Rupiah di Tubir Jurang

Satu dekade lalu, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik menjadi Presiden RI, kurs rupiah menguat pada posisi Rp 9.000 per dolar AS. Ada semacam euforia atas kemenangan SBY yang saat itu mengalahkan incumbent Presiden Megawati Soekarnoputri. Sebuah awal yang gemilang. Kini, di pengujung pemerintahannya, rupiah terseok di posisi Rp 12 ribu per dolar AS.

Terdepresiasinya rupiah disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Keduanya saling memengaruhi dan saling menguatkan sehingga kurs rupah sulit untuk bertahan dan terpaksa harus merosot secara konsisten. Memamg, kelunglaian rupiah tidaklah sendiri. Mata uang kuat seperti euro, misalnya, turun 1,1 persen, begitu pula yen yang terdepresiasi 1,5 persen.

Faktor eksternal yang menjadi penyebab adalah kebijakan pemotongan stimulus moneter (tapering off) oleh the Fed, bank sentralnya Amerika Serikat. Semula, the Fed mengeluarkan kebijakan quantitative easing dengan memborong obligasi pemerintah 85 miliar dolar AS per bulan. Setelah dirasa cukup, stimulus dipangkas menjadi 60 miliar dolar, terus berkurang sampai menjadi 15 miliar dolar per bulan.

Bersamaan dengan itu, indikator ekonomi Amerika menunjukkan arah positif. Inflasi bisa dijinakkan pada kisaran 1,9 persen, ekonomi tumbuh 2,5 persen pada triwulan II 2014, lapangan kerja yang terserap pun meningkat sehingga pengangguran yag tadinya 10 persen kini menjadi 6 persen. Itulah mengapa dolar AS kemudian menguat terhadap hampir seluruh mata uang dunia.

Di sisi lain, situasi domestik yang menjadi faktor internal memiliki peran yang tak kalah besarnya dalam melemahnya kurs rupiah karena di sini terkait dengan terjadinya defisit transaksi berjalan dan membengkaknya utang luar negeri. Defisit transaksi berjalan terus berlangsung, sementara utang luar negeri terutama swasta semakin tidak terkontrol.

Sampai kuartal II 2014 defisit transaksi berjalan mencapai 9,1 miliar dolar AS atau 4,27 persen produk domestik bruto (PDB). Melemahnya harga komoditas primer yang menjadi unggulan ekspor Indonesia, seperti batu bara, CPO, dan produk perkebunan lain, menjadikan neraca perdagangan defisit yang ujung-ujungnya menyumbang terciptanya defisit transaksi berjalan.

Tekanan terhadap defisit transksi berjalan juga akan terus terjadi manakala harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap dipertahankan. Saat ini saja setiap hari kita mengimpor BBM sebanyak 850 ribu barel sehingga harus membeli dolar sebanyak 120 juta. Kenaikan harga BBM diyakini akan mengurangi pemakaian BBM sehingga nilai impornya pun berkurang.

Persoalannya, pemerintahan yang sekarang tidak berani menaikkan BBM sehingga harus bersabar menunggu pemerintahan Jokowi-JK. Kenaikan BBM bersubsidi kemungkinan akan dilakukan November dengan besaran sekitar Rp 3.000 per liter. Kenaikan harus segera dilakukan, jika tidak, pada November itu pula kuota 46 juta liter akan habis.

Kenaikan tersebut diyakini akan memberikan kepercayaan kepada investor bahwa pemerintah berani untuk tidak populer demi terbangunnya ekonomi nasional yang kuat. Besarnya subsidi BBM menunjukkan bahwa sebetulnya ekonomi kita rapuh sehingga dari situlah yang menjadi pemantik tergerusnya rupiah. Kepercayaan investor berarti akan menarik dana asing masuk.

Faktor internal kedua yang mengancam rupiah adalah besarnya utang luar negeri (ULN) dari pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan terutama swasta yang celakanya utang jangka pendek cukup signifikan. Untuk swasta dorong peningkatan investasi asing, dan mereka mengambil dana dari negaranya masing-masing. Pengusaha lokal juga banyak menarik pinjaman asing karena lebih murah.

Menurut data Bank Indonesia, sampai Juli 2014 total utang luar negeri mencapai 290,566 miliar dolar AS yang terdiri atas 134,156 miliar dolar (pemerintah dan BI) dan selebihnya 156,410 miliar dolar AS swasta atau sekitar 53,8 persen.

Dari posisi tersebut yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa utang jangka pendek --di bawah waktu satu tahun-- yang sebesar 49,7 miliar dolar AS. Dengan posisi cadangan devisa 110,5 miliar dolar, berarti rasio utang luar negeri jangka pendek adalah 45 persen. Rasio itu mendekati titik kritis, yakni 50 persen yang menunjukkan kemampuan negara membayar utang jangka pendek lemah.

Setiap bulan selalu ada masa jatuh tempo bagi pembayaran utang pokok maupun bunga. Tetapi, biasanya pembayaran dalam jumlah relatif besar terjadi setiap triwulan. Dengan begitu pada September ini menjadi waktu yang rawan bagi posisi rupiah karena dengan banyaknya pembelian dolar, otomatis rupiah akan makin terdepresiasi.

Menjaga kurs rupiah ini sangat penting untuk kestabilan ekonomi nasional. Karena, menurut perhitungan menteri keuangan, setiap rupiah terdepresiasi Rp 100, maka defisi APBN akan membengkak Rp 2,6 triliun. Kalangan dunia usaha juga akan terbebani jika rupiah terus terdepresiasi.

Pertengahan September lalu, pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan BI menyepakati membuat pedoman transaksi lindung nilai (hedging) untuk kementerian dan BUMN. Pedoman itu perlu segera direalisasikan karena lindung nilai ini akan mengurangi pembelian rupiah di pasar spot sehingga rupiah tidak terlalu mudah goyang dan tekanan terhadap BI berkurang.

Rupiah harus diselamatkan. Faktor eksternal sebagai salah satu penyebab merosotnya rupiah tidak bisa kita kendalikan, apalagi tahun depan the Fed berencana menaikkan bunga dari 1,25 persen menjadi 1,375 persen. Untuk mengantisipasinya, perlu dilakukan pembenahan iklim investasi, baik investasi langsung maupun portofolio agar dana asing yang di domestik tidak lari.

Pada faktor internal, langkah paling krusial adalah mengerem impor BBM yang sangat menyita devisa. Untuk itu tak ada jalan lain kecuali menaikkan harga BBM bersubsidi. Kemudian, untuk yang terkait dengan utang luar negeri, semua peminjam baik pemerintah, BI, maupun swasta diwajibkan untuk melakukan lindung nilai. Saat ini 67 persen utang asing tanpa lindung nilai.

Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan agar rupiah yang saat ini sudah berada pada tubir jurang tidak makin tergelincir.@

Anif Punto Utomo
Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Dimuat di Opini Republika edisi 2 Oktober 2014

Pertumbuhan tanpa Pemerataan

Oleh Anif Punto Utomo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan bangga mengatakan bahwa Indonesia saat ini menempati urutun 15 negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. Tak lama lagi, dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten pada kisaran 5,5-6,5 persen, Indonesia akan masuk dalam jajaran 10 besar dunia.

Seiring dengan membesarnya PDB, saat ini PDB per kapita sudah mencapai 5.120 dolar per tahun. Praktis dalam waktu 15 tahun, terhitung sejak krisis regional yang menyapu Indonesia pada 1997-1998, PDB per kapita tumbuh 10 kali lipat. Saat itu, krisis keuangan dan ekonomi tersebut merontokkan PDB per kapita dari sekitar 1.100 dolar AS menjadi 500-600 dolar AS per tahun.

Indonesia boleh berbangga dengan pencapaian itu. Tapi tampaknya kebanggaan itu hanyalah kebanggaan semu. Realitas menunjukkan pertumbuhan yang tinggi tidak dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Hanya golongan menengah atas yang menikmati kue pertumbuhan, sementara masyarakat miskin masih terus berjuang untuk sekadar hidup.

Data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat. Pada Maret 2013 penduduk miskin mencapai 28,07 juta (11,27 persen), sementara September 2013 menjadi 28,55 juta (11,47 persen), terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sejumlah 480.000.

Memprihatinkan. Rupanya jumlah masyarakat yang masuk kategori hampir miskin sama besarnya dengan rakyat miskin. Sehingga ketika terjadi kenaikan harga makanan, derajat mereka yang tadinya hampir miskin melorot menjadi miskin. Ukuran kemiskinan adalah pemenuhan kalori, yang berarti terkait dengan makanan. Jika terjadi gejolak harga makanan, maka kemampuan mereka mengasup makanan berkalori standar makin kecil, sehingga rakyat miskin akan bertambah.

Apakah pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk mengentaskan orang miskin? Justru disinilah permasalahannya. Berdasarkan alokasi dana APBN 2013, ada tujuh anggaran untuk rakyat miskin (Kompas 31/12/2013), yakni Bantuan Operasional Sekolah-BOS senilai Rp 16,86 triliun, Raskin (Rp 11,54 triliun), Jamkesmas/Jampersal (Rp 4,92 triliun), Bantuan Siswa Miskin (Rp 3 triliun), dan Program Keluarga Harapan/Subsidi Langsung Tunai/ Bantuan Langsung Tunai (Rp 1,43 triliun).

Total anggaran untuk rakyat miskin berarti Rp 37,74 triliun. Jumlah yang cukup besar. Tapi mengapa gagal, berarti terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana. Kemungkinannya bisa karena digerogoti di tengah jalan oleh para koruptor sehingga dana yang sampai ke rakyat minim, atau bisa juga karena salah sasaran. Intinya pemerintah tidak sungguh-sungguh, hanya asal mengalokasikan.

Ironis, di tengah gemerlapnya kehidupan kelas menengah sehingga penjualan mobil mencapai 1,2 juta unit dan 15.000 unit apartemen, serta ditengah pemberitaan tentang orang kaya Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya dunia, rakyat miskin tetap miskin. Pertumbuhan ekonomi 5,7 persen pada 2013 sama sekali tidak dinikmati oleh masyarakat miskin, yang terjadi pertumbuhan justru menciptakan kesenjangan.

Kesenjangan antara kaya dan miskin sangat kentara. Di lapangan, misalnya rumah kumuh bersanding dengan gedung mewah. Kondisi lapangan diperkuat dengan data Indeks Gini. Indeks Gini adalah indeks yang mengukur  tingkat kesenjangan dengan skala 0-1, semakin ke arah angka 1 semakin tinggi tingkat kesenjangan. Indeks Gini di Indonesia dalam 10 tahun terakhir konsisten naik, dari 0,33 pada 2003, menjadi 0,35 (2008) dan terus naik menjadi 0,413 pada 2013.

Indeks Gini yang diukir oleh Pemerintahan SBY ini merupakan indeks tertinggi sepanjang sejarah republik ini berdiri, yang berarti pula menjadi kesenjangan terparah sejak Soekarno memekikkan kemerdekaan pada 1945. Kondisi ini sekaligus mengkonfirmasi kebenaran lagu Rhoma Irama yang diciptakan 1976 berjudul ‘Indonesia’ yang di dalamnya terselip lirik ‘yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin’.

Pada pemerintahan Orde Baru, kita mengenal Trilogi Pembangunan yang meliputi Stabilitas, Pertumbuhan, dan Pemerataan. Ketika Pemerintah sedang berbenah membangun ekonomi, stabilitas ditempakan diawal. Kemudian saat politik sudah stabil, giliran pertumbuhan dikedepankan. Berikutnya setelah stabilitas dan pertumbuhan tercapai, pemerataan menjadi prioritas. Saat itu juga dikenal trickle down effect (menetes kebawah), teori yang dipakai untuk pengentasan kemiskinan.

Pemerintahan SBY memiliki jargon pro growth, pro poor, dan pro job. Growth (pertumbuhan) sudah tercapai , tetapi dalam pengurangan angka kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job) masih jauh dari harapan. Pertumbuhan yang dibanggakan itu terbukti tidak berkualitas karena tidak mengurangi kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.

Frances Stewart dan Paul Streeten (Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, 1983), menulis bahwa penghapusan kemiskinan dapat diserahkan kepada pemerintah melalui redistribusi dari hasil pertumbuhan. Namun penghapusan kemiskinan gagal karena distribusi tidak dilakukan lantaran pemerintah percaya bahwa ketika terjadi pertumbuhan otomatis  akan terjadi penetesan ke bawah.

Tampaknya itu pula yang dipraktekkan Pemerintahan SBY sehingga gagal menciptakan pemerataan.

*Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Apa Hebatnya Indonesia Motor Show?

Ribuan orang berduyun-duyun menyaksikan Indonesia Internasional Motor Show (IIMS). Apa hebatnya pameran itu? Tidak ada. Karena kita hanya menyaksikan mobil-mobil bermerek asing. Pameran itu hanya menjadi ajang dagang bagi mereka.

Indonesia saat ini merupakan salah satu pasar mobil terbesar di dunia. Jumlah penjualan tahun 2013 lalu menembus 1,2 juta unit. Tahun ini diperkirakan tembus 1,3 juta unit. Di kawasan Asean, Indonesia menjadi pasar mobil nomor satu.

Sayangnya, pasar besar tersebut hanya dinikmati oleh mobil Jepang, Amerika, Eropa Korea, sedikit Malaysia. Mana produk Indonesia? Apakah kita tidak mampu membuat mobil sebagaimana negara-neara tersebut? Kita bisa. Indonesia mampu membuat pesawat yang memiliki kerumitan dan kecanggihan teknooi lebih tinggi dari mobil.

Selama ini kita hanya ditakut-takuti oleh principal mobil, bahwa untuk membuat industri mobil dibutuhkan biaya yang sangat besar, sampai belasan triliun. Tingkat pengembalian investasi rendah. Pasar sudah jenuh dan sulit untuk melakukan terobosan.

Mereka juga sering menyebut Malaysia yang boleh dikata gagal dalam membuat mobil nasional bermerek Proton. Meskipun Proton bisa kita saksikan di Indonesia, pasarnya sangat sempit. Bahkan di negerinya sendiri sekarnag sudah mulai tergerus oleh mobil asing yang sudah bermerek global.

Kalau Malaysia gagal, belajar dari kegagalan mereka. Dan yang jelas, Korea telah membuktikan sebagai negara yang sukses dalam membuat industri otomotif. Pasar mobil Korea sudah mulai mengusik mobil Jepang yang saat ini telah merajai dunia. Kita belajar dari kesuksesan Korea.

Korea bisa, kenapa kita tidak bisa. Kita punya pasar yang besar. Tinggal kemauan dan keberanian pemerintah untuk memberikan political will terhadap munculnya mobil nasional. Masyarakat Indonesia sangat merindukan lahirnya mobil nasional yang kelak akan memberikan kebanggaan bagi rakyat.

Presiden-wapres terpilih Jokowi-JK, merupakan orang bertipe risk taker (berani mengambil risiko) yang jauh berbeda dengan SBY-Budiono yang cenderung cari aman (safety player). Tipe risk taker akan diuji dengan berani tidaknya Jokowi-JK untuk melawan kekuatan industri mobil global.

Program mobil murah yang dikeluarkan oleh pemerintahan SBY tahun lalu terbukti hanya memperluas pasar bagi merek-merek global. Harusnya mobil murah dikembangkan oleh produsen nasional dengan merek nasional. Beri kemudahan untuk itu.

Kita berharap tahun depan di IIMS sudah ada mobil yang dipamerkan dengan merek nasional. Beberapa tahun kemudian, ajang pameran itu sudah memamerkan mobil nasional yang canggih dan sudah mampu menembus pasar global, sebagaimana yang dilakukan Korea.@