Kemiskinan dan Kesenjangan

Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data tentang jumlah penduduk miskin di negeri ini. Ada kabar gembira bahwa penduduk miskin selama setahun terakhir, periode Maret 2011-Maret 2012 berkurang 890 ribu atau turun 0,53 persen menjadi 29,13 juta jiwa. Penyebab penurunan adalah peningkatan upah buruh, pembagian beras untuk rakyat miskin, dan pengobatan gratis. 

Segembira apa kita melihat data penurunan angka kemiskinan itu? Tidak gembira-gembira amat sebetulnya, karena penunan itu tridak substansial. Kita coba lihat dari penyebab penurunan, sebab pertama karena upah buruh itu bagus karena menandakan bahwa pendapatan masyarakat naik. Tapi sebab lainnya, berupa pembagian raskin dan kesehatan gratis itu sifatnya sesaat dan tidak produktif.

Kita bisa cermati juga dari perbandingan antara penurunan jumlah rakyat miskin dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir ini. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas enam persen semestinya bisa menurunkan jumlah masyarakat miskin sampai satu persen sebagaimana target BPS. Kenyataannya, pencapaian hanya separuh dari target.

Data yang juga perlu diwaspadai adalah jumlah penduduk hampir miskin justru meningkat. Berapa batas penduduk yang masuk kategori hampir miskin? Jawabnya sedikit di atas garis kemiskinan yang Rp 248.707 per kapita. Taruhlah orang dengan penghasilan Rp 250 ribu, itu masuk kategori hampir miskin, tapi kehidupannya sama saja dengan yang asuk kategori miskin.

Dalam tiga tahun terakhir ini jika dijumlahkan antara penduduk miskin dengan hampir miskin justru jumlahnya terus meningkat. Pada 2009 jumlah penduduk miskin 32,5 juta dan hampir miskin 20,66 juta sehingga jumlahnya 53,61 juta. Tahun 2010 jumlahnya meningkat, penduduk miskin 31,1 juta dan hampir miskin 22,9, jumlah 54 juta. Berikutnya 2011 lebih parah, jumlah penduduk miskin 30,1 juta, hampir miskin 27,12 juta, jumlah 57,22 juta.

Meningkatnya jumlah penduduk yang hampir miskin itu menunjukkan bahwa penurunan jumlah orang miskin sebetulnya berada pada angka rawan. Ada sedikit gejolak saja di harga komoditas makanan, penduduk hampir miskin itu turun tahta menjadi penduduk miskin. 

Secara umum, kenaikan jumlah total penduduk miskin dan hampir miskin menunjukkan bahwa terjadi pembagian kue yang tidak merata pada pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi seharusnya jumlah penduduk hampir miskin juga berkurang sebagaimana jumlah penduduk miskin. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas.

Tidak berkualitasnya pertumbuhan ekonomi itu mengakibatkan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin. Indeks gini (indeks yang mencerminkan kesenjangan masyarakat dimana semakin tinggi angakanya semakin absolute kesenjangannya) menunjukkan peningkatan, jika pada 2010 masih 0,38, pada 2011 naik mejadi 0,42. Jika dibiarkan kerawanan social akan mengancam.

Pemerintah seharusnya mewaspadai kondisi tersebut. Tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi hanya menghasilkan kesenjangan yang kian lebar. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh semua rakyat sehingga kemiskinan pun bisa segera pamit dari bumi Indonesia.

The Rise of State Capitalism

Tahun 2008 adalah tahun kelam bagi Amerika Serikat. Krisis ekonomi yang dimulai dari gagalnya pembayaran suprime mortagage itu berujung pada bangkrutnya perusahaan raksasa di Amerika. Pemerintah terpaksa mengucurkan dana miliaran dolar untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Bagi sebagian orang, inilah akhir dari kapitalisme.

Apakah kapitalisme benar berakhir? Editor senior The Times London yang juga rajin menulis di majalah The Economist, Anatole Kaletsky, lebih suka mengatakan bahwa kapitalisme tidak berakhir, tapi menemukan bentuk baru. Krisis tersebut menjadi koreksi bagi perkembangan kapitalisme. Hasil dari koreksi itu yang kemudian dia sebut dengan Kapitalisme 4.0.

Pasar, menurut Kaletsky begitu komplek sehingga tidak bisa diselesaikan sendiri oleh swasta, pemerintah harus ikut berperan di situ. Jadi Kapitalisme 4.0 adalah titik tengah antara liberalisasi pasar yang berlebihan dan regulasi yang ketat dari pemerintah. Sifat kapilatalisme versi baru ini lebih pragmatis, tidak bertumpu pada salah satu bandul.

Tapi perkembangan yang menarik justru ada kecenderungan ‘pemain’ kapitalisme yang berubah. Jika semula kapitalisme versi Adam Smith adalah mencerminkan keperkasaan perusahaan swasta, kini ada pergeseran yang cukup signifikan bahwa perusahaan milik negara yang punya peran lebih dalam perkembangan kapitalisme yang kemudian disebut state capitalism (kapitalisme negara).

State capitalism menjadi debat yang serius dalam setahun terakhir ini. Majalah bergengsi dunia, seperti Time, Newsweek, dan Business Week banyak mengulas tentang pergeseran kapitalisme ini dari berbagai sudut pandang. Bahasan terkini soal kapitalisme negara ini ada di The Economist, edisi 21 Januari 2012. Bahkan cover edisi ini adalah Lenin sedang memegang cerutu terbungkus dolar.

Seperti apa wajah state capitalism ini? Tak lebih adalah dunia kapitalis tetapi yang pegang peranan adalah perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh negara (state own company) atau badan usaha milik negara (BUMN). Sebetulnya memang bukan hal baru kalau negara memiliki badan uasha, tapi karena skalanya kini membesar, itu yang kemudian dikatakan dengan ‘rise’ atau mekarnya kapitalisme negara ini.

Pada 1980-1990 perusahaan milik negara sempat tidak mendapat tempat. Pada periode itu memang sedang gencar-gencarnya dilakukan privatisasi yang dimulai oleh Margaret Thatcher, perdana menteri Inggris. Saat itu, perusahaan penerbangan British Airways berubah menjadi perusahaan yang menguntungkan setelah diprivatisasi. Begitu juga British Steel, yang mampu disulap menjadi perusahaan baja terbesar di Eropa setelah dikelola swasta.

Kesuksesan Inggris menginspirasi negara lain. Tak kurang dari 50 negara mengikuti jejak Thatcher dalam melakukan privatisasi perusahan-perusahaan milik negara yang nyaris bangkrut. Indonesia tak terkecuali ikut demam privatisasi. Salah satu privatisasi yang layak disesalkan adalah lepasnya Indosat, sebuah perusahaan telekomunikasi yang sangat strategis itu dilepas dengan harga murah oleh rezim Megawati kepada Temasek, Singapura.

Jaman telah berubah. Kini justru perusahaan negara menunjukkan taringnya. Bukan di negara maju (barat) memang, tapi di negara-negara emerging market yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sebut saja Cina, Rusia, Brazil, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Singapura, Iran, dan barangkali dalam skala lebih kecil Malaysia dan Indonesia. Di negara-negara ini, perusahaan negara punya peran signifikan, bahkan sebagian sudah mendunia.

Eksistensi state capitalism ditunjukkan dengan cukup banyaknya peruahaan yang powerful di dunia. Di bidang minyak dan gas saja, ada 13 perusahaan besar yang dikuasai oleh negara. Perusahaan gas alam Gazprom, Rusia, merupakan perusahaan gas terbesar dunia. Sinopec Grup dan PetroChina juga menjadi perusahaan raksasa minyak nomor tiga dan empat dunia setelah Shell, Exxon Mobile, dan BP. Malaysia punya Petronas, Meksiko ada Pemex, Arab Saudi punya Aramco, Venezuela memiliki Petroleos.

Untuk perusahaan non-migas, Arab Saudi memiliki Saudi Basic Industries Corporation, perusahaan kimia yang paling menguntungkan di dunia. Rusia memiliki Sberbank, bank dengan kapitalisasi terbesar ketiga di Eropa. Industri komunikasi Cina, China Mobile, memiliki pelanggan sebanyak 600 juta. Kemudian Brazil, di perminyakan mereka memiiki Petrobras, sedangkan di pertambangan pemerintah Brazil memback-up Vale yang menjadi perusahaan tambang terbesar di negara bola itu.

State capitalism ini sedikit banyak juga dicirikan dengan proporsi perusahaan negara dalam kapitalisasi pasar di pasar modal di negara masing-masing. Cina misalnya, perusahaan negara di sana menguasai kapitalisasi pasar sebesar 80 persen, kemudian Rusia 62 persen, sedangkan Brazil 38 persen. Di Indonesia sendiri kapitalisasi BUMN sekitar seperempat sampai sepertiga total kapitalisasi bursa saham.

Kapitalisme negara sebetulnya bukan barang baru. Ketika suatu negara hancur, karena peperangan misalnya, mereka membangkitkan diri lewat pengembangan bisnis yang dilakukan perusahaan negara. Jadi negara membuat berbagai perusahaan untuk segera merevitalisasi aset yang ada sehingga bisa berkembang. Ketika usaha berkembang, maka perekonomian akan bergerak. Perusahan negara itulah yang menjadi tulang punggung lajunya perekonomian. Itu yang terjadi di Eropa setelah Perang Dunia II.

Sampai sekarang masih ada sedikit sisa-sisa state capitalism masa lalu di beberapa negara maju. Perancis misalnya masih menguasai 85 persen saham Électricité de France (EDF). Pemerintah Jepang memiliki 50 persen saham Japan Tobaco. Jerman masih menyimpan 32 persen saham telekomunikasi Deutsche Telekom. Secara keseluruhan, negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memiliki perusahaan dengan total nilai dua triliun dolar dan enam juta karyawan.

Dalam prakteknya, kapitalisme negara ini memiliki varian yang berbeda di tiap negara. Di Cina pengaruh partai sangat kuat. Partai Komunis sebagai partai yang berkuasa sangat menentukan siapa yang akan memimpin perusahaan negara, meskipun sebagaian juga dipilih dari orang-orang profesional. Pengontrol semua perusahaan negara ada pada State Owned Asset Supervision ana Administration Comission (SASAC). Inilah lembaga yang pengontrol perusahaan terbesar di dunia.

Di Rusia, pemerintah membeli perusahaan besar yang sebelumnya dimiliki oleh swasta. Kepemilikan swasta itu sendiri sebelumnya diperoleh dari program privatisasi yang dijalankan oleh Boris Yeltsin, istilahnya renasionalisasi. Rosneft, perusahaan minyak pemerintah, mengakusisi perusahaam minyak raksasa Yukos. Begitu pula Gazprom yang dibeli oleh Sibneft dari Roman Abramovich.

Di kawasan Timur Tengah lain lagi. Di situ keluarga kerajaan atau keluarga penguasa ikut mengontrol sekaligus menggerogoti perusahaan negara seperti di Mesir (sebelum Arab Spring) misalnya. Di negeri piramida itu manajemen perusahaan dikendalikan oleh orang-orang tidak profisonal karena cenderung para kroni yang dipilih.

Dari kawasan itu yang relative profesional adalah perusahaan negara di Emirat Arab. Perusahaan yang banyak dipuji adalah al-Maktoums yang salah satunya menciptakan Dubai World.

Sementara di Brazil, privatisasi dilakukan pada 1990an adalah untuk menyelamatkan inflasi dan anggaran belanja yang defisit. Kini setelah Pemerintah memiliki dana, mereka membeli perusahaan swasta yang besar, terutama perusahaan yang bergerak di sumber dalam dan telekomunikasi. Mereka juga menjalankan strategi baru pemilikan dari pemilikan langsung menjadi tidak langsung.

Tapi berbagai variasi dalam state capitalism tersebut, tetap ada kesamaan yakni politisi lebih berkuasa dalam dibanding dengan kapitalisme liberal. Di negara yang otoriter seperti Cina, itu pasti terjadi. Tak terkecuali di Brazil yang demokratis pun ikut campur politisi masih jamak terjadi. Barangkali itu pula yang terjadi di Indonesia, di sebuah negara yang demokratis, tapi para politisinya bak preman yang memeras uang perusahaan negara.

State capitalism ini disinggung secara tidak langsung dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss Januari silam. Pertemuan yang dihadiri 40 kepala negara dan 1500 pengusaha dari berbagai bidang usaha itu nyaris kompak mengecam kapitalisme liberal. Mereka menyebut kapitalisme liberal itu telah membuat krisis global.

Di sisi lain, mereka sepakat bahwa Cina dengan state capitalism telah berhasil membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Keberhasilan Cina itu akan makin mengispirasi negara lain untuk menengok kapitalisme negara. Benar kata Anatole Kaletsky, kapitalisme tak akan mati, dia hanya bermetamorfose, dan kini bermetamorfose menjadi kapitalisme negara.@ Anif Punto Utomo
Dimuat di rubrik Teraju Republika 13 Februari 2012

Dari Kapitalisme Semu ke Kapitalisme Negara

’'Kejayaan itu dipergilirkan’’ begitu kata orang bijak. Itulah yang menyebabkan penguasaan peradaban di bumi ini juga silih berganti. Romawi pernah mendominasi peradaban dunia. Begitu pula Islam pernah mendominasi peradaban dunia. Jenghis Khan dan kekaisaran Cina pernah menguasai sepertiga dari bumi ini. Kemudian selama empat abad terakhir peradaban dikuasai barat.

Melihat perkembangannya, peradaban barat pun tampaknya tidak lagi berumur panjang. Kawasan Eropa sudah menunjukkan keredupannya. Kejayaan mereka tinggal menggantungkan diri dari Jerman, Inggris, dan Perancis. Negara di luar itu, yang dulu begitu pongah menjajah negara berkembang seperti belada, Spanyol, dan Portugal sudah terengah-engah. Bahkan Yunani sudah nyaris collaps.

Amerika juga sudah tidak seperkasa dulu. Krisis ekonomi yang terjadi pada 2008 menunjukkan bahwa negara adi daya itu memiliki topangan ekonomi yang rapuh. Utang mereka sangat besar. Ekspansi militer di beberapa negara yang menghabiskan triliunan dolar itu ternyata dibiayai utang. Kini mereka sedang kesulitan, bukan saja karena belitan utang tapi juga tingginya kemiskinan dan pengangguran.

Banyak yang memprediksi bahwa abad ini adalah abad Asia dengan Cina dan India yang jadi pioner. Sayang kebangkitan Asia tidak terjadi secara serempak, terutama pada ras kuning. Seandainya saja Cina, Jepang, dan Korea bangkit pada periode yang sama, kedigdayaan Asia akan lebih tampak. Kebangkitan Jepang sudah dimulai hamper tujuh dekade silam, kemudian Korea sejak empat dekade lalu, dan Cina relative baru dua dekade.

Atau memang barangkali dari ‘sana’nya sudah didesain sebagaimana teori membangun tangga. Tangga pertama dibangun untuk menapak ke tangga kedua, kemudian tangga ketiga dengan menapak tangga kedua, begitu seterusnya. Jepang, mereka bangkit setelah dibom atom oleh Amerika. Korea bangkit karena dendam terhadap Jepang, dan inguin mengalahkan Jepang. Cina bangkit setelah penguasa membuka keran untuk berkeliarannya kapitalisme dan ingin mengulang sejarah masa lalu.

Peradaban silih berganti, begitu juga sistem ekonomi. Selama berabad-abad sistem ekonomi dunia dikuasai oleh kapitalisme. Kapitalisme ini pun terus berkembang seiring dengan meningkatnya kerakusan manusia. Sistem kapitalisme ini memang mengumbar kerakusan manusia. Semakin manusia rakus, dia semakin pintar mencari peluang, dan peluang itu selalu terbuka pada sistem kapitalisme.

Sistem syariah sudah mencoba menerobos disela-sela kapitalisme. Beberapa negara di barat pun sudah mencoba menerapkan sistem syariah, baik itu perbankan, asuransi, maupun instrument keuangan lainnya. Tapi rupanya ekonomi syariah belum mampu menggoda lebih dalam, sehingga masih terbatas jangkauannya. Perlu waktu lebih panjang, perlu lebih teruji untuk bisa mengalahkan kapitalisme.

Belakangan, ketika negara barat sudah terjebak dalam pusaran kapitalisme yang rakus, mulai muncul kesadaran untuk mengkoreksinya. Tapi bukan negara-negara barat yang mengkoreksinya, melainkan negara emerging market seperti Cina, Rusia, Brazil, dan negara di Timur Tengah seperti Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar. Koreksi secara ‘kebetulan’ itu adalah ‘lupakan kapitalisme liberal, tengok kapitalisme negara’.

Kapitalisme negara (state capitalism) ditandai dengan meraksasanya perusahaan milik negara dan mengguritanya pemilikan portofolio oleh soeverign wealth fund (SWF) yang juga dimiliki negara. Kepemilikan negara dalam transaksi perekonomian dunia itu sedikit banyak mulai menggeser peran swasta dalam berkompetisi di perekomian dunia.

Sektor yang dimasuki perusahaan negara dan SWF tersebut beragam, mulai dari telekomunikasi, energi, entertainment, sampai keuangan. Tetapi yang paling banyak berdomisili perusahaan negara adalah sektor minyak dan gas. Bahkan sampai saat ini perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang migas ini masih menguasai cadangan minyak dan gas dunia. Dari lima besar pemilik cadangan minyak terbesar, urutan pertama NOIC (Iran), disusul Aramco (Saudi), dan PDVSA (Venezuela), dan Kuwait Petroleum.

Bagaimana Indonesia, apalah juga sudah masuk dalam daftar state capitalism? Berbicara soal kaptalisme, kita dulu pernah mendapat julukan kaptalisme semu (ersatz capitalism) oleh Yoshihara Kunio. Kenapa semu? Karena yang dibiarkan bertarung bebas itu perusahaan menengah dan kecil, sementara perusahaan besar diberi fasilitas dan diproteksi oleh pemerintah. Itulah kenapa kemudian disebut kapitalisme semu.

Nah kini apakah kita masuk ke kapitalisme negara, sulit untuk menjawab. Tapi beberapa badan usaha milik negara (BUMN) sudah menguasai beberapa sektor, atau paling tidak menjadi pemain terbesar. Pertamina misalnya, menjadi perusahaan terbesar di bidang migas. Bank Mandiri, bank terbesar di tanah air. Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar. Di jalan tol, Jasa Marga pemain terbesar. Pelabuhan dan Bandara masih dikuasai BUMN.

‘’BUMN memang perlu terus diperkuat untuk menggenjot perekonomian nasional,’’ kata pengamat ekonomi Aviliani. Didik Rachbini juga sepandapat. Bahkan menurut dia BUMN bukan sekadar bisa mendorong perekonomian, tetapi juga bisa sebagai sarana pemerataan, karena BUMN lebih mudah digerakkan untuk kepentingan masyarakat.

Melihat kecenderungannya, state capitalism ini tampaknya akan semakin menguat, terutama di negara yang sedang dalam pertumbuhan. Di barat, rasanya hamper tak mungkin kapitalisme negara ini akan berkembang karena dunia usaha di sana sudah di dominasi oleh swasta.

Apalagi mereka pada 1980an dengan dimotori Inggris sudah memprivatisasi seluruh perusahaan negara yang mereka miliki. Indonesia? Setidaknya kita telah meninggalkan kapitalisme semu, apakah akan mengarah ke kapitalisme negara, kita tunggu saja. Anif Punto Utomo
Dimuat di rubrik Teraju, Republika 23 Februari 2012