Pemborosan Rezim SBY

Kita memiliki APBD yang besar, tetapi kenapa Pemeirntah selalu kesulitan untuk mengalokasikan anggaran buat infrastuktur. Padahal dilihat dari indeks infrastuktur, Indonesia termasuk yang terendah di dunia. Dan kenyataannya memang kita dapati ada ribuan kilometer jalan yang rusak, bahkan rusak parah.

Pada APBN 2015 nanti, nilai anggaran sudah tembus dua ribu triliun, tepatnya Rp 2.091 triliun! Jumlah yang sangat besar seharusnya. Jika dikelola dengan baik, anggaran sebesar itu akan memberi manfaat besar buat masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah yang selama ini selalu tergusur dan hanya diperhatikan ketika menjelang pemilu.

Permasalahannya, APBN kita selama ini terjebak dalam alokasi untuk subsidi BBM dan listrik. Hampir seperenam anggaran kita habis untuk memberikan subsidi yang notabene banyak dinikmati oleh kalangan menengah atas. Kebijakan subsidi energi ini merupakan warisan Orde Baru yang terus dilanggengkan. Bedanya jaman Orde Baru kita surplus minyak,sekarang kita harus impor.

Tetapi yang tidak kalah pentingnya dalam anggaran tersebut adalah pemborosan anggaran. Tak sedikit anggaran negara yang merupakan uang rakyat itu dihambur-hamburkan untuk tujuan yang tidak produktif. Seandainya anggaran bisa tepat sasaran untuk sektor-sektor yang bisa membuat produktivitas rakyat naik, kesejahteraan masyarakat akan terangkat.

Kita lihat saja anggaran untuk anggota DPR misalnya. Dalam APBN anggaran untuk wakil rakyat yang jumlahnya hanya 560 itu selama 2009-2014 mencapai Rp 11,8 triliun. Padahal jika dilihat dari output anggota DPR sangatlah mempirhatinkan. Target legislasi tidak pernah tercapai setengahnya. Mereka hanya sibuk berpolitik sembari bepergian dinas ke luar negeri mengahabiskan uang rakyat.

Di eksekutif ternyata tidak berbeda jauh. Mereka juga berlomba menghabiskan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak berguna, meskipun berdalih untuk rakyat. Kita lihat saja anggaran rapat kementerian dan lembaga mengahbiskan dana Rp 18,1 triliun. Ditambah anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 15,5 triliun. Sehingga total Rp 33,6 triliun hanya untuk rapat dan perjalanan dinas!

Belum lagi pengadaan mobil buat menteri dan pejabat negara. Rezim SBY karena ‘kebaikannya’ membelikan para pejabat tersebut mobil mewah Mercy. Tidak jelas berapa harga satuannya, yang pasti Mercy memenangkan tender senilai Rp 91,94 miliar. Usut punya usut, ternyata beberpa mobil dialokasikan untuk mantan presiden dan wakil presien. Jadi SBY akan dapat jatah satu mobil Mercy. Meskipun akhirnya karena tekanan publik, fasilitas ini dibatalkan.

Beberapa item pemborosan itu yang tampak kasat mata. Jika ditelisik lebih dalam, anggaran pada kementerian hampir pasti terjadi pemborosan, misalnya pembelian alat kantor yang sebetulnya tidak perlu, atau pembangunan gedung pemerintah yang baru. Belum lagi pagu anggaran tiap proyek yang biasanya selalu jauh di atas harga riil di lapangan.

Pemborosan lain adalah adanya 16 staf khusus Presiden SBY. Menurut penelisikan Filtra (forum independen untuk transparansi anggaran) pada 2012 saja, anggaran untuk staf khusus mencapai Rp 33,1 miliar. Bisa diasumsikan pada 2014 sekitar Rp 50 miliar untuk kepentingan staf khusus yang outputnya tidak begitu jelas.

Sorotan soal pemborosan juga dialamatkan terhadap keberadaan wakil menteri. Pada masa pemerintahan SBY, karena para menteri tidak kompeten, maka diangkatlah wakil menteri. Tidak jelas berapa miliar yang dianggarkan untuk wakil menteri ini. Tap minimal dua kali dari alokasi anggaran untk staf khusus.

Kondisi ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi-JK. Hilangkan pemborosan yang terjadi di APBN. Konsentrasikan APBN untuk kepentingan rakyat.@

Disparitas = Penyelundupan

Harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi memiliki selisih harga yang tinggi terhadap harga internasional. Tak sedikit orang yang tergiur memanfaatkan disparitas harga itu. Maka jamaklah terjadi penyelelundupan BBM.

Terakhir yang diungkap oleh Bareskrim Polri adalah transaksi jual beli BBM secara ilegal yang dilakukan oleh oknum Pertamina, PNS Batam, dan pemilik kapal. Transaksi BBM dilakukan di tengah laut, sedangkan transaksi dana dilakukan di Singapura. Terjadi traksaksi keuangan yang mencurigakan senilai Rp 1,3 triliun yang dilakukan sejak 2008-2013.

Kasus ini merupakan puncak dari gunung es mafia perminyakan. Penyelundupan semacam ini dan penjualan BBM kepada industri, merupakan bagian tak terpisahkan dari tingginya disparitas harga. BBM yang seharusnya untuk rakyat itu ditrasaksikan secara ilegal untuk perusahaan dalam negeri maupun luar negeri.

Semakin tinggi perbedaan harga antara BBM bersubsidi dengan harga keekonomian, akan semakin kencang terjadinya penyelundupan. Saat ini disparitas hampir separuhnya. Dengan harga BBM sebesar Rp 6.500 per liter untuk premium dan Rp 5.500 per liter untuk solar, berarti secara rata-rata sudah separuhnya karena harga internasional sekitar Rp 11.000 sampai Rp 12.000 per liter.

Terbukti pada kasus di atas, perampokan minyak yang dilakukan selama lima tahun menghasilkan uang Rp 1,3 triliun. Berarti jika di rata-rata dalam satu tahun, mereka bisa mengumpulkan Rp 260 miliar. Itu baru dilakukan oleh satu sindikat. Banyak yang menduga bahwa sindikat semacam itu jumlahnya bisa belasan dengan volume penggelapan yang bervariasi.

Pemerintah memang lemah dalam pengawasan penyelundupan. Meskipun harus pula diakui bahwa dengan wilayah Indonesia yang sangat luas, yang terdiri dari banyak pulau, dan sebagian besar wilayah adalah lautan, sangat sulit untuk mengontrol penyelundupan. Makanya kalau ada yang membandingkan Brunei yang nyaris tidak ada penyelundupan BBM, rasanya tetap tidak adil.

Cara untuk mengatasi penyelundupan seperti ini adalah pertama memberikan hukuman yang berat kepada semua yang terlibat dalam mafia ini. Mereka bukan hanya penyelundup, tetapi sudah merugikan negara dan rakyat berkali-kali lipat karena yang ditransaksikan adalah komoditas strategis, dimana sekali waktu rakyat harus antre berjam-jam untuk mendapatkannya.

Kedua pengawasan yang ketat di Pertamina. Kasus yang kita bahas ini melibatkan empat karyawan internal Pertamina, dengan begitu perlu dilakukan sidak secara rutin di Pertamina. Jika ada indikasi negatif sedikit saja di perusahaan yang telah masuk dalam fortune 500 dan terbesar di Indonesia itu, harus segera dilakukan pemeriksaan agar tidak dipermalukan oleh karyawannya sendiri.

Ketiga yang tak kalah pentingnya tetapi juga sealigus merupakan pilihan sulit adalah menekan disparitas harga. Caranya, naikkan harga BBM bersubsidi. Logikanya, dengan selisih harga yang tipis, para penyelundup akan berpikir sekian kali lipat. Ibaratnya risiko dengan pendapatannya tidak seimbang. Ini pil pahit, tetapi perlu untuk dieksekusi.

Pada intinya adalah disparitas harga mendorong orang untuk berniat jahat melakukan penyelundupan. Risiko apapun akan mereka tempuh karena risiko itu berbanding lurus dengan uang yang akan mereka peroleh. Tapi dengan disparitas kecil, mereka tidak berani berspekulasi dengan nasib.@

7 Alasan Mengapa BBM Harus Naik?

1. Subsidi untuk BBM sudah terlalu besar sekitar Rp 350 triliun
2. Mereka yang menikmati subsidi BBM 80 persen kelas menengah atas
3. Energi alternatif yang dapat diperbarui tidak berkembang jika harga BBM murah
4. Indonesia defisit BBM, lifting 820 ribu barel, pemakaian 1,6 juta barel
5. Impor BBM penyebab defisit transaksi berjalan
6. Salah satu cara mengurangi jumlah kendaraan (selain pajak, parkir mahal, dan asuransi)
7. Masyarakat boros dalam pemakaian BBM