Negosiasi Ulang Gas Tangguh

Tidak banyak yang tahu, betapa negara dirugikan puluhan triliunan rupiah karena negosiasi aneh yang dilakukan pemerintah. Ini terkait dengan penjualan liquid natural gas (LNG) dari ladang Tangguh ke Cina. Masalahnya, harga yang disepakati terlalu murah.

Dalam kontrak jual beli yang dibuat pada 2002, disepakati harga jual 2,4 dolar AS per mmbtu (million metric british thermal unit) dengan berpatokan pada harga minyak 25 dolar per barel. Kemudian pada 2006 dilakukan peninjauan kontrak baru, dan disepakati harga jual naik menjadi 3,35 mmbtu, dengan standar harga minyak 28 dolar per barel.

Harga murah atau tidak itu relatif, tergantung dari situasi. Di sini yang jadi masalah adalah bahwa harga jual gas tersebut dipatok secara flat (tetap), padahal lazimnya harga jual gas dilepas secara mengambang dengan mengambil harga patokan minyak. Jadi ketika harga minyak naik, maka otomatis harga jual gas juga naik, begitu sebaliknya.

Karena itu, semestinya dengan harga minyak di sekitar 120 dolar seperti sekarang ini, dan permintaan terhadap gas yang begitu tinggi, harga jual gas Tangguh ini bisa mencapai 20 dolar per mmbtu. Di sinilah potensi kerugian dari negara. Menurut perhitungan pengamat perminyakan Kurtubi, dengan kontrak itu negara dirugikan empat miliar dolar per tahun.

Dari berbagai kontrak penjualan gas, terbukti bahwa penjualan ke Cina ini memang yang paling rendah. Kontrak penjualan gas ke Jepang misalnya, yang berlaku mulai 2011 sampai 2021 disepakati 15 dolar per mmbtu, naik dari sebelumnya yang 9 dolar per mmbtu. Bahkan harga jual ke Korea lebih tinggi lagi, yakni 20 dolar per mmbtu.

Siapa yang salah dalam negosiasi itu? Wapres Jusuf Kalla menyalahkan mantan presiden Megawati yang saat itu jalan sendiri dan kena bujuk rayu dari Cina agar membuat kontrak dengan harga flat. Megawati tak mau disalahkan, karena saat itu Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono juga anggota kabinet, meski bukan di kabinet ekonomi.

Memang dari posisi kontrak terhadap Cina, kita memiliki titik lemah karena peninjauan kontrak baru bisa dilakukan empat tahun sekali. Dengan begitu, negosiasi kontrak baru bisa dilakukan lagi pada 2010 lantaran kesepakatan terakhir ditandatangani 2006 silam. Tapi melihat begitu besar kerugian yang kita alami, menunggu 2010 terlalu lama.

Negosiasi ulang harus dilakukan dengan segera. Presiden mengintruksikan Menko Ekonomi untuk membentuk tim negoisator. Tentu tim itu nantinya harus tim yang pengalaman, cerdas, dan berpihak kepada rakyat. Sulit untuk mengharapkan tim lama dari departemen energi, karena merekalah yang terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan sebelumnya.

Sebetulnya, kita bisa mengakhiri kontrak dengan Cina itu secara sepihak, hanya dikenai denda finalti 300 juta dolar. Jumlah yang tidak begitu besar dibanding dengan kerugian yang kita alami. Tapi pemutusan kontrak sepihak tidak sehat, membuat citra burukbagi kita, lebih baik dinegosiasikan baik-baik, dengan matang, dengan cerdas.

Ironis memang. Ketika industri dalam negeri harus membeli gas dengan harga tinggi, bahkan sempat kekurangan pasokan, Cina justru mendapat pasokan melimpah plus harga super murah. Karena itu wajib bagi pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang agar negara tidak dirugikan. Kasus ini menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tidak lagi melakukan negosiasi buruk yang merugikan negara.

Dimuat di tajuk Republika edisi 29 Agustus 2008