Per Juni kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 38,39 juta atau 19 persen penduduk miskin di Indonesia. Jadi seandainya Anda melihat ada sekumpulan yang terdiri atas enam orang, maka satu di antaranya hidup di kubangan kemiskinan.
Berapa batas miskin? Paling simpel jika dikaitkan ke dolar. Jutaan orang miskin tersebut, hidup dengan pendapatan di bawah satu dolar (sekitar Rp 8.400) per hari. Uang sebesar itu harus cukup untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal.
Belakangan ini, sejak reformasi digulirkan dan terselenggaranya pemilu 1999, kita didaulat menjadi negara yang demokratis. Dan kita bangga dikatakan masyarakat dunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat.
Tetapi apa arti kebanggaan itu jika masyarakat tidak menikmati secara konkret berupa naiknya kesejahteraan. Apa arti demokrasi jika pemerintah semena-mena menaikkan harga. Apa artinya demokrasi jika kehidupan masyarakat justru bertambah miskin.
Jangan-jangan negara seperti kita ini membutuhkan pemimpin yang otoriter untuk bisa membangkitkan keterpurukan bangsa. Dengan catatan, pemimpin itu lurus, tidak gila uang, dan memiliki visi yang jelas kemana bangsa ini dibawa.
Negara Barat, khususnya Amerika memang terbangun oleh kekuatan demokrasi. Mereka menjadi negara kaya dan super power karena mereka menerapkan prinsip-prinsip demokrasi --meski dalam kebijakan luar negerinya mereka lebih sering antidemokrasi.
Tetapi kasus negara di Asia lain. Negara yang perekonomiannya maju, tidak dibangun dari demokrasi, melainkan karena adanya pemimpin yang kuat yang cenderung otoriter. Mereka membangun negara dengan 'tangan besi'.
Kita ambil contoh Jepang. Dasar-dasar kebangkitan mereka diletakkan satu setengah abad silam ketika dilakukan Restorasi Meiji (1858). Saat itu jelas bahwa Jepang belumlah berdiri sebagai negara demokrasi sebagaimana saat ini.
Korea juga begitu. Park Chung Hae yang menjadi peletak dasar perekonomian Korea adalah seorang otoriter. Dia membangun Korea tanpa kompromi. Lawan-lawan politik dihabisi. Tapi imbalannya, Korea disulap dari negara miskin dengan pendapatan per kapita 100 dolar pada 1960-an, kini menjadi negara makmur dengan pendapatan per kapita 10.000 dolar per tahun.
Tak ketinggalan Singapura dan Malaysia. Pemerintahan kedua negara sampai kini masih otoriter. Tetapi, lagi-lagi, perekonomian mereka maju. Pendapatan per kapita Singapura kini 23.000 dolar, sedang Malaysia 3.900 dolar. Cina dengan pemerintahan yang otoriter juga segera menjadi negara digdaya ekonomi.
Sebaliknya, India yang sejak dulu sudah melaksanakan demokrasi tetap menjadi negara miskin dengan pendapatan per kapita hanya sekitar 1.000 dolar. Begitu pula Filipina. Negara yang meniru demokrasi Amerika itu, pendapatan per kapita 1.100 dolar dan 35 persen penduduknya masih miskin.
Soeharto barangkali hampir serupa dengan Park Chung Hae yang tewas dibunuh pada 1979. Pada awal kepemimpinan Soeharto, sekalipun otoriter, tapi masih bersih. Sayang, dia terlalu lama berkuasa sehingga belepotan oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akibatnya, bukan seperti Korea yang terjadi, Indonesia justru makin carut marut.
Kini, dengan iklim yang sangat demokratis, ternyata tidak ada kemajuan yang dirasakan masyarakat. Hidup masih susah. Kemiskinan meningkat. KKN makin merata dan makin membabibuta, tanpa malu-malu.
Apakah berarti kita harus mundur dengan memilih pemimpin yang otoriter? Tentu saja tidak. Karena pada dasarnya demokrasi membebaskan orang untuk berkreasi, dan ekonomi akan tumbuh dengan adanya kreasi-kreasi yang teruji.
Hanya saja ada persyaratan agar iklim demokratis tetap bisa meningkatkan kesejahteraan. Syarat itu, sebagaimana ditulis Amartya Sen dalam buku "Demokrasi 'Tidak' bisa Memberantas Kemiskinan" di antaranya: Penguasa memiliki dorongan untuk mendengar apa yang diinginkan rakyat jika mereka diharuskan menghadapi kritik rakyat.
Selama ini para pemimpin buta terhadap kritikan rakyat. Mereka hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya. Para elit itulah sejatinya yang mencoreng muka demokrasi. Mereka harus bertanggungjawab terhadap persepsi rakyat bahwa demokrasi tak mampu memberantas kemiskinan.@
Resonansi 30 Juli 2003
* Data terbaru mengenai jumlah kemiskinan yang tak kunjung menyurut menjadi tema tulisan ini
Wednesday, August 20, 2008
Miskin Bersama
Kota budaya, Yogyakarta, Oktober ini akan menjadi tempat sidang CGI (Consultative Group for Indonesia). Di situ pemerintah akan mengajukan pinjaman sebesar 2,6 miliar dolar (Rp 24 triliun) untuk menambal defisit anggaran belanja 2003. Dan sebagaimana biasanya, menjelang sidang CGI wacana mengenai utang merebak di media massa.
Pertanyaan yang biasanya muncul adalah seberapa perlu kita berutang kepada asing? Karena kenyataannya, setelah lebih dari 34 tahun kita menarik utang dengan jumlah lebih dari seratus miliar dolar, tetap saja jadi negara miskin. Puluhan juta rakyat masih berpikir hari ini bisa makan apa tidak.
Tahun lalu, ketika CGI memberi lampu hijau untuk memberikan pinjaman 3,14 miliar dolar, Kwik Kian Gie mengaku tidak bisa menjamin bahwa dana tersebut tidak dikorupsi. Aneh memang. Tapi begitulah kenyataannya. Dan barang kali tiadanya jaminan itu juga akan berlaku juga pada pinjaman untunk tahun 2003.
Bahwa pinjaman asing, terlebih dari Bank Dunia itu dikorup bukanlah berita baru. Jeffrey A Winters, seorang Indonesianis yang sempat terkena kasus pelecehan seksual di kota penyelenggara CGI 2002 itu pernah menulis artikel mengenai korupsi di bank dunia di Far Eastern Economic Review edisi Februari 1997.
Dalam tulisan berjudul 'Down with the World Bank' itu dia mengatakan kalau kiprah Bank Dunia banyak menuai kegagalan. Data yang tersaji pada 1992 menunjukkan bahwa 1.800 proyek di 113 negara, 37,5 persen gagal! Salah satu faktor penyebabnya, korupsi di lembaga itu. Setidaknya, mereka membiarkan adanya korupsi di negara pengutang.
Khusus mengenai Indonesia, Business Week edisi April 2001, memetakan adanya the good dan the bad. The good-nya adalah Bank Dunia membantu pembangunan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan secara dramatis mengurangi kemiskinan. The bad-nya adalah 30 persen dana menguap karena proyek yang dikorup.
''Korupsi dalam proyek lokal Bank Dunia begitu sistematis dan tertutup rapi sehingga tidak mudah untuk mengungkapkannya,'' begitu pengakuan Mark Baird, direktur Bank Dunia untuk Indonesia.
Terhitung sejak 1967, ada 250 proyek dibiayai Bank Dunia dengan total dana 25 miliar dolar. Jika 30 persen dikorupsi, berarti 7,5 miliar dolar (Rp 70 triliun) telah mengalir ke kantong pejabat Indonesia dan Bank Dunia.
Celakanya, yang harus terseok menanggung derita atas utang yang sekarang mencapai 73 miliar dolar AS adalah rakyat jelata. Alokasi dana untuk peningkatan taraf hidup mereka menjadi prioritas nomor sekian, di bawah alokasi dana bayar utang. Jumlahnya pun jauh dibawah, untuk bayar cicilan dan bunga utang asing Rp 59,4 triliun, sedang dana kemiskinan tak sampai Rp 10 triliun.
Tak semestinya rakyat yang harus sengsara akibat kebijakan utang tersebut. Ini bukan kesalahan kolektif sebagaimana yang sering dilontarkan banyak orang. Rakyat di bawah tidak ikut bersalah dalam keterpurukan bangsa ini, karena itu mereka tak berhak untuk menanggung beban negara.
Karena itu yang dibutuhkan negara ini bukannya utang baru lewat CGI atau apapun namanya, melainkan pemotongan utang (hair cut). Dengan langkah itu, anggaran untuk pembayaran utang bisa dialihkan untuk menghapus kemiskinan. Lagi pula bagaimana bisa masuk akal kalau utang yang ditarik cuma Rp 25 triliun sedangkan utang luar negeri yang harus dibayar Rp 59,4 triliun.
Ada kekhawatiran bahwa langkah pemotongan utang akan menyurutkan asing untuk investasi ke Indonesia, bisa jadi benar. Tapi tanpa itu pun, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama setahun terakhir investasi asing 'nol'. Kalaupun investor asing ngambek, mereka juga tak akan lama. Indonesia terlalu eksotis untuk didelete dari daftar investasi mereka.
Masalahnya, berani tidak pemerintah mengajukan hair cut, dengan menanggung konsekuensi jangka pendek yang memang cukup berat. Kalau saja para penyelenggara 'berani miskin bersama', potong utang bukan mustahil. Masalahnya, bapak-bapak di atas tidak mau diajak miskin. Maunya, mereka tetap kaya, sedang rakyat boleh tetap miskin.@
Resonansi 9 Oktober 2002
* Tulisan ini dibuat saat CGI melakukan sidang di Yogyakarta
Pertanyaan yang biasanya muncul adalah seberapa perlu kita berutang kepada asing? Karena kenyataannya, setelah lebih dari 34 tahun kita menarik utang dengan jumlah lebih dari seratus miliar dolar, tetap saja jadi negara miskin. Puluhan juta rakyat masih berpikir hari ini bisa makan apa tidak.
Tahun lalu, ketika CGI memberi lampu hijau untuk memberikan pinjaman 3,14 miliar dolar, Kwik Kian Gie mengaku tidak bisa menjamin bahwa dana tersebut tidak dikorupsi. Aneh memang. Tapi begitulah kenyataannya. Dan barang kali tiadanya jaminan itu juga akan berlaku juga pada pinjaman untunk tahun 2003.
Bahwa pinjaman asing, terlebih dari Bank Dunia itu dikorup bukanlah berita baru. Jeffrey A Winters, seorang Indonesianis yang sempat terkena kasus pelecehan seksual di kota penyelenggara CGI 2002 itu pernah menulis artikel mengenai korupsi di bank dunia di Far Eastern Economic Review edisi Februari 1997.
Dalam tulisan berjudul 'Down with the World Bank' itu dia mengatakan kalau kiprah Bank Dunia banyak menuai kegagalan. Data yang tersaji pada 1992 menunjukkan bahwa 1.800 proyek di 113 negara, 37,5 persen gagal! Salah satu faktor penyebabnya, korupsi di lembaga itu. Setidaknya, mereka membiarkan adanya korupsi di negara pengutang.
Khusus mengenai Indonesia, Business Week edisi April 2001, memetakan adanya the good dan the bad. The good-nya adalah Bank Dunia membantu pembangunan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan secara dramatis mengurangi kemiskinan. The bad-nya adalah 30 persen dana menguap karena proyek yang dikorup.
''Korupsi dalam proyek lokal Bank Dunia begitu sistematis dan tertutup rapi sehingga tidak mudah untuk mengungkapkannya,'' begitu pengakuan Mark Baird, direktur Bank Dunia untuk Indonesia.
Terhitung sejak 1967, ada 250 proyek dibiayai Bank Dunia dengan total dana 25 miliar dolar. Jika 30 persen dikorupsi, berarti 7,5 miliar dolar (Rp 70 triliun) telah mengalir ke kantong pejabat Indonesia dan Bank Dunia.
Celakanya, yang harus terseok menanggung derita atas utang yang sekarang mencapai 73 miliar dolar AS adalah rakyat jelata. Alokasi dana untuk peningkatan taraf hidup mereka menjadi prioritas nomor sekian, di bawah alokasi dana bayar utang. Jumlahnya pun jauh dibawah, untuk bayar cicilan dan bunga utang asing Rp 59,4 triliun, sedang dana kemiskinan tak sampai Rp 10 triliun.
Tak semestinya rakyat yang harus sengsara akibat kebijakan utang tersebut. Ini bukan kesalahan kolektif sebagaimana yang sering dilontarkan banyak orang. Rakyat di bawah tidak ikut bersalah dalam keterpurukan bangsa ini, karena itu mereka tak berhak untuk menanggung beban negara.
Karena itu yang dibutuhkan negara ini bukannya utang baru lewat CGI atau apapun namanya, melainkan pemotongan utang (hair cut). Dengan langkah itu, anggaran untuk pembayaran utang bisa dialihkan untuk menghapus kemiskinan. Lagi pula bagaimana bisa masuk akal kalau utang yang ditarik cuma Rp 25 triliun sedangkan utang luar negeri yang harus dibayar Rp 59,4 triliun.
Ada kekhawatiran bahwa langkah pemotongan utang akan menyurutkan asing untuk investasi ke Indonesia, bisa jadi benar. Tapi tanpa itu pun, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama setahun terakhir investasi asing 'nol'. Kalaupun investor asing ngambek, mereka juga tak akan lama. Indonesia terlalu eksotis untuk didelete dari daftar investasi mereka.
Masalahnya, berani tidak pemerintah mengajukan hair cut, dengan menanggung konsekuensi jangka pendek yang memang cukup berat. Kalau saja para penyelenggara 'berani miskin bersama', potong utang bukan mustahil. Masalahnya, bapak-bapak di atas tidak mau diajak miskin. Maunya, mereka tetap kaya, sedang rakyat boleh tetap miskin.@
Resonansi 9 Oktober 2002
* Tulisan ini dibuat saat CGI melakukan sidang di Yogyakarta
Tanpa Terobosan
Seperti sudah diduga, tidak ada yang mengejutkan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan anggota DPR. Persentase alokasi anggaran untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 tak jauh berbeda dengan sebelumnya. Bahkan untuk target perekonomian sepertinya tak menyiratkan optimisme.
Total anggaran pendapatan memang mencatat rekor baru dengan menembus seribu triliun atau tepatnya Rp 1.022 triliun. Tapi defisit tetap masih ada Rp 99,6 triliun, karena belanja masih lebih besar. Sementara subsidi dianggarkan Rp 227,2 triliun, yang sebagian besar habis untuk subsidi BBM senilai Rp 101,4 triliun dan listrik yang Rp 60 triliun.
Barangkali yang baru adalah bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan sudah mencapai 20 persen sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD. Tapi itu pun setelah sedikit direkayasa dengan memasukkan anggaran operasional untuk guru seperti gaji misalnya, sebagai bagian dari anggaran pendidikan.
Kemudian yang menggembirakan bagi sebagian masyarakat adalah naiknya gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan sebesar 15 persen. Dengan begitu gaji terendah PNS nantinya Rp 1,72 juta. Semestinya kenaikan gaji tersebut juga disertai peningkatan kinerja PNS yang masih rendah, dan juga mengikis segala bentuk pungli dan korupsi.
Dari sisi ekonomi, target yang ditetapkan hanya moderat. Kita lihat pertumbuhan ekonomi dipatok 6,2 persen tahun depan, kemudian pertumbuhan investasi 12,1 persen. Dari situ nantinya produk domestik Bruto (PDB) total menjadi Rp 5.200 triliun sampai Rp 5.300 triliun. Tidak ada yang mengejutkan, datar-datar saja.
Semestinya, dalam kondisi bangsa yang sedang menuju kebangkitan seperti sekarang ini, tidak bisa diatasi dengan cara datar. Harus ada optimisme yang besar yang nantinya melandasi kebijakan yang lebih berani dan terukur. Harus ada keberanian membuat terobosan. Target rendah seperti itu juga tak memicu kita untuk kerja keras.
Padahal, bekal untuk optimis itu sedikitnya sudah terukir di pertumbuhan ekonomi 2008 semester pertama yang 6,38 persen. Di tengah resesi dunia dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertumbuhan tersebut cukup menggembirakan dan menjadi modal besar untuk pertumbuhan di masa berikutnya.
Lagi pula, jika hanya dipatok 6,2 persen, bagaimana bisa mengurangi penganguran dan kemiskinan secara signifikan? Saat ini saja pengangguran yang terserap masih terbatas, karena pertumbuhan ekonomi banyak disokong oleh industri padat modal. Kalau pada masa lalu setiap satu persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 400 ribu tenaga kerja, kini hanya 200 ribu. Jadi selain target tinggi, kualitas pertumbuhan juga ditingkatkan.
Bahwa kemiskinan dan pengangguran sudah berkurang pada pemerintah sekarang, itu betul. Tapi pertanyaananya adalah apakah pengurangan itu sudah cukup. Apalagi di tengah kemiskinan yang masih membelit rakyat, ada segelintir orang yang kekayaannya makin bertambah dengan pesat. Ada ketidakseimbangan dalam pembagian kue pertumbuhan.
Ke depan, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, perekonomian kita juga harus merdeka, harus bebas dari intervensi. Untuk itu, perekonomian kita harus maju dengan pertumbuhan yang tinggi disertai pemerataan yang memadai. Negara yang perekonomiannya kuat akan menjadi negara yang disegani.
Dengan pemerintah yang memiliki visi kuat dan menjalankan prinsip good governance, kita bisa menjadi besar dan disegani. Apalagi kita memiliki sumber daya yang melimpah. Tapi kita memerlukan akselerasi untuk segera mewujudkannya. Akselerasi ini perlu terobosan. Sayang, terobosan ini yang tidak terlihat dalam pidato presiden.
Dimuat di tajuk Republika edisi 16 Agustus 2008
Total anggaran pendapatan memang mencatat rekor baru dengan menembus seribu triliun atau tepatnya Rp 1.022 triliun. Tapi defisit tetap masih ada Rp 99,6 triliun, karena belanja masih lebih besar. Sementara subsidi dianggarkan Rp 227,2 triliun, yang sebagian besar habis untuk subsidi BBM senilai Rp 101,4 triliun dan listrik yang Rp 60 triliun.
Barangkali yang baru adalah bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan sudah mencapai 20 persen sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD. Tapi itu pun setelah sedikit direkayasa dengan memasukkan anggaran operasional untuk guru seperti gaji misalnya, sebagai bagian dari anggaran pendidikan.
Kemudian yang menggembirakan bagi sebagian masyarakat adalah naiknya gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan sebesar 15 persen. Dengan begitu gaji terendah PNS nantinya Rp 1,72 juta. Semestinya kenaikan gaji tersebut juga disertai peningkatan kinerja PNS yang masih rendah, dan juga mengikis segala bentuk pungli dan korupsi.
Dari sisi ekonomi, target yang ditetapkan hanya moderat. Kita lihat pertumbuhan ekonomi dipatok 6,2 persen tahun depan, kemudian pertumbuhan investasi 12,1 persen. Dari situ nantinya produk domestik Bruto (PDB) total menjadi Rp 5.200 triliun sampai Rp 5.300 triliun. Tidak ada yang mengejutkan, datar-datar saja.
Semestinya, dalam kondisi bangsa yang sedang menuju kebangkitan seperti sekarang ini, tidak bisa diatasi dengan cara datar. Harus ada optimisme yang besar yang nantinya melandasi kebijakan yang lebih berani dan terukur. Harus ada keberanian membuat terobosan. Target rendah seperti itu juga tak memicu kita untuk kerja keras.
Padahal, bekal untuk optimis itu sedikitnya sudah terukir di pertumbuhan ekonomi 2008 semester pertama yang 6,38 persen. Di tengah resesi dunia dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertumbuhan tersebut cukup menggembirakan dan menjadi modal besar untuk pertumbuhan di masa berikutnya.
Lagi pula, jika hanya dipatok 6,2 persen, bagaimana bisa mengurangi penganguran dan kemiskinan secara signifikan? Saat ini saja pengangguran yang terserap masih terbatas, karena pertumbuhan ekonomi banyak disokong oleh industri padat modal. Kalau pada masa lalu setiap satu persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 400 ribu tenaga kerja, kini hanya 200 ribu. Jadi selain target tinggi, kualitas pertumbuhan juga ditingkatkan.
Bahwa kemiskinan dan pengangguran sudah berkurang pada pemerintah sekarang, itu betul. Tapi pertanyaananya adalah apakah pengurangan itu sudah cukup. Apalagi di tengah kemiskinan yang masih membelit rakyat, ada segelintir orang yang kekayaannya makin bertambah dengan pesat. Ada ketidakseimbangan dalam pembagian kue pertumbuhan.
Ke depan, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, perekonomian kita juga harus merdeka, harus bebas dari intervensi. Untuk itu, perekonomian kita harus maju dengan pertumbuhan yang tinggi disertai pemerataan yang memadai. Negara yang perekonomiannya kuat akan menjadi negara yang disegani.
Dengan pemerintah yang memiliki visi kuat dan menjalankan prinsip good governance, kita bisa menjadi besar dan disegani. Apalagi kita memiliki sumber daya yang melimpah. Tapi kita memerlukan akselerasi untuk segera mewujudkannya. Akselerasi ini perlu terobosan. Sayang, terobosan ini yang tidak terlihat dalam pidato presiden.
Dimuat di tajuk Republika edisi 16 Agustus 2008
Subscribe to:
Posts (Atom)