinikmati semua orang, tapi begitu merosot hanya sekelompok masyarakat yang merasakan. Dan kelompok itu adalah rakyat miskin. Logikanya, semakin banyak rakyat miskin, maka terbuka kemungkinan untuk terjadinya kelaparan massal.

Di India, negara di mana Sen dilahirkan, pernah terjadi bencana kelaparan yang merenggut tiga juta nyawa. Cina lebih dahsyat lagi. Di sana pernah tercatat rekor dengan 30 juta orang tewas akibat kelaparan lantaran kegagalan program 'Lompatan Jauh ke Depan', 1958-1961.

Teori mengatakan bahwa kemiskinan merupakan produk ketidakadilan, khususnya di keadilan ekonomi. Dalam skala global, ketidakadilan dihadirkan lewat atribut perdagangan bebas yang secara signifikan makin meminggirkan negara dunia ketiga. Negara-negara kaya memetik keuntungan, sementara negara miskin menuai petaka.

Begitu pula dalam skala nasional di negara kita. Kapitalisme yang selama ini kita anut, telah memberi peluang pada yang besar untuk memberangus yang kecil. Akibatnya peluang untuk membangkitkan peluang usaha bagi masyarakat kecil menyempit, sehingga pengangguran meningkat. Kita tahu, pengangguran sangat dekat dengan kemiskinan.

Kasus kematian Zubaidah memang terlalu jauh untuk dikaitkan dengan masalah keadilan ekonomi. Kematian balita ini 'hanyalah' kasus kematian di sebuah desa yang letaknya jauh dari ingar bingar wacana keadilan ekonomi yang acap bergema di Jakarta.

Tapi jika ternyata banyak kita temukan kasus Zubaidah-Zubaidah yang lain, maka tak salah jika mengkaitkannya dengan keadilan ekonomi --yang tak lain merupakan bentuk kebijakan pemerintah. Karena jika kebijakannya benar, maka hampir tak mungkin kita temui anak-anak mati kelaparan di negeri yang kaya akan sumber alam.

Kebijakan yang dirilis oleh Orde Baru terlanjur menciptakan masyarakat kapiran, masyarakat yang miskin tak terurus. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintahan Megawati untuk mengurangi masyarakat tak terurus itu tanpa harus mengeluhkan kebijakan masa lalu dan tanpa perlu mengucapkan keranjang sampah di depan rakyat.@

Resonansi 13 Februari 2002

*Kematian seorang balita karena kekurangan gizi mulai banyak ditemukan pada saat tulisan ini diterbitkan.

Jangan jadi Petani

Pada 1980-an awal, seorang petani dengan lahan satu hektar bisa menghasilkan panen 5-6 ton gabah. Jika dirupiahkan, maka dia akan mendapatkan uang sekitar Rp 1,8 juta.

Sekarang, pada 2002 ini dengan hasil panen yang sama petani bisa memperoleh sekitar Rp 6,6 juta, dengan harga gabah kering Rp 1.100 per kg (sebetulnya pemerintah menetapkan harga gabah 1.519 per kg, tapi hanya mimpi saja yang bisa mencapai harga itu).

Kelihatannya lonjakan pendapatan 3,6 kali lipat itu menyenangkan. Tapi apakah semenyenangkan itu kenyataannya? Jawabnya: tidak. Karena, kebutuhan hidup juga meningkat pesat, bahkan jauh melebihi kenaikan pendapatan petani.

Kita coba bandingkan secara sederhana. Pada awal 1980-an, panenan satu hektar bisa untuk membeli motor Honda Bebek, bahkan masih tersisa, karena harganya berkisar Rp 1,2 juta. Kini panenan yang sama tidak cukup membeli Honda Bebek yang levelnya paling murah sekalipun.

Dalam wacana ilmiah, merosotnya kehidupan petani tersebut dicerminkan pada indeks Nilai Tukar Petani (INTP). Yaitu, perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.

INTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas produk yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Nilai impasnya 100. Jika kurang berarti petani tekor, jika lebih berarti pendapatan dari pertanian bisa untuk hidup.

Mengambil tahun dasar 1993, indeks INTP pada 2000 dan 2001, selalu dibawah 100, yaitu berkisar 91,4 sampai 96,7. Hanya daerah yang menghasilkan cengkih dan coklat seperti di Sulawesi yang cukup beruntung, karena harganya melonjak akibat menguatnya dolar. Indeks nilai tukar mereka mampu menembus 200.

Kesenjangan hidup petani dengan nonpetani pun makin membesar. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada 1985 pendapatan rumah tangga (RT) buruh tani Rp 247.400 pertahun, sedangkan RT nonpertanian golongan atas di kota Rp 906.600. Pada 1999, buruh tani naik menjadi Rp 1,63 juta, sementara nonpertanian melejit ke Rp 9,31 juta.

Celakanya, terpuruknya sektor pertanian ini secara tersirat justru membanggakan pemerintah. Karena dengan merosotnya nilai jual pertanian, inflasi menjadi rendah, bahkan deflasi. Inflasi rendah ini akan dibawa-bawa pemerintah sebagai salah satu keberhasilan pengendalian harga.

Kita lihat pada April silam terjadi deflasi 0,24 persen lantaran harga kelompok bahan makanan turun, terutama beras. Sebaliknya kelompok lain terjadi kenaikan, seperti jasa, properti, dll. Akibatnya daya beli petani terpuruk karena pendapatan turun sedangkan biaya hidup naik. Dan indeks nilai tukar pun makin terjungkal.

Memang tidak mudah serta merta menaikkan harga beli gabah sebagaimana diusulkan DPR Februari silam menjadi Rp 2.000 per kg. Pasalnya, harga beras internasional sedang turun, sementara bea masuknya rendah. Sehingga jika dipaksakan beras impor yang akan merajai.

Namun jika dibiarkan, nasib petani juga buntung. Subsidi jadi pilihan. Jepang, Eropa, dan banyak negara masih mensubsidi dan memproteksi produk pertanian mereka. Bahkan Amerika kabarnya sedang menyusun farm bill untuk membantu petani selama 10 tahun dengan anggaran 100 miliar dolar per tahun.

Semua negara memang memerlukan ketahanan dan cadangan pangan yang kuat. Karena sewaktu-waktu terpaksa harus perang dengan negara lain, kita punya logistik yang memadai. Dan itu tidak bisa mengandalkan impor. Itulah kenapa negara besar kaya, tetap mempertahankan pertanian sekalipun harus memberi subsidi besar.

Apakah pemerintah menyadarinya? Entah. Yang jelas, saat ini kita masih mengandalkan beras impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sementara ada 22,5 juta keluarga yang mengandalkan hidup dari pertanian, dan sebagian besar hidup miskin. Karena itu janganlah jadi petani selama pemerintah masih tidak peduli pada pertanian.@

Resonansi 08 Mei 2002

* Tulisan ini muncul ketika diperoleh data bahwa nilai tukar petani nyaris tidak pernah beranjak naik

Good Old Days

Lambat laun makin banyak bermunculan kerinduan masyarakat, terutama rakyat kecil, terhadap suasana dulu, sebelum reformasi. Kerinduan itu terus terpupuk ketika kehidupan mereka tidak juga beringsut dari kemiskinan. Bahkan malah bertambah miskin.

Sebetulnya bukan cuma masalah kebutuhan hidup yang memupuk kerinduan itu. Tapi kondisi secara keseluruhan juga telah menjadi tempat persemaian yang sempurna bagi kejengkelan masyarakat. Mulai dari kacaunya infrastruktur, makin banyaknya pengangguran dan PHK, kerusuhan di berbagai tempat, sampai korupsi.

Secara kasat mata, kita bisa lihat bagaimana infrastuktur yang ada saat ini jauh lebih buruk dibanding masa lalu. Lobang jalan kian menganga, tarif listrik naik terus tapi frekuensi byar-pet makin tinggi, air minum mati-nyala tidak beraturan, saluran irigasi banyak jebol sehingga petani tak bisa bercocok tanam, dll.

Pengangguran juga makin meningkat, apalagi beberapa perusahaan melakukan PHK karena iklim berusaha di sini tidak kondusif. Melimpahnya pengangguran sekaligus menjadi salah satu pemicu maraknya kerusuhan di berbagai wilayah yang memakan korban nyawa, sehingga menjadikan harga nyawa demikian murah.

Kemudian dari sisi korupsi, terlihat makin merajalela, termasuk korupsi legal hasil kolaborasi eksekutif dan legislatif. Berbagai penelitian lembaga di luar negeri, menunjukkan bahwa korupsi dimasa demokrasi ini justru makin parah. Para elit yang dulu teriak antikorupsi kini justru lebih rakus dan lebih tak tahu malu.

Dengan kondisi tersebut, wajar kalau ada sebagaian masyarakat yang kemudian beromantisme dengan masa-masa Orde Baru. Ketika memori mereka melanglang ke masa lalu, maka yang dikenang hanyalah yang indah-indah. Harga barang pokok rendah, tarif listrik rendah, BBM juga relatif terjangkau, dll.

Meromantiskan masa lalu ini umum terjadi di dunia manapun. Jennifer James dalam bukunya ‘Thinking in the Future Tense’ menuliskan bahwa memang ada kecenderungan pada manusia untuk mengagungkan dan meromantiskan masa lalu. Cukup setitik kelebihan masa lalu dibandingkan dengan masa sekarang, sudah menjelma menjadi kerinduan.

Dalam literatur perilaku, gejala semacam itu dikenal dengan sebutan good old days: suatu periode yang indah di masa lalu. Sekalipun sebetulnya kenyataan masa lalu tidak seindah yang diromantiskan, dan tak lepas dari kecacatan. Tapi kebobrokan yang ada saat ini seolah telah menyublim cacat-cacat masa lalu.

Ketika good old days makin menjangkiti masyarakat, berarti sudah terlampau banyak keteraniayaan yang dirasakan masyarakat oleh pemerintah di masa sekarang. Ini adalah pertanda bahwa secara keseluruhan apa yang terjadi pada masa demokrasi ini tidak sesuai dengan harapan rakyat.

Proses demokratisasi di Indonesia, jika dikaitkan dengan apa yang ditulis ahli perang Cina, Tsun Tzu, adalah: menang dalam beberapa pertempuran tapi kalah dalam peperangan.

Pertempuran yang dimenangkan misalnya terpilihnya pemimpin secara demokratis, bebas mengkritik dan berbeda pendapat dengan siapa saja, tak ada pemberangusan media massa dan bahkan siapapun bisa bikin koran tanpa perlu ijin. Begitu pula tahanan politik sudah tidak ada lagi.

Tapi kemenangan pertempuran itu menjadi sirna manakala tidak ditemukan aparat yang bersih, hukum yang tak adil, dll. Dan ujung dari seluruh upaya demokrasi adalah kesejahteraan rakyat. Kenyataannya, dalam pemerintahan demokratis ini rakyat bukannya makin sejahtera, tapi malah makin miskin. Demokrasi kita telah kalah.

Konsekuensi dari kegagalan demokrasi itu adalah nama Soeharto mulai rebound. Dengan berbagai alasan, Presiden Soekarno butuh waktu 25 tahunan untuk me-rebound namanya, sedangkan Soeharto rupanya cukup lima tahun untuk rebound.

Siapa yang bertanggung jawab atas menggejalanya good old days ini? Pemerintah dan para elit politik yang terpilih tentu saja. Dengan mengatasnamakan rakyat, mereka telah berbuat sesuatu yang memenjarakan demokrasi itu sendiri. Demokrasi hanya dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.@

Resonansi 25 September 2002

* Artikel ini ditulis setelah mulai banyak terdengar keluhan bahwa masa pemerintahan Orde Baru lebih baik dari pemerintahan sekarang