Tolak Rumah Aspirasi

Wakil rakyat kembali membuat kontroversi. Setelah sukses menggolkan pembangunan gedung parlemen senilai Rp 1,8 triliun, kini dengan berkedok demi rakyat, mereka minta agar setiap anggota DPR diberi Rp 200 juta untuk membangun rumah bernama ‘Rumah Aspirasi’. Dengan jumlah anggiota DPR sebanyak 560, total dana yang harus keluarkan dari kas negara senilai Rp 122 miliar.

Rumah aspirasi yang dimaksud wakil rakyat itu adalah sebuah tempat yang diperuntukkan bagi wakil rakyat untuk menampung aspirasi di daerah pemilihan masing-masing anggota. Dana ratusan juta tersebut digunakan untuk menyewa rumah, menggaji staf, dan biaya operasional selama satu tahun.

Memang, proposal itu masih menjadi pro-kontra di DPR. Ada yang setuju, ada yang merasa keberatan. Tapi biasanya, dengan melihat karakter umum dari para wakil rakyat selama beberapa tahun ini, semua dana yang bakal menguntungkan mereka akan disetujui. Tidak peduli pendapat masyarakat, yang penting pundi-pundi mereka makin penuh.

Begitu butuhkah wakil rakyat dengan rumah aspirasi itu? Sebetulnya nilai yang diajukan tersebut sudah teranggarkan sebelumnya, yakni dari tunjangan komunikasi intensif yang besarnya 14,14 juta per bulan. Selain itu mereka juga memperoleh dana penyerapan aspirasi Rp 8 juta setiap reses, dimana dalam satu tahun enam kali reses. Dari dua sumber tersebut, per tahun anggota DPR sudah bisa memperoleh Rp 217,68 juta per tahun!

Semestinya mereka bisa mengoptimalkan dana komunikasi dan dana penyerapan aspirasi untuk membiayai rumah aspirasi sendiri. Salah satu anggota DPR sebetulnya sudah mencontohkan betapa dia bisa menyisihkan pendapatan sebagai anggota DPR untuk membangun rumah aspirasi sendiri.

Selain itu, para anggota DPR ini adalah orang-orang partai. Secara logika, setiap partai selalu memiliki kantor cabang di daerah pemilihan mereka. Lantas kenapa mereka tidak memanfaatkan kantor partai di daerah sebagai tempat untuk menampung aspirasi dari para pemilihnya, ini sekaligus juga mengoptimalkan kantor partai di daerah yang bisanya hanya ramai jika ada pemilu ataupun pilkada.

Kita sulit memahami jalan pikiran wakil rakyat yang pro dengan rumah aspirasi ini. Tapi yang jelas jika itu dilakukan hati rakyat akan tersakiti. Rakyat akan menyesal telah memilih wakil yang bukannya memperjuangkan nasib rakyat tetapi justru memperjuangkan kesejahteraan diri sendiri. Hidup rakyat sudah semakin susah, malah wakil rakyat di parlemen berfoya-foya dengan uang rakyat.

Semestinya para wakil rakyat tersebut sadar bahwa dana yang mereka minta itu adalah dana negara yang diambil dari pajak. Dan para pembayar pajak itu termasuk rakyat miskin yang jumlahnya puluhan juta orang. Apa ini bukan berarti bahwa para wakil rakyat ini justru memeras rakyat yang telah memilihnya.

Tidak ada kata lain yang tepat kecuali bahwa usulan rumah aspirasi itu harus ditolak. Tidak etis wakil rakyat mengambur-hamburkan uang rakyat untuk kepentingan yang tidak mendesak bagi rakyat. Lebih baik dana itu digunakan untuk program-program yang pemberantasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Dimuat di tajuk Republika edisi 4 Agustus 2010