Kemerdekaan dan Patriotisme Ekonomi

Tahun ini usia kemerdekaan kita tepat 70 tahun. Pertanyaannya, apakah rakyat sudah memperoleh kemerdekaan sesungguhnya?

Jika kita melihat jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, jawaban yang jujur adalah kita belum benar-benar merdeka. Rasanya tidak pantas, sebuah negara yang dianugerahi dengan kekayaan sumber alam melimpah, masih ada 30 juta rakyat hidup miskin.

Kita memiliki tambang minyak dan gas, kita memiliki tambang emas, perak, batu bara, tembaga, nikel, timah, belum lagi hamparan tanah yang subur. Seharusnya negeri kita sudah makmur. Namun, ternyata tidak. Justru negara lain yang tidak memiliki sumber daya alam berkembang jauh melampaui kita, seperti Korea. Jangan-jangan kita terkena curse of wealth (kutukan kekayaan), artinya negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, tetapi rakyatnya miskin.

Dalam membangun ekonomi, Indonesia dan Korea relatif dimulai pada era yang sama. Korea mengawali pada awal 1960-an, kita sedikit lebih lambat, yakni pertengahan 1960-an ketika Indonesia bermigrasi dari era ‘politik menjadi panglima’ ke ‘ekonomi menjadi panglima’. Ada benang merah yang menjadikan ekonomi di Korea dan Indonesia berbeda, yakni patriotisme ekonomi.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Jack Lew di depan kongres mengatakan, "Apa yang dibutuhkan negara adalah rasa baru tentang patriotisme ekonomi, di situ kita akan bangkit atau terjun bersama." Kemudian secara tak langsung ditambahkan oleh Barack Obama, "Hal yang membuat negara besar adalah rasa tujuan bersama dan patriotisme, patriotisme ekonomi."

Sejauh ini memang belum ada teori tentang patriotisme ekonomi sehingga frase itu baru sebatas retorika, termasuk di Amerika. Akan tetapi, meskipun belum terformulasikan secara utuh dalam textbook keilmuan ekonomi, patriotisme ekonomi sudah membuktikan keampuhannya sebagaimana yang dilakukan Korea.

Di Wikipedia, patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Di situ ada nilai-nilai kepahlawanan sehingga jiwa patriot lebih banyak dilekatkan pada seorang prajurit. Namun, sebetulnya jiwa patriot dapat melekat pada siapa saja yang memiliki sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Ihwal patriotisme ekonomi, sebetulnya tidak muluk-muluk, justru kekuatannya pada hal-hal sederhana, misalnya memakai produk dalam negeri. Kenyataan menunjukkan, negara-negara yang berangkat maju, memulainya dengan fanatisme terhadap produk lokal. Permintaan akan produk lokal inilah yang menghidupkan pabrik sehingga ekonomi bergerak dan lapangan kerja terbuka. Di Jepang atau Korea, kita sulit menemukan barang produk asing.

Kita, Indonesia, lemah pada sektor ini. Kecintaan pada produk dalam negeri terempas oleh pragmatisme dan hedonisme yang cenderung berkiblat pada produk luar negeri. Produk asing seolah segalanya, sebaliknya produk lokal selain dicap tidak berkualitas juga bergengsi rendah. Tak jarang produk lokal lantas dilabeli merek asing agar dikira produk asing. Dan, terbukti lebih laku.

Jiwa patriotisme harus dibangkitkan agar negara kita bisa maju dan makmur. Untuk itulah, diperlukan keteladanan pemimpin. Seorang pemimpin selain harus mampu menginspirasi, juga harus mampu memberikan teladan kepada rakyatnya. Mencintai dan memakai produk dalam negeri, memerlukan keteladanan.

Pada 1980-an kita ingat lagu Bimbo ‘Aku cinta semua cinta buatan Indonesia’ selalu ditayangkan di TVRI, satu-satunya stasiun televisi saat itu. Tujuannya  jelas, mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai dan memakai produk lokal. Hasilnya nol besar. Lagu tinggal lagu, sementara masyarakat masih menyukai dan memakai produk asing.

Tentu bukan salah Bimbo, tetapi memang pemerintah hanya beretorika, hanya berslogan ria. Tidak ada langkah konkret yang dituangkan dalam kebijakan, tak ada pula teladan dari pemimpin untuk memakai produk Indonesia. Tidak ada trust dari rakyat kepada pemimpin, hingga akhirnya semua hanya pepesan kosong, ajakan yang tak bermakna.

Ketika Jusuf Kalla menjadi wakil presiden saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dia kembali menggelorakan semangat mencintai produk dalam negeri. Maka, pakaian yang dia kenakan hampir selalu batik. Gaya berpakaian kemudian banyak diikuti pejabat pemerintah, diikuti dengan kampanye gencar, batik pun kian memasyarakat. Kini, batik menjadi pakaian sehari-hari.

Kalla juga selalu memakai sepatu buatan Cibaduyut. Karena memberi contoh, bawahannya pun mulai mengikuti. Sekali-kali ketika sidang kabinet, dia tanya kepada menteri-menterinya, merek sepatu apa yang dipakai, beberapa menteri malu-malu menjawabnya karena masih memakai merek asing. Ada pula yang mereknya dikelupas agar aman dari ‘razia’.

Dalam skala yang lebih besar, ketika Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dibangun, Kalla mensyaratkan agar bandara itu dibangun oleh tenaga ahli dalam negeri. Dan terbukti, bandara baru nan megah itu berhasil dibangun oleh tangan-tangan Indonesia, mulai dari desain, pembangunan, sampai finishing. Ternyata kita bisa! Kini, semua bandara dibangun oleh tenaga ahli kita sendiri, termasuk di Bali dan perluasan Bandara Soekarno-Hatta.

Selama ini kita terlalu silau dengan sesuatu yang serbaasing. Bahkan untuk traksaksi dalam negeri pun tak sedikit yang memakai dolar sehingga untuk mengembalikan ke rupiah, harus ada pemaksaan lewat kebijakan. Jadi, selain keteladanan, kebijakan yang dikeluarkan menjadi kunci sekaligus mencerminkan seberapa tinggi patriotisme pemimpin.

Kebijakan pembuatan smelter untuk mengolah bahan mentah pertambangan gagasan Hatta Rajasa itu adalah patriotisme ekonomi. Pembangunan 35 ribu mw pembangkit listrik yang mayoritas memakai batu bara, kebijakan menghentikan impor bawang dan beras, kebijakan kenaikan bea masuk barang konsumsi, pemesanan kapal dan senjata oleh TNI ke industri dalam negeri, instruksi pemakaian baja dan besi lokal untuk di proyek konstruksi, kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan, itu semua wujud patriotisme ekonomi.

Kita perlu lebih banyak lagi kebijakan yang berpihak pada peningkatan kapasitas dalam negeri. Kita risau karena negara ini hanya menjadi pasar barang konsumsi produk asing, mulai dari makanan dan minuman, gadget, peralatan elektronik, sampai motor dan mobil. Pasar nasional harus kita rebut dengan produk hasil tangan-tangan anak bangsa. Perlu terobosan berani dari pemerintah.

Ketika globalisasi dan neoliberal menyandera perekonomian kita, tentu semakin sulit untuk mengembangkan patriotisme ekonomi. Namun, bukan berarti tidak bisa. Masih tetap ada celah bagi kita untuk bermain.

Memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-70 ini, saatnya jiwa patriotisme ekonomi digelorakan demi terangkatnya martabat puluhan juta rakyat miskin. Mulailah dari pemimpin, rakyat akan mengikutinya. Merdeka! n

Anif Punto Utomo
Direktur Indostrategic Economic Intelligence

*Artikel ini dimuat di rubrik Opini Republika, Kamis, 13 Agustus 2015     

Ketika Habibie, Ketika Jokowi

Hari ini, 17 tahun lalu, tepatnya 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur, bersamaan dengan itu pula BJ Habibie langsung dilantik menjadi presiden ke-3 Republik Indonesia. Upacara pelantikan dilakukan secara sederhana dan singkat di Istana Negara.

Jutaan rakyat menyambut gembira. Ribuan mahasiswa yang sudah berhari-hari menduduki Gedung DPR-MPR meluapkan kegembiraannya dengan berbagai ekspresi. Apakah reaksi kegempitaan itu mensyukuri Habibie menjadi presiden? Bukan. Mereka bersorak karena Soeharto turun. Tidak ada yang bersorak untuk Habibie, bahkan dia di-bully karena dianggap sebagai penerus Soeharto. Apalagi, Habibie pernah mengakui Soeharto sebagai guru politiknya.

"Saya dijadikan manusia yang tidak memiliki kredibilitas karena berbagai pernyataan yang bernada menghina dan mengolok, menyinggung perasaan siapa saja yang mengenal dan berkawan dengan saya," tulis Habibie dalam buku Detik-detik yang Menentukan. Jadi, ketika dilantik, Habibie bukannya disambut dengan lagu kemenangan, tetapi justru hinaan dan olokan.

Begitu menjadi presiden, Habibie dihadapkan pada kompleksitas masalah yang pelik dan multidimensi. Termasuk salah satunya, masalah ekonomi karena terjadi hiperinflasi, pertumbuhan ekonomi negatif, suku bunga sangat tinggi, kurs rupiah jeblok, rush dana di perbankan karena belasan bank ditutup, ribuan perusahaan bangkrut, angka kemiskinan dan pengangguran melonjak, serta kepercayaan masyarakat yang runtuh.

Saat itu, suasana dipenuhi prasangka buruk dan keraguan. Banyak intelektual kehilangan intelektualitasnya, persis seperti ketika masa kampanye Pilpres 2014 antara Prabowo dan Jokowi. Para intelektual itu meyakini bahwa Habibie tidak mampu menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan. Bahkan, PM Singapura Lee Kuan Yew pun menyepelekan dengan mengatakan, Habibie tidak mampu membenahi ekonomi dan dolar AS tembus Rp 20 ribu.

Habibie tidak mau berpolemik, dia hanya ingin membuktikan bahwa mereka keliru. Kemudian gerak cepat dilakukan. Diawali dengan pembentukan Kabinet Reformasi yang hanya 24 jam setelah Habibie dilantik, posisi Gubernur Bank Indonesia independen, mata uang rupiah tetap bebas bergerak sesuai pasar, melepaskan semua tahanan politik, memberikan kebebasan pers, dan bersama pimpinan DPR/MPR membahas percepatan pemilu.

Di tengah keinginan menjatuhkan Habibie yang semakin masif, Habibie terus melakukan langkah taktis dan strategis. Di perbankan, pembenahan dilakukan dengan penyelamatan, penutupan, dan merger. Merger empat bank pemerintah: Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bapindo menjadi Bank Mandiri merupakan kerja besar yang menuntut nyali besar pula.

Pembenahan juga dilakukan dalam bidang politik. Karena, bagaimanapun permasalahan ekonomi tidak bisa lepas dari dinamika politik. Salah satu poin penting adalah mempercepat pemilu. Itu berarti Habibie mengamputasi periode kepemimpinannya menjadi hanya 18 bulan (bukan lima tahun) sesuai dengan jadwal pemilu yang dipercepat tersebut. Habibie juga mempercepat produk hukum sehingga sampai 1,3 UU setiap hari untuk menunjang reformasi.

Kerja keras menunjukkan hasil. Rupiah terhindar dari free fall, bahkan menguat tajam dari Rp 16 ribu per dolar AS menjadi Rp 9.200 per dolar pada akhir 1998. Pada periode yang sama, inflasi turun, pertumbuhan ekonomi masih negatif, tetapi mulai bekurang; indeks bursa naik; suku bunga SBI turun. Penguatan yang signifikan baru terlihat pada akhir 1999 ketika inflasi sudah terkendali, pertumbuhan ekonomi mulai terlihat.

Nah, sekarang kita coba lihat Jokowi. Ketika dilantik menjadi presiden, dia dielu-elukan oleh jutaan orang, bahkan disambut dengan arak-arakan khusus dari gedung DPR sampai Istana Negara. Malam harinya masih dibuatkan pesta di Monas semalam suntuk.

Lantas dalam pembentukan kabinet, Jokowi butuh waktu 7x24 jam, itu pun personelnya banyak yang mengecewakan karena sebagain besar orang parpol. Kondisi itu memperlihatkan bahwa Jokowi tidak punya kuasa penuh dalam membentuk kabinet. Intervensi partai pendukung amat kental. Intervensi juga terlihat saat pemilihan kapolri sehingga secara tidak langsung Jokowi memberi angin untuk melakukan kriminalisasi terhadap personel KPK dan penggiat antikorupsi.

Pada bulan-bulan awal pemerintahan, Jokowi mendapat gangguan dari partai yang berseberangan. Suasana politik sempat gaduh, tapi jauh lebih senyap dibanding ketika Habibie menjadi presiden. Saat ini muncul beberapa keinginan untuk menghentikan Jokowi sebagai presiden, tapi itu baru wacana segelintir orang. Pada masa Habibie, upaya menurunkan bukan hanya wacana, melainkan sudah merupakan gerakan.

Perbedaan juga dalam hal ekonomi. Habibie mewarisi resesi ekonomi yang sangat akut dengan fondasi ekonomi yang sudah ambruk. Sedangkan, Jokowi mewarisi ekonomi yang jauh lebih baik. Inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, kurs dolar stabil, cadangan devisa kuat, dan lainnya.

Memang ada persoalan subsidi BBM yang terlalu besar, kesenjangan yang kian melebar, infrastuktur yang terbengkalai, dan persoalan perizinan yang masih bertele-tele, tapi tetap tidak mengancam kehidupan sehari-hari masyarakat secara langsung.

Logikanya, dengan kepercayaan masyarakat yang besar serta kondisi politik dan ekonomi yang stabil, Jokowi bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya justru sebaliknya, pertumbuhan ekonomi turun dari 5,02 pada kuartal IV 2014 menjadi 4,71 persen, rupiah anjlok dari Rp 12.020 menjadi Rp 13.100 per dolar AS, ekspor menurun, indeks saham rontok, harga beras naik, pertumbuhan kredit menyusut, penyerapan anggaran sangat kecil, dunia usaha kesulitan, dan pengangguran meningkat. Wajar jika tingkat kepuasan publik merosot drastis.

Situasi dan kondisi yang dihadapi masing-masing presiden tentu saja berbeda. Namun, dari paparan di atas, setidaknya Jokowi bisa belajar dari Habibie tentang bagaimana membangkitkan perekonomian. Kuncinya adalah setia pada visi (dalam hal ini adalah Nawa Cita), independen dalam membuat kebijakan, konsisten dengan apa yang diucapkan dan dijanjikan, manajemen kesekretariatan negara yang baik, serta menjadikan kritik—bahkan hinaan dan cacian—sebagai energi positif untuk berbuat yang lebih baik.

 Oleh Anif Punto Utomo/Direktur Indostrategic Economic Intelligence

*Artikel ini dimuat di Harian Republika, 21 Mei 2015

Pertaruhan Kapabilitas Pemerintah

Kekecewaan yang diungkapkan lewat suara sumbang terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla makin sering terdengar. Media sosial yang sekarang menjadi rujukan untuk melihat tren di masyarakat menjadi arena paling empuk untuk melampiaskan kekecewaan tersebut. Kebijakan Jokowi yang membuat kecewa memang datang beruntun dan lengkap, yakni meliputi politik, hukum, dan ekonomi.

Pada awal pemerintahan, Jokowi mengecewakan masyarakat terkait dominannya partai politik dalam menentukan anggota kabinet. Tarik ulur di partai politik itu membuat keputusan pengumuman kabinet menjadi lama, dan celakanya banyak pilihan menteri yang tidak berkualitas.

Kekecewaan berikutnya terkait dengan hukum, yakni diajukannya Budi Gunawan--yang saat itu menjadi tersangka-sebagai calon Kapolri. Meskipun akhirnya Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan, masyarakat sudah telanjur kecewa. Apalagi, di kemudian hari yang bersangkutan diangkat menjadi wakil Kapolri. Kekecewaan di bidang hukum makin memuncak manakala komisioner KPK dan pegiat antikorupsi dikriminalisasi.

Ketika runtutan kekecewaan itu belum hilang sepenuhnya dari ingatan, Jokowi meneruskan dengan kekecewaan berikutnya, yakni ekonomi. Masyarakat kecewa dengan kinerja ekonomi yang pada semester pertama tahun ini memburuk, setidaknya menurun dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi kuartal I yang hanya 4,71 persen mengonfirmasi kondisi tersebut. Kuartal II diperkirakan tidak jauh dari angka itu.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi merupakan satu dari lima penyebab kekecewaan di bidang ekonomi. Empat lainnya adalah, pertama, harga kebutuhan bahan pokok naik dan dikhawatirkan bergerak liar saat memasuki Ramadhan. Kedua, pengangguran meningkat karena peluang kerja yang ada tak mampu menyerap angkatan kerja baru. Ketiga, mulai terjadi PHK di berbagai perusahaan. Keempat, kurs rupiah yang terus merosot bahkan sempat hampir Rp 13.400 per dolar AS.

Saat ini, ujian yang sudah ada di depan mata adalah gejolak harga pada bulan Ramadhan. Sebagaimana biasa, setiap bulan puasa, harga bahan pokok terbang tak terkendali. Permintaan memang naik, tetapi oleh tengkulak dan spekulan di lapangan dibikin seolah-olah permintaan melonjak luar biasa sedangkan pasokan tipis sehingga harga bisa dipermainkan.

Pemerintah mau tidak mau harus mampu mengendalikan harga agar masyarakat terutama kelas bawah tidak menderita dan juga agar tidak menambah kekecewaan masyarakat. Pengalaman tahun lalu bisa menjadi pembelajaran baik ketika pemerintah berhasil mengendalikan harga pada bulan Ramadhan.

Saat itu, Chairul Tanjung yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selalu memantau pergerakan harga. Jika ada kenaikan tak wajar, dia langsung turun ke pasar. Dengan pengalamannya sebagai padagang, dia bisa tahu mana harga yang naik wajar, mana yang tidak. Kalau sudah begitu, dia tantang para spekulan dengan melakukan operasi pasar. Hasilnya, Juli 2014, laju inflasi 0,93 persen, inflasi yang relatif rendah untuk bulan Ramadhan.

Selain operasi pasar, keberhasilan meredam kenaikan harga tak lepas dari langkah Kementerian Perdagangan yang mengubah strategi persiapan kebutuhan pokok dari tiga bulan sebelum Idul Fitri menjadi tiga bulan sebelum Ramadhan. Selain itu, pasar modern yang memenuhi 30-35 persen kebutuhan masyarakat juga berkontribusi dalam pengendalian harga karena di situ tidak terjadi spekulasi. Kebetulan pula, masa panen saat itu tertunda sehingga masa panen bertepatan dengan Ramadhan.

Dalam jangka pendek ini, pemerintah harus fokus pada pengendalian harga. Sampai tulisan ini dibuat, masih terjadi perdebatan perlu perpres atau tidak. Kemendag mendesak Presiden membuat perpres untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok sesuai amanat UU Perdagangan No 7/2014 (Republika, 17/6/15). Sementara, Wapres Jusuf Kalla memandang tidak perlu.

Kita tidak perlu terjebak dalam perdebatan tersebut. Bagi masyarakat, yang penting harga tidak naik di luar nalar. Pemerintah perlu sigap dan tepat, termasuk dalam melakukan operasi pasar. Kegagalan operasi pasar bawang merah awal Juni lalu di Pasar Kramat Jati, Jakarta, menjadi pelajaran berharga. Fokuskan pada ketersediaan bahan pokok, terutama untuk beras, bawang, minyak goreng, telur, ayam, dan daging.

Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog perlu bersinergi dengan satu komando Menteri Koordinator Ekonomi. Pemerintah harus memiliki amunisi yang cukup untuk mengontrol dan mengendalikan harga. Kemudian, mengatur strategi yang jitu untuk berperang melawan mafia pangan. Kunci utama sebetulnya adalah ketersediaan barang. Karena itulah, peran Bulog perlu diperkuat agar mampu menjadi badan penyangga.

Keberhasilan pemerintah dalam mengontrol harga pada Ramadhan ini akan menjadi nilai plus bagi Jokowi. Tetapi sebaliknya, jika gagal, kekecewaan masyarakat makin menumpuk.

Jika kita petakan secara sederhana pada masyarakat yang dulu memilih Jokowi saat ini terbagi menjadi tiga level berdasarkan penyikapan terhadap Jokowi. Level pertama adalah mereka yang tetap mendukung penuh Jokowi, level kedua yang kecewa pada kebijakan Jokowi, dan yang paling parah level ketiga menyesal telah memilih Jokowi.

Secara sepintas, mereka yang pada level pertama masih mayoritas, tetapi cenderung diam atau menjadi silent majority. Berikutnya, mereka yang tadinya mendukung sebagian sudah bergerak ke arah kecewa, dan jumlah ini semakin bertambah. Berikutnya karena kekecewaan datang beruntun, mereka patah arang sehingga bukan saja kecewa melainkan sudah bermigrasi menjadi menyesal.

Bulan Ramadhan ini akan menjadi pertaruhan bagi kapabilitas pemerintah, apakah mampu mengatasi lonjakan atau tidak. Kita berharap, Jokowi mampu mengatasinya agar barisan pada level kedua kembali ke level pertama, dan barisan pada level ketiga kembali ke level kedua, bahkan kalau bisa ke langsung level pertama. Bagaimanapun kita perlu pemerintahan yang stabil.

Anif Punto Utomo, Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Dimuat di rubrik opini Republika edisi Kamis 18 Juni 2015