Rileks Bersama Orang-orang Malaysia

Kamis petang, pekan pertama bulan April 2012 itu rumah Anwar Ibrahim ramai  dipenuhi  jamaah pengajian dan simpatisan. Mereka datang dari berbagai kelas ekonomi, beragam kelas pendidikan, dan dari lintas profesi.

‘’Kita ini menganut pemikiran Muhammadiyah, tapi memakai tradisi NU,’’ begitu seloroh Anwan Ibrahim ketika memberi sambutan dalam pertemuan tersebut. Maksudnya, mereka memilik pemikiran modern seperti kaum Muhammadiyah di Indonesia, tapi mereka juga melakukan pengajian dan zikir rutin tiap pekan sebagaimana tradisi NU.

Rupanya memang tiap Kamis malam di rumah mantan wakil PM Malaysia itu digelar pengajian dan dzikir bersama. Rumah yang cukup besar dengan luas halaman sekitar 400 meter persegi itu dipenuhi  lebih dari seratus orang. Tenda sederhana terpasang di muka rumah. Jika masalah politik sedang hangat, dalam pengajian tersebut juga dilakukan diskusi politik terutama jika akan dilakukan pemilihan raya.

‘’Hari ini makanannya agak enak, karena kita kedatangan tamu, pak Adi Sasono dan rekan-rekan dari Indonesia,’’ kata Anwar disambut gerrr hadirin. Rombongan yang menyertai Adi Sasono diantaranya anggota DPR dari PKS Fahri Hamzah, mantan Menneg BUMN Sugiharto, pengusaha Rahmat Ismail dan Rifda Ammarina, tokoh koperasi Rahmat, pengusaha Aziz, dan motivator KaptenSar.

Kedatangan Adi di Malaysia atas undangan pemerintah Selangor dengan acara pokok berdiskusi tentang kebangkitan Peradaban Melayu. Selangor adalah Negara bagian terkaya di Malaysia yang menteri besar (gubernur) dipegang oleh koalisi tiga partai oposisi yaknia Partai Keadilan Rakyat (yang didirikan Anwar), Partai Islam Malaysia, dan Partai Aksi Demokratik. Boleh dibilang Selangor adalah kawasan oposisi.

Anwar malam itu tampak rileks. Baju garis-garis biru lengan panjang itu dilipat keatas dan dikeluarkan dari celana hitamnya. Tokoh oposisi itu duduk bersebelahan dengan Adi di sofa, sementara sebagian besar peserta pengajian duduk di karpet membentuk setengah lingkaran menghadap Anwar. Meskipun wajahnya terlihat lebih tua dari usianya yang 65 tahun pada 10 Agustus nanti , semangat perlawanan Anwar terhadap pemerintah Malaysia yang otoriter tetap terlihat menyala.

Tak lupa Anwar sedikit menjelaskan situasi politik di Malaysia. Dia ceritakan bahwa tekanan dan teror fisik terhadap partai oposisi masih terus terjadi. Kemudian juga pemilu raya atau pemilihan umum di Malaysia tidak pernah dikabarkan jauh hari sebelumnya. Selalu mendadak. ‘’Yang tahu kapan ada pilihan raya hanya perdana menteri dan Tuhan,’’ katanya. 

Mengenai dirinya sendiri, Anwar merasa bahwa pers di Malaysia selalu memojokkan dia dan partai oposisi. ‘’Berita soal sodomi yang berita fitnah terus dibesar-besarkan. Apa yang saya lakukan tidak ada yang baik dimata pers Malaysia,’’ kata Anwar. Maklum saja, media di negeri jiran itu dikontrol ketat pemerintah sebagaimana kita jaman Orde Baru. Berani melawan pemerintah, bisa-bisa ditutup.

Nah terkait dengan pemberitaan buruk ini justru sebaliknya yang terjadi di Indonesia. Di negeri kita justru pemerintah yang menjadi bulan-bulan media. ‘’Jadi pak Anwar ini ada persamaannya dengan presiden SBY, mereka sama-sama diserang media di negara masing-masing,’’ kata Adi Sasono yang memberi sambutan setelah Anwar.  Tapi sebelum mik diserahkan ke Adi, Anwar sempat bergurau ‘’Kalau pidatonya bagus, nanti pak Adi boleh makan..hahaha.’’  

Suasana malam itu memang begitu cair. Aura perseteruan Indonesia-Malaysia yang tersulut setiap ada pertandingan sepakbola, atau pun emosi memuncak dari masyarakat Indonesia karena Malaysia mencuri warisan budaya kita, tak muncul. Yang ada adalah aura persahabatan. Boleh jadi karena sikap Anwar sangat positif terhadap Indonesia. Anwar sering membela Indonesia ketika terjadi hubungan yang memanas antara masyarakat Indonesia dengan Malaysia, sampai-sampai dia dituduh ‘antek’ Indonesia.

Anwar memang memiliki sejarah panjang dalam hubungannya dengan Indonesia. Ketika mahasiswa dia menjadi aktivis Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Disitu dia sering berdiskusi dengan pengurus HMI, tak heran kalau dia punya banyak sahabat seperti Adi Sasono, Fahmi Idris, Jusuf Kalla, Amin Rais, dll. Bahkan Anwar sempat mengikuti training pengkaderan HMI di Pekalongan.

Suasana bersahabat  juga terlihat esok harinya pada acara Dialog Serantau dengan Pemuda Partai Keadilan Rakyat. Suasana begitu rileks. Anwar dalam sambutannya memuji proses reformasi di Indonesia yang menghasilkan pemerintahan demokratis. Sementara Adi Sasono memuji perjuangan Anwar dalam melawan kezaliman pemerintah yang berkuasa. ‘’Mental Anwar sudah teruji ketika dia dipenjara,’’ kata Adi.

Peserta dialog tidak mempertanyakan hal-hal yang sensitif yang terkait hubungan antara masyarakat Indonesia dengan Malaysia. Mereka lebih menanyakan bagaimana proses reformasi di Indonesia, dan bagaimana pula Malaysia bisa belajar dari Indonesia dalam menumbangkan rezim otoriter. Untuk pertanyaan ini Adi menjawab ada yang bisa ditiru ada yang tidak. Kebebasan yang dimanfaatkan secara kebabalasan misalnya, itu jangan ditiru. 

Fahri Hamzah lain lagi. Kata dia, selama ini yang paling banyak dikritik adalah orang Malaysia mengambil hak orang Indonesia seperti batik, reog, lagu daerah, lagu rayuan pulau kelapa, dll. Masalahnya sebagian orang Malaysia berasal dari Indonesia yang merasa memiliki budaya dan lagu itu. 

Apakah banyak orang Indonesia di Malaysia, itu setidaknya diakui oleh mantan Menneg BUMN Sugiarto. ‘’Saudara kandung ayah saya itu ada tujuh orang, dari tujuh itu hanya ayah saya yang tinggal di Indonesia, selebihnya di Malaysia sampai sekarang,’’ kata Sugiharto.

Setidaknya ada empat acara yang dijadwalkan untuk Adi Sasono dan rombongan. Dari semua acara, suasana rileks sangat mendominasi. Joke-joke ringan saling dilemparkan. Termasuk ketika dijamu oleh Menteri Besar (di Indonesia disebut gubernur) Selangor Khalid Ibrahim, selain pembicaraan mengenai strategi membangun peradaban Melayu, pembicaraan juga diwarnai gelak tawa. 

Dari kasus ini  bisa kita simpulkan bahwa jika para pemimpin saling bersahabat, rakyat juga akan saling menghormati. Perseteruan yang kadang terjadi antara masyarakat Indonesia dan Malaysia itu hanya letupan emosi yang muncul karena memudarnya rasa saling menghormati sesama warga Melayu. Mestinya hubungan Indonesia-Malaysia bisa dibikin serileks persahabatan Anwar dengan Adi Sasono dkk.@ anif punto utomo

Kemiskinan dan Kesenjangan

Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data tentang jumlah penduduk miskin di negeri ini. Ada kabar gembira bahwa penduduk miskin selama setahun terakhir, periode Maret 2011-Maret 2012 berkurang 890 ribu atau turun 0,53 persen menjadi 29,13 juta jiwa. Penyebab penurunan adalah peningkatan upah buruh, pembagian beras untuk rakyat miskin, dan pengobatan gratis. 

Segembira apa kita melihat data penurunan angka kemiskinan itu? Tidak gembira-gembira amat sebetulnya, karena penunan itu tridak substansial. Kita coba lihat dari penyebab penurunan, sebab pertama karena upah buruh itu bagus karena menandakan bahwa pendapatan masyarakat naik. Tapi sebab lainnya, berupa pembagian raskin dan kesehatan gratis itu sifatnya sesaat dan tidak produktif.

Kita bisa cermati juga dari perbandingan antara penurunan jumlah rakyat miskin dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir ini. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas enam persen semestinya bisa menurunkan jumlah masyarakat miskin sampai satu persen sebagaimana target BPS. Kenyataannya, pencapaian hanya separuh dari target.

Data yang juga perlu diwaspadai adalah jumlah penduduk hampir miskin justru meningkat. Berapa batas penduduk yang masuk kategori hampir miskin? Jawabnya sedikit di atas garis kemiskinan yang Rp 248.707 per kapita. Taruhlah orang dengan penghasilan Rp 250 ribu, itu masuk kategori hampir miskin, tapi kehidupannya sama saja dengan yang asuk kategori miskin.

Dalam tiga tahun terakhir ini jika dijumlahkan antara penduduk miskin dengan hampir miskin justru jumlahnya terus meningkat. Pada 2009 jumlah penduduk miskin 32,5 juta dan hampir miskin 20,66 juta sehingga jumlahnya 53,61 juta. Tahun 2010 jumlahnya meningkat, penduduk miskin 31,1 juta dan hampir miskin 22,9, jumlah 54 juta. Berikutnya 2011 lebih parah, jumlah penduduk miskin 30,1 juta, hampir miskin 27,12 juta, jumlah 57,22 juta.

Meningkatnya jumlah penduduk yang hampir miskin itu menunjukkan bahwa penurunan jumlah orang miskin sebetulnya berada pada angka rawan. Ada sedikit gejolak saja di harga komoditas makanan, penduduk hampir miskin itu turun tahta menjadi penduduk miskin. 

Secara umum, kenaikan jumlah total penduduk miskin dan hampir miskin menunjukkan bahwa terjadi pembagian kue yang tidak merata pada pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi seharusnya jumlah penduduk hampir miskin juga berkurang sebagaimana jumlah penduduk miskin. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas.

Tidak berkualitasnya pertumbuhan ekonomi itu mengakibatkan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin. Indeks gini (indeks yang mencerminkan kesenjangan masyarakat dimana semakin tinggi angakanya semakin absolute kesenjangannya) menunjukkan peningkatan, jika pada 2010 masih 0,38, pada 2011 naik mejadi 0,42. Jika dibiarkan kerawanan social akan mengancam.

Pemerintah seharusnya mewaspadai kondisi tersebut. Tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi hanya menghasilkan kesenjangan yang kian lebar. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh semua rakyat sehingga kemiskinan pun bisa segera pamit dari bumi Indonesia.

The Rise of State Capitalism

Tahun 2008 adalah tahun kelam bagi Amerika Serikat. Krisis ekonomi yang dimulai dari gagalnya pembayaran suprime mortagage itu berujung pada bangkrutnya perusahaan raksasa di Amerika. Pemerintah terpaksa mengucurkan dana miliaran dolar untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Bagi sebagian orang, inilah akhir dari kapitalisme.

Apakah kapitalisme benar berakhir? Editor senior The Times London yang juga rajin menulis di majalah The Economist, Anatole Kaletsky, lebih suka mengatakan bahwa kapitalisme tidak berakhir, tapi menemukan bentuk baru. Krisis tersebut menjadi koreksi bagi perkembangan kapitalisme. Hasil dari koreksi itu yang kemudian dia sebut dengan Kapitalisme 4.0.

Pasar, menurut Kaletsky begitu komplek sehingga tidak bisa diselesaikan sendiri oleh swasta, pemerintah harus ikut berperan di situ. Jadi Kapitalisme 4.0 adalah titik tengah antara liberalisasi pasar yang berlebihan dan regulasi yang ketat dari pemerintah. Sifat kapilatalisme versi baru ini lebih pragmatis, tidak bertumpu pada salah satu bandul.

Tapi perkembangan yang menarik justru ada kecenderungan ‘pemain’ kapitalisme yang berubah. Jika semula kapitalisme versi Adam Smith adalah mencerminkan keperkasaan perusahaan swasta, kini ada pergeseran yang cukup signifikan bahwa perusahaan milik negara yang punya peran lebih dalam perkembangan kapitalisme yang kemudian disebut state capitalism (kapitalisme negara).

State capitalism menjadi debat yang serius dalam setahun terakhir ini. Majalah bergengsi dunia, seperti Time, Newsweek, dan Business Week banyak mengulas tentang pergeseran kapitalisme ini dari berbagai sudut pandang. Bahasan terkini soal kapitalisme negara ini ada di The Economist, edisi 21 Januari 2012. Bahkan cover edisi ini adalah Lenin sedang memegang cerutu terbungkus dolar.

Seperti apa wajah state capitalism ini? Tak lebih adalah dunia kapitalis tetapi yang pegang peranan adalah perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh negara (state own company) atau badan usaha milik negara (BUMN). Sebetulnya memang bukan hal baru kalau negara memiliki badan uasha, tapi karena skalanya kini membesar, itu yang kemudian dikatakan dengan ‘rise’ atau mekarnya kapitalisme negara ini.

Pada 1980-1990 perusahaan milik negara sempat tidak mendapat tempat. Pada periode itu memang sedang gencar-gencarnya dilakukan privatisasi yang dimulai oleh Margaret Thatcher, perdana menteri Inggris. Saat itu, perusahaan penerbangan British Airways berubah menjadi perusahaan yang menguntungkan setelah diprivatisasi. Begitu juga British Steel, yang mampu disulap menjadi perusahaan baja terbesar di Eropa setelah dikelola swasta.

Kesuksesan Inggris menginspirasi negara lain. Tak kurang dari 50 negara mengikuti jejak Thatcher dalam melakukan privatisasi perusahan-perusahaan milik negara yang nyaris bangkrut. Indonesia tak terkecuali ikut demam privatisasi. Salah satu privatisasi yang layak disesalkan adalah lepasnya Indosat, sebuah perusahaan telekomunikasi yang sangat strategis itu dilepas dengan harga murah oleh rezim Megawati kepada Temasek, Singapura.

Jaman telah berubah. Kini justru perusahaan negara menunjukkan taringnya. Bukan di negara maju (barat) memang, tapi di negara-negara emerging market yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sebut saja Cina, Rusia, Brazil, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Singapura, Iran, dan barangkali dalam skala lebih kecil Malaysia dan Indonesia. Di negara-negara ini, perusahaan negara punya peran signifikan, bahkan sebagian sudah mendunia.

Eksistensi state capitalism ditunjukkan dengan cukup banyaknya peruahaan yang powerful di dunia. Di bidang minyak dan gas saja, ada 13 perusahaan besar yang dikuasai oleh negara. Perusahaan gas alam Gazprom, Rusia, merupakan perusahaan gas terbesar dunia. Sinopec Grup dan PetroChina juga menjadi perusahaan raksasa minyak nomor tiga dan empat dunia setelah Shell, Exxon Mobile, dan BP. Malaysia punya Petronas, Meksiko ada Pemex, Arab Saudi punya Aramco, Venezuela memiliki Petroleos.

Untuk perusahaan non-migas, Arab Saudi memiliki Saudi Basic Industries Corporation, perusahaan kimia yang paling menguntungkan di dunia. Rusia memiliki Sberbank, bank dengan kapitalisasi terbesar ketiga di Eropa. Industri komunikasi Cina, China Mobile, memiliki pelanggan sebanyak 600 juta. Kemudian Brazil, di perminyakan mereka memiiki Petrobras, sedangkan di pertambangan pemerintah Brazil memback-up Vale yang menjadi perusahaan tambang terbesar di negara bola itu.

State capitalism ini sedikit banyak juga dicirikan dengan proporsi perusahaan negara dalam kapitalisasi pasar di pasar modal di negara masing-masing. Cina misalnya, perusahaan negara di sana menguasai kapitalisasi pasar sebesar 80 persen, kemudian Rusia 62 persen, sedangkan Brazil 38 persen. Di Indonesia sendiri kapitalisasi BUMN sekitar seperempat sampai sepertiga total kapitalisasi bursa saham.

Kapitalisme negara sebetulnya bukan barang baru. Ketika suatu negara hancur, karena peperangan misalnya, mereka membangkitkan diri lewat pengembangan bisnis yang dilakukan perusahaan negara. Jadi negara membuat berbagai perusahaan untuk segera merevitalisasi aset yang ada sehingga bisa berkembang. Ketika usaha berkembang, maka perekonomian akan bergerak. Perusahan negara itulah yang menjadi tulang punggung lajunya perekonomian. Itu yang terjadi di Eropa setelah Perang Dunia II.

Sampai sekarang masih ada sedikit sisa-sisa state capitalism masa lalu di beberapa negara maju. Perancis misalnya masih menguasai 85 persen saham Électricité de France (EDF). Pemerintah Jepang memiliki 50 persen saham Japan Tobaco. Jerman masih menyimpan 32 persen saham telekomunikasi Deutsche Telekom. Secara keseluruhan, negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memiliki perusahaan dengan total nilai dua triliun dolar dan enam juta karyawan.

Dalam prakteknya, kapitalisme negara ini memiliki varian yang berbeda di tiap negara. Di Cina pengaruh partai sangat kuat. Partai Komunis sebagai partai yang berkuasa sangat menentukan siapa yang akan memimpin perusahaan negara, meskipun sebagaian juga dipilih dari orang-orang profesional. Pengontrol semua perusahaan negara ada pada State Owned Asset Supervision ana Administration Comission (SASAC). Inilah lembaga yang pengontrol perusahaan terbesar di dunia.

Di Rusia, pemerintah membeli perusahaan besar yang sebelumnya dimiliki oleh swasta. Kepemilikan swasta itu sendiri sebelumnya diperoleh dari program privatisasi yang dijalankan oleh Boris Yeltsin, istilahnya renasionalisasi. Rosneft, perusahaan minyak pemerintah, mengakusisi perusahaam minyak raksasa Yukos. Begitu pula Gazprom yang dibeli oleh Sibneft dari Roman Abramovich.

Di kawasan Timur Tengah lain lagi. Di situ keluarga kerajaan atau keluarga penguasa ikut mengontrol sekaligus menggerogoti perusahaan negara seperti di Mesir (sebelum Arab Spring) misalnya. Di negeri piramida itu manajemen perusahaan dikendalikan oleh orang-orang tidak profisonal karena cenderung para kroni yang dipilih.

Dari kawasan itu yang relative profesional adalah perusahaan negara di Emirat Arab. Perusahaan yang banyak dipuji adalah al-Maktoums yang salah satunya menciptakan Dubai World.

Sementara di Brazil, privatisasi dilakukan pada 1990an adalah untuk menyelamatkan inflasi dan anggaran belanja yang defisit. Kini setelah Pemerintah memiliki dana, mereka membeli perusahaan swasta yang besar, terutama perusahaan yang bergerak di sumber dalam dan telekomunikasi. Mereka juga menjalankan strategi baru pemilikan dari pemilikan langsung menjadi tidak langsung.

Tapi berbagai variasi dalam state capitalism tersebut, tetap ada kesamaan yakni politisi lebih berkuasa dalam dibanding dengan kapitalisme liberal. Di negara yang otoriter seperti Cina, itu pasti terjadi. Tak terkecuali di Brazil yang demokratis pun ikut campur politisi masih jamak terjadi. Barangkali itu pula yang terjadi di Indonesia, di sebuah negara yang demokratis, tapi para politisinya bak preman yang memeras uang perusahaan negara.

State capitalism ini disinggung secara tidak langsung dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss Januari silam. Pertemuan yang dihadiri 40 kepala negara dan 1500 pengusaha dari berbagai bidang usaha itu nyaris kompak mengecam kapitalisme liberal. Mereka menyebut kapitalisme liberal itu telah membuat krisis global.

Di sisi lain, mereka sepakat bahwa Cina dengan state capitalism telah berhasil membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Keberhasilan Cina itu akan makin mengispirasi negara lain untuk menengok kapitalisme negara. Benar kata Anatole Kaletsky, kapitalisme tak akan mati, dia hanya bermetamorfose, dan kini bermetamorfose menjadi kapitalisme negara.@ Anif Punto Utomo
Dimuat di rubrik Teraju Republika 13 Februari 2012