Gaji Pejabat

Baru saja terjadi kemarin. Seorang bapak bunuh diri karena stres tidak mampu memberi makan keluarganya. Dua anaknya yang dia ‘ajak’ bunuh diri dengan diberi makanan beracun, bisa diselamatkan. Kasus serupa nyaris terjadi hampir setiap bulan yang intinya bunuh diri karena tak kuat menahan derita kehidupan.

Bunuh diri jelas tidak diperbolehkan agama. Tapi jika kita melihat penyebab bunuh diri seperti bapak dua anak itu, rasanya miris. Betapa kemiskinan telah menjerat kehidupan masyarakat, sehingga untuk sekedar hidup pun mereka tidak mampu bertahan.

Presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat negara yang lain barangkali tidak tahu detil tentang nasib bapak yang bunuh diri itu. Tapi setidaknya para petinggi negera itu tahu betul bahwa di Indonesia ini masih ada 34 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pertanyaannya adalah ketika masih begitu banyak masyarakat yang hidup miskin, kenapa justru subsidi yang berkaitan dengan kehidupan mereka dipangkas. Ironisnya lagi, hasil dari pemangkasan subsidi untuk rakyat miskin itu dialokasikan untuk kenaikan gaji pegawai negeri dan pejabat negara.

Sebagaimana dimuat di harian ini, anggaran gaji untuk pegawai negeri, polisi, dan TNI, serta pejabat negara naik dari Rp 132 triliun pada 2009 menjadi Rp 158 triliun pada 2010. Khusus gaji pejabat negara persentase kenaikan lima persen. Dan jangan lupa bahwa untuk pejabat negara, mereka baru saja menerima fasilitas mobil mewah seharga Rp 1,3 miliar.

Sebaliknya subsidi untuk rakyat diam-diam dipangkas. Subsidi pangan yang sebagian untuk raskin misalnya turun dari Rp 12,98 triliun ke Rp 11,3 triliun. Subsidi pupuk yang sangat dibutuhkan petani turun dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 14,7 triliun. Subsisi obat generik yang diperuntukkan rakyat miskin semula Rp 350 miliar, dihilangkan sama sekali.

Jika dilihat dari penerimaan gaji sekarang, seperti menteri memang tidak besar-besar amat. Tapi perlu diketahui fasilitas yang mereka terima sangat luar biasa. Entah dicarikan dari pos anggaran apa, tapi jika melihat gaya hidup menteri rasanya tidak mungkin dari gaji total mereka yang Rp 18,6 juta. Honor sebagai anggota atau ketua tim tertentu sebagaimana dikatakan salah seorang menteri ternyata jauh lebih besar. Justru di sini dituntut transparansi dari pejabat negara.

Lagi pula, pekerjaan sebagai pejabat negara, seperti presiden dan menteri, adalah pekerjaan untuk negara yang menuntut pengorbanan. Sekali waktu ada yang membandingkan dengan gaji direktur badan usaha milik negara yang mencapai ratusan juta per bulan. Ini tentu beda, gaji pejabat diambil dari uang rakyat sementara badan usaha milik negara lewat persaingan pasar. Tapi yang jelas unsur pengabdian menjadi faktor utama ketika menjadi pejabat negara.

Alasan untuk mengurangi korupsi juga tidak relavan. Penyebab korupsi itu ada dua, yakni kekurangan atau kerakusan. Gaji yang ada sekarang berikut fasilitas tidak bisa dikatakan mereka kekurangan. Jadi kalau masih saja korupsi berarti karena kerakusan. Kalau dasarnya kerakusan, digaji berapapun akan tetap korupsi.

Kenaikan gaji bagi pejabat sebetulnya tidak masalah. Tapi perlu diingat dulu bahwa kondii rakyat masih sangat mengenaskan. Timing yang tepat perlu juga dipertimbangkan. Kalaupun gaji dinaikkan, jangan mengambil jatah dari subsidi pada rakyat miskin.

Apakah para pejabat itu bisa hidup nyaman dan makan enak, sementara rakyat yang dipimpinnya ada yang menderita busung lapar? Di sinilah kepekaan pejabat diuji. Jika melihat kegigihan mereka menaikan gaji, tampaknya mereka tidak lolos ujian kepekaan.

Dimuat di tajuk Republika 30 Januari 2010

Minyak vs Harga Diri

Ambalat kembali memanas. Kapal perang Malaysia belasan kali melakukan provokasi dengan masuk wilayah Indonesia di perairan Ambalat. Radio kemunikasi mereka matikan, sehingga tentara kita terpaksa mengusir secara fisik, dengan kapal.

Ini bukan pertama Malaysia melakukan intimidasi terhadap Indonesia dalam kasus Ambalat. Sekitar empat tahun silam, Malaysia juga melakukan hal serupa. Masuk perairan Indonesia, dan keluar setelah diusir.

Permasalahannya adalah Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim wilayah Ambalat. Indonesia merasa berhak atas Ambalat karena berdasarkan konsep Wawasan Nusantara yang sudah disahkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), blok Ambalat masuk wilayah Indonesia.

Konsep tersebut masuk dalam satu bab tersendiri dalam UNCLOS (UN Convention on the Law of The Sea) pada 1982. Dengan begitu kekuatan hukum atas batas tersebut sudah tak terbantahkan lantaran sudah diakui badan dunia.

Bagaimana Malaysia? Mereka membuat batas sendiri yang memasukkan sebagian wilayah Ambalat menjadi wilayah Malaysia. Memang, pengajuan itu dilakukan pada 1979, tiga tahun sebelum Wawasan Nusantara disahkan, tapi begitu disahkan PBB, logikanya tak ada lagi perdebatan.

Malaysia makin percaya diri dengan batas itu ketika berhasil merebut pulau Sipadan dan Ligitan dari tangan kita 17 Desember 2002. Kedua pulau legendaris itu menjadi modal untuk memporakporandakan batas yang telah diklaim Indonesia. Karena dengan kemenangan itu seolah batas wilayah yang dibikin sendiri Malaysia itu menjadi sah.

Perundingan antara Indonesia-Malaysia sudah 23 kali dilakukan, tidak juga membuahkan hasil. Indonesia tetap pada klaim yang sudah disahkan PBB, sementara Malaysia tetap bersikukuh bahwa batas yang mereka bikin sendiri tanpa pengesahan dari badan internasional, itu adalah yang benar.

Kenapa Malaysia ngotot memasukkan Ambalat ke wilayahnya? Minyak!

Sejarah menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di berbagai belahan bumi ini disebabkan karena perebutan minyak. Konflik di Timur Tengah menjadi contoh klasik bagaimana minyak menjadi 'tokoh sentral' yang melibatkan negara lain, terutama Amerika. Penyerangan Amerika ke Irak baik saat Perang Teluk 1991 maupun 2005 kemarin adalah demi minyak.

Jadi karena minyak yang diperkirakan berlimpah itulah yang membikin Malaysia tergiur untuk menguasai Ambalat. Kalau cuma lautan, mereka tidak perlu mengklaim wilayah itu sebagai miliknya. Emas hitam itu telah menggoda Malaysia untuk mengeruk kekayaan di Ambalat.

Ambalat secara teritori dibagi menjadi dua blok yaitu Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Dikedua blok itu tersimpan potensi gas dan minyak yang sangat besar. Menurut pakar geologi dari lembaga konsultan Exploration Think Tank Indonesia (ETTI) Andang Bachtiar, satu titik tambang di Ambalat menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. "Itu baru satu titik, padahal ada sembilan titik yang ada di Ambalat," ujarnya.

Sejauh ini oleh pemerintah Indonesia, pengelolaan blok tersebut diberikan kepada kontraktor asing. Blok Ambalat dikelola oleh Eni Ambalat Ltd., kontraktor dari Italia mulai 1999. Sedangkan, Blok East Ambalat dikelola Unocal yang penandatangan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) dilakukan 12 Desember 2004, dengan komitmen eksplorasi 1,5 juta dolar dan bonus penandatanganan sebesar 100 ribu dolar.

Pada Agustus 2005, Unocal diakuisisi oleh Chevron dengan nilai 67 miliar dolar. Sejak itu pemegang konsesi Ambalat Timur adalah Chevron.

Meskipun blok tersebut sudah dikapling kontraktor yang telah teken kontrak dengan pemerintah Indonesia, Malaysia tak peduli. Mereka juga memberikan konsesi kepada Shell dan Petronas Carigali untuk menyedot minyak dari Ambalat.

Shell sebetulnya pernah sebelumnya pernah mengoperasikan Ambalat lewat konsesi yang diberikan pemerintah Indonesia. Tapi lapangan itu terus dikembalikan karena gagal, setelah melakukan pengeboran sumur Bouganville-1. Kini mereka datang lagi untuk blok yang sama (overlap), bedanya sekarang Shell 'mewakili' Malaysia.

Malaysia menamakan blok ambalat itu dengan ND6 dan ND7. Blok ND6 tumpang tindih dengan Blok East Ambalat, sedangkan ND7 tumpang tindih dengan Blok Ambalat. Shell ditunjuk mengelola ladang minyak di ND6 dan Petronas Carigali untuk Blok ND7. Kapan? 16 Februari 2005.

Sejak Malaysia memberikan konsesi kepada Shell dan Petronas itulah kemudian Ambalat memanas. Karena beberapa pekan setelah itu, awal Maret 2005 Malaysia mulai melakukan provokasi. Kapal perang mereka mondar-mandir diperairan Ambalat, bahkan kadang masuk ke wilayah Indonesia. Begitu pula pesawat angkatan udara mereka.

Kini, empat tahun setelah itu, Malaysia kembali melakukan pola yang sama, memprovokasi. Barangkali mereka hanya ingin menaikkan posisi tawar. Provokasi mereka itu tak lain untuk mengusik warga dunia dengan memberi pesan bahwa masih ada persoalan perbatasan di Ambalat.

Target Malaysia yang paling terlihat adalah menikmati gurihnya minyak di Ambalat, sehingga kalaupun hasil akhirnya adalah pengelolaan bersama itu sudah keuntungan yang luar biasa. Dari tidak memiliki apa-apa menjadi memperoleh sesuatu. Hanya saja Malaysia untung, kita yang buntung.

Maka benar kata Menteri ESDM Purnomo ''tidak ada pengelolaan bersama, Ambalat milik kita.'' Saatnya untuk tegas kepada negeri jiran yang sering membuat kita gerah itu. Bagi Indonesia, soal Ambalat bukan saja masalah minyak, tetapi lebih pada harga diri sebuah bangsa.

Dimuat di rubrik Pareto di Republika edisi 17 Juni 2009

Emas Hitam di Ujung Timur Laut Kalimantan

Lihatlah peta Kalimantan Timur. Tengok ujung utara-timur yang berbatasan dengan Malaysia. Di situ ada ada pulau dengan kota yang bernama Tarakan. Di seputaran Tarakan itu tersimpan miliaran barel minyak dan gas di perut buminya.

Kapan minyak mulai ditemukan di daerah itu? Menurut beberapa sumber, pada 1896 perusahaan minyak milik kolonial Belanda, BPM (Bataavishe Petroleum Maatchapij) menemukan potensi sumber minyak di Pulau Tarakan. Tak lama kemudian, pada 1922, perusahaan yang sama menemukan lapangan terbesar pertama bernama Bunyu.

Di cekungan Tarakan saja sudah ditemukan sejumlah minyak dan gas yang setara dengan satu miliar barel minyak. Tak pelak, banyak perusahaan minyak baik lokal maupun asing yang berlomba-lomba mengeksplorasi wilayah yang kaya dengan emas hitam ini.

Di Blok Bunyu misalnya, saat itu sekitar 1967, Indonesia memberikan kontrak kerja ke Total Indonesie. Setelah itu dilakukan kotrak lagi dengan British Petroleum (BP untuk wilayah Blok North East Kalimantan Offshore pada 1970. Disusul Hudson Bunyu yang juga memperoleh lapangan minyak di Blok Bunyu pada 1985.

Eksplorasi minyak dan gas pada tahap selanjutnya bukan hanya di cekungan Tarakan saja tetapi sudah mulai menjorok ke laut yang lebih dalam (deep water area). Di situ ditemukan minyak di wilayah Bukat dan Ambalat (blok wilayah Indonesia yang sedang diincar Malaysia).

Eni Ltd misalnya sudah mengoperasikan lapangan di Blok Bukat sejak 1988. Di blok ini ENI sudah menemukan minyak di lapangan Aster dan lapangan Tulip. Jumlah total minyak dan gas yang sudah diketemukan di dua lapangan itu diatas 250 MMBOE ( milion barrel oil equivalen) atau setara dengan 250 juta barel minyak.

Eni Ltd juga memegang Blok Bulungan. Mereka sudah mulai melakukan akuisisi seismic di tersebut pada Juli 2008. Akuisisi seismic dilakukan untuk mendapatkan gambaran bawah permukaan bumi, sekaligus untuk mengetahui apakah ada kandungan minyak dan gas atau tidak di bawah laut.

Sementara untuk Bengara II saat ini sedang dilakukan pemetaan seismik. Continental Geopetro Bengara II sudah siap melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk mengekplorasi minyak dan gas yang kandungannya cukup besar di blok ini.

Di kawasan ini ada 14 blok migas. Entah berapa persisnya cadangan minyak dan gas di kawasan itu. Tapi yang jelas ada miliaran barel minyak dan belasan atau mungkin triliunan kaki kubik gas yang ada di perut buminya. Wilayah Ambalat yang sedang coba direbut Malaysia sebetulnya hanya sebagian dari kekayaan minyak kita yang itupun hanya di ujung Timur Laut Kalimantan.

Dimuat di rubrik Pareto di Republika edisi 17 Juni 2009